Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berangkat dari fenomena warga Tionghoa yang memeluk Islam. Tidak sebagaimana agama Hindu atau Katolik, beralihnya warga keturunan Tionghoa pada agama Islam melahirkan ragam wacana dan pendapat, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Peralihan agama yang dilakukan sebagian komunitas ini menyisakan sejumlah persoalan terutama karena masih kuatnya kesenjangan pergaulan antara warga keturunan Tionghoa dengan warga pribumi. Sebagian orang kemudian mempertanyakan, benarkah orang-orang Tionghoa telah memeluk Islam? Meski tema dan wacana pembauran sudah jauh ditinggalkan secara akademis, namun tema ini tetap menjadi agenda bahasan sebagian warga keturunan Tionghoa yang selama ini masih mendapat sangkaan-sangkaan buruk dan perlakuan diskriminatif dari masyarakat pribumi Indonesia. Dalam kaitan dengan pembauran ini sebagian kalangan menilai, bahwa di antara media yang paling bisa mempertemukan dan mendekatkan warga Tionghoa dengan penduduk pribumi adalah dengan menjadi Muslim. Alasannya sederhana, bahwa dengan memeluk agama yang dipeluk mayoritas pribumi, warga Tionghoa dengan sendirinya akan diterima dengan baik dan juga diperlakukan secara baik dan alamiah oleh warga pribumi. Alasan demikian mengemuka karena Islam menjadikan seorang Muslim sebagai saudara bagi Muslim lainnya. Masalah kemudian muncul. Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa dengan menjadi Muslim tidak serta merta warga Tionghoa diterima dan disambut dengan baik oleh warga pribumi. Sebagian memang merasa senang dan menerima dengan tangan terbuka warga Tionghoa yang sudah menjadi Muslim. Namun, sebagian warga pribumi yang lain tidak menganggap sama sekali kelslaman warga Tionghoa. Kalangan ini menilai, bahwa pasti ada sesuatu yang disembunyikan warga Tionghoa terkait dengan Islam yang mereka peluk. Sebagian warga pribumi ini lantas mencurigai dan mempertanyakan keislaman warga Tionghoa di Indonesia. Dan pihak Tionghoa sendiri terungkap, bahwa tidak semua dari warga keturunan ini memeluk Islam karena alasan dan keyakinannya pada agama tersebut. Sebagian memang memeluk Islam karena faktor hidayah (petunjuk) yang diterima orang Tionghoa yang bersangkutan. Namun, ada beberapa juga dari mereka yang memeluk Islam bukan karena alasan Islam semata, atau karakul tertarik dengan ajaran-ajarannya, tapi karena ada kepentingan lain di balik itu. Alasan yang lazim mengemuka dalam lslamnya warga Tionghoa dalam kasus ini adalah soal perkawinan, atau agar urusan dan kepentingan bisnis mereka menjadi lancar. Kerangka teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah ini adalah teori hubungan antar suku bangsa. Teori tersebut dikembangkan oleh karena jalinan hubungan yang tercipta di antara mereka, sepanjang sejarahnya, melahirkan stereotip dan prasangka pada masing-masing pihak. Stereotip dan prasangka inilah yang kemudian dijadikan acuan penilaian masing-masing pihak dalam memandang, memahami dan mengikapi komunitas yang dianggap berbeda, yakni warga Tionghoa terhadap warga pribumi, dan warga pribumi terhadap warga Tionghoa. prasangka ini sendiri, sebagaimana diterangkan Mclemore, dilatarbelakangi oleh sejumlah factor. Di antara factor utama yang melatarbelakangi stereotip adalah transmisi budaya, pengalaman pribadi, dan identitas group atau etnosentrimse. Dan situ kemudian terlihat, bahwa ktsangsian warga pribumi terhadap keislaman warga Tionghoa dilatarbelakangi oleh kuatnya stereotip dan prasangka yang bersarang dalam kesadaran warga pribumi. Kesadaran demikian dimiliki warga pribumi dan tertanam kuat dalam budaya yang mereka miliki dan sekaligus menjadi media penilaian mereka saat berinteraksi dengan warga Tionghoa. Dengan kata lain. kesadaran yang tidak baik ini menjadi modal yang kuat bagi warga pribumi untuk menilai siapa dan bagaimana sesungguhnya warga Tionghoa, dan bagaimana pula Islam yang mereka anut. Menjelaskan pendapat Suparlan (2004), Islam dalam hal ini karenanya bukanlah media yang bisa mencairkan hubungan warga pribumi dengan warga Tionghoa. Islam dalam kerangka ini hanya menjadi media yang berpotensi menciptakan pembauran dan kedekatan warga pribumi dan Tionghoa. Menjadi Islam, dengan kata lain, tidak otomatis meneiptakan kcdekatan warga pribumi dengan etnik Tionghoa. Elemen sejati yang bisa menciptakan kedekatan dan mencairkan kebekuan hubungan warga pribumi dengan warga Tionghoa adalah pergaulan dan komunikasi yang inten di antara mereka.