Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris yang merangkap sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pada Perguruan Tinggi Swasta. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam tesis ini berkaitan dengan Kepala Program Studi Magister Kenotariatan pada suatu Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Notaris dapat dikategorikan telah melakukan rangkap jabatan dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Hasil penelitian ini adalah Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pada Perguruan Tinggi Swasta telah melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf f dan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan tersebut tetap merupakan akta autentik selama Notaris tersebut belum diberhentikan oleh Menteri serta tetap memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Saran dalam penelitian ini adalah seharusnya apabila Notaris tersebut dibuktikan telah merangkap jabatan sesuai dengan prosedur pembuktian yang berlaku maka Notaris tersebut diberikan sanksi berupa pemberhentian baik pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat dan seharusnya terdapat ketentuan bagi siapapun yang akan menjadi Dosen Tetap untuk menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa dirinya tidak sedang merangkap jabatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

---

This thesis discussed the violation of notarial role whereas a public notary held another position as the Head of Master of Notarial Study Program at a private university. In order to conduct this research, writer used literature research method which was normative-juridical and with a descriptive-analytic typology. The issue within this thesis was the Head of Notarial Study Program at a private university in East Java who was also a public notary, can be categorized as conducting a double role and the legal consequences of the notarial deeds made before such public notary. The result to this research was the public notary which conducted a double role as the Head of Notarial Study Program at a private university has violated Article 17.1.f and Article 16.1.a Law Number 2 Year 2014 juncto Article 3.4 Public Notary Ethic Code and Article 4.2 Law Number 30 Year 2004. Deeds made before public notary who conducted a double role, to be deemed as authentic deeds as long as said public notary has not yet been dismissed by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia and to remain compliant to Article 38 Law Number 2 Year 2014, Article 1320 Civil Code, and other prevailing regulations. This research suggested that said public notary should be dismissed whether if it is temporarily or without honor, should the legal procedure shown that the public notary has indeed conducted a double role. Furthermore, it should be regulated for anyone who would like to proceed as a full-time lecturer to submit a declaration letter which mentioned that they do not conduct a double role as specifically prohibited by the laws and regulations.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan peredaran vaksin di Indonesia dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen, peranan dan tanggung jawab rumah sakit untuk melindungi konsumen terhadap peredaran vaksin palsu, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan hak-haknya dalam kasus peredaran vaksin palsu. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan konsumen dalam kasus peredaran vaksin palsu jika ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan menimbulkan kewajiban bagi rumah sakit dan pemerintah untuk bertanggungjawab. Konsumen juga dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Penulis menggunakan Gugatan Perdata Nomor 302/PDT.G/2016/PN.JKT.TIM terkait kasus peredaran vaksin palsu di rumah sakit.

---

This thesis discusses about regulations on vaccines and its circulation under consumer protection laws in Indonesia. The discussion will also encompass the roles and responsibilities of hospital in protecting consumers from the circulation of fake vaccines, followed with the legal actions that consumers can take in order to gain their rights. This thesis is compiled using juridical normative research methods and descriptive typology. The main concern of this thesis revolves around the protection of consumers in cases of fake vaccine circulation among the population, viewed from Consumer Protection Law and Medical Law and Regulation rsquo s perspectives. The proposed solution to the problem is included in Tort Law, which imposes liability for the hospital and the government to be responsible, for consumers are allowed to take legal actions to gain their rights. The author makes use of civil lawsuit number 302 PDT.G 2016 PN.JKT.TIM for the proposed case.

Abstrak :
ABSTRAK
Kondisi hiperbilirubinemia pada neonatus dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah polimorfisme genetik, seperti polimorfisme gen terkait, yaitu UGT1A1 dan OATP2/SLCO1B1. Polimorfisme nukleotida tunggal c.388A>G pada gen OATP2/SLCO1B1 mengakibatkan terjadi penurunan aktivitas kerja transporter Organic Anion Transporter Protein 2 OATP2 yang berfungsi memindahkan bilirubin dari darah ke hati dalam tahapan metabolisme bilirubin. Penelitian ini bertujuan untuk melihat profil polimorfisme c.388A>G pada neonatus penderita hiperbilirubinemia risiko rendah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM. Analisis dilakukan terhadap 38 sampel neonatus yang lahir pada periode Januari-Agustus 2017, dengan kadar bilirubin ge-5 mg/dL tetapi G gen OATP2/SLCO1B1 di RSCM ini merupakan studi yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, dan hasilnya adalah dominan tipe polimorfisme utama berupa homozigot G/G pada neonatus dengan hiperbilirubinemia risiko rendah.

