Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penagihan PKB di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post positivisme dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penagihan PKB memberikan dampak positif dalam menekan prosentase pertumbuhan jumlah kendaraan Belum Daftar Ulang (BDU) namun belum dapat memberikan dampak positif dalam upaya pencapaian target pencairan tunggakan PKB. Faktor pendorong dalam implementasi kebijakan penagihan PKB ini yaitu adanya perangkat regulasi penagihan pajak yang memenuhi substansi undang-undang penagihan pajak, adanya dukungan pendanaan yang memadai serta adanya koordinasi yang baik antara instansi pemungut pajak dengan instansi terkait lainnya. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penagihan PKB ini diantaranya belum tersedianya jumlah SDM yang memadai atau sebanding dengan beban kerja yang ada, belum tersedianya sistem informasi yang memadai dalam menunjang kegiatan penagihan pajak dan belum berfungsinya manajemen penagihan pajak secara optimal.

---

This study aims to analyze the implementation of the Motor Vehicle Tax (PKB) collection policy in the DKI Jakarta Province and the factors that influence the implementation of the PKB collection policy in the DKI Jakarta Province. The research approach in this thesis is post positivism using descriptive method. The results of the analysis show that the implementation of the PKB collection policy has a positive impact in suppressing the percentage growth in the number of Unregistered Vehicles (BDU) but has not been able to have a positive impact in achieving the target for disbursing PKB arrears. The driving factors in the implementation of this PKB collection policy are the existence of tax collection regulations that meet the substance of the tax collection law, adequate funding support and good coordination between tax collection agencies and other relevant agencies. Inhibiting factors in the implementation of this PKB collection policy include the unavailability of an adequate number of human resources or in proportion to the existing workload, the unavailability of an adequate information system to support tax collection activities and the inability of optimal tax collection management. "