Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kenyataan akibat dari keberhasilan pembangunan nasional telah meningkatkan kesadaran, pesahauan dan penghayatan bidang perpajakan yang tenjangkau segenap lapisan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyebabkan jumlah pembayar pajak baik secara kwalitas dan kwantitas terus bertambah. Meningkatnya penahaaan akan hak dan kewajiban dari wajib pajak, dipihak lain menimbulkan terjadinya sangketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat mudah dan sederhana. Oleh karena itu perlu penelitian tentang penyebab utama timbulnya sengketa pajak, apakah kesalahan aparat perpajakan dalam melaksanakan peraturan perundang-undanpan pajak atanpun adanya peningkatan peas hanan wajib pajak. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui masalah-masalah wajib pajak sampai mengajukan keberatan dan mengkaji fakta-fakta yang mempengaruhi keberatan ditinjau dari aspek kebijaksanaan perpajakan, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan. Juga akan dilihat fungsi dan peranan lembaga keberatan dimasa yang akan datang dimana volume pengajuan keberatan main bertambah tentunya pelayanan ditingkatkan untuk penyelesaian tepat waktu. Sudah saatnya Seksi Penagihan Suku Dinas dan Unit Pelayanan PKB I BBNKB diberikan wewenang untuk memproses keberatan pajak daerah pada masa akan datang mengingat azas desentralisasi dan kemudahan pelayanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus ( case study ) yang bersifat deskriptif dan dengan teknik wawancara terhadap wajib pajak, pejabat Dipenda. Hasil analisa yang ditemukan timbulnya atau terjadinya keberatan pajak daerah lebih diakibatkan oleh sikap wajib pajak yang tertutup untuk menghindar dari kewajiban dan tidak melaksanakan peraturan daerah dengan baik. Perlunya melakukan revisi terhadap ketentuan pembayaran pajak reklame dengan menerbitkan nota perhitungan terlebih dahulu sebelum SKUM diterbitkan, dan penyamaan tarif pajak Hotel dan Restaurant dengan pajak penjualan untuk mencegah wajib pajak mencari tarif yang lebih rendah beserta hal yang lain-lain berkaitan dengan kegiatan pertimbangan keberatan pajak daerah. Kemudian disampaikan saran sebagai pemecahan masalah yang diharapkan akan berguna bagi Dipenda DKI Jakarta dan Program Study Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan dan masyarakat pembacanya.

Abstrak :
Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR telah menyebabkan sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya cabang kekuasaan telah mengalami pergeseran. Di Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang semula berbunyi MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Kini telah berubah MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur dengan Undang-Undang. Dengan perubahan tersebut tidak ada lagi utusan golongan dalam keanggotaan MPR. Dan tidak ada lagi anggota yang diangkat tetapi semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Salah satu perubahan penting dalam sistem keparlemenan Indonesia yang telah mengalami perubahan adalah ditetapkannya lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam amandemen ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Bab VIIA Pasal 22 C dan Pasal 22 D UUD 1945. Salah satu gagasan dasar pembentukannya adalah adanya keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah yang sebelumnya terabaikan, dan sekaligus memberikan peran yang diberikan kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan untuk masalah-masalah terutama yang berkaitan dengan daerah. Disamping itu keberdaan DPD dalam sistem parlemen Indonesia adalah dalam rangka untuk menciptakan cheks and balances, mekanisme ini dianut dalam negara demokrasi guna menghindarkan dan mencegah kesewenang-wenangan dari salah satu lembaga negara, selain itu untuk menghilangkan adanya monopoli dalam hal pembuatan Undang--Undang. Dalam hubungan DPR dan DPD, jika DPR memegang kekuasaan membentuk Undang - Undang sesuai Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi fungsi anggaran dan pengawasan Pasal 20 A UUD 1945 maka DPD memiliki hanya kewenangan yang terbatas mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Otonomi daerah, Hubungan pusat dan daerah Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta berkaitan dengan Perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagai mana...

