Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Tanggungan yang menyebut dengan jelas mengenai objek yang dapat diikat dengan Hak Tangungan, Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hanya memberikan penelitian yang luas tentang Benda. Hal ini guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, karena yang mungkin dahulu "sesuatu" tidak dapat dikatakan objek hukum, tetapi seiring dengan perkambangan dan kemajuan zaman sekarang dapat dikatakan objek hukum dan dapat memenuhi ketentuan sebagai objek jaminan. Pengaturan ini juga sebagai salah satu sarana membantu kegiatan usaha. Salah satunya adalah pemberian kredit investasi yang dipergunakan untuk pembiayaan pengeboran minyak, dengan jaminan utama adalah proyek yang dibiayai tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum working interest atas kandungan minyak bumi sebagai objek jaminan fidusia dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap kreditor penerima fidusia dengan objek working interest tersebut. Tulisan ini menggunakan metode bersifat normatif yaitu penelitian kepustakaan (library research), dengan alai pengumpul datanya adalah studi dokumen.Dari basil penelitian dapat disimpulkan bahwa working interest yang dimiliki kontraktor (Pemberi Fidusia) atas suatu wilayah kerja berdasarkan perjanjian kerjasama antara Kontraktor dan Pihak yang memegang usaha pertambangan minyak dan gas bumi dari Negara sebagai bagian dari suatu proyek pengeboran minyak dapat dijadikan agunan utama atas pemberian kredit untuk pembiayaan pengeboran minyak bumi diwilayah kerja tersebut, yang nilai ekonominya dapat dinikmati oleh kontraktor apabila kontraktor yang melaksanakan haknya untuk melakukan eksploitasi berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Pihak yang memegang usaha pertambangan minyak dan gas bumi dari Negara telah berhasil mengeluarkan minyak bumi. Working Interest diikat dengan menggunakan lembaga Jaminan Fidusia.Bank sebagai Kreditur (Penerima Fidusia) mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang jelas dari Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia apabila penerima Fidusia atau kuasanya melakukan pendaftaran atas jaminan fidusia dengan objek working interest tersebut, karena fidusia lahir pada saat jaminan fidusia tersebut didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

---

The law number 42 year 1999 regarding the fiduciary guarantee is found to be quite different with the law concerning the Right Guarantee which stated clearly about the object able to be bound with the Right of Guarantee. This is intended to enable the law to fulfill the growing needs in the society, within the context, for instance, of regarding a "thing" which is previously used to be seen not as a law object, but a long with the passing of time it becomes one, as well as able to meet the requirements as a guarantee object. The law also purposed to function as one of the Medias to help business activities, an example of which is found in the investment credit given to finance an oil drilling, with the primary guarantee is the financed project.The purpose of this research is to identify the legal position of working interest on oil content as the fiduciary guarantee object and the form of legal protection given by the law to the fiduciary credit receiver with the working interest object. The method applied in this research is the normative one, that is, literature study, while the data collecting method is document study.Based on the research conducted we can drawn a conclusion, that is, the working interest possessed by contractor (The fiduciary giver) on working area based on the corporation agreement between the contractor and the party possessing the oil and gas refinery business from the state as part of an oil drilling project, can be used as the primary guarantee upon the credit given to finance the oil drilling in the area, the economic value of which can be enjoyed by a contractor if contractor who fulfills his right to conduct an exploitation based on the cooperate agreement with the party possessing the oil and gas refinery business from the state has managed to discover and exploit the oil. The working interest is bound by using the Fiduciary Guarantee institution.Meanwhile, the Bank, which acts as creditor (the Fiduciary Receiver) attains a clear legal protection and certainty from the law number 42 year 1999 concerning the Fiduciary Guarantee if the fiduciary receiver or his attorney conducts registration on the fiduciary guarantee with the working interest object, since the fiduciary is considered as born by the time the guarantee registered on the Fiduciary Registration Office."

"Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di negara berkembang masih merupakan penyebab kematian nomor satu pada bayi dan balita. Di Indonesia proporsi kematian bayi dan balita oleh ISPA terutama pnemonia masih sangat besar yaitu 38,1% dan 38,8%, sekitar 150.000 balita meninggal oleh pnemonia pertahun. Upaya menurunkan kematian karena ISPA dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan penatalaksanaan kasus ISPA secara benar dan tepat waktu. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia diharapkan memiliki kemampuan manajemen yang baik, sehingga berbagai masalah kesehatan dalam wilayah kerjanya dapat diatasi secara paripuma mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi tentang sistem manajemen puskesmas yang berkaitan dengan cakupan Program P2 ISPA di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2000. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional dengan analisis deskriptif kuantitatif dengan unit analisis adalah puskesmas. Sampel adalah total populasi yaitu 40 puskesmas di Kabupaten Musi Banyuasin. Variabel-variabel yang diteliti meliputi variabel independen yaitu input yang terdiri dari tenaga pelaksanan program, buku pedoman, Standard Operating Procedure (SOP), Sarana dan Prasarana serta dana dan process terdiri dari Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP), Mini Lokakarya, Supervisi dan Bimbingan teknik serta Pencatatan dan Pelaporan. Sedangkan variabel dependen adalah cakupan Program P2 ISPA. Dengan uji statistik Chi-Square didapatkan ada hubungan yang bermakna antara variabel Buku Pedoman, SOP, Sarana dan Prasarana, PTP, MinIok, serta Supervisi dan Bimbingan Teknis dengan cakupan Program P2 ISPA. Secara keseluruhan input dan process mempunyai hubungan yang bermakna dengan cakupan Program P2 ISPA. Selanjumya uji regresi logistik menunjukkan bahwa variabel yang memberikan pengaruh yang paling besar terhadap cakupan Program P2 ISPA adalah SOP serta Supervisi dan Bimbingan Teknis. Disarankan agar Petugas pelaksana Program P2 ISPA di Puskesmas bekerja dengan menggunakan Standard Operating Procedure (SOP) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin harus melaksanakan supervisi Program P2 1SPA secara terjadwal dan adekuat. ......In a number of developing countries, acute respiratory infection (ISPA) is still the first cause of death of infants and toddlers. In Indonesia the death proportion of infants and toddlers caused by ISPA and pneumonia in particular is large, about 38.1% and 38.8% or approximately 150,000 infants die annually due to pneumonia. Efforts to lower the death rate caused by ISPA have been taken by means of improving health treatment and the treatment of ISPA cases properly and in timely manner. Puskesmas (community health center) as spearhead of health service in Indonesia is expected to have good management so that it can solve and overcome various health issues within its work completely and area autonomously. This study was aimed at obtaining information on the management system of puskesmas relating to the scope of P2 ISPA program in Musi Banyasin district in 2000. This study employed a cross sectional research design with quantitative descriptive analysis. Puskesmas was the unit of analysis. The sample consisted of total population of 40 puskesmas in Musi Banyuasin district. The study variables were of two types. The first was independent variable consisting of program executor, guideline book, Standar Operating Procedure (SOP), facilities and infrastructure and processes (puskesmas-level planning, mini workshop, supervision, technical guidance and recording as well as reporting. While the dependent variable consisted of scope of P2 ISPA Program. By employing Chi-Square statistic test, it was revealed that there was a significant correlation between guideline book, Standar Operating Procedure (SOP), facilities, infrastructure, puskesmas-level planning, mini workshop, supervision and technical guidance and scope of P2 ISPA Program. Throughly the input and process have a significant correlation with scope of P2 ISPA Program .In addition the logistic regression test also indicated that the most affecting variables on the scope of P2 ISPA Program were SOP, supervision and technical guidance. A recommendation is made for program executor of P2 ISPA Program in puskesmas work by using Standar Operating Procedure (SOP) and Health Departement in Musi Banyuasin district have to implement the supervision and technical guidance scheduledly and adequatly."

"Prediabetes adalah toleransi glukosa terganggu, kadar glukosa darah puasa berkisar dari 100- 125 mg/dl dan kadar glukosa darah 2 jam pasca pembebanan 75 gr berkisar 140-199 mg/dl. Skrining pada prediabetes diperlukan dapat rangka pengobatan dini serta pencegahan komplikasi. Peningkatan lingkar perut meningkatkan risiko mengalami kondisi prediabetes Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh obesitas sentral terhadap kejadian prediabetes. Pendekatan studi menggunakan desain kohort retrospektif. Diagnosis obesitas sentral menggunakan ukuran lingkar perut pria: ³ 90 cm wanita: ³ 80 cm sedangan diagnosis prediabetes menggunakan kadar gula darah pasca pembebanan 75 gr: 140-199 mg/dL dengan data studi kohor faktor risiko PTM yang dikelola oleh Balitbangkes Kemenkes RI di Kecamatan Bogor Tengah dalam enam tahun pemantauan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iniden kumulatif : 31,4% dan insiden rate: 49 per 1000 orang/tahun. Analisis bivariat menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna secara statistik antara obesitas sentral dengan kejadian prediabetes dengan HR: 1,67 (95% CI: 1,42 -1,97) dengan p-value = < 0,00. Pengaruh yang bermakna secara statistik antara obesitas sentral terhadap kejadian prediabetes dengan nilai 1,7 (95% CI 1,1-2,4) p-value = < 0,001 setelah dikontrol oleh variabel counfounder yaitu IMT dan adanya interaksi dengan variabel trigliserida dan status perkawinan. Trigliserida dan status perkawinan memberikan pengaruh pada obesitas sentral terhadap kejadian prediabetes. Trigliserida pada kategori kadar trigliserida tinggi nilai HR 1,7 (1,1-2,4). Status perkawinan pada kategori tidak menikah/janda/duda berkontribusi dalam meningkatkan risiko prediabetes untuk responden yang memiliki obesitas sentral dengan nilai HR 1,8 (95% CI: 1,2-2,9). Rekomendasi pencegahan prediabetes dilakukan dengan pemeriksaan trigliserida pada obesitas sentral supaya prognosis tidak jelek dan mudah diintervensi untuk dapat kembali ke keadaan normal.......Prediabetes is defined by a reduced ability to process glucose, with fasting blood glucose levels between 100-125 mg/dl and 2-hour post-load blood glucose levels of 140-199 mg/dl following the consumption of 75 grams of glucose. Early detection and treatment of prediabetes through screening is crucial in order to avert problems. An increase in waist circumference increases the risk of developing prediabetes. The study revealed that an increase in waist circumference is directly linked to a greater likelihood of developing prediabetes. The objective of this study is to examine the impact of central adiposity on an individual's ability to resist the development of prediabetes. The study employed a retrospective cohort design. The diagnosis of central obesity was established based on waist circumference measurements, with a threshold of ≥ 90 cm for men and ≥ 80 cm for women. Prediabetes was diagnosed by analyzing post-load blood glucose levels (ranging from 140-199 mg/dL) obtained from the 75-gram glucose load test. These diagnostic criteria were derived from a six-year monitoring of a cohort study on non-communicable disease risk factors, which the Health Research and Development Agency conducted under the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in Central Bogor District.The results of this study show a cumulative incidence of 31.4% and an incidence rate of 49 per 1000 people/year. Bivariate analysis indicated a statistically significant association between central obesity and the incidence of prediabetes, with an HR of 1.67 (95% CI: 1.42-1.97) and a p-value ≤ 0.00. After controlling for confounding variables such as BMI and interactions with triglyceride levels and marital status, central obesity remained significantly associated with the incidence of prediabetes, with an HR of 1.7 (95% CI: 1.1-2.4) and a p-value ≤ 0.001. Triglyceride levels and marital status influenced the impact of central obesity on the incidence of prediabetes. High triglyceride levels had an HR of 1.7 (1.1-2.4), while being unmarried/widowed/divorced contributed to an increased risk of prediabetes in respondents with central obesity, with an HR of 1.8 (95% CI: 1.2-2.9). The recommendation is that prevention of prediabetes should involve monitoring triglyceride levels in individuals with central obesity to improve prognosis and facilitate interventions aimed at returning to a normal state."