Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan salah satu prosedur hukum penyelesaian masalah utang oiutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Sehingga Undang-Undang omor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU cenderung melindungi kepentingan kreditor konkuren. Dalam kasus ini, konstruksi hukum adanya utang, perlindungan hukum kreditor, dan penjatuhan putusan pailit menjadi pokok permasalahan utama yang dibahas. Oleh karena itu, untuk dapat menjawab pokok permasalahan maka harus melihat pada perjanjian yang melandasi utang, fakta-fakta dan pertimbangan hakim dalam putusan, dan teori mengenai hukum kepailitan.

---

Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations is a legal procedure on debt solving for debtor who faces financial problem. Therefore, the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law No. 37 in 2007 tends to protect the preferent creditor. In this case, the existence of debt, legal protection of creditor, and the court decision are the important object to be analysed. Therefore, to analyse the objects, we need analyse the agreement between debtor and credtors, the fact according to the court decision, judge legal consideration, and some bankruptcy theories."

"Tesis ini membahas mengenai RUPS PT Terbuka dalam hal adanya pemegang saham tidak hadir (afwezig) pada proses go private dengan melakukan analisis atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. PT Terbuka harus membeli kembali sahamnya dari pemegang saham publik pada proses go private, dan jumlah pemegang sahamnya menjadi paling banyak 50 pihak. Terkait hal ini, Notaris berperan untuk membuat akta berita acara RUPS terkait go private. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai pelaksanaan RUPS dengan adanya penetapan afwezigheid atas pemegang saham yang tidak dapat ditemukan; dan peran notaris pasar modal pada penyelenggaraan RUPS tersebut. Metode penelitian tesis ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Tipologi penelitian tesis ini adalah problem-solving. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses go private PT Terbuka yang pemegang sahamnya tidak dapat ditemukan dapat mengajukan permohonan penetapan afwezigheid kepada Pengadilan Negeri dalam melaksanakan go private. Pengadilan Negeri dapat menunjuk kepada Pejabat Balai Harta Peninggalan untuk mengurus saham tersebut. Balai Harta Peninggalan kemudian dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham PT Terbuka melalui Biro Administrasi Efek dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, maka Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada PT Terbuka terkait dengan penyelenggaraan RUPS setelah adanya penetapan afwezigheid, khususnya mengenai komparisi Balai Harta Peninggalan dalam RUPS tersebut.

---

This thesis analyze the GMS of a Public Company in the event that there are absent shareholders (afwezig) in the go-private process by analyzing the Decision of South Jakarta District Court Number 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. The Public Company shall buy back its shares from public shareholders for going private purposes, and the number of its shareholders shall not exceed 50 parties. In this regard, the Notary's role is to prepare the deed of minutes of the GMS regarding going private. The issues raised in this thesis are the implementation of the GMS related to the afwezigheid court decision; and the role of the capital market notary at the GMS. The research method of the thesis is doctrinal, using secondary data. The typology of the thesis is problem-solving. The result of this thesis is for go private pupose, a Public Company that has absent sharehoders may submit an application for the afwezigheid decision to the District Court. The District Court may appoint a Property and Heritage Agency to administer the shares as assets. Property and Heritage Agency shall be registered in the List of Shareholders through the Securities Administration Bureau and the Indonesian Central Securities Depository afterward. Referring to Article 15 paragraph (2) of the Notary Public Law, the Notary has the competence to provide legal advice to the Public Company on the GMS implementation following the afwezigheid decision, especially regarding the comparison of the Property and Heritage Agency during the GMS."