Abstrak :
Proses penyelesaian sengketa terutama menyangkut utang piutang dipandang relatif lebih efektif apabila diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan Niaga dibandingkan dengan mekanisme Peradilan Umum biasa karena aturan yang terdapat dalam proses berperkara di Pengadilan Niaga lebih terprediksi dibandingkan dengan aturan beracara di Peradilan Umum biasa, sehingga para pencari keadilan bisa memperoleh gambaran yang jelas kapan sengketa yang dihadapinya bisa mendapatkan kepastian hukum. Dan seiring dengan riwayat lahirnya Pengadilan Niaga ini yang dilatar-belakangi oleh keadaan moneter yang sangat tidak menentu sudah barangtentu pemanfaatannya juga diharapkan bisa optimal dengan kata lain jangan sampai sia-sia, oleh karena itu setiap orang yang hendak menempuh penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga hendaknya harus terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan baik syarat formil maupun materil, dan dari aturan yang disuguhkan oleh Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebenamya sangat kontributif untuk pengembangan nilai-nilai keadilan dalam rangka merespon dinamika masyarakat terutama para pencari keadilan karena mekanismenya cukup tenrkur dan dinamis tinggal bagaimana masyarakat melihatnya sebagai suatu terobosan dalam dunia peradilan yang lahir pada mass krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia. Walaupun dalam hasil penelitian ini ditemukan putusan Pengadilan yang tidak konsisten satu sama lain, sebagai suatu negara yang menganut system hukum civil law, keadaan ini harus disikapi sebagai sesuatu yang wajar dan pasti akan terjadi karena adanya dinamika penafsiran terhadap isi Undang-undang, berbeda dengan negara yang menganut sistem comman law dimana suatu Undang-undang bersifat bottom-up yang konsistensi penafsirannya terhadap isi suatu Undang-undang relatif lebih terpelihara. Namun demikian terlepas dari sistem hukum yang melatarbelakangi suatu negara, persfektif masyarakat dalam melihat aplikasi suatu Undang-undang pada setiap putusan Pengadilan akan ditentukan oleh tingkat rasionalitas pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan yang bersangkutan dihubungkan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan hal ini pulalah yang menjadi salah satu alat ukur rasa keadilan masyarakat, pada hal disisi lain pengakuan masyarakat atas penafsiran yang diberikan oleh para praktisi hukum terhadap isi suatu peraturan perundang-undangan sangat bersifat kasuistik. Dari keadaan inilah yang membuat menarik untuk melakukan analisa terhadap suatu putusan Pengadilan yang telah ber-kekuatan hukum tetap, karena akan banyak dimensi berfikir yang bisa dilalui antara lain, pertama dapat melihat cara penerapan suatu Undang-undang terhadap suatu masalah, kedua bagaimana cara melakukan penafsiran, ketiga dapat melihat tingkat rasionalitas pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim serta dapat merasakan konsistensi satu putusan terhadap putusan yang lain.

Abstrak :
Mutu pelayanan pada sektor publik hingga saat ini masih perlu peningkatan dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Aparatur pemerintah daerah hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan jasa. Dalam hubungannya dengan hal tersebut peranan kantor Kecamatan Teluknaga sebagai perangkat daerah Kabupaten Tangerang merupakan organisasi pemerintah daerah yang banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat Hai utama yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemda adalah berbagai hal yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.Penelitian Analisis Tentang Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan Teluknaga merupakan penelitian deskriftif kuantitatif.Kajian utama dalam penelitian ini adalah menitikberatkan kepada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan Teluknaga . Dalam menentukan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dengan kualitas pelayanan dilakukan analisis distribusi frekuensi,korelasi nonparametrik Spearmans rho sejumlah faktor yang diperkirakan mempengaruhinya, meliputi: Organisasi,kepemimpinan,kemampuan dan keterampilan,penghargaan dan pengakuan,.Serta dari dimensi kualitas pelayanan yang meliputi : tangibles, realibility, responsiveness, asurance, dan emphaty. Hasil penelitian berdasarkan scatterrplot. Hasil penelitian menunjukkan : terdapat hubungan sangat nyata 1 signifikan arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara organisasi dengan kualitas pelayanan dan pengaruh organisasi terhadap kualitas pelayanan sebesar 35,5% .Terdapat hubungan sangat nyata I signifikan arch positif dengan tingkat hubungan sedang antara kepemimpinan dengan kualitas pelayanan dan pengaruh Kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan sebesar 30,2%. Terdapat korelasi sangat nyata I signifikan arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara kemampuan dan keterampilan dengan kualitas pelayanan dan pengaruh kemampuan dan keterampilan terhadap kualitas pelayanan sebesar 35,2%. Terdapat korelasi sangat nyata I signifikan arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara pengliargaan dan pengakuan dengan kualitas pelayanan dan pengaruh terhadap kualitas pelayanan sebesar 34,8%. Secara bersama-sama terdapat hubungan sangat nyata positif dengan tingkat hubungan sedang dan terdapat pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap kualitas pelayanan sebesar 28,2.%.Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, disarankan untuk meningkatkan dan menyempurnakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang memberi pengaruh tinggi terhadap kualitas pelayanan masyarakat serta meningkatkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat sebagai penerima layanan di Kantor Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.

---

So far public service quality still need to improve and orient to satisfaction of public apparatu of district government should give service so as well as possible which oriented to need and satisfaction of service receiver that can improve competition power in giving merit service. In relating with this matter the role of office of Teluknaga Sub district as unit of Tangerang District as region government organization which giving service to public. The main matter which needs concern from region government is any kinds of matter in giving prima service to public as representative obligation of government apparatur as government employee. Research analyze quality of public service in the office of sub district Teluknaga is descriptive quantitative research. The main study of this research is focus at any kinds of factor of analyze which influence quality of public service in the office of Teluknaga Subdistrict Tangerang District. ln identifying relation of factors which influence service quality with service quality be done analyze frequency distribution, non-parametric corellation spearmans rho, number of factors which guess influence them, involve : organization, leadership, ability and skill, respectation and validation and from service quality dimension involve tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The result of the research based on scatetterplot. The result of the research shows: there is positive significance relation middle relation level between organization with service quality and organization influence toward service quality about 35,5%. There is positive significance with middle relation level between leadership with service quality and influence leadership toward service quality is 30,2%. There is correlation positive significance with middle relation level between ability and skill with service quality and influence ability and skill toward service quality is 35,2%. There is positive significant correlation with middle relation between respectation and validation with service quality and influence to service quality is 34,8%. All of them there is positive significance relation with middle level relation and some factors which influence service quality toward service quality is 28,2%.Based on the result which get from this research suggested to improve and perfect some factors which influence service quality which give a middle influence to public quality service and improve some factors which become consideration public as receiver service at sub district Teluknaga district Tangerang.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pemberian izin pertambangan batu bara, di antaranya adalah di Kabupaten Berau. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada pejabat daerah untuk memberikan izin usaha pertambangan membuat penerbitan izin usaha pertambangan seperti tidak bisa dikendali. Izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat banyak yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti luas wilayah izin usaha pertambangan yang melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Akibat dari penerbitan izin usaha pertambangan yang tidak terkendali tersebut, membuat dampak yang sangat besar, seperti tumpang tindih hak pengusahaan pertambangan dengan hak pengelolaan sumber daya alam lainnya dan berbagai penolakan masyarakat sekitar terhadap penerbitan izin usaha pertambangan yang baru. Dari hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara, dan hambatan dan solusi dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Hasil penelitian menyarankan bahwa segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait dengan kewenangan Bupati dan Walikota yang tidak lagi berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan.

---

This thesis discusses the granting of coal mining, among which are in Berau. Since the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal as well as Law No. 32 Year 2004 on Regional Government which provides broad authority to local officials to provide mining license makes mining permit such issuance could not are controlled. Mining permit issued by local officials who violate many laws and regulations, such as the area of the mining permit that exceed the provisions laid down by law. As a result of the issuance of the mining permit uncontrolled, making a huge impact, such as mining concessions overlap with the right management of natural resources and a variety of local community rejection of the issuance of new mining permit. From this, the authors wanted to examine more deeply about the local government authority in granting coal mining in Berau before and after the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal, and the barriers and solutions in coal mining permits in Berau regency after the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal. This research is a normative juridical research, ie research that emphasizes the use of legal norms in writing. Results suggest that immediate revision of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal to align with Law No. 23 of 2014 on Regional Government relating to the authority of regents and mayors are no longer authorized to issue Mining Permit.

