Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini menganalisis rivalitas elite dalam konflik etno-religius yang timbuul saat pemekaran daerah di Mamasa, Sulawesi Barat. Pada 2002, sebagai bagian dari kerangka besar kebijakan otonomi, Mamasa menjadi daerah otonom, dimekarkan dari Kabupaten Polmas. Dalam pelaksanaannya muncul perbedaan antara kelompok pro dan kelompok kontra pemekaran. Rivalitas kelompok pro versus kelompok kontra semakin runyam karena merepresentasikan kontestasi antara kabupaten induk versus kabupaten pemekaran Kabupaten Polmas mendukung kelompok kontra yang ingin tetap bergabung dengan kabupaten induk. Sebaliknya Kabupaten Mamasa memberi dukungan kepada kelompok pro. Rivalitas dua kelompok tersebut menimbulkan kekacauan dalam sistem pemerintahan karena terjadi dualisme pemerintahan, yang membuat penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan normal sehingga mengganggu pelayanan publik.Penelitian disertasi ini menggunakan metode kualitatif. Data lapangan diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan data sekunder. Berbagai studi menunjukkan bahwa otonomi dapat memicu konflik karena persaingan elite dalam perebutan posisi-posisi politik, sumber daya ekonomi, dan ruang kekuasaan lainnya. Namun, berbeda dengan studi-studi literatur sebelumnya yang lebih bertumpu pada konflik politik atau konflik etnik, penelitian ini menunjukkan politisasi identitas etno-religius sebagai instrumen yang menimbulkan konflik antara dua etnik berbeda agama, Mandar-Islam versus Toraja-Kristen. Pemekaran daerah mengubah konstelasi dominasi sosio-politik. Mandar-Islam yang mayoritas berubah menjadi minoritas, sebaliknya Toraja-Kristen yang tadinya minoritas menjadi mayoritas.Rivalitas elite memperebutkan ruang kekuasaan di daerah otonom baru dengan menggunakan politik identitas yaitu sentimen identitas etno-religius berdasar perubahan konstelasi dominasi dan hegemoni sosio-politik di Mamasa. Akibatnya, orang Mandar-Islam (orang PUS) menolak pemekaran yang dianggap sebagai bentuk proyek Kristenisasi. Menurut Fox (1999), apabila kerangka religius yang ditantang maka responnya adalah sikap defensif yang cenderung konflik. Sebab, agama menyangkut sistem kepercayaan yang mengandung ketaatan pada nilai-nilai, memiliki standar dan tata aturan, membangun kohesivitas di antara penganutnya, sekaligus melegitimasi setiap tindakan para aktornya.

---

Pemekaran daerah which literally means territorial split or administrative fragmentation whereby new provinces and districts are created by dividing existing ones and which ironically strengthens the sense of identity based on race, ethnic group, religion, and other communal identity is one that triggers such conflicts. This study discusses the rivalry of the elites in the ethno-religious conflicts that erupted during the process of territorial split of Mamasa district of West Sulawesi, Indonesia, in 2002. Mamasa, which was once part of the mother district of Polmas, was established into an autonomous district. Not only was the district divided but people in this region also had differing opinion on the idea of territorial split. Supporters of the administrative fragmentation were dubbed pro while opponents were called kontra. The conflict between the two factions had escalated because the conflict itselt was also the representation of conflict between the mother district and the newly-established district. The government of Polmas ditrict was with the kontra while the government of Mamasa gave their full support for the pro. The rivalry between the two parties had brought chaos to the government system. The government was divided (government dualism).This research uses qualitative method. The data were collected through in-depth interviews, field observations, and secondary data. Studies reveal that autonomy is the potential cause of conflicts because it allows for competition among the contending elites who fight for political positions, economic resources, and other aspects of power. Unlike previous literature studies that put an emphasis on political conflicts and ethnic conflicts, this research focuses on ethno-religious conflicts involving two contending ethnic groups practicing two different religions: the Mandar who are predominantly Muslims and the Toraja who are Christians. The territorial split has indeed changed the socio-political constellation. The Mandar who was once the dominant ethnic group is now a minority and the Toraja have now become the dominant ethnic group.The competition among elites in the newly-established autonomous district by using the sentiment of ethno-religious identity has changed the constellation of socio-political hegemony and domination in Mamasa. As a result, the Muslim-Mandar (the PUS people) voiced their opposition to the territorial split which they consider part of Christian mission. Fox (1999) states that when a religious framework is challenged, the response will be the defensive action that is prone to conflict. This is due to the fact that religion is a belief system that organizes adherents to the values, has standards and norms, builds cohesiveness among its followers, and legitimate the actors."