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara mum layanan, kepuasan layanan terhadap komunikasi dari mulut di institusi pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rnetode survey terhadap 120 responden mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. I-Iasil analisis bivariat mernperlihatkanz (1) Mutu layanan yang dipcrsepsilcan mahasiswa mempengaruhi kepuasan Iayanan: (2) kepuasan layanan yang dipersepsikan mahasiswa mempengaruhi proses komunikasi dari mulut ke mulut; (3). Mutu layanan mempengaruhi komunikasi dari mulut ke mulut; (4) diantara ketiga variabel tersebut, hubungan antara mutu layanan dengan komunikasi dari mulut ke mulut merupakan hubungan yang paling kecil. Sedangkan dari hasil uji secara multivariat (1) ketika ketiga variabcl dianalisa bersama-sama, ada hubungan yang signitikan antara mum layanan terhadap komunikasi dari mulut ke mulut (2) mutu layanan yang dipersepsikan mahasiswa berhubungan dengan kepuasan layanan (3) sedangkan mum layanan tidak mempengrauhi proses komunikasi dari mulut ke mulut; Artinya bahwa mutu layanan mempakan anteseden yang mempengaruhi kepuasan layanan terhadap komunikasi dari mulut ke mulut. ......This research conducted to explore correlation between service qualities, service satisfaction through word of mouth (WOM) communication in educational institution. The research applied quantitative approach by using survey method to 120 students respondents of five majors in Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. The result of bivariate analysis are: (1) students perceived that service quality influenced service satisfaction, (2) students perceived service satisfaction affected WOM communication process (3) service quality affected WOM communication process (4) among those three correlations and influences, correlation service quality towards WOM communication had the least significant. Whereas, multivariate analysis resulted (1) when three variables were analyzed simultaneously, there was correlation between service satisfaction and WOM communication (2) service quality correlated and influenced students’ perceived satisfaction service (3) this means that service quality is the antecedent variable towards service satisfaction and WOM communication variables.

Abstrak :
Berdasarkan laporan hasil monitoring Pusopskamsinas BSSN pada tahun 2020, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara yang melakukan serangan tertinggi di dunia dan menempati posisi pertama sebagai negara yang menjadi tujuan sasaran kejahatan siber dari Indonesia. Dalam upaya membantu pemerintah dalam analisis mitigasi kejahatan siber, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran dan faktor sosial ekonomi lain terhadap kasus kejahatan siber berdasarkan wilayah-wilayah di Indonesia dengan menggunakan metode Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) dengan Within Transformation untuk tahun 2017-2020. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang beragam mengenai pengaruh terhadap kejahatan siber pada masing-masing wilayah. Hasil menunjukkan karakteristik wilayah dengan kondisi ekonomi rendah signifikan mempengaruhi kejahatan siber dan cenderung bertindak sebagai pelaku. Analisis lebih jauh diperlukan untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih komprehensif. ......Based on the monitoring reports of BSSN’s Pusopskamsinas in 2020, Indonesia is in the third position as the country with the highest number of crimes in the world and at the first position as a destination for cybercrime’s attackers from Indonesia. The aim of this research is to assist the government in cybercrime mitigation analysis, this study aims to analyse the impact of unemployment and other socioeconomic factors of cybercrime prevention based on regions in Indonesia using the Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) method with Within Transformation for 2017-2020. Results shows that there are various differences regarding the impact on cybercrime in each region. The results show that the characteristics of areas with low economic conditions significantly affect cybercrime and tend to act as perpetrators. Further analysis is needed to obtain more comprehensive analysis results.

