Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk mendirikan suatu Perserotan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menentukan jumlah minimal modal dasar dan modal awal yang harus disetorkan guna menjalankan perusahaan. Namun dalam kenyataannya, teradapat dugaan terjadinya manipulasi modal disetor dalam pendirian PT sebagaimana dalam kasus PT. FTL dalam penelitian ini, karena modal awal yang dimiliki untuk disetorkan tidak mencukupi. Praktik semacam ini tentu saja dapat memunculkan resiko kerugian bagi pihak-pihak yang nantinya melakukan hubungan hukum dengan perseroan yang modal pendiriannya tidak memenuhi persyaratan modal minimal namun besaran modal awal yang disetor telah dimanipulasi oleh pendirinya. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan akibat hukum terhadap manipulasi modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh pendiri perseroan, selanjutnya adalah pertanggung jawaban notaris terkait manipulasi modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum non doktrinal yang menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kedua jenis data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa akibat hukum terhadap manipulasi modal disetor dalam pendirian perseroan adalah pendirian perseroan tersebut cacat secara hukum dan cacatnya pendirian perseroan tersebut dikarenakan oleh melanggarnya Pasal 33 UUPT pada saat proses pendirian perseroan dan adanya dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik yang dilakukan oleh pendiri perseroan. Selain itu dapat dijelaskan bahwa Pertanggungjawaban notaris terhadap manipulasi modal disetor yang dilakukan oleh pendiri perseroan adalah kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap sebelum dibuatkannya akta. Apabila terdapat pemberian hukum yang salah oleh notaris dan menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, biaya dan bunga kepada notaris. Akan tetapi dengan syarat pihak yang dirugikan tersebut dapat membuktikan hal itu terjadi karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang dilakukan dengan itikad tidak baik, selama itu tidak dapat dibuktikan maka notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Namun sebaliknya, pertanggung jawaban tersebut dibebankan kepada para pendiri perseroan, dikarenakan oleh adanya itikad yang tidak baik dari para pendiri untuk memanipulasi modal disetor tersebut. ......To establish a Limited Liability Company, Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies (UUPT) has determined the minimum amount of authorized capital and initial capital that must be deposited in order to run the company. However, in reality, there are allegations of paid-up capital manipulation in the establishment of a PT as in the case of PT FTL in this study, because the initial capital owned to be deposited is insufficient. This kind of practice, of course, can lead to the risk of loss for parties who will later conduct legal relations with the company whose establishment capital does not meet the minimum capital requirements but the amount of initial paid-up capital has been manipulated by the founder. For this reason, the problem raised in this research is related to the legal consequences of the manipulation of paid-up capital in the establishment of a Limited Liability Company carried out by the founder of the company, then the responsibility of the notary related to the manipulation of paid-up capital in the establishment of a Limited Liability Company. To answer these problems, non-doctrinal legal research is conducted using primary data collected through field studies and secondary data collected through literature studies. Both types of data are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis conducted, it can be stated that the legal consequences of the manipulation of paid-up capital in the establishment of the company are the establishment of the company is legally defective and the defect of the establishment of the company is due to the violation of Article 33 of the Company Law during the process of establishing the company and the alleged criminal act of giving false information into the authentic deed committed by the founder of the company. In addition, it can be explained that the notary's responsibility for the manipulation of paid-up capital by the founders of the company is the authority of the notary to provide legal counseling to the confronters before the deed is made. If there is a wrong provision of law by the notary and causes harm, then the party who feels harmed can claim compensation, costs and interest to the notary. However, provided that the injured party can prove that it occurred due to an error or violation committed by the notary in bad faith, as long as it cannot be proven, the notary cannot be held liable. Instead, the liability is imposed on the founders of the company, due to the bad faith of the founders to manipulate the paid-up capital.

Abstrak :
Pidana Uang Pengganti merupakan pidana tambahan yang terdapat dalam tindak pidana korupsi dimana mensyaratkan adanya pidana alternatif berupa pidana badan yakni pidana penjara pengganti. Dalam praktek yang terjadi di lapangan uang pengganti di bayarkan tidak diperhitungkan sebagai pengurang dari pidana penjara pengganti yang jelas jelas merupakan alternatif dari pidana uang pengganti. Ditinjau dari sudut keadilan hal ini sangat memberikan ketidakadilan bagi terpidana yang membayar uang pengganti sehingga akan menimbulkan respon bagi terpidana untuk enggan membayar uang pengganti. Hal ini tentu berseberangan dengan orientasi dari penindakan korupsi yakni untuk pengembalian aset yang hilang. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif, dimana metode yang dilakukan oleh penulis adalah oleh kepustakaan dipadukan dengan peraturan terkait pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada prkatisi hukum terkait untuk melihat bagaimana penerapannya di lapangan. Sehingga disini penulis mendapatkan sebuah kesimpulan dimana pengurangan penjara pengganti adalah sebuah keniscayaan agar membuat keadilan dalam pelaksanaan pidana uang pengganti menjadi lebih adil dan mengakomodir kepentingan terpidana, selain itu demi tujuan yang lebih luas agar menjadi stimulan bagi terpidana agar mengembalikan aset negara yang sudah diambilnya. Namun tata cara penghitungan mengenai pengurangan penjara pengganti tersebut belum diatur oleh aturan manapun sehingga hal tersebutlah yang menjadi output dari penulisan skripsi ini.