---

ABSTRACT
The condition of hyperbilirubinemia on neonates could be influenced by various factors, one of them is the genetic polymorphism, such as the related gene polymorphisms UGT1A1 and OATP2 SLCO1B1. This single nucleotide polymorphism SNP c.388A G at the OATP2 SLCO1B1 gene causes the decline in the activity of Organic Anion Transporter Protein 2 OATP2, which is responsible in removing bilirubin from the blood to the liver in the stages of bilirubin metabolism. This research aimed to find the polymorphism profile of c.388A G on low risk hyperbilirubinemia neonates at Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM . Analysis was done on 38 neonates rsquo samples who were born during January ndash August 2017, with bilirubin concentration between 5 mg dL and 12 mg dL, using the Polymerase Chain Reaction ndash Restriction Fragment Length Polymorphism PCR RFLP method with the TaqI restriction enzyme. Analysis results from 38 samples showed that there are 73.69 samples with homozygote type G G , 21.05 samples with heterozygote type A G , and only 5.06 samples with wildtype A A. This is the first report on c.388A G polymorphism study on gene OATP2 SLCO1B1 at RSCM result determined that the major polymorphism with homozygote type G G is the dominant type on neonates with low risk hyperbilirubinemia.

Abstrak :
Peradilan adat adalah salah satu bukti hidupnya penegakan hukum adat di dalam masyarakat Indonesia. Terlepas dari berbagai peraturan perundang-undangan di masa lalu yang berupaya untuk menghapuskan peradilan adat, pada kenyataannya berbagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki pranata sosial yang menjalankan fungsi peradilan sampai dengan saat ini, seperti Saniri Ria Muni pada masyarakat Nuaulu di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah. Melalui studi dokumen hukum, tulisan ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana sejarah serta perkembangan kedudukan dan kewenangan peradilan adat dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Kekuasaan Kehakiman dan Pemerintahan Daerah atau Desa. Dengan melakukan penelitian sosio-legal seperti wawancara dan observasi di Negeri (Desa) Nua Nea dan Negeri Sepa, tulisan ini kemudian bertujuan untuk menganalisis bagaimana legitimasi lembaga peradilan adat Saniri Ria Muni dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nuaulu yang tinggal di dua Negeri tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peradilan adat tidak memiliki kedudukan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, namun lembaga-lembaga adat diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa oleh berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebagai bentuk pelaksanaan hak otonomi “Desa”.  Terkait dengan legitimasi Saniri Ria Muni, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Nuaulu memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap putusan-putusan peradilan adat, di antaranya, karena masyarakat melihat bahwa penegak hukum mampu memberikan hasil yang diharapkan, diberikan hak untuk bersuara dan menunjukkan bukti, dan penegak hukum memperlakukan para pihak yang terlibat secara terhormat dan mendengarkan serta mempertimbangkan penjelasan mereka yang dapat dipercaya. ......Indigenous juridical system is one proof of the persistence of indigenous/customary laws enforcement in Indonesia. Despite laws and regulations implemented in the past aiming for its abolishment, in reality hitherto many indigenous communities have social institutions that function like a court, for example the Saniri Ria Muni of the Nuaulu community in Seram Island, Central Maluku District. Through documentary legal research, this paper aims to explore the history and development of the position and authority granted to indigenous juridical systems in the Indonesian juridical power system by legal documents on juridical power and regional autonomy. By conducting a socio-legal research in Negeri (village) Nua Nea and Negeri Sepa, this paper continues to seek and analyze the legitimacy of the Saniri Ria Muni as an indigenous juridical court in the lives of the Nuaulu community residing in both said villages. The findings of this research shows that indigenous juridical system or courts do not have a legally regulated position in the Indonesian juridical power system, however indigenous institutions are given the authority to resolve disputes by legal documents on regional or village autonomy as a form of their rights. In regards to the legitimacy of Saniri Ria Muni, this research found that the people of Nuaulu have a strong degree of compliance to its decisions because, among others, the society perceives that the authorities were able to provide desired outcomes, allow people to speak and present evidence, and treat people with dignity and respect to explain judgments that they are trustworthy.

