Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah baik itu pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan akta-akta lainnya yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ( selanjutnya PPAT ). Pengaturan tentang PPAT tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1998. PPAT adalah Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Yang menjadi pokok permasalahan yaitu Peradilan mana yang berkompetensi (yang mempunyai wewenang) mengadili apabila terjadi sengketa antara PPAT dengan Pihak yang dirugikan atas perbuatan PPAT dan akta-aktanya.Permasalahan ini timbul karena PPAT diangkat oleh Pemerintah dan sebagai pejabat umum atau pejabat publik yang masuk dalam struktural organisasi pemerintah dalam hal Pendaftaran Tanah atau yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Jadi dapat dikatakan bahwa PPAT merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, namun pernyataan mengenai hal ini masih ada perbedaan pendapat dari para ahli hukum di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan penelitian eksploratif dan deskriptif, serta melakukan tehnik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi sengketa antara para pihak yang termasuk dalam akta yang dibuat oleh PPAT maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan masuk dalam wewenang peradilan perdata karena sebelumnya telah terdapat kesepakatan antara para pihak dihadapan PPAT tersebut. Namun apabila yang mengajukan gugatan adalah pihak ketiga yang tidak termasuk dalam akta yang dibuat oleh PPAT dan merasa dirugikan oleh akta PPAT tersebut maka pihak ketiga tersebut atau pihak yang dirugikan atas dibuatnya akta oleh PPAT maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia agar dapat dibuatkan suatu peraturan yang jelas mengenai Kompetensi Peradilan terhadap Kedudukan PPAT dan Akta-aktanya.Maka dari itu PPAT harus juga memahami tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Balk, meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintahan, asas tidak boleh mencampuradukan kewenangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan hidup, asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Perbedaan yang mendasar antara PPAT dan Pejabat Tata Usaha Negara adalah PPAT tidak mendapat fasilitas dari negara seperti gaji, tunjangan-tunjangan dan pensiun, sebagaimana layaknya Pejabat Tata Usaha Negara."

"Secara umum ada dua jenis respon pemerintah daerah menghadapi desentralisasi fiskal yaitu; (a) lebih memusatkan perhatian pada usaha memperbesar penerimaan (revenue side) melalui intensifikasi dan perluasan pajak dan retribusi daerah Serta memanfaatkan sumberdaya yang belum optimal melalui bagi hasil, atau (D) lebih berorientasi pada peningkatan efektifitas sisi pengeluaran (expenditure side) untuk menstimulasi dunia usaha melalui pengembangan iklim usaha yang lebih baik bagi daerahnya. Sehingga permasalahan penelitian ini dibatasi dalam hal pengelolaan keuangan Daerah dan respon pemerintah daerah dalam menyikapi desentralisasi fiskal diyakini tentu akan berdampak bentuk output yang diperoleh oleh daerah bersangkutan.Secara umum penelitian ini ingin mengkaji kinerja ekonomi daerah Kota Tangerang sebagai akibat diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Secara khusus penelitian ingin mengetahui :1. Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang.2. Pengaruh pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang.Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri, data keuangan daerah Kota Tangerang, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang, data potensi daerah, data penduduk, angkatan kerja serta data tingkat investasi di daerah Kota Tangerang.Data-data tersebut dapat diperoleh pada berbagai lembaga pemerintah seperti PEMDA dan BAPPEDA Kota Tangerang, BPS Pusat maupun daerah Kota Tangerang. Untuk memperoleh data terbaru, antara lain dapat digali melalui interview kepada Pejabat PEMDA Kota Tangerang."

"ABSTRAKThis thesis discusses the project performance Local Area Network in LocalGovernment of Lima Puluh Kota Regency with qualitative and descriptivemethods, the project built in 2002 with the aim of increasing efficiency of datacommunicationof information between the regional work units (SKPD) failed toprovide the expected benefits. The study was conducted to find the causes ofproject failure and not repeated in the future.Theoretical basis used is Planning Project (1). Cycle Analysis ProjectIdentification phase, Project Preparation, Monitoring and Post Project Evaluation(ex-ante, on-going and ex-post evaluation) (2) Performance EvaluationDevelopment Project uses a matrix table equipment Logical FrameworkThe study found that the cause of the failure of Local Area Network project is thelack of planning and planning documents that led to this project can not be runcontinuouslyThe results suggest that any public investment decisions made through the projectplanning process of thecorrect order not to cause waste of resources.