---

Criminal Money Substitute an additional penalty contained in the corruption which requires the existence of an alternative form of criminal punishment of that is imprisonment replacement In practice that occurred in the field of money substitutes in pay is not counted as a reduction of imprisonment obvious successor is definitely an alternative of criminal restitution. Viewed from this angle give justice to convict injustice that pay compensation that would cause a response to convict for reluctant to pay compensation. This is certainly contrary to the orientation of the corruption prosecution for returns lost assets. This research is normative juridical approach, wherein the method performed by the authors is the combined library with relevant regulations execution of court decisions. Moreover, I also conducted interviews to prkatisi relevant law to see how it is applied in the field. So here I get a conclusion that a reduction in replacement prison is a necessity in order to make criminal justice in the implementation of restitution to be more fair and accommodate the interests of the convicted person, other than that for the sake of the broader objectives in order to be a stimulant for the convict in order to restore the state assets that have been taken. But the method of calculating the reduction of the prison is not regulated by the replacement of any rule so that's what's being output from the writing of this thesis.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dan pengeluaran kesehatan pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap harapan hidup masyarakat di daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan sampel 204 kabupaten/kota di Indonesia. Titik 1996 dan 1999 digunakan sebagai representasi sebelum menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan periode 2005 dan 2006 digunakan sebagai representasi setelahnya implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode Random Effect Model (MER). Hasil regresi menunjukkan pengeluaran itu kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harapan hidup masyarakat di wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Dampak kebijakan desentralisasi fiskal telah efek positif dan signifikan terhadap harapan hidup orang-orang di daerah tersebut kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dapat memaksimalkan potensi masing-masing daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga peningkatan sumber pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran kesehatan. Dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap usia harapan hidup dapat terjadi digunakan sebagai referensi oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk mengevaluasi sistem desentralisasi fiskal yang telah diterapkan.

---

Health expenditure influence of fiscal decentralization policies on community life expectancy in district/city areas in Indonesia by using per capita GRDP as a variable control. This study uses a sample of 204 districts/cities in Indonesia. Points 1996 and 1999 were used as representations before implementing fiscal decentralization policies and the periods 2005 and 2006 were used as representations afterwards the implementation of fiscal decentralization policies. This study uses panel data regression using the Random Effect Model (MER) method. Regression results indicate that health spending does not have a significant effect on peoples life expectancy in the district/city in Indonesia. The impact of fiscal decentralization policies has positive and significant effects on the life expectancy of people in the area regencies/cities in Indonesia. District/city governments in Indonesia can maximize the potential of each region such as Regional Original Revenue (PAD) so that an increase in revenue sources is expected to increase health expenditure. The impact of fiscal decentralization policies on life expectancy can occur used as a reference by district/city governments in Indonesia to evaluate the fiscal decentralization system that has been implemented.

Abstrak :
Penerapan informasi dan teknologi dalam bidang pendidikan mengakibatkan banyak perubahan signifikan dalam metode pembelajaran. Perkembangan informasi dan teknologi membuat pelajar mampu melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk memastikan bahwa sistem e-learning efektif, memiliki dampak positif, serta penyampaian materi yang sukses, penelitian ini mengadopsi Evaluating E-Learning System Success Model (EESS Model) yang dikembangkan oleh Dimah Al-Fraihat, Mike Joy, Ra'ed Masa'deh, dan Jane Sinclair (2020). Model ini telah dikembangkan untuk mendapatkan pandangan yang menyeluruh tentang keberhasilan e-learning. Data dikumpulkan dari 296 mahasiswa Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia yang kemudian diproses menggunakan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Tiga faktor penentu utama manfaat yang dirasakan oleh pengguna e-learning sebesar 58,1% adalah kepuasan yang dirasakan, kegunaan yang dirasakan, dan penggunaan. Empat faktor penentu utama dari kepuasan pengguna e-learning sebesar 63,7% adalah kualitas informasi, kualitas peserta didik, kegunaan yang dirasakan, dan kualitas sistem teknis. Empat penentu utama kegunaan dirasakan oleh pengguna e-learning sebesar 46,5%, yaitu kualitas informasi, kualitas peserta didik, kualitas sistem pendukung, dan kualitas sistem teknis. Tiga penentu utama membangun penggunaan e-learning sebesar 29,1% adalah kegunaan yang dirasakan, kualitas sistem pendukung, dan kualitas sistem teknis. Penelitian ini menggunakan Relationship Matrix yang merupakan bagian dari Quality Function Diagram (QFD) sebagai proses pembuatan strategi. ......The adoption of information and technology in education field makes some significant change in learning methods. This development made us able to do distance learning. To ensure that the e-learning systems is effective, has positive impacts, and successful knowledge delivery. This research is adopting the Evaluating E-Learning System Success Model (EESS Model) by Dimah Al-Fraihat, Mike Joy, Ra'ed Masa'deh, and Jane Sinclair (2020). This model has been developed to get a holistic view of the success of e-learning. The data collected from 296 health science students of Universitas Indonesia which is then processed using Partial Least Square-Structural Equation Modelling (SEM). Three main determinants of the benefits perceived by e-learning users by 58.1% are Perceived Satisfaction, Perceived Usefulness, and Use. Four main determinants of construct of e-learning user satisfaction by 63.7% are Information Quality, Learner Quality, Perceived Usefulness, and Technical System Quality. Four main determinants of usefulness felt by e-learning users by 46.5%, are Information Quality, Learner Quality, Support System Quality, and Technical System Quality. Three main determinants of construct the use of e-learning by 29.1% are Perceived Usefulness, Support System Quality, and Technical System Quality. This study uses a Relationship Matrix which is part of the House of Quality-Quality Function Diagram (QFD) as the process of making strategy.

