Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perseroan Terbatas mempunyai karakteristik yaitu adanya kepentingan para pemodal yang diwujudkan ke dalam bentuk saham-saham yang dapat dialihkan. Jual beli saham atau peralihan hak atas saham dapat dilaksanakan dengan akta perjanjian hibah, jual beli, tukar menukar atau akta warisan. Di dalam peralihan hak atas saham ini tidak menutup kemungkinan terjadinya indikasi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para pemegang saham. Terdapat istilah perjanjian semu (simulated contract) dalam Bahasa Belanda dikenal dengan “Schijnhandeling”, lalu kemudian pada praktek dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia dapat ditemukan juga dengan istilah “ProForma”. Salah satu contoh masalah mengenai penyelundupan hukum dalam transaksi saham ini terdapat di dalam kasus PT. Kurnia Alam Sejati sesuai dengan Putusan Nomor 765 PK/PDT/2020 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasus ini bermula pada saat komisaris dari perusahaan tersebut membuat perjanjian terpisah dari akta pemindahan hak atas saham dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas kredit kepada bank dengan menggunakan nama pihak lain diluar perseroan.Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, Bagaimana status hukum terhadap penyelundupan transaksi jual beli saham; kedua, Apakah transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh PT. Kurnia Alam Sejati merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianalisis secara preskriptif-kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, status hukum terhadap penyelundupan transaksi jual beli saham membuat perjanjian jual beli tersebut menjadi tidak sah atau dianggap tidak pernah ada; kedua, transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh PT. Kurnia Alam Sejati dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau pihak lainnya diluar perjanjian atau kesepakatan. Menyepakati perjanjian yang berlandaskan kepada suatu rangkaian kebohongan atau itikad tidak baik adalah tergolong sebagai suatu tindakan penyelundupan hukum.......Limited Liability Companies have characteristics, namely the existence of the interests of investors which are manifested in the form of transferable shares. The sale and purchase of shares or the transfer of shares can be carried out by deed of grant agreement, sale and purchase, exchange or inheritance deed. The transfer of shares does not rule out the possibility of indications of legal smuggling by the shareholders. There is a term pseudo agreement (simulated contract) in Dutch known as "Schijnhandeling", then in practice within the scope of justice in Indonesia it can also be found with the term "ProForma". One example of the problem regarding legal smuggling in this stock transaction is in the case of PT. Kurnia Alam Sejati in accordance with Decision Number 765 PK/PDT/2020 which has obtained binding legal force. This case began when the commissioner of the company made a separate agreement from the deed of transfer of shares in order to obtain a credit facility from the bank using the name from other party outside the company. This research will answer several problems around; first, what is the legal status of the smuggling of shares buying and selling transactions; second, Is the sale and purchase of shares carried out by PT. Kurnia Alam Sejati is a tortious act. This research is a form of normative juridical research using secondary data supported by primary data and analyzed in a prescriptive- qualitative manner. The approach in this study is a conceptual and statutory approach. The results of this study are; first, the legal status of the smuggling of share sale and purchase transactions renders the sale and purchase agreement invalid or is deemed to have never existed; second, the sale and purchase of shares carried out by PT. Kurnia Alam Sejati can be said to be an unlawful act if it has caused harm to a third party or other party outside of the agreement or agreement. Entering into agreements based on a series of lies or bad faith is classified as an act of legal smuggling."

"ABSTRAKKeberadaan PT. Go-Jek Indonesia sebagai penyedia jasa transportasi online sempat menimbulkan kontroversi dan pertentangan pada sebagian masyarakat, salah satunya dikarenakan belum memiliki kepastian dan payung hukum yang pasti dalam mewadahi munculnya fenomena transportasi online di Indonesia, khususnya dalam hubungan kemitraan antara penyedia jasa transportasi online dengan pengemudi driver . Hal tersebut menyebabkan minimnya perlindungan driver sebagai mitra. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji hubungan kemitraan PT Gojek Indonesia dengan pengemudi dalam konteks hukum koperasi. Penelitian ini merupakan tinjauan normatif, yang mana Penulis menyusun dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Peneliti ingin menyarankan kepada pemerintah agar membuat payung hukum mengingat banyaknya konsumen yang menggunakan jasa ojek online. Selain itu, Penulis menyarankan kepada para pengemudi ojek online untuk mendirikan koperasi mengingat besarnya kapital dan jumlah pengemudi ojek online sehingga setiap driver dapat menyuarakan aspirasinya dalam membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Melalui koperasi, kedudukan antara perusahaan penyedia jasa transportasi online dan driver ojek online adalah setara, dilindungi dalam wadah berbentuk badan hukum, serta driver tidak hanya memegang modal namun menjadi pengurus juga karena dengan posisi mereka yang sekarang sebagai mitra mereka memiliki hak suara dan fasilitas pengembangan keterampilan yang membuat anggotanya lebih mandiri.

---

ABSTRACTThe existence of PT. Go Jek Indonesia as a provider of online transportation service caused controversy due to lack of the regulation, especially partnership relation between providers and drivers. This results in a lack of driver protection as a partner. This study was made to assess the partnership relationship between PT Go Jek Indonesia and the drivers in the context of cooperative law. This research is a normative study, which the Author compiled with reference to the legal norms contained in the legislation. The data type to be used in this study is primary data, wih primary, secondary, and tertiary legal materials. The Author would like to suggest to the government to create the law, considering the number of consumers whom use online transportation service. In addition, the Author would like to suggest to the drivers to establish cooperation so their rights as partners can be fulfilled and will not be violated by PT Go Jek Indonesia. Through Cooperation, the position between online transportation service providers and drivers are aquivalend, drivers are protected in legal entity, and drivers not only hold capital but also as carers as well in their current position as partners, which they have voting rights and rights to get skills development facilities that makes the members more independent. "