Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment pada tahun 1983, maka pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (law enforcement). Dari pemeriksaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Atas dasar itu, maka tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas adalah frekuensi pemeriksaan pajak dan variabel tidak bebas yang merupakan indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yakni pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan formal, baik menurut UU KUP maupun PPN, yang meliputi kewajiban pembukuan, kewajiban dalam pemeriksaan, PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23126. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Menteng. Metode penelitian yang digunakan adalah survai dengan besar sampel 138 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP di atas. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner (daftar pertanyaan) yang diajukan ke responden dengan 89 butir pertanyaan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan variabel bebas dan tidak bebas adalah korelasi dengan menggunakan rumus product moment pada taraf signifikansi ac = 5%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pemeriksaan pajak cenderung lebih mempengaruhi responden kelompok Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa dari yang telah diperiksa. Dari analisis korelasi dengan rumus product moment menggambarkan bahwa pemeriksaan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan yakni; pembukuan, kewajiban dalam pemeriksaan, PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23126. Atas dasar penelitian tersebut, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak disarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak agar meningkatkan frekuensi pemeriksaan terutama terhadap Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa dan menambah jumlah dan meningkatkan mutu pejabat pemeriksa pajak.

Abstrak :
Sumber penghimpunan dana pada dana pensiun adalah iuran dan basil pengembangan investasi. Mengandalkan iuran sebagai satu-satunya sumber pendanaan tentu bukan suatu tindakan yang bijaksana. Pengembangan investasi justru seharusnya bisa menjadi andalan utama dalam penghimpunan dana. Berkaitan dengan pengembangan investasi, diperlukan perencanaan, pedoman dan prosedur untuk pencapaiannya. Penyusunan dan penerapan kebijakan investasi merupakan aktivitas yang sangat berhubungan dengan pelaksana yaitu sumber daya manusia. Kebijakan investasi yang terformulasi dengan baik belum memastikan kesuksesan kinerja investasi yang ditargetkan. Departemen Keuangan telah mengeluarkan aturan yang mewajibkan Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti memiliki kebijakan investasi yang dituangkan dalam arahan investasi. Tetapi pada praktiknya pengambilan keputusan investasi sering dilaksanakan tanpa melalui proses yang sudah ditetapkan dalam arahan investasi. Referensi literature dan pengalaman empirik dinegara lain digunakan untuk membandingkan praktek Arahan Investasi pada dana pensiun program pensiun manfaat pasti. Dari penelitian disimpulkan bahwa pada versi aktuaris Kanada memasukan komponen penjelasan pendanaan dan juga menekankan bahwa kebijakan pendanaan mempunyai hubungan erat dengan kebijakan investasi. Oleh karenanya dinegara ini aktuaris berperan dalam menyusun perencanaan investasi. Penerapan versi manajer investasi USA tidak banyak berbeda dengan versi aktuaris Kanada, kecuali pada penyampaian komponen pendanaan. Di Indonesia komponen resiko tidak dinyatakan secara eksplisit serta tidak dinyatakan timeframe perencanaan investasi dan rencana pertumbuhan aset tidak berhubungan dengan rencana pertumbuhan dana. Juga terdapat kesamaan bentuk dan isi Arahan Investasi di seluruh dana pensiun pemberi kerja penyelenggara program pensiun manfaat pasti. Dari pengamatan penerapan arahan investasi diperoleh beberapa fakta, pertama penafsiran pengurus mengenai fungsi arahan investasi tidak sama, kedua arahan investasi disusun oleh pendiri dan pelaksanaan target investasi adalah pengurus tetapi pada umumnya keterlibatan pendiri dalam pengambilan keputusan investasi masih cukup besar, ketiga komposisi aset masih terfokus pada aset yang memberikan tingkat hasil yang rendab karena terbatasnya pengetabuan dan pengalaman pengurus di pasar modal sementara kebanyakan fungsi manajer investasi dirangkap oleh pengurus dana pensiun, keempat pelengkap arahan investasi yaitu buku panduan prosedur dan pelaksanaan investasi belum ada. Secara umum disimpulkan temyata arahan investasi merupakan dokumen yang harus ada untuk memenuhi persyaratan. Walaupun araban investasi sudab ada disetiap dana pensiun, tapi keberadaannya kurang dimanfaatkan karena adanya keterbatasan kemampuan untuk menafsirkan isi pedoman akibatnya proses investasi tidak terlaksana dengan baik.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengukuran efisiensi pada Kementerian Keuangan merupakan salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mempercepat penerapan penganggaran berbasis kinerja. Adanya alat dan mekanisme pengukuran efisiensi pada Kementerian Keuangan, diyakini akan mampu meningkatkan kinerja dan efisiensi kementerian/lembaga yang bersangkutan. Penelitian ini mencoba membangun model pengukuran kinerja dan efisiensi Eselon 1 Kementerian Keuangan sekaligus melakukan pengukuran dengan menggunakan metode Free Disposable Hull. Melalui perumusan indikator kinerja umum dan indikator kinerja fungsional, kemudian dihitung nilai indeks kinerja dan nilai indeks efisiensi 12 (dua belas) Eselon 1 Kementerian Keuangan. Hasilnya, ditemukan bahwa DJPU, BAPEPAM-LK dan BPPK merupakan eselon 1 yang relatif lebih efisien dibandingkan dengan eselon 1 yang lain.

---

Abstract
Measuring the efficiency of the Ministry of Finance is also a prerequisite in realizing good governance and accelerate the implementation of performance base budgeting. The existence of tools and mechanisms for measuring efficiency in the Ministry of Finance, is believed to be able to improve performance and efficiency of ministries/institutions concerned. This research attempts to develop models of performance measurement and efficiency echelon 1 of Ministry of Finance as well as take measurements using the Free Disposable Hull. Through the formulation of common performance indicators and functional performance indicators, and then calculate the value of performance index and efficiency index value of 12 echelons of Ministry of Finance. As a result, it was found that DJPU, BAPEPAMLK and BPPK is an echelon 1 is relatively more efficient in comparison with one another echelon.

Abstrak :
Pada penelitian ini dilakukan lima jenis analisis pada PLTP Kamojang Unit 4, antara lain analisis exergy pada kondisi operasional, optimasi efisiensi exergy, optimasi ekonomi, optimasi exergoeconomic dengan tekanan wellhead sebagai variabel, dan optimasi steam ejector dengan aliran motive steam sebagai variabel. Perhitungan dilakukan dengan bantuan MATLAB. Karakteristik termodinamika uap panas bumi diasumsikan sama dengan karakteristik air yang didapatkan dari REFPROP. Tekanan wellhead 10 bar saat ini menghasilkan efisiensi exergy 31,91%. Optimasi efisiensi exergy menghasilkan tekanan wellhead 5,06 bar, efisiensi exergy 47,3%, dan biaya sistem US $3.957.100. Optimasi ekonomi menghasilkan tekanan wellhead 11 bar, efisiensi exergy 22,13%, dan biaya sistem US $2.242.200. Optimasi exergoeconomic menghasilkan 15 titik optimum. Optimasi steam ejector menghasilkan aliran motive steam 34,41 𝑘𝑔 𝑠 lebih kecil dari aliran operasional saat ini 40,61 𝑘𝑔 𝑠. ......This study presents five analysis at Unit 4 Kamojang Geothermal Power Plant are exergy analysis at operational condition, exergy efficiency optimization, economic optimization, exergoeconomic optimization with wellhead pressure as a variable, and steam ejector optimization with mass flow of motive steam as a variable. Calculations are conducted by using the MATLAB. Thermodynamics characteristic of geothermal fluid assumed as water characteristic which get from REFPROP. Wellhead pressure operational condition 10 bar has exergy efficiency 31.91%. Exergy efficiency optimization has wellhead pressure 5.06 bar, exergy efficiency 47.3%, and system cost US$ 3,957,100. Economic optimization has well pressure 11 bar, exergy efficiency 22.13%, and system cost US$ 2,242,200. Exergoeconomic optimization has 15 optimum condition. Steam ejector optimization has mass flow of motive steam 34.41 𝑘𝑔 𝑠 smaller than the operational condition 40.61 𝑘𝑔 𝑠.