Abstrak :
Pada penelitian ini, dirancang sebuah antena dual band Multi-Input Multi-Output loop yang bekerja pada frekuensi 5G di Indonesia, yaitu 2,5 GHz dan 3,5 GHz, dengan VSWR ≤ 2, bandwidth ≥ 100 MHz, dan mutual coupling < 20 dB. Dalam simulasi, antena loop mencapai frekuensi kerja yang diinginkan dengan VSWR < 2. Antena pertama memiliki bandwidth 160 MHz pada frekuensi rendah dan 300 MHz pada frekuensi tinggi. Antena kedua memiliki bandwidth 180 MHz pada frekuensi rendah dan 180 MHz pada frekuensi tinggi. Namun, saat antena difabrikasikan, bandwidth pada frekuensi rendah antena pertama hanya mencapai 10 MHz dan pada frekuensi tinggi mencapai 100 MHz. Sedangkan pada antena kedua, bandwidth pada frekuensi rendah adalah 70 MHz dan pada frekuensi tinggi adalah 140 MHz. Nilai mutual coupling terbesar dalam simulasi adalah -17,5 dB, sedangkan pada pengukuran faktual adalah -20 dB. ......In this research, a dual-band Multi-Input Multi-Output (MIMO) loop antenna was designed to operate at 5G frequencies in Indonesia, specifically 2.5 GHz and 3.5 GHz, with VSWR ≤ 2, bandwidth ≥ 100 MHz, and mutual coupling < 20 dB. In the simulation, the loop antenna achieved the desired operating frequencies with VSWR < 2. The first antenna exhibited a bandwidth of 160 MHz at the lower frequency and 300 MHz at the higher frequency. The second antenna had a bandwidth of 180 MHz at the lower frequency and 180 MHz at the higher frequency. However, when the antennas were fabricated, the bandwidth of the first antenna at the lower frequency was only 10 MHz, and at the higher frequency, it reached 100 MHz. As for the second antenna, the bandwidth at the lower frequency was 70 MHz, and at the higher frequency, it was 140 MHz. The maximum mutual coupling value in the simulation was -17.5 dB, while in the actual measurement, it was -20 dB.

Abstrak :
Selama beberapa tahun terakhir, Populartitas K-Pop semakin menanjak, dari yang dulu hanya merupakan sebuah subkultur di Internet, sekarang telah menjadi sensasi global. Menanjaknya popularitas K-Pop itu dikarenakan strategi marketing mereka yang secara efektif dapat memperbesar jumlah penggemarnya dan mempengaruhi sikap pembelian para penggemar. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh social media marketing dan content marketing terhadap berkembangnya perilaku impulsive buying di kalangan fans K-Pop dengan menggunakan brand loyalty dan celebrity worship sebagai variabel mediasinya. Penelitian ini menggunakan non-probability sampling dan menggunakan 324 responden agar peneliti dapat mendapatkan data yang valid dan terpercaya mengenai perilaku pembelian impulsif dan apa yang mempengaruhinya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan PLS-SEM dimana hasil dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa social media marketing dan content marketing tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap impulsive buying. Namun, content marketing dapat mempengaruhi perilaku pembelian impulsif melalui variabel mediasi brand loyalty. Maka dari itu, hal utama yang mempengaruhi impulse buying adalah adanya rasa kesetiaan kepada suatu brand yang dimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh strategi content marketing. ......For the last few years, K-Pop have been growing in popularity, from once being only a subculture within the Internet, now have become a global sensation. This growth in popularity is attributed to the extensive marketing operation that these K-Pop production companies have done and in response not only that their fanbase are getting bigger but also influencing their purchasing behavior. This research is conducted to analyze the effect of social media marketing and content marketing towards its effect for the development of impulse buying among K-Pop fanbase with the use of brand loyalty and celebrity worship as its mediating variable. This research manages to get 324 respondents by the use of non-probability sampling, in order to get a reliable and valid data regarding impulse buying behavior and what affects it. The data collected then analyze using PLS-SEM where it is concluded that both social media marketing and content marketing does not have a significant direct effect towards impulse buying. However, content marketing does affect impulse buying behavior through the mediating variable of brand loyalty. Therefore, impulse buying is mainly affected by brand loyalty which in itself is influenced by marketer’s content marketing effort.