Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Mangindaan, Jeffry, author
Penyelenggaraan telekomunikasi adalah wewenang tunggal pemerintah, sebagai konsekuensi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, undang-undang membuka kemungkinan untuk diadakan kerja sama dengan badan lain (pihak swasta). Demikian juga, penyelenggaraan warung telekomunikasi diadakan dengan me1alui kerja sama, yaitu dengan. Perjanjian Kerja Sama (KS). PKS menimbulkan masalah hukum, karena pihak swasta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
S20788
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library