Abstrak :
Sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 secara implisit melibatkan dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan internal oleh Majelis Kehormatan dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Sistem pengawasan tersebut akhirnya berubah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Pasca putusan a quo, sistem pengawasan hakim konstitusi di Indonesia mengalami perubahan substansial terkait bentuk pengawasannya yang meniadakan pengawasan eksternal. Sistem pengawasan internal yang ada pun sering mengalami perubahan sesuai dengan rezim undang-undang dan peraturan pelaksana yang berlaku. Perubahan terkait sistem pengawasan internal yang ada merupakan reaksi guna mengoptimalkan penegakan sistem pengawasan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Dengan demikian, mekanisme penegakan atas pelanggaran etik hakim konstitusi juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam sistem pengawasan hakim konstitusi yang ada saat ini. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pengawasan hakim konstitusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memberikan analisis dari pelaksanaan sistem pengawasan yang diterapkan terhadap hakim konstitusi di Indonesia selama berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode kualitatif melalui studi perundang-undangan, studi kasus, dan studi perbandingan. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem pengawasan internal yang ditegakkan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan mahkamah konstitusi. Kemudian, terkait pelaksanaan dari sistem pengawasan internal tersebut maka penegakan atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi dapat dibagi menjadi tiga periode dengan lembaga pengawas dan mekanisme penegakan sesuai peraturan mahkamah konstitusi yang berlaku. Meskipun demikian, terkait dengan sistem pengawasan hakim konstitusi dan penegakannya masih dapat dioptimalkan mengingat kurang efektif dan tidak kuatnya lembaga pengawas dari sisi kelembagaan maupun kewenangan. ......The supervision system for constitutional judges in Indonesia is based on the 1945 Constitution and Law No. 24/2003 implicitly involves two forms of supervision, namely internal supervision by the Honorary Council and external supervision by the Judicial Commission. The monitoring system finally changed after the Constitutional Court Decision Number 005/PUU-IV/2006. After the decision ruling, the supervision system for constitutional judges in Indonesia underwent a substantial change in the form of supervision that eliminated external supervision. The existing internal control system often changes in accordance with the current statutory regime and implementing regulations. Changes related to the existing internal supervision system are a reaction in order to optimize the enforcement of the supervisory system related to suspected ethical violations committed by constitutional judges. Thus, the enforcement mechanism for ethical violations of constitutional judges also has an equally important role in the current constitutional justice supervision system. Therefore, this study aims to explain the supervision system of constitutional judges in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia and provide an analysis of the implementation of the supervision system applied to constitutional judges in Indonesia during the establishment of the Constitutional Court. This research is a normative juridical research using qualitative methods through statutory studies, case studies, and comparative studies. Based on the analysis conducted, it is concluded that the supervisory system for constitutional judges applied in Indonesia is an internal control system enforced by the Ethics Council and the Honorary Council as regulated in the laws and regulations of the constitutional court. Then, regarding the implementation of the internal control system, the enforcement of ethical violations committed by constitutional judges can be divided into three periods with the supervisory agency and the enforcement mechanism in accordance with the applicable constitutional court regulations. However, in relation to the supervision system for constitutional judges and its enforcement, it can still be optimized considering the ineffective and insufficient strength of the supervisory agency from the institutional and authority sides.