Abstrak :
Penelitian tesis ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi calon jemaah haji DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menggunakan layanan transaksi nontunai syariah di Arab Saudi. Kerangka penelitian disusun dengan memodifikasi model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) dengan menambahkan konstruk perceived risk dan perceived trust. Penelitian ini juga melibatkan variabel moderator yaitu gender, usia, dan tingkat pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner dan melibatkan 290 responden penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan perceived trust berpengaruh signifikan dengan hubungan positif terhadap intensi calon jemaah haji DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menggunakan layanan transaksi nontunai syariah. Sedangkan variabel perceived risk dan usia berpengaruh signifikan dengan hubungan negatif terhadap intensi calon jemaah haji DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menggunakan layanan transaksi nontunai syariah. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa calon jemaah haji DKI Jakarta memiliki peluang lebih tinggi untuk menggunakan layanan transaksi nontunai syariah dibandingkan calon jemaah haji Jawa Barat. ......This study discusses the factors that influence the intention of Hajj pilgrim candidates in Jakarta and West Java to use Islamic non-cash transaction services in Saudi Arabia. The research framework arranged by modifying the UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) model with adding perceived risk and perceived trust to the model to suit the context of the use of Islamic non-cash transaction services. This research also involves moderator variables such as gender, age, and educational level. This research conducted using a survey method through a questionnaire and 290 respondents. Data analysis used in this study is Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLSSEM) that had previously tested for validity and reliability. The results showed that the variable performance expectancy, effort expectancy, social influence, and perceived trust had a significant effect and positive relationship with the intention of Hajj pilgrim candidates in Jakarta and West Java to use Islamic non-cash transaction services. Meanwhile, the variable perceived risk and age had a significant effect and negative relationship with the intention of Hajj pilgrim candidates in Jakarta and West Java to use Islamic non-cash transaction services. The results also prove that Hajj pilgrim candidates in Jakarta have a higher chance of using Islamic non-cash transaction services than Hajj pilgrim candidates in West Java.

Abstrak :
Banjir Rob di Demak merupakan permasalahan yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, mengacu kepada Perka BNPB No 2 Tahun 2012 digunakan 4 indikator penilaian yaitu sektor Ekonomi, Lingkungan, Fisik dan Sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kerentanan masyarakat akibat dampak dari banjir rob, serta menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi banjir rob. Penelitian dilakukan dengan metode mixed method sequential diawali dengan metode kuantitatif kemudian metode kualitatif untuk indikator sosial, fisik dan ekonomi. Serta diawali metode kualitatif kemudian metode kuantitatif untuk analisis kerentanan lingkungan. Analisa kualitatif dengan model triangulasi dan dengan Analisa kuantitatif dengan mengukur indeks kerentanan sosial, ekonomi, lingkungan dan fisik. Hasil penelitian menunjukkan kerentanan sosial Demak berada di kategori kerentanan tinggi dengan nilai 0,866 dengan indikator kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio ketergantungan, dan rasio penyandang disabilitas. Kerentanan lingkungan yang terdiri atas hutan rakyat, ruang terbuka hijau dan hutan bakau atau mangrove berada di tingkat kerentanan rendah dengan nilai 0,33. Indikator kerentanan fisik yang terdiri atas program pengembangan perumahan, fasilitas umum pendidikan formal, dan fasilitas kritis kesehatan berada di tingkat kerentanan tinggi dengan nilai 0,769. Indikator kerentanan ekonomi terdiri atas luas lahan produktif dan harga konstan PRDB, masuk kedalam kerentanan rendah dengan sedang 0,466. Perhitungan Indeks Kerentanan Bencana berada diangka 0.788 masuk dalam kerentanan tinggi. Rekomendasi kebijakan dari hasil pengukuran EFAS dan IFAS dengan keunggulan, kelemahan, ancaman dan peluang. Dengan hasil mitigasi bencana dengan strategi mitigasi pengembangan kawasan mangrove, pengembangan fasilitas pendidikan dan pengembangan pendidikan usia dini, pengembangan kawasan perumahan, restorasi lingkungan dan fasilitas fisik, pengembangan keterampilan terapan masyarakat. ......Rob floods or Tidal Nuisance in Demak are a problem that has an impact on various sectors of people's lives, referring to BNPB Regulation No. 2 of 2012, 4 assessment indicators are used, namely the Economic, Environmental, Physical and Social sectors. This research was conducted to measure the level of community vulnerability due to the impact of tidal floods, as well as to analyze the policies implemented by the government in tackling tidal floods. The research was conducted using a sequential mixed method method beginning with quantitative methods then qualitative methods for social, physical and economic indicators. As well as starting with qualitative methods and then quantitative methods for environmental vulnerability analysis. Qualitative analysis using the triangulation model and quantitative analysis using social, economic, environmental and physical vulnerability indexes. The results showed that Demak's social vulnerability was in the high vulnerability category with a value of 0.866 with indicators of population density, sex ratio, poverty ratio, dependency ratio, and disability ratio. Environmental vulnerability consisting of community forests, green open spaces and mangrove forests is at a low level of vulnerability with a value of 0.33. The physical vulnerability indicator which consists of housing development programs, public formal education facilities, and critical health facilities is at a high level of vulnerability with a value of 0.769. The economic vulnerability indicator consists of the area of productive land and the PRDB constant price, entering into low vulnerability with a low of 0.466. Calculation of the Disaster Vulnerability Index is at 0.788 which is included in high vulnerability. Policy recommendations from the results of EFAS and IFAS measurements with strengths, weaknesses, threats and opportunities. With the results of disaster mitigation with mitigation strategies for developing mangrove areas, developing educational and early childhood education facilities, developing housing areas, restoring the environment and physical facilities, developing applied community skills.

Abstrak :
Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan hak dasar penduduk usia 15-59 tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kab/kota. Dengan status akreditasi puskesmas yang sudah diraih dan manajemen puskesmas yang sudah diterapkan, capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Cirebon masih rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek status akreditasi dan manajemen puskesmas terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian crossectional. Populasi penelitian adalah seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Sampel penelitian adalah 22 puskesmas (total sampling). Analisis statistik menggunakan uji annova one way, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan status akreditasi puskesmas tidak berefek terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sedangkan semua aspek manajemen puskesmas berkorelasi cukup kuat dan kuat kecuali fokus pelanggan yang berkorelasi lemah/tidak berkorelasi. Diperlukan penerapan manajemen puskesmas yang berkualitas dan dukungan dinas kesehatan agar SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat tercapai.   ......Minimum Service Standards (SPM) for health services at productive age are the basic rights of the population aged 15-59 years to obtain health services according to the standards that must be met by the district/city regional government. With the accreditation status of the public health center that has been achieved and the management of the public health center that has been implemented, the achievement of SPM for health services at productive age in Cirebon City is still low. The aim of the study was to determine the effect of the accreditation status and management of the public health center on the achievement of the MSS for health services at the productive age of the public health center in Cirebon City. This type of research is quantitative research with a cross-sectional research design. The research population was all health centers in Cirebon City. The research sample was 22 health centers (total sampling). Statistical analysis using one-way annova test, correlation test and simple linear regression test. The results showed that the accreditation status of the public health center had no effect on the achievement of SPM for health services at productive age, while all aspects of public health center management had a fairly strong and strong correlation except for customer focus which had a weak correlation/no correlation. It is necessary to implement quality health center management and the support of the health office so that the SPM for health services at productive age can be achieved.

Abstrak :
Peningkatan konsumsi energi pada aplikasi bangunan merupakn isu global dunia. Penelitian ini berkaitan dengan pemanfaatan Phase Change Material PCM untuk penyimpanan termal. Konsep ini mendapat perhatian besar sebagai solusi untuk mengurangi konsumsi energi pada aplikasi bangunan. PCM Lilin memiliki kapasitas termal yang tinggi dipelajari dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian in adalah untuk mengukur dan menganalisis sifat termal lilin lebah/graphene sebagai PCM. Titik leleh, kapasitas kalor dan kalor laten diukur menggunakan Differential Scanning Calorimetry DSC , dan konduktivitas termal diukur menggunakan alat ukur konduktivitas meter. Untuk mengetahui perubahan morphologi PCM akibat pengaruh nanopartikel dan viskositasnya juga diteliti. Berdasarkan hasil DSC, kalor laten lilin lebah/graphene meningkat sebesar 22,5 pada 0,3 wt . Konduktivitas termal lilin lebah/graphene adalah 2,8 W/m.K pada 0,3 wt . Dengan penambahan nanographene meningkatkan kalor laten dan konduktivitas termal nano PCM lilin lebah/graphene. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini, lilin lebah/graphene disimpulkan memiliki potensi untuk digunakan pada aplikasi bangunan dengan harapan dapat mengurangi konsumsi energi.

---

Increased energy consumption in buildings is a worldwide issue. This research is concerned with the implementation of a phase change material for thermal storage. This concept has gained great attention as a solution to reduce energy consumption in buildings. Beeswax, which is a phase change material with a high thermal capacity, is investigated in this research. This paper is intended to measure and analyze the thermal properties of beeswax graphene as a phase change material. The melting temperature, thermal capacity and latent heat were determined using differential scanning calorimetry DSC , and the thermal conductivity was investigated using a thermal conductivity measurement apparatus. To discover the change in the physical properties due to the effect of nanoparticles, the viscosity of the material was investigated as well. Based on the result from the DSC, the latent heat of 0.3 wt beeswax graphene increased by 22.5 . The thermal conductivity of 0.3 wt beeswax graphene was 2.8 W m.K. The existence of graphene nanoplatelets enhanced both the latent heat and thermal conductivity of the beeswax. Therefore, based on this result, beeswax graphene is concluded to have the potential to reduce energy consumption in buildings.