Abstrak :
Penelitian ini membahas bagaimana hubungan motivasi wanita dewasa muda di Jabodetabek mengikuti fitness influencer di media sosial dengan niat berolahraga. Niat olahraga diprediksi memiliki hubungan dengan media sosial dan sosok fitness influencer. Motivasi digali menggunakan teori uses and gratifications, dengan enam variabel motivasi. Penelitian kuantitatif ini melibatkan 304 partisipan melalui kuesioner daring. Data penelitian dianalisis menggunakan Uji Korelasi Spearman. Ditemukan motivasi pencarian informasi memiliki hubungan terkuat dengan perilaku mengikuti fitness influencer. Ditemukan juga hubungan yang signifikan terkuat muncul dalam hubungan antara perilaku mengikuti fitness influencer dengan niat berolahraga, dan hubungan kedua terkuat yaitu antara pencarian informasi dengan niat berolahraga...... This thesis investigates the correlation of motivations of young adult women in Jabodetabek area for following fitness influencer in social media with their exercise intentions. Exercise intention is predicted to have correlation with media social and fitness influencer. Motivations are investigated through the use of uses and gratifications theory, with six motivation variables. Online questionnaire is distributed to 304 respondents, and the data is analyzed with spearman correlation test. Information searching has significant correlation with following fitness influencer and exercise intention. Meanwhile, following fitness influencer has the strongest correlation with exercise intention compared with all tested relation.

Abstrak :
Penelitian bertujuan untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan menguji kemampuan kapang selulolitik dari lima manuskrip daluang asal Perpustakaan FIB UI. Hasil isolasi pada medium PCA menghasilkan 19 isolat kapang, sedangkan isolasi pada medium DG18 menghasilkan 15 isolat kapang xerofilik. Sebanyak 15 isolat kapang memiliki kemampuan tumbuh pada kertas daluang, sedangkan 14 isolat dapat menggunakan CarboxyMethyl Cellulose (CMC) dan Congo red yang mengindikasikan dapat menghasilkan endoglukanase. Hasil identifikasi konvensional berdasarkan karakter morfologi menunjukkan 4 isolat merupakan genus Aspergillus, 8 isolat merupakan genus Penicillium, 1 isolat merupakan genus Fraseriella, dan 2 isolat merupakan mycelia sterilia. ......This research was to isolate fungi from old daluang manuscripts from Library of Faculty of Humanities University of Indonesia, to investigate cellulolytic isolates and to identify the isolates. Nineteen mould isolates were obtained on medium PCA, whilst fifteen xerophilic mould isolates were obtained on medium DG18 agar. Fifteen isolates were able to grow on daluang paper. Fourteen isolates were able to grow on Carboxymethyl Cellulose (CMC) and Congo red indicating they have endoglucanase. Identification by conventional method showed that 4 isolates were Aspergillus, 8 isolates were Penicillium, 1 isolate were Fraseriella, and 2 isolates were mycelia sterilia.

Abstrak :
Apoteker memiliki peranan yang penting dalam industri farmasi, apotek, serta distributor obat dan alat kesehatan. Apoteker perlu memenuhi standar kompetensi sebagai persyaratan untuk menjalankan praktik profesi di tempat-tempat tersebut. Standar kompetensi apoteker Indonesia terdiri dari sepuluh hal sebagai kemampuan mendasar yang harus dimiliki oleh apoteker saat lulus dan memasuki dunia praktik profesik. Sebagai calon apoteker, mahasiswa diberikan bekal dan pengalaman melalui praktik kerja agar dapat memahami peran apoteker dan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, dilakukan praktik kerja pada periode bulan Januari hingga April 2019 di beberapa tempat yaitu PT. Abbott Indonesia, Apotek Kimia Farma no.282, serta PT. Anugerah Pharmindo Lestari. Dengan adanya praktik kerja profesi ini, diharapkan calon apoteker dapat memperluas wawasan, pemahaman, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang sebenarnya. ......Pharmacists have important role in the pharmaceutical industry, pharmacy, and drugs and medical devices distributors. Pharmacists need to meet competency standards as a requirement for carrying out professional practice in these places. Indonesian pharmacist competency standards consist of ten things as a basic ability that must be possessed by pharmacists when graduating and entering the world of professional practice. As a pharmacist, students are given the preparation and experience through internship in order to understand the role of the pharmacist and improve our competence. Therefore, internship were carried out in the period of January to April 2019 in several places, which are PT. Abbott Indonesia, Apotek Kimia Farma no. 282, and PT. Anugerah Pharmindo Lestari. This professional internship is expected can expand insights, understandings and experiences of pharmacy students to do the real pharmaceutical practices.

Abstrak :
Terdapat ketidaksesuaian dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden No.13/2018 tentang Penerapan Prinsip Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Melihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa Organ Yayasan tidak boleh menerima keuntungan, sementara Pemilik Manfaat sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi Pemilik Manfaat dari Yayasan, hal ini tentu bertentangan dikarenakan Organ Yayasan tidak diperbolehkan menerima manfaat apa pun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian berbentuk preskriptif yang merupakan penelitian dengan memberikan arahan teori hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu masalah serta memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa beberapa kriteria dalam menetapkan Pemilik Manfaat bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan dan efektif sehingga terbentuk suatu batasan dalam penentuan Pemilik Manfaat . Pada hakikatnya Pemilik Manfaat dalam AHU online tidak mudah di akses oleh semua pihak, akibatnya prinsip transparansi tidak terlaksana secara maksimal dan masih memberikan celah. Perlu dipahami bahwa memang tidak dimungkinkan suatu Peraturan dapat efektif sepenuhnya dalam menangani permasalahan hukum di Indonesia. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah diperlukannya tinjauan dan pembaharuan hukum Pemilik Manfaat dalam Yayasan agar terciptanya Peraturan yang lebih baik dan efektif. ......There is a discrepancy in Foundation Law Number 28 of 2004 and Presidential Regulation No.13/2018 concerning the Application of the Principle of Benefits from Corporations in the Context of Preventing and Eradicating Crimes of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes. Looking at the provisions in the Foundation Law which states that Foundation Organs may not receive profits, temporarily Beneficial Owner itself aims to identify the Beneficial Owner of the Foundation, this is of course contradictory because Foundation Organs are not allowed to receive any benefits. The research method used is doctrinal research with a prescriptive research typology, which is research that provides direction on legal theory and statutory regulations on a problem and provides solutions to resolve the problem. The results of the research state that there are several criteria in determining Beneficial Owner contrary to the Foundation Law and cannot be implemented as a whole and effectively until a limitation is formed in the determination Beneficial Owner . In reality Beneficial Owner in AHU online is not easily accessed by all parties, as a result the principle of transparency is not implemented optimally and still provides gaps. It needs to be understood that it is not possible for a regulation to be completely effective in dealing with legal problems in Indonesia. Suggestions that can be given in this research are the need to review and update related laws Beneficial Owner within the Foundation to create better and more effective regulations.

