Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab notaris/PPAT terhadap akta-akta yang terkait dengan Tax Amnesty berdasarkan Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Penelitian untuk tesis ini mengguanakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dilatarbelakangi program pemerintah yang bernama Tax Amnesty, dimana Notaris/PPAT menjadi salah satu pihak yang ikut andil untuk dapat mensukseskan program tersebut. Akan tetapi, keterlibatan Notaris/PPAT itu telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan Notaris/PPAT, mengingat Notaris/PPAT harus melaporkan data kliennya kepada pihak berwajib apabila mengetahui bahwa Assets yang diperoleh kliennya tersebut ternyata dari hasil kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang. Disinilah menjadi dilemma bagi Notaris/PPAT apakah Notaris/PPAT dibenarkan secara hukum untuk melaporkan Transaksi yang mencurigakan kepada Instansi yang berwenang ataukah tidak dibenarkannya Notaris/PPAT untuk melaporkan Data Kliennya mengingat ketentuan dari Pasal 16 ayat 1 huruf e tentang Jabatan Notaris.

---

ABSTRACT
This thesis discusses how far the authority and responsibility of notary PPAT on deeds related to Tax Amnesty based on Tax Amnesty Act, Money Laundering Act, The research for this thesis uses normative juridical research method with qualitative approach. Backed by a government program called Tax Amnesty, where Notary PPAT became one of the parties who took part to be able to succeed the program. However, the involvement of Notary PPAT has caused pros and cons among Notary PPAT, since Notary PPAT must report its client 39 s data to the authorities if they know that the Assets obtained from his clients are from crime such as corruption and money laundering. Here is a dilemma for Notary PPAT whether Notary PPAT is legally justified to report Suspicious Transaction to authorized institution or not to notary Notary PPAT to report Client Data considering provision of Article 16 paragraph 1 letter e concerning Notary Position.