Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas Integrated Financial Management and Information System IFMIS dalam mendukung proses pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif berupa kuesioner kepada 230 pengguna sistem yang didukung dengan wawancara kepada pengelola sistem. Penelitian ini menemukan bahwa IFMIS di Indonesia telah efektif dalam mendukung pelaporan keuangan pemerintah yang ditunjukkan dengan kepuasan pengguna. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sebagai ukuran efektivitas sistem informasi adalah kualitas informasi.

---

ABSTRACTThis study aims to explore the effectiveness of Integrated Financial Management and Information System IFMIS in supporting proccess of government financial reporting in Indonesia. This research uses quantitative and qualitative approach in the form of questionnaires to 230 users supported by interviews to system managers. This study found that IFMIS in Indonesia has been effective in supporting government financial reporting indicated by users satisfactions. The most influential factor on user satisfaction as a measure of the effectiveness of information systems is the quality of information."

"Perubahan lingkungan, ekspektasi dari konstituen, global ekonomi, dan perkembangan teknologi seperti big data, data analytics, open data, semantic web yang mempengaruhi nilai-nilai sosial, privasi, cybersecurity, menuntut pemerintah untuk selalu beradaptasi. Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang terbuka atas perubahan, menempatkan data sebagai bagian dari budaya kerja, akan bertransformasi menjadi data driven organization termasuk unit-unit di bawahnya, salah satunya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Salah satu permasalahan di bidang SI/TI yang disebutkan dalam rencana strategis DJPB 2020-2024 adalah belum maksimalnya pemanfaatan informasi data keuangan negara yang dihasilkan dari database yang terpusat sebagai modalitas penyusunan analisis dan kebijakan fiskal. Penelitian ini bertujuan melakukan perancangan tata kelola data menggunakan framework DMBOOK V2. Penelitian ini merupakan studi kasus pada DJPB dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan thematic analysis, sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini berupa carter, rancangan kerangka kerja dan model operasi, strategi dan roadmap tata kelola data. Terdapat 16 strategi dan rekomendasi terkait tata kelola data yang dapat diaplikasi di DJPB. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan usulan kepada DJPB terkait rancangan tata kelola data, dan manfaat dari sisi akademis adalah menjadi salah satu referensi penerapan teori tata kelola data pada sektor pemerintahan.

---

Changes in the environment, expectations from constituents, the global economy, and technological developments such as big data, data analytics, open data, semantic web which affect social values, privacy, cybersecurity, require the government to always adapt. The Ministry of Finance is an organization that is open to change, placing data as part of its work culture, and will transform into a data driven organization including its subordinate units, one of which is the Directorate General of Treasury (DJPB). One of the problems in the IS/IT sector mentioned in the DJPB 2020-2024 strategic plan is the inadequate use of state financial data information produced from centralized databases as a modality for preparing fiscal analysis and policy. This research aims to design data governance using the DMBOOK V2 framework. This research is a case study at DJPB using a qualitative and quantitative approach. The qualitative approach was carried out using interview methods and thematic analysis, while the quantitative method was carried out using descriptive statistics. The results of this research are in the form of charters, framework designs and operating models, data governance strategies and roadmaps. There are 16 strategies and recommendations related to data governance that can be applied at DJPB. The benefit of this research is to provide suggestions to the DJPB regarding data governance design, and the benefit from the academic side is that it becomes a reference for the application of data governance theory in the government sector."