Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan zaman yang terjadi saat ini memengaruhi bidang usaha tata boga. Restaurant Namaaz Dining merupakan salah satu Restaurant Gastronomy Molecular di Indonesia. Restaurant Namaaz Dining menggunakan experiential marketing. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan pada Restaurant Namaaz Dining dengan kepuasa pelanggan sebagai variabel mediasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 pelanggan menggunakan teknik non-probability sampling. Teknik analisa data yang digunakan yakni analisis regresi dan sobel test untuk mengetahui pengaruh antar variabel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa experiential marketing memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan secara langsung.......The development of the times that is happening now is affecting the business sector of food and beverages. Namaaz Dining Restaurant is one of the Molecular Gastronomy Restaurant in Indonesia. Restaurant Namaaz Dining uses experiential marketing. This study was conducted to analyze the effect of experiential marketing on customer loyalty in Restaurant Namaaz Dining with customer satisfaction as a mediating variable. This research uses a quantitative approach by distributing questionnaires to 100 customers using non-probability sampling techniques. The data analysis techniques used are regression analysis and sobel tests to determine the effect between variables, both directly and indirectly. The results of this study indicate that  experiential marketing have a direct and indirect effect on customer loyalty through customer satisfaction. The effect of experiential marketing on customer loyalty through customer satisfaction has a greater effect than the direct effect of experiential marketing on customer loyalty."

"

Tesis ini membahas mengenai tanggungjawab direksi dalam konteks terjadinya concerted action pada kasus kartel kenaikan harga dan hal-hal apa saja yang harus ditempuh guna menemukan bukti indikasi terjadinya penetapan kenaikan harga dengan mengacu pada Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN. Jkt.Utr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumen. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, concerted action dapat dibuktikan dengan bukti komunikasi secara langsung dengan didukung bukti elektronik sebagai bukti yang sah dalam pengadilan. Kedua, pemeriksaan untuk membuktikan penetapan kenaikan harga melalui concerted action yang dilakukan tidak cukup sebatas dengan pendekatan per se illegal, melainkan membutuhkan pendekatan rule of reason. Ketiga, adapun tindakan concerted action yang dilakukan oleh direksi Yamaha tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah tidak mengindahkan fiduciary duty sehingga direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban pribadi.

 

Kata kunci : Concerted Action; Rule Of Reason; Tanggung Jawab Direksi

---

This thesis discuss about the responsibilities of director in the context of the occurrence of a concerted action in case of price fixing and what must be taken to find evidences of an indication of the price fixing with reference to KPPU Decision No. 04 / KPPU-I / 2016 jo. North Jakarta District Court Decision No. 163 / Pdt.G / KPPU / 2017 / PN. Jkt.Utr. This study used normative juridical research methods with secondary data as the source of the data, obtained through document studies. From the results of the research, it can be concluded that: First, concerted action can be proven by evidence of direct communication supported by electronic evidence as a valid evidence in the court. Second, the examination to prove the determination of price fixing through concerted action is not enough to be limited to the per se illegal approach, but requires a rule of reason approach. Third, the concerted action carried out by Yamaha directors is an act against the law because it has not applied fiduciary duty so that directors can be subject to personal liability.

 

Keywords: Concerted Action; Rule Of Reason; Directors Responsibility

 

"

"ABSTRAKPeningkatan signifikan konsumsi energi bangunan kantor di Indonesia terjadi selama tahun 2011-2014. Efisiensi energi pada bangunan kantor menjadi tujuan utama untuk mengatasi masalah konsumsi energi berlebih. Maka, penelitian ini menyajikan suatu model untuk peningkatan efisiensi energi pada bangunan kantor dengan pendekatan value engineering. Pengembangan model Smart Integrated Workspace Design yang menggabungkan desain IoT Internet of Things dan arsitektural, menjadi gagasan penelitian ini untuk mencapai efisiensi energi.

---

ABSTRACTA significant increase in energy consumption of office buildings in Indonesia occurred during the years 2011 2014. Energy efficiency in office buildings became the main objective to overcome the problem of excessive energy consumption . Thus , this study presents a model for energy efficiency improvement in an office building with Value Engineering approach . Development of ldquo Smart Integrated Workspace Design rdquo models that incorporate design IOT Internet of Things and architectural , into the idea of this research is to achieve energy efficiency ."

"ABSTRAKTelah dilakukan penelitian mengenai pengaruh dopan Ag terhadap resistivitas dansifat kemagnetan bahan La1,4Ca1,6-xAgxMn2O7 (x = 0; 0,4; 0,5; 0,6) dengan metodesintesa sol gel. Material La1.4Ca1.6-xAgxMn2O7 termasuk ke golongan doublelayered manganit dengan struktur umum R2-2xA1+2xMn2O7 (A = logam tanahjarang trivalen dengan dopan ion divalen seperti Sr, Ba, Ca, dsb). Rietveldanalysis hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa La1,4Ca1,6-xAgxMn2O7memiliki fasa tunggal dengan struktur kristal tetragonal tipe Sr3Ti2O7 dan spacegroup I 4/mmm. Pemberian dopan Ag tidak merubah struktur kristal namunmenurunkan nilai parameter kisi kristal. Karakterisasi SEM-EDX menunjukkanbahwa unsur Ag sudah masuk ke dalam sampel dan adanya perubahan morfologisampel ketika dopan Ag mulai divariasikan. Pada data resistivitas sebagai fungsitemperatur menunjukkan bahwa dopan Ag meningkatkan besar resistivitas bahandan menggeser temperatur transisi metal isolator ke temperatur yang lebih rendah.Kurva histerisis yang dihasilkan menunjukkan bahwa pemberian dopan Agmenurunkan sifat kemagnetan bahan yang ditunjukkan oleh penurunanmagnetisasi bahan.

