Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPT Pantja Niaga sebagai perusahaan Perseroan (Persero) niaga yang bergerak di bidang perdagaiagan mexupuxiyai kedudukandan peranan yang khas dalam sistem perekonomian Indonesia. SebagaiPersero niaga, PT Pantja Niaga diharapican mampu untukm.emiperoleh dan memupuk keuntungan sebanyak-banyaknya, dan melaksanakankegiatan-kegiatan yang niembantui ntenyelenggarakan kemanfaatan umum.Keberhasilan PT Pantja Niaga sebagai Persero niaga untukmencapai tuuan-tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkunganekstern dan. intern Persero itu sendiri. Lingkungan eksternmeliputi faktor-faktor pengendalian penierintah, faktor ekonorni,faktor kebijaksanaan pemerintab dan faktor kelembagaandan persaingan pasar, sedangkan faktor intern terdiri atas faktor struktur organisasi, faktor personil, faktor material danfinansial dan faktor managemen.Pandangan di atas didasarkan pada konsep t.eori sistem, dimaria PT Pantja Niaga sebagai suatu organisasi merupakan satusistem terbuka, yang kelangsungan hidupnya sangat dipengaruhioleh lingkungan. Sebagai suatu sistem dari sistem yang lebihluas, PT Pantja Niaga merupakan sub sistem dari sistem administrasi nega ra. Hal ini berarti bahwa kegiatan-kegiatan usaha PTPantja Niaga dipengruIu oleh mekanisme pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah.Keberhasilan PT Pantja Niaga selama tahun 1981 8ampai tahun1983 dapat dilihat pada penampilannya. Penampilan Perseromerupakan hasil-hasil kegiatan yang telab dicapai oleh Perserodalam. jangka waktu tertentu, yang dikaitkan dengaa kemungkinankontribusinya terhadap negara. Untuk mengukur tingkat effektivitas dan effisiensi penampilan PT Pant ja Niaga digunakan ukuran hard criteria yaitu ukuran-ukuran yang lebih bersifat kwantitatif,dan ukuran soft criteria, yaitu ukuran yang lebih bersifat kwalitatif.Skripsi mi mencoba raendeskripsikan tingkat effektmvitasdan effisiensi penampmlan PT Pantja Niaga sebagai suatu perulsahaan perseroan, dengan mempertmnibangkan beberajpa faktor eksterndan intern yang meinpengariihinya. Untuk mendeskripsikanhal ini maka dikumpulkan sejumlah data, baik nielalum penelitiankepustaka3n dengan membaca literatur, buku-buku dan hailpenelitian maupun melalui sejumlab wawancara dengan key informantyang mengethui masalah Persero niaga. Tingkat effektivitasdan effisieflSi penanipilan PT Pantja Niaga akan nierientukanseberapajauh kontribusi yang mampu diberikannya kepada negara terutaina terhadap perekonomaan nasional.Dari hasil analisis mempenlihatkan bahwa effektivitas daneffisiensi jpenampilan PT Pantja Niaga relat.if masih rendah.Berdasarkan ukuran hard criteria, kemampuan PT Pantja Niaga untukmemperoleh laba belum memuaskan, sedangkan bila dilihat danrasio output dan input rnenunukkan tingkat effisiensi yang masihirendah. Sementara itu berdasarkan ukuran soft criteria,penampilanPT Pantja Niaga juga mernulaukkan effektivitas yang masib. rendah. Hal mi dapat diLihat dari rendahnya kemampuan adaptasi, dalam pengambilan keputusan, dan kemampuan mnstitusmonalisasi yaitu pemanfaatan bantuan dan kesempatan yang dapatdiperoleh dari Lingkungan.Relatif rendahnya effektivitas dan effisiensi penampilanPT Pantja Niaga menyebabkan kontnibusinya terhadap negara,baikdalam arti finansial dan non finansial pun relatif rendah, PPantja Niaga hanya mampu menberikan kontnibusi finansial berupapajak dan dividen sebesar Pp. 586,82 juta selain tahun 1981sampal 1983. Sedangkan sunibangan jasa niaga yang bersifat nonfinansial, terutarna dalam membantu rnenyelenggarakan kemanfaatan urnurn hariya berhasil dilaksanakan beberapa kali saja"