"ABSTRAKPasca krisis politik-ekonomi tahun 1997-1998, setelah tumbangnya rezim Suharto selama 32 tahun, kondisi di Indonesia berada dalam fase guncangan keras. Pasca Suharto, agenda paling penting adalah reformasi. Demokrasi menjadi pilihan politik untuk menggantikan sistem otoriter Orde Baru. Namun, dalam proses, krisis politik-ekonomi itu juga menimbulkan krisis. Di berbagai daerah timbul konflik, dengan latar belakang antara lain etnik, agama, pertentangan kelas, batas wilayah.Konfllik sosial yang paling parah adalah konflik berlatar agama seperti yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku, yang faktor pemicunya sesungguhnya bukanlah masalah agama. Konflik etnik, misalnya, terjadi di Kalimantan. Konflik politik lokal terutama terutama terkait pemekaran daerah dan pemilihan kepala daerah (pemilukada) meningkat ketika Indonesia memasuki fase transisi demokrasi hingga konsolidasi demokrasi saat ini.Dalam situasi yang transisional tersebut, kehidupan sosial juga mengalami guncangan. Tatanan sosial lama yang tertutup dengan ciri masyarakat yang pasif, berubah drastis menjadi masyarakat yang reaktif dan agresif, sehingga begitu mudah timbul konflik sosial. Konflik paling rawan dan berdampak sangat destruktif adalah bermotif agama (ideologis). Sebab, agama menyangkut sistem kepercayaan dan sumber kebenaran, sistem kerja, dan sistem relasi sosial. Agama memberikan pengaruh yang kuat dalam kehidupan pemeluknya, baik secara pribadi maupun sosial. Dalam konflik agama, para pelakunya merasa faktor penggeraknya adalah ?misi ketuhanan? atau ?jalan menuju surga? atau ?jalan mulia?. Dalam 13 tahun pasca reformasi ini, konflik berlatar agama menimbulkan kekerasan demi kekerasan.Fakta yang paling jelas adalah kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah. Dalam pandangan umat Islam arus utama, Ahmadiyah merupakan aliran menyimpang karena menyangkut kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Dibanding kasus konflik agama lainnya, kekerasan terhadap Ahmadiyah merupakan paling banyak sepanjang tahun 2011. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dijadikan dasar oleh sekelompok masyarakat untuk melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah. Sebab, jemaah Ahmadiyah pun dinilai tidak mematuhi aturan sebagaimana tertuang dalam SKB 3 Menteri tersebut.Dengan kondisi Indonesia seperti itu, maka konflik agama sangat mencemaskan. Kekerasan komunal sangat merusak fondasi negara Indonesia. Konflik komunal menjadi ancaman yang merusak sendi-sendi masyarakat yang multikultur sekaligus merobek jati diri bangsa. Tidak mengherankan, konflik komunal berlatar agama merupakan masalah yang paling rawan, karena menjadi persoalan yang laten di negeri ini. Konflik-konflik tersebut menjadi ?mesin perusak? terhadap kohesi kebangsaan Indonesia yang telah lama dibangun.

---

ABSTRACTAfter the political and economic crisis of 1997-1998, after the fall of the Suharto regime for 32 years, conditions in Indonesia are in a phase of violent shocks. Post-Suharto, the most important is the reform agenda. Democracy is a political choice to replace the authoritarian New Order. However, in the process, the political and economic crisis also caused the crisis. Conflicts arise in different regions, with a background such as ethnicity, religion, class conflict, boundaries.Social Konfllik most severe religious conflict as happened in Poso, Central Sulawesi, and Ambon, Maluku, the real trigger factor is not an issue of religion. Ethnic conflict, for example, occurs in Borneo. Mainly the local political conflicts related to regional expansion and local elections (elections) increases when Indonesia entered a phase of democratic transition to democratic consolidation today.In transitional situations, the social life also suffered shock. The old social order which closed with the characteristics of a passive society, largely shifted to the reactive and aggressive, so it's so easy social conflicts arise. Most conflict-prone and very destructive impact is religiously motivated (ideological). Therefore, religion and other belief systems concerning truth, work systems, and the system of social relations. Religion gives a strong influence in the lives of its followers, both personally and socially. In religious conflict, the perpetrators are the driving factor is "the divine" or "road to heaven" or "noble path". The most obvious fact is that violence against Ahmadiyah. In the view of mainstream Muslims, Ahmadis are deviant because it involves the prophethood of Mirza Ghulam Ahmad. Compared to other religious conflicts, violence against Ahmadis is most of the year 2011. Joint Decree of the 3 Minister (SKB) made the basis by a group of people to commit acts of violence against Ahmadis. Therefore, Ahmadiyah was judged not to comply with the rules as stated in the SKB 3 Ministers.With such conditions in Indonesia, the religious conflict is very worrying. Communal violence severely damage the foundation of the Indonesian state. Communal conflicts pose a damaging joints multicultural society once tore national identity. Not surprisingly, communal conflicts, religious background are the most vulnerable, due to a latent problem in this country. These conflicts become "the engine destroyer" of the Indonesian national cohesion that has been long established."