Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Profesi Penunjang Pasar Modal terutama notaris yang dikenakan pungutan oleh otoritas jasa keuangan. Profesi penunjang pasar modal, terutama notaris penting perannya dalam transaksi pasar modal yang telah mengalami perkembangan yang pesat dan berdampak signifikan pada kemajuan ekonomi negara. Para pemohon yang keberatan dengan dikeluarkannya PP No. 11 Tahun 2014 tentang pungutan oleh otoritas jasa keuangan, mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung dan sealanjutnya Mahkamah Agung menolak permohonan para pemohon dan tetap memberlakukan pungutan terhadap profesi penunjang pasar modal, Dengan keluarnya putusan MA No. 68/HUM/2015, putusan tersebut sangat dirasaa merugikan PPPM.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MA tersebut sangat merugikan dan tidak adil jika ditinjau dari teori etis-nya Aristoteles dan AAUPB.

---

This Thesis describes that Capital market as one of the financial services sector these days has been grows rapidly which gave impact to the economic nation. Notary as one of the capital market supporting profession has its role and function whic is vital enough in related to making authentic deeds. To do that function notary has to obey OJK legislation number 11 year 2014, the eesence of that legislation is notary has to pay fees for registration and annually fees and notary in capital market object about that and supporting profession in capital market did the judicial review about that legislation to the supreme court and the result the indonesian supreme court denied the legislation judicial review. This research is the juridical-normative research, when data used for this research are being collected through documents. The result shows that supreme court ruling number 68/HUM/2015 is very unfair and the writer use Aristotles theory of ethical justice and good government principles (AAUPB)."

"Skripsi ini membahas bagaimana China menangani kasus insider trading, di China marak sekali terjadi kasus insider trading dalam sepuluh tahun terakhir saja telah terjadi 10 kasus insider trading dan salah satu kasus tersebut di dibahas pada skripsi ini adalah kasus Zhou Hehua dari Keda Machinery & Electronics dan dari hasil praktik insider trading yang dilakukannya Zhou Hehua mendapatkan keuntungan sebesar RMB 73.991,62 atau setara dengan Rp 109.632.599,30. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan praktik insider trading pemerintah China telah mempunyai Undang-Undang yang cukup efektif untuk menjerat pelaku insider trading dibandingkan dengan regulasi terkait insider trading di Indonesia. Zhou Hehua dikenai pasal 202 Hukum Sekuritas Nasional China, pasal tersebut mengharuskan Zhou Hehua mengembalikan keuntungan ilegalnya dan dikenai denda yang berkisar tidak lebih dari lima kali keuntungan ilegalnya.

---

This thesis describe how China government handling the insider trading case. In China there are many insider trading case in last ten years, in that period has occured 10 insider trading case. One of them is Zhou Hehua case from Keda Machinery & Electronics Which is discussed in this thesis. The profit from insider trading, Zhou Hehua got RMB 73.991,62 or equal to Rp 109.632,30. This research is the juridical-normative research, when data used for this research are being collected through documents.

The result showed the government of China has effective regulation about insider trading, which case can be detected and solved whereas indonesian regulation about insider trading is not effective relatively in practise. Zhou Hehua, based on article 202 China?s Securities Law are confiscated his illegal income and imposed the fine by China government which the nominal of the fine is not more than five times his illegal income."