"Masalah desentralisasi di Indonesia berkaitan dengan pengalihan urusan ke daerah yang dimaknai dan diwujudkan dalam pembentukan organisasi perangkat daerah melalui regulasi lokal. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk belum sepenuhnya mengakomodir prinsip dan karakter desentralisasi. Sebagai kota periphery dari Jakarta, kota Tangerang dijadikan sebagai city example. Organisasi Perangkat Daerah dianalisis dengan mengadopsi konsep hirarkhi proses kebijakan dari Broomley, berfokus pada analisis tiga level pelembagaan regulasi, regulasi nasional pada level makro, regulasi daerah pada level meso dan mikro. Soft Systems Methodology (SSM) digunakan sebagai analisis metodologi karena bersifat holistic serta pendekatan kualitatif dengan sumber data melalui wawancara terhadap beberapa key informant.Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pada level makro, analisis penataan ulang pembentukan organisasi perangkat daerah mengisyaratkan perlunya merevisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah terkait muatan tentang kelembagaan organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan Kota. Pada level meso, penerapan desentralisasi dilakukan dengan mengubah Peraturan Daerah sesuai dengan UU dan PP; pada level mikro-1, organisasi efektif dapat terbentuk apabila SKPD mampu bersifat adaptif, pimpinan yang memiliki kapabilitas dan kapasitas kompetensi dan manajemen kerja yang didukung SDM aparatur. Pada level mikro-2, peningkatan efektifitas organisasi dapat terbentuk apabila dilaksanakan optimalisasi struktur, tugas pokok dan fungsi organisasi yang adaptif terhadap kebutuhan lingkungan.Rekomendasi level makro adalah revisi dan pengesahan UU dan PP tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah; pada level meso Peraturan Daerah tentang SKPD segera disusun dan diformulasikan agar organisasi perangkat daerah dapat terbentuk sesuai dengan prinsip desentralisasi; pada level mikro-1, pengembangan struktur, tugas pokok dan fungsi secara organisasional dilakukan agar organisasi perangkat daerah dapat adaptif dengan dinamika perubahan; pada level mikro-2, dilakukan melalui penyusunan struktur, tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada konsep local governance.

---

The problem of decentralization in Indonesia is related to transfer of control to local government. This has been implemented by the formation of local government organization under various forms of local regulations. However, this formation has not yet in line with the principles and characteristics of decentralization. As the peripheral city, Tangerang was considered as a city example. The organization of local government was analyzed by adopting the Broomley?s hierarchy concept of policy process. It focused on three levels of institutional regulation, namely national regulation on macro level, and local regulation on mezzo and micro levels. Soft Systems Methodology (SSM) was used as the methodology analysis for its holistic nature. Qualitative method with data source from interviews of some key informant was also employed in this research.

The research concluded that on macro level, the analysis of reconstructing the organization formation indicated that it is required to revise the Law on Local Government and the Government Regulation on Organization of Local Government in accordance with the needs of the city. On mezzo level, the implementation of decentralized system can be employed efficiently by revising Local Regulations in accordance with the Law and the Government Regulation; on micro-1 level, an effective formation of organization shall be formed when the local government is adaptive and that the senior officers in that organization obtain good capability and capacity. Moreover, they ought to develop work management which will be supported by their staffs. On micro-2 level, the effectiveness of organization shall be achieved when the structures, tasks and functions of organization is optimal and adaptive towards the environment.

The recommendation of macro level is that there is a need of revising and stipulating of the Law and Government Regulation on the Formation of Local Government Organization; on mezzo level, it is concluded that the Local Regulation on the Local Government Organization needs to drafted and formulated so that it can be utilized in accordance with the principles of decentralization; on micro-1 level, the structures, tasks and functions development needs to organized so that it will be adaptive towards the dynamic changes; on micro-2 level, there is a need of revising structures, tasks, and functions that are based on the local governance concept."