---

ABSTRAKThesis ini membahas kinerja proyek Local Area Network Pemerintah DaerahLima Puluh Kota dengan metode deskirptif kualitatif, proyek yang dibangun padatahun 2002 dengan tujuan meningkatkan efisiensi komunikasi data-informasiantar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) gagal memberikan manfaat yangdiharapkan. Penelitian dilakukan untuk mencari sebab-sebab kegagalan proyekdan agar tidak terulang lagi di masa mendatang.Landasan teori yang digunakan adalah Perencanaan Proyek (1). Analisis SiklusProyek tahap Identifikasi, Persiapan Proyek, Monitoring dan Evaluasi PascaProyek (ex-ante, on-going dan ex-post evaluation) (2) EKPP (Evaluasi KinerjaProyek Pembangunan) menggunakan peralatan tabel matriks Kerangka KerjaLogis (KKL)Penelitian ini menemukan bahwa penyebab kegagalan Proyek Local AreaNetwork ini adalah tidak adanya perencanaan dan dokumen perencanaan yangmenyebabkan proyek ini tidak dapat berjalan secara berkesinambungan.Hasil penelitian menyarankan agar setiap keputusan investasi publik dilakukanmelalui proses perencanaan proyek yang benar; agar tidak menimbulkanpemborosan sumber daya pembangunan yang sudah semakin terbatas ."

"Motor sinkron magnet permanen dengan menggunakan pengatur kecepatan lebih menguntungkan sebagai penggerak dibandingkan motor induksi rotor sangkar karena lebih efisien (rugi-rugi rotor kecil), dapat bekerja pada faktor daya yang tinggi, kerapatan daya yang lebih tinggi, transfer panas yang lebih bagus dan tingkat pemeliharaan yang rendah[6]. Pengontrolan pada motor sinkron magnet permanen dilakukan secara kontrol vektor.Metode pengontrolan yang banyak digunakan adalah Arus Nol Sumbu-d dan Torsi Maksimum Per Arus. Kedua metode pengontrolan ini memiliki beberapa keuntungan dibanding yang lainnya. Pada pengontrolan Arus Nol Sumbu-d memiliki kemudahan dalam pengontrolannya karena kenaikan arus dan torsi yang sebanding. Sedangkan Torsi Maksimum Per Arus menghasilkan pengontrolan yang optimal untuk tiap nilai arus yang dibutuhkan karena akan dihasilkan torsi yang paling maksimal.Pada skripsi ini akan dilakukan perbandingan kinerja kedua jenis pengontrolan ini. Hal ini karena kedua jenis pengontrolan motor sinkron magnet permanen tersebut akan menghasilkan unjuk kerja yang unik satu dengan yang lainnya. Selanjutnya akan dianalisis untuk tiap-tiap kriteria unjuk kerja yang dihasilkan oleh masing-masing metode pengontrolan tersebut."

"Istilah merupakan sendi penting didalam sistem ilmu pengetahuan, harus mempunyai makna yang sama bagi semua orang yang menggunakannya, agar pertukaran informasi memproleh hasil yang biak, maka melalui kesempatan umum tentang makna, nama dan istilah khusus serta penggunaannya secara konsisten akan menghasilkan keseragaman suatu kosa kata khusus yang memuat konsep, istilah, dan deefinisnya yang baku. Artikel ini merupakan hasil kajian bidang penerjemahan tentang suatu pendekatan yang terkai dengan peristilahan, khususnya istilah teknis (techinical terms). Sejumlah pendekatan yang dapat disajikan adalah sebagai alterntif dengn mengacu pada prinsip-prinsip kesamaan konsep antara bahasa sumber dan bahasa target (donor and recipient language). Data dalam kajian ini diperoleh melalui akses internet (online) untuk memperoleh jurnal, artikel dan referensi lain yang mengkaji masalah peristilahan dan aspek-aspek linguistik secara tekstual yang berorientasi pada bidang penerjemahan. Hasil dari kajian ini menunjukan bahwa bentuk interaksi di antara berbagai bahasa dalam bidang penerjemahan, khususnya menyangkut istilah teknis dapat dilakukan dengan pendekatan penyesuaian aspek kebahasaan atau kaidah linguistik bahasa donor menurut aspek atau kaidah kebahasaan bahwa penerima (recipient language). Hal ini dilakukan adalah sebagai upaya untuk mempertahankan makna konsep yang dimiliki bahwa donor di satu sisi, dan upaya menyesuaikan aspek atau kaidah linguistik menurut bahasa penerima di sisi lain. Dengan demikian, harmoni bahasa dapat terbangun bagu penutur atau pengguna bahasa di antara komunitas bangsa itu sendiri."