Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang: Pemeriksaan dan diagnosis kanker prostat (PCa) diperlukan untuk memberikan manajemen optimal pada tahap awal. Meskipun telah dibahas dalam banyak pedoman, implementasi pemeriksaan dan diagnosis PCa di Indonesia masih belum diketahui. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pola pemeriksaan dan diagnosis PCa di antara urolog Indonesia serta kepatuhan mereka terhadap pedoman. Metode: Studi potong lintang ini dilakukan antara Februari dan Juli 2019. Responden adalah urolog Indonesia yang terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Urologi Indonesia (IUA) dan telah berpraktik selama setidaknya enam bulan. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dibagikan dalam simposium urologi nasional dan secara elektronik melalui Google Form. Data disajikan secara deskriptif, dan semua data diproses menggunakan SPSS versi 23. Hasil: Dari 458 urolog, 195 (42,6%) memberikan respons lengkap. Sebagian besar responden, 181 (92,8%) urolog, menggunakan pedoman IUA. Di antara 103 (52,8%) responden yang melakukan pemeriksaan, hampir separuh (42,7%) setuju untuk memeriksa pasien yang berusia ≥ 50 tahun atau ≥ 45 tahun dengan riwayat keluarga PCa. Selain itu, 76,8% akan mengulang pemeriksaan setiap tahun, dan 35,6% akan menghentikannya ketika pasien berusia 70 tahun. Pemeriksaan rektal digital (DRE) sering dilakukan untuk pemeriksaan (74,5%), sementara tes antigen spesifik prostat (PSA) hanya dilakukan dalam 52,3% kasus. Tes PSA tersedia di 74,8% rumah sakit. Reseksi transuretral prostat (TURP) masih digunakan oleh 67,2% responden untuk diagnosis. Hanya 52,3% peserta yang menggunakan biopsi prostat transrektal untuk diagnosis, menggunakan anestesi (78,1%) selama prosedur, dan peningkatan kadar PSA (98%) sebagai indikasi. Namun, USG Transrektal (TRUS) hanya tersedia di 49% rumah sakit. Studi ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan urolog Indonesia terhadap pedoman adalah 63,3% (9-100%). Kesimpulan: Pemeriksaan dan diagnosis PCa masih bervariasi di antara urolog Indonesia, yang mungkin disebabkan oleh ketersediaan modalitas diagnostik yang berbeda. ......Background: Prostate cancer (PCa) screening and diagnosis are mandatory to deliver optimal management in the early phase. Even though it has been discussed in many guidelines, the implementation of PCa screening and diagnosis in Indonesia remains unknown. This study aims to evaluate the pattern of PCa screening and diagnosis among Indonesian urologists and their adherence to guidelines. Methods: This cross-sectional study was conducted between February and July 2019. Respondents were Indonesian urologists registered as members of the Indonesian Urological Association (IUA) and had already practiced for at least six months. Data were collected using questionnaires, which were distributed at a national urology symposium and electronically via Google Form. Data were presented descriptively, and all data were processed using SPSS version 23. Result: Of 458 urologists, 195 (42.6%) gave full responses. Most of the respondents, 181 (92.8%) urologists, used the IUA guidelines. Among the 103 (52.8%) respondents who performed screening, nearly half (42.7%) agreed to screen patients aged ≥ 50 years or ≥ 45 years with a family history of PCa. Moreover, 76.8% would repeat screening annually, and 35.6% would stop when the patient's age reached 70 years old. Digital rectal examination (DRE) was frequently performed for screening (74.5%), while prostate-specific antigen (PSA) tests were only performed in 52.3% of cases. The PSA test was available in 74.8% of hospitals. Transurethral resection of the prostate (TURP) was still used by 67.2% of respondents for diagnosis. Only 52.3 % of participants used transrectal prostate biopsy for diagnosis, using anesthesia (78.1%) during the procedure, and increased PSA level (98%) as its indication. However, Transrectal Ultrasound (TRUS) was only available in 49% of hospitals. This study found that Indonesian urologist adherence level toward guidelines was 63.3% (9-100%). Conclusion: PCa screening and diagnosis are still varied among Indonesian urologists, which might arise due to the different availability of diagnostic modalities.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mencoba menganalisis sistem manajemen pangarnanan informasi pada Merchant Bank Permata, atas terjadinya peristiwa fraud banking melalui mesin elektronik darn capture di Merchant Bank Permata yang telah dilaporkan di Polda Metro Jaya pada 12 April 2010. Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif, clengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumen. Wawancara mendalam difokuskan terhadap sistem manajemen pengamanan pada proses akuisisi Merchant Bank Permata dan alur transaksi elektronik melalui mesin EDC di Merchant Bank Permata, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud Banking di Merchant Bank Permta, serta upaya untuk memperbaikinya. Sedangkan pengamatan di fokuskan terhadap cara melakukan transaksi elektronik dimulai dari transaski on-line, ojllfne, settlement dan payment. Selanjutnya studi doklmien difokuskan pada berkas perkarajraud banking yang dilaporkan di Polda Metro Jaya dan Standar operasional prosedur Sistem manajernen pengamanan informasi pada Merchant Bank Permata. Hasii penelitian membuktikan sistem manajemen pengamananan informasi di Merchant Bank Permata, tidak memilki sistem yang baik, karena pada proses akuisisi merchant infomnasi atau data tidak memenuhi aspek integritas, kerahasian, dan ketersediaan, begitu pula pada proses transaksi elektronik. Hal ini dipengaruhi faktor manusia, proses atau sistem, dan teknologi sistern manajemen pengamanan infomiasi. Adapun cara untuk memperbaikinya pada proses akuisisi merchant harus ada bagian atau unit yang menganalisa pemohon merchant dan pada proses transasksi elektronik menambah sistem untuk mengalisa vatiditas dimulai dari transaksi on-line, of-line, dan settlement, yaitu menambah sistem terminal transaction line.

