Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skizofrenia merupakan salah satu contoh gangguan jiwa berat dan merupakan bentuk psikosis fungsional paling berat dan menimbulkan disorganisasi personalitas terbesar yang tidak mempunyai kontak dengan realita.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran daerah tempat tinggal terhadap kejadian penyakit skizofrenia pada penderita gangguan jiwa yang dirawat inap di RS.Dr.Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2007.Hasil penelitian menemukan bahwa responden yang tinggal di perkotaan yang menderita penyakit skizofrenia sebanyak 155 orang (82.4%). Berdasarkan hasil analisis multivariat menunjukan bahwa penderita yang tinggal di perkotaan mempunyai resiko 3,22 kali untuk mengalami penyakit skizofrenia dibandingkan dengan yang tinggal di pedesaan, setelah dikontrol dengan tingkat pendidikan, yaitu dengan OR= 3,22 (CI; 1,99 - 5,46 ).

---

Schizophrenia is one of example of serious mental disorder and the most serious functional psychosis form and cause severest disorganization of personality which does not have any contact to reality.

This study aim to find out the role of residence area for schizophrenia disease to inpatient of mental disorder treated in Dr.Ernaldi Bahar Hospital South Sumatera Province year 2007.

Study result founds that respondent who live in the city area suffering schizophrenia as much as 155 people (82.4%). Based on multivariate analysis, it showed that sufferers who lived in city area have 3,22 times of risks to suffer schizophrenia disease compared with their counterparts in the village, after controlled by education level, with OR = 3,22 (CI; 1,99 - 5,46)."

"Risiko likuiditas muncul di perbankan syariah karena terjadinya perbedaan jangka waktu dana pihak ketiga di sisi liabilitas dengan pembiayaan bank kepada nasabah disisi aset. Jika dana pihak ketiga lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan maka terjadi kelebihan likuiditas. Sedangkan jika sebaliknya maka terjadi kekurangan likuiditas. Bank Syariah dapat menggunakan instrumen yang disediakan oleh Bank Indonesia, pasar uang syariah dan dan pasar modal syariah jika terjadi kelebihan atau kekurangan likuiditas seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Fasilitas Bank Indonesia Syariah, Pasar Uang Antar Bank Syariah dan instrumen lainnya. Risiko penarikan dana di sisi liabilitas dapat menyebabkan risiko likuiditas bank sehingga perlu dianalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penarikan dana oleh nasabah. Risiko penarikan dana ada yang dapat diprediksi dan ada juga yang tidak dapat diprediksi. Metode yang digunakan pada tesis ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan metode probabilitas linier. Model tersebut menemukan bahwa penarikan dana nasabah dipengaruhi oleh tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia yang sama dengan tingkat imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syariah, pembiayaan yang diberikan bank syariah, tingkat inflasi dan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Akhirnya tesis ini merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk mengatur likuiditas di perbankan syariah.

---

Liquidity risk in Islamic Banks happens because of the different of tenor between current assets and saving account on the asset side and financing on the liability side. Excess liquidity happens if deposit fund exceeds the financing and shortage liquidity happens if financing needs more funds than deposit fund. Islamic Bank can use the instrument of the Central Bank, Islamic money market and Islamic capital market.Withdrawal risk can impact to liquidity risk so it is important to analyse factors that influence the behavior of depositor withdrawal. Econometric model (linier probability model) with an ordinary least square is implemented to constructindependen variable and dependen variable.Finally the thesis recommendations some policy to manage liquidity in the islamic banking industry."

"Penerapan e-Government (e-gov) sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari di dalam organisasi publik pada saat ini. Masih banyak organisasi publik di Indonesia belum maksimal dalam menerapkan e-gov, disebabkan oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur. Akan tetapi, data lengkap mengenai penerapan e-gov di Indonesia belum tersedia dengan sahih, sehingga pemerintah memandang perlu untuk melakukan pemeringkatan e-gov Indonesia (PEGI). Terdapat banyak model pemeringkatan e-gov selain PEGI antara lain United Nations E-government Survey dan Waseda University. Akan tetapi, semua model tersebut tidak secara holistik dengan pendekatan yang disampaikan David Darcy, yaitu menjadikan elemen politik sebagai salah satu dari delapan elemen yang diperhitungkan. Untuk itu, Pendekatan Darcy dipandang mampu mengakomodasi kondisi di Indonesia saat ini yang nuansa lingkungan politiknya perlu menjadi salah satu elemen yang diperhitungkan. Dalam melakukan analisa penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamik.Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan e-gov di ke tiga kementerian yang diteliti masih didominasi oleh elemen stakeholder dari ke depalan elemen Pendekatan Darcy. Disebabkan adanya perbedaan karakteristik ketiga kementerian tersebut, dinamika penerapan e-gov juga bervariasi. Pada Kementerian Koordinator Perekonomian, tingkat transparansi adalah elemen yang paling mendukung tingkat kepercayaan stakeholder yang dikikuti oleh elemenelemen lainnya. Pada Kementerian Keuangan, kompetensi pimpinan merupakan elemen yang dapat mendorong tingkat kepercayaan stakeholder. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kompetensi pimpinan dalam mengelola teknologi yang dengan melibatkan stakeholder secara maksimal, dimana dalam Pendekatan Darcy terdapat unsur yang penting yaitu dukungan politik yang dapat mempengaruhi terpotong atau tidaknya rantai transaksi dalam proses pelayanan ataupun birokrasi agar sesuai dengan filosofi e-government.

---

E-Government implementation was needed in public organization. Today, many public organizations in Indonesia did not implement e-government because of the limitations of human resource competency and infrastructure. Beside it, there is no actual and valid data about e-gov implementation in Indonesia, so that Indonesia government saw the needs to rate Indonesia e-government through PEGI ?Pemeringkatan E-Government Indonesia?. There are many e-government rating survey models except PEGI, such as United Nations E-Government Survey and Waseda University. Nevertheless, all those models were not more holistic than Darcy Approach because Darcy's Approach enacted political environment as the important element besides the other seven elements. Political environment so relevant with Indonesia?s current situations. This study used dynamic system approach to analyze the data.

The findings of the study showed that from eight elements of Darcy's Approach, stakeholder dominated those three ministries on e-government. The differences were found based on the differences in characteristics of those three ministries. Beside it, the study found dynamics e-government implementation. In Coordinating Ministry for The Economy Affairs, transparency level gave maximum support for stakeholder element. In Ministry of Finance and Ministry of Research, Technology and Higher Education, leadership competency pushed the stakeholder element to e-government implementation. Political environment element in Darcy's Approach was one of important element to release transactional cost of public services process and in line with e-government objectives. "