Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mochammad Iqbal Cakrabuana, author
Kewenangan pemerintah pusat terhadap pengawasan peraturan daerah setelah putusan MK no. 137/PUU-XIII/2015 dan putusan MK no. 56/PUU-XIV/2016 = Central government authority on supervision of local regulations after the contitutional Court Decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional Court Decision no. 56 /PUU-XIV/2016
ABSTRACT
Negara Indonesia adalah  Negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (Unitary) berdasarkan UUD 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan keweenangan pemerintah pusat mengawasi Peraturan Daerah secara Executive Review melalui pembatalan Peraturan Daerah tersebut. Seteleah terbitnya putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan  Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, kewenangan tersebut dianggap...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library