---

Abstract
This thesis attempts to analyze information security management system on Bank Permata in regard with the case of fraud banking through electronic data capture machine at Bank Permata?s merchants which was reported to Jakarta Metropolitan Police on 12 April 2010. This research exercised a qualitative approach which data were collected through in-depth interview, observations and document study. The in- depth interview focussed on security management system during the acquisition of Bank Permata?s merchants and electronic transaction chart through electronic data capture machine at those merchants, factors affecting Iliad banking occurred as well as all the restoration efforts taken. Observations focussed on the procedure of electronic transaction, which started from on line transaction, off line settlement and payment. Meanwhile, document study focussed on dossiers of fraud banking cases reported to Jakarta Metropolitan Police and Standard Operational Procedure of information Security Management System on Bank Permata?s Merchants. This research finds that the information Security Management System was not well- established since information collected during the acquisition process and electronic transaction process were not qualified in the aspects of integrity, confidentiality and availability which was affected by Several factors such as the human involved, the system it self as well as information security management system technology. The researcher proposes, that in order to restore the system, t11ere should be a particular section dining the acquisition process to analyze merchant requestor?s validity whilst during the electronic transaction, a terminal encryptions line added to the system to analyze the validity of information both on-line transaction and off-line settlement as well as the payment.

Abstrak :
ABSTRAK
Peningkatan penggunaan Internet yang begitu drastis akhir akhir ini terutama WWW (World Wide Web) yang disingkat dengan Web, balk oleh kalangan profesional maupun pengguna pribadi tidak seimbang dengan peningkatan sistem pengelolaan distnbusi data sehingga permintaan (request) informasi yang terpusat (server) terjadi kelebihan beban operasional, jalur komunikasi menjadi sangat sibuk dan sering terjadi kegagalan (failure) komunikasi.

Dengan karakteristik dan sifat yang dimiliki oleh agent yang dapat bergerak (migration) dar satu node/host ke node/host yang lain di jaringan telekomunikasi,, mandiri dan sanggup beradaptasi pads lingkungan kerja yang tidak sama, ini dapat membantu memecahkan masaalah diatas. SeIama aktifitas komunikasi agent, jalur tidak perlu diduduki (connectionless oriented) karena seluruh aktifitas yang dilakukan di node/host tujuan. Dengan ini berarti unjuk kerja (QoS) jaringan dapat dioptimalkan.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengimplementasikan konsep agent dalam bentuk simulasi migrasi Web dengan menggunakan Aglet untuk mendisain dan membuat platform agent, Tahiti sebagai lokal server dan 2 buah part sebagai node/host. Pengamatan difokuskan pads sifat mobile (migration agent) , satu alamat Web dikirim (dispatch) dart satu port ke port tujuan menggunakan browser Netscape Communicator dan Internet Explorer. Dart hasil pengarnatan implementasi agent pada platform Aglet, agent bekerja dengan balk untuk kedua browser ini. Class WebAgent mampu migrasi dari satu node/host ke node/host yang lain, memiliki tingkat keamanan yang comprhensive dan jalur komunikasi dilepas begitu agent sampai di node/host tujuan.

---

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran perpajakan. Kepemilikan asing diukur dengan tiga cara yaitu persentase kepemilikan saham oleh investor asing, signifikansi persentase kepemilikan asing, dan jumlah anggota dewan direksi yang merupakan warga negara asing. Pengukuran penghindaran perpajakan yang digunakan adalah Accounting Effective Tax Rate (ACCETR), Accrual Cashflow ETR (ACFETR), dan Cashflow ETR (CFETR). Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berdasarkan indeks Kompas 100 selama periode tahun 2013 ? 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persentase kepemilikan asing memiliki memiliki pengaruh yang signifikan pada ACCETR dan CFETR. Pada kepemilikan asing yang signifikan dengan batas threshold PSAK 15, pengaruh terhadap penghindaran perpajakan adalah signifikan pada ACCETR dan CFETR. Pada keterwakilan Direksi asing, pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran perpajakan terjadi pada ACCETR dan ACFETR.

---

This study aims to assess the effect of foreign ownership on tax avoidance. Foreign ownership is measured in three ways: the percentage of share ownership by foreign investors, the significance of the percentage of foreign ownership, and the number of board members who are foreign nationals. Tax avoidance is measured by Accrual Effective Tax Rate (ACCETR), Accrual Cashflow ETR (ACFETR), and Cashflow ETR (CFETR). The study uses sample of firms listed on Kompas 100 index over the period 2013 - 2015. The results showed that the percentage of foreign ownership variables has a significant influence on ACCETR and CFETR. Significant foreign ownership which is defined using 20% threshold based on PSAK 15 has a significant effect on tax avoidance of taxation which is measured by ACCETR and CFETR. The presence of foreign director in the Board of Directors has a positive significant influence and positive impact on tax avoidance which is measured by ACCETR and ACFETR.

Abstrak :
Letter of Rogatory menjadi metode dalam memperoleh alat dan atau barang bukti di luar negeri. Dalam pelaksanaan penanganan letter of rogatory terdapat sebuah konvensi internasional bernama Taking Evidence Abroad 1970 yang menjadi bentuk formal kerja sama internasional untuk mendapatkan bantuan timbal balik hukum dalam masalah perdata. Indonesia belum meratifikasi Taking Evidence Abroad 1970, namun membuat PKS Indonesia-Thailand 1978 meskipun tidak terdapat informasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Indonesia yang belum mempunyai sumber hukum positif hukum acara perdata internasional memerlukan kerja sama internasional, dan jika belum terdapat kerja sama tersebut, maka untuk mengisi kekosongan hukum untuk dibuat Nota Kesepahaman 2018. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian normatif-yuridis. Lalu, dengan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk penanganan letter of rogatory yang komprehensif. Dengan ini, permasalahan yang diangkat adalah untuk mengkaji penerapan letter of rogatory pada Taking Evidence Abroad 1970, Perjanjian Kerja Sama Indonesia-Thailand 1978, dan Nota Kesepahaman 2018, dan untuk melihat efektivitas pelaksanaannya dari faktor penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas untuk melihat penanganan yang efektif. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam sejumlah ketentuan yang berbeda, penanganan letter of rogatory pada Nota Kesepahaman 2018 lebih bersifat domestik, sehingga memiliki ketentuan yang lebih bersifat teknis dalam mengatur penanganan letter of rogatory di Indonesia menurut ketentuan tersebut dibandingkan dengan ketentuan lainnya meskipun terdapat persamaan ataupun perbedaan dalam sistem dan alur penanganan letter of rogatory, dan dalam mengkaji efektivitas hukum dari faktor penegak hukum dan sarana serta fasilitas penanganan letter of rogatory pada Pengadilan Negeri Tangerang sudah berjalan dengan baik, namun terdapat yang perlu ditingkatkan, ditambahkan, dan perlu diperbaiki. ......A Letter of Rogatory is a method of obtaining tools and/or evidence abroad. In the implementation of handling letters of rogatory, there is an international convention called Taking Evidence Abroad 1970 which became a formal form of international cooperation to obtain mutual legal assistance in civil matters. Indonesia has not ratified Taking Evidence Abroad 1970, so Indonesia made the 1978 Indonesia-Thailand Cooperation Agreement although there is no information on its implementation. Therefore, Indonesia, which does not yet have a positive legal source of international civil procedure law, needs international cooperation, and if there is no such cooperation, then to fill the legal vacuum for the 2018 Memorandum of Understanding. This research is studied using normative-juridical research methods. Furthermore, it is supported by secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively for comprehensive handling of letters of rogatory. With this, the problem raised is to examine the application of letters of rogatory in Taking Evidence Abroad 1970, the 1978 Indonesia-Thailand Cooperation Agreement, and the 2018 Memorandum of Understanding, and to see the effectiveness of its implementation from law enforcement factors and facilities factors to see effective implementation. From this research, it is concluded that in several different provisions, the handling of letters of rogatory in the 2018 Memorandum of Understanding is more domestic in scope, therefore it has more technical requirements in regulating the handling of letters of rogatory in Indonesia according to these provisions compared to other conditions even though there are similarities or differences in the system and flow of handling letters of rogatory, and in assessing the legal effectiveness of law enforcement factors and facilities and facilities for handling letters of rogatory at the Tangerang District Court has been running well, but there are things that need to be improved, added and need to be improved.