Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam berbagai hubungan hukum di bidang bisnis, perbankan, bahkan kegiatan sosial, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Perkembangan ini juga berpengaruh besar terutama dalam bidang perbankan. Notaris merupakan salah satu unsur penting dalam setiap operasional transaksi perbankan, terutama dalam pembuatan akta-akta perjanjian kredit/pembiayaan serta pembuatan akta-akta terkait dengan penyelesaian kredit macet. Salah satu upaya penyelesaian kredit macet pada bank yang diatur melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 2/15/PBI/2000 adalah dengan dilakukannya pengambilalihan agunan/ aset debitur atau dewasa ini dikenal dengan sebutan AYDA (Aset Yang Diambilalih). Pelaksanaan AYDA dilakukan melalui penyerahan sukarela oleh debitur, lelang Hak Tanggungan dan melalui pengambilalihan melalui proses hukum. Pengambilalaihan aset debitur oleh bank dilakukan melalui perbuatan hukum kompensasi dengan membuat Akta Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Notaris sebagai alas hukum yang sah dalam peralihan haknya. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tahap penulisan kepustakaan (library Research) dan penggunaan data sekunder. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dan penelitian evaluatif. Sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan secara jelas baik dari segi perundang-undangan maupun di dalam realita dan melihat keberhasilan pelaksanaan AYDA dalam upaya penyelesaian kredit macet pada bank.

---

In various legal relationships in business, banking, and even social activities, the need for written evidence in the form of an authentic act is increasing in line with growing demand for the rule of law in various economic and social activities. This development is influence in banking sector. Notary is one of important element in banking operations, especially in making the deed of loan agreement / financing and the making of the deed of settlement relating to bad debts. One of the remedies of bad loans at banks regulated by Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia number 31/150/KEP/DIR dated 12 November 1998 on Debt Restructuring as amended by Bank Indonesia Regulation No. 2/15/PBI/2000 is to do a takeover collateral / assets of the debtor or today known as Asset Settlement (AYDA). The implementation of AYDA through voluntary surrender by the debtor, auctions and through acquisition Mortgages through a legal process. Asset Settlement of the debtor by the bank through legal action compensated by making the Deed of Sale and Purchase or Sale and Purchase Agreement by the Notary as valid legal base in the transition right. Writing method used is normative legal research with library Research and using the secondary data. The type of research is descriptive and evaluative research. To gets explanation of the problem both in terms of legislation and in reality and to seeing the successful implementation of asset settlement in completion of bad loans in banks."

"Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan pengusahaannya harus berdasarkan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Usaha migas di Indonesia dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan kontraktor dengan bentuk Kontrak Bagi Hasil. Namun, kebijakan migas dirasa belum optimal dalam menjamin kepentingan para pihak yang terlibat di dalam kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Bagi Hasil dilihat dari aturan-aturan umum buku III KUH Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa besarnya pembagian hasil antara pemerintah dan kontraktor didasarkan pada asas kebebasan berkontrak namun, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Migas. Selain itu, pelaksanaan cost recovery di Indonesia dalam Kontrak Bagi Hasil belum sepenuhnya menampung asas keadilan bagi para pihak yang berkontrak dikarenakan tidak terdapatnya batasan atas pengembalian biaya produksi yang dapat dibebankan kepada pemerintah. ......Business activities of oil and natural gas has an important role in the economy of Indonesia and its execution be based on Article 33 paragraph (2) and (3) of the Constitution of 1945. Oil and gas business in Indonesia is carried out through cooperation between government and contractors with the form of a Production Sharing Contract. However, oil and gas policy deemed not optimal in ensuring the interests of the parties involved in the contract. This research aims to explain the provisions contained in the Production Sharing Contract visits from the general rules of The 3rd Book of Indonesian civil code. The research is held with qualitative approach. The results showed that the amount of sharing between the government and the contractor is based on the principle of freedom of contract but, by taking into account the provisions contained in the Oil and Gas Law, besides that the implementation of cost recovery in Indonesia in the Production Sharing Contract is not fully accommodate the principle of fairness to the parties that contract because there is no restriction on the return of the production costs can be charged to the government."