Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepatuhan berfungsi sebagai salah satu perlindungan utama dalam Industri Perbankan, dengan mematuhi ketentuan atau peraturan baik secara internal maupun eksternal, pelanggaran kredit dapat terhindar, pelanggaran kredit dapat menyebabkan Non Performing Loan serta menimbulkan risiko terhadap bank. Skripsi ini akan menjelaskan bagaimana Direktur Strategi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada Bank X dapat mencegah Non-Performing Loan dengan menerapkan budaya kepatuhan terhadap semua tingkat organisasi di dalam Bank. Selain memastikan bahwa seluruh operasional Bank mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Strategi Kepatuhan, Manajemen Risiko memiliki tugas untuk mencegah 8 jenis dari risiko yang dapat membahayakan Bank. Tesis ini dibuat dalam bentuk Penelitian Hukum Normatif dengan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Skripsi ini menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan Indonesia mengatur secara spesifik tentang penggabungan fungsi Direktur yang Membawahi Kepatuhan dan Manajemen risiko agar sejalan dengan tujuan kepatuhan dan manajemen risiko. Sebagai contoh Direktur Kepatuhan digabungkan dengan Fungsi Tata Kelola yang baik Good Governance karena kepatuhan berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

---

Compliance serves as one of the prominent protection in the Banking Industries, by complying towards the provisions or regulations both internally and externally, credit violations or misconduct could be prevented. Delinquency of credit could lead to Non Performing Loan in the bigger picture it may cause Risk towards the Bank.

This Thesis will discuss on how the Role of the Compliance Director Director of Strategy, Compliance and Risk Management at Bank X could Prevent Non Performing Loan by Implementing a Compliance Culture towards all levels of Organizations inside the Bank. Aside from assuring that the overall operations of the Bank have complied with the prevailing laws and regulation, the Strategy, Compliance and Risk Management Director has the obligation to prevent 8 Types of Risks that may harm the Banks Existence. Therefore, the Role of the Compliance Director Strategy, Compliance and Risk Management is believed to be very important in amplifying compliance culture and assuring that all Banking personnel complies with the prevailing rules and regulations in order to prevent misconduct in relation to Credit. This Thesis is Normative Legal Research it emphasis on a Descriptive Analysis with Qualitative Approach.

This Legal Research suggest that the Indonesian Financial Service Authority shall govern a specific task towards the Director in charge of Compliance, that is align with the role of Compliance and Risk Management in order to avoid ambiguity e.g. Pairing the Director of Compliance and Risk Management with a Task Related to Good Governance. "

"Sistem sanksi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, didasarkan kepada jenis sanksi yang menjadi kewenangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan jenis sanksi berdasarkan jenis pelanggaran norma hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi jabatan yang bersifat kumulatif tidak dikenal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. dan eksekusi sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI sedangkan eksekus jenis sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan oleh Menteri. Ada tumpang tindih pengaturan jenis sanksi dan lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan Notaris yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik notaris yang bersifat internal (organisatoris) sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang menjatuhkan sanksi jabatan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris.Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah jenis sanksi yang bersifat kumulatif dan eksekui sanksi yang bersfat condemnatoir? Dengan menggunakan metode penelitian normatif, melalui pengaturan normative tentang sistem sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaanya, ditemukan adanya tumpng tindih (overlapping) jensi sanksi dan lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi, dan tidak adanya otonomi Majelis Pengawas Notaris yang seharusnya mandiri dan imparsialitas dengan ikut campur tangannya pemerintah dalam eksekusi sanksi

---

The system of sanctions in the supervision of the implementation of the position of a notary as regulated in the Law on Notary Office and the behavior of notaries as regulated in the Notary Code of Ethics, is based on the types of sanctions which are the authority of the official authorized to impose sanctions and types of sanctions based on the types of violations of legal norms formulated in article -Article of the Law on the Position of Notary Public. Office sanctions that are cumulative in nature are not recognized in the Law on Notary Position. and the execution of the written reprimand sanction is carried out by the Head of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, while the execution of the type of sanction of temporary dismissal or dismissal is carried out with disrespect by the Minister. There are overlapping arrangements for the types of sanctions and the institution authorized to impose sanctions on violations of the Notary's Code of Ethics, namely the Notary's Honorary Council which has the authority to impose sanctions for violations of the notary's code of ethics which are internal (organizational) while the Notary Supervisory Council has the authority to impose occupational sanctions for violations of the Notary's Code of Ethics. This research was conducted to answer the problem of types of cumulative sanctions and condemnatory sanctions. By using the normative research method, through the normative regulation of the sanction system regulated in the Notary Office Law and its implementing regulations, it is found that there is overlapping of sanctions and institutions authorized to impose sanctions, and there is no autonomy of the Notary Supervisory Council which should be independent. and impartiality by interfering with the government in the execution of sanctions"