Abstrak :
Sektor jasa keuangan menjadi sektor dengan angka pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi sektor jasa keuangan terus meningkat bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pengawas sektor jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki peranan penting untuk tetap menjaga kestabilan sektor jasa keuangan. OJK harus senantiasa melakukan perbaikan terhadap tata kelolanya dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance. Langkah nyata OJK untuk meningkatkan tata kelolanya adalah dengan penerapan manajemen risiko. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penerapan manajemen risiko dan praktik penerapannya di OJK dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari OJK serta sumber lainnya. Terdapat pendekatan manajemen risiko COSO ERM dan kebijakan KNKG terkait evaluasi penerapan manajemen risiko pada OJK. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh aspek kebijakan telah sesuai dengan pedoman atau acuan serta literatur. Pelaksanaan manajemen risiko sudah memenuhi komponen-komponen acuan OJK dari COSO ERM dan KNKG, tetapi masih ada beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman akan pentingnya penerapan manajemen risiko yang merata kepada seluruh pegawai OJK. ......The financial service sector is the highest growth sector by 2016 in national economic growth. The contribution of the financial services sector continues to increase for the Indonesian economy. Therefore, as the supervisor of the financial services sector, Financial Services Authority OJK has an important role to maintain the stability of the financial services sector. OJK needs to make continuous improvements to its governance and apply the principles of Good Public Governance. OJK reals step to improve its governance is with the implementation of risk management. This research was conducted to determine the implementation policy of risk management and its implementation practice in OJK by using primary data interview and secondary data from OJK and other sources. There is a risk management approach of COSO ERM and KNKG policy regarding the evaluation of risk management implementation in OJK. The results of this study conclude that all aspects of the policy have been in accordance with guidelines or references and literature. The implementation of risk management comply with the OJK reference components of COSO ERM and KNKG, but there are still some obstacles such as a lack of understanding of the importance of applying equal risk management to all OJK employees.

Abstrak :
Dalam melaksanakan kegiatan usaha dan dalam mengelola risiko, Perusahaan Pembiayaan Konsumen melakukan pengaturan Jaminan Fidusia atas barang yang dimiliki konsumen. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 2/PUU-XIX/2021 mengenai Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan ini memberikan suatu penegasan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus diajukan ke Pengadilan Negeri oleh kreditur apabila tidak tercapai suatu kesepakatan wanprestasi antara kreditur dan debitur serta tidak ada penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur. Skripsi ini akan membahas bagaimana pengaturan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 di PT. BCA Finance. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif ini penulis akan menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. BCA Finance sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi. Dari penelitian yang telah dilakukan, telah diperoleh hasil, dengan dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dalam hal konsumen melakukan perlawanan, BCA Finance meminta bantuan kepada kepolisian untuk melakukan pengamanan objek fidusia berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2011. Saran yang diberikan yaitu PT. BCA Finance sebagai kreditur menambahkan pengaturan mengenai penanganan di lapangan dalam pengeksekusian objek Jaminan fidusia dan meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu dalam melaksanakan eksekusi. Lalu terhadap Peraturan kepala kepolisian No. 8 tahun 2011 mengenai pengamanan eksekusi jaminan fidusia perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan syarat yang dimana pemohon harus melampirkan penetapan pengadilan dalam melakukan eksekusi. Terhadap Konsumen Pemberi Fidusia agar memperhatikan kewajibannya dalam rangka pembayaran dan kooperatif terkait dengan kendala-kendala pemenuhan kewajibannya. .......In carrying out business activities and managing risk, Financing Companies carry out Fiduciary Guarantee regulations on consumer goods. The Constitutional Court issued a decision No. 2/PUU-XIX/2021 concerning Law Number 42 of 1999. This decision provides that the execution of the fiduciary guarantee must be submitted to the District Court by the creditor if an agreement on default between the parties is not reached and no voluntary submission of the object by the debtor. This thesis will discuss how the regulation of consumer financing with fiduciary guarantees in Indonesia and how the implementation of fiduciary guarantees before and after Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021 at PT. BCA Finance. This research uses normative juridical research and analyzes the execution of fiduciary guarantees at PT. BCA Finance before and after the Constitutional Court's Decision. From this research, the results are after the Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021, in the case of involuntary, BCA Finance requests assistance from the police to secure the object based on the Police Regulation No. 8 of 2011. The suggestion is PT. BCA Finance as a creditor added arrangements regarding the handling in the field and requested a court order in advance to carry out the execution. Then against Police Regulation No. 8 of 2011 concerning fiduciary execution protection, it is necessary to make adjustments in which the applicant must attach a court order in carrying out the execution. To the Consumers Fiduciary Grantor to pay attention and be cooperative with their obligations in the context of payments.