Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pembahasan menekankan pada implementasi penjatuhan sanksi administratif berupa denda terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender. Berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999), hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman administratif dan pidana. KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif. Salah satu bentuknya adalah denda. Denda yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar UU No.5/1999 berkisar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) hingga Rp.25.000.000.000,-. Pada kenyataannya, banyak denda yang masih di bawah nilai yang ditentukan UU No.5/1999. Salah satunya Putusan KPPU Perkara NO.49/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan Alat Kesehatan Polysomnograph di Rumah Sakit Duren Sawit Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007.

---

This thesis concerning about competition law enforcement by the Commission for Supervision on Business Competition (KPPU) in ruining administrative fine sanctions against the perpetrators of bid-rigging. Article 47 Act No.5 Year 1999 Regarding The Prohibition on Monopoly and the Unhealthy Business Competition (UU No.5/1999) regulate the punishment that could be subjected to the perpetrators against the provisions of Act No.5/1999 were administrative and criminal punishment. In this context, KPPU only had the authority to subject administrative sanctions. One of the forms is fine. Fine that could be subjected to the perpetrators are between Rp. 1,000,000,000.- (one billion rupiah) to Rp. 25.000.000.000,-. In fact, there are still many KPPU decisions that ruin administrative fine sanctions under the amount determined in Act No.5/1999. One Of Them was the Decision KPPU Case No.49/KPPU-L/2008 regarding the Tender for the Procurement of the Medical Instrument Polysomnograph in the Duren Sawit Hospital Special Capital District of Jakarta Province Budget Year 2007."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses perdamaian Israel-Palestina dari perspektif feminis multikultural dengan menfokuskan pembahasan pada partisipasi perempuan Israel. Pandangan feminisme secara umum berasumsi bahwa perempuan dinilai lebih damai dibanding dengan laki-laki, serta kesetaraan gender secara alami mendukung kebijakan yang mengarah kepada perdamaian. Meskipun demikian Israel yang memiliki tingkat kesetaraan gender tertinggi di kawasan Timur Tengah dengan level 72 berdasarkan Global gender gap index 2016 masih menghadapi konfrontasi militer dengan Palestina hingga saat ini. Kontradiksi antara asumsi feminis dan fakta-fakta yang terjadi di Israel dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dari Miles dan Huberman dan menggunakan teori perdamaian feminisme Brock Utne. Tesis ini menemukan bahwa terdapat tiga hambatan dalam partisipasi perempuan Israel sebagai peace maker pencipta perdamaian , yang pertama diskriminasi perempuan dalam politik dan dalam gerakan perdamaian yang disebabkan oleh dominasi patriarki dalam masyarakat Israel yang militer sentrik, yang kedua diskriminasi terhadap perempuan Mizrahi yang disebabkan oleh dominasi perempuan Ashkenazi dan yang terakhir hambatan dari nilai tradisional Yahudi yang menghambat aktivitas perempuan dalam ruang publik. Kata kunci: Perempuan Israel, proses perdamaian, Israel-Palestine, feminis multikultural.

---

ABSTRACTThis thesis is conducted to explore Israel Palestine peace process from multicultural feminism perspective by enlightening Israeli women participation. Feminism generally assumes that women are inherently more peaceful than men and gender equality will naturally support policy that lead to peace. Nevertheless Israel whose highest level of gender equality in Middle East Region with level 72 based on global gender gap index 2016 , still face military confrontation with Palestine until recent day. The contradiction between feminist assumption and facts that occurred in Israel is analyzed by using qualitative method and descriptive analysis approach of Miles and Huberman and using Brock Utne rsquo s feminist peace theory . This thesis finds that there are three obstructions in Israel women participation as peace keeper, first is women discrimination in politic and peace activism caused by domination of patriarchy in military centric society, second is Mizrahi women discrimination caused by Ashkenazi women domination and the last obstruction comes from Jewish traditional value that constrain women activity in public realm.Keywords Israeli women participation, peace process, Israel Palestine, multicultural feminism."

"Pariwisata memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Namun, pada saat yang sama beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pariwisata membawa dampak yang beragam terhadap kualitas lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara investasi sektor pariwisata, konsumsi energi terbarukan, dan sektor yang berkaitan erat dengan pariwisata terhadap emisi CO2 pada periode 2000 – 2017 dengan menggunakan studi kasus di Indonesia. Dengan menggunakan metode distributed lag melalui pendekatan Koyck, penelitian ini menemukan bahwa secara statistik, investasi pada sektor pariwisata berkorelasi positif dan signifikan terhadap emisi CO2. Di samping itu, konsumsi energi baru dan terbarukan, yang merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini berkorelasi negatif signifikan terhadap emisi CO2. Temuan ini mengonfirmasi bahwa kebijakan investasi yang ada di Indonesia masih belum ramah lingkungan (pollution haven). Dengan demikian, komitmen untuk melakukan transisi dari sumber energi konvensional ke sumber energi yang terbarukan dan lebih ramah lingkungan, khususnya pada sektor pariwisata, harus lebih ditingkatkan agar investasi yang masuk ke Indonesia dapat menyeimbangkan dampak penurunan kualitas lingkungan (peningkatan emisi CO2) di Indonesia.

---

The tourism industry contributes positively to economic growth. However, numerous studies show that tourism can have diverse impacts on environmental quality. This study focuses on exploring the correlation between investment in the tourism sector, the consumption of renewable energy, and the contribution of tourism-related sectors to CO2 emissions within the period 2000–2017 using a case study in Indonesia. By employing the distributed lag method with the Koyck approach, this study found that investment in the tourism sector in Indonesia has a statistically positive and significant correlation with CO2 emissions. Conversely, renewable energy consumption, as the control variable, exhibits a significant negative correlation with CO2 emissions. The findings suggest that the existing investment policies in Indonesia are still not environmentally friendly (supports the pollution haven hypothesis). Thus, it is essential to prioritize the commitment to make the transition from conventional energy sources to renewable and more environmentally friendly energy sources, especially in the tourism sector, so that the investment coming into Indonesia aligns with environmental sustainability."