---

ABSTRACTThe effect of Ag-doping on resistivity and magnetic properties of La1.4Ca1.6-xAgxMn2O7 (x = 0; 0.4; 0.5; 0.6) materials with sol gel method are reported.La1.4Ca1.6-xAgxMn2O7 belongs to the double layered group of manganites with thegeneral structure R2-2xA1+2xMn2O7 (A = trivalent rare earth metal with dopant ofdivalent ions like Sr, Ba, Ca, etc.). Rietveld analysis of XRD characterizationresult showed that La1.4Ca1.6-xAgxMn2O7 were single phase with tetragonal crystalstructure of Sr3Ti2O7-type and I 4/mmm space group. The Ag-doped did notchange the crystal structure but decreased the lattice parameter. Thecharacterization of SEM-EDX showed that Ag was included to the sample as adoping and the morphology changed with various Ag doped. Resistivity astemperature function showed that Ag doped increased the resistivity anddecreased the metal-insulator transition temperature. The hysteresis curve showedthat Ag doped decreases magnetic properties of samples."

"Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana konstruksi hukum konten YouTube sebagai jaminan fidusia serta permasalahan dan keterbatasan apa saja dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dalam menerima konten YouTube sebagai jaminan fidusia. Pertanyaan ini dilatarbelakangi perkembangan bahwa aset tidak berwujud yang ditransaksikan dalam ruang siber memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini membuka peluang dibebankannya aset tidak berwujud sebagai objek jaminan. Konten Youtube sebagai suatu objek jaminan merupakan topik yang menarik perhatian di Indonesia, khususnya sejak tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan didukung wawancara dari beberapa narasumber yang bergerak dibidang perbankan, industri kreatif, dan data. Berdasarkan hasil penelitian, konten YouTube merupakan dokumen elektronik yang memiliki nilai ekonomi. Konten YouTube dapat dikategorikan sebagai aset digital. Konten YouTube juga merupakan karya cipta berupa video yang dilindungi oleh hak cipta. Berdasarkan kedua karakteristik tersebut, jaminan fidusia dengan skema pembebanan kekayaan intelektual lebih tepat dan praktis untuk diterapkan. Konstruksi hukum dalam pembebanan konten YouTube sudah cukup memadai didukung dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Namun, lembaga keuangan belum cukup percaya diri dalam menerima konten YouTube sebagai objek jaminan. Salah satu alasannya ialah lembaga keuangan merupakan pihak yang menanggung resiko dari skema pembiayaan. Beberapa permasalahan hukum dalam menerima konten YouTube sebagai jaminan fidusia antara lain, nilai dan valuasi konten YouTube, eksekusi konten YouTube belum didukung dengan pasar sekunder kekayaan intelektual, serta keberadaan konten Youtube dalam sistem elektronik dan ruang siber yang membuka kemungkinan terhapusnya konten yotube serta kejahatan siber berupa peretasan.......This study answered the legal concept regarding YouTube content as a fiduciary guarantee and the legal problems and limitations that the existing laws and regulations encounter in accepting YouTube content as a fiduciary guarantee. These questions are raised to respond to the development that intangible assets transacted in cyberspace have significant economic value. Such a value could open up opportunities for imposing intangible assets as collateral objects. YouTube content is an electronic document stored in YouTube’s server. YouTube content as an object of collateral has been an emerging topic since 2022. This research attempted to explore the opportunities of YouTube as a fiduciary guarantee. In this study, the author uses a doctrinal research method supported by interviews from several sources engaged in banking, creative industries, and data. The study concluded that Youtube content as an electronic document with economic value can be categorized as digital goods. YouTube content also contains copyrighted works in the form of videos protected by the copyright regime. Based on these two characteristics, the legal construction of fiduciary guarantees is more accurate and practical. The legal construction in imposing YouTube content is sufficiently supported by the promulgation of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Regulations for Implementing Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. However, financial institutions are not confident enough to accept YouTube content as collateral. One reason is that financial institutions are the party that bears the risk of this financing scheme. Some of the risks in imposing YouTube content as fiduciary guarantees include the diversity of types of copyrighted works, the diversity of monetization values, the secondary market for intellectual property is not yet supported, the valuation of YouTube content, and the existence of YouTube content in electronic systems and cyberspace which opens up the possibility of YouTube content being deleted and cybercrime in the form of hacking."

"ABSTRAKFaktor factor industry belum banyak mendapat perhatian pada studi tentang struktur modal, dan masih sangat kurang dieksplor. Penelitian ini memiliki 4 tujuan: 1 menguji pengaruh faktor-faktor industry terhadap struktur modal; 2 menguji peran faktor-faktor industry terhadap struktur modal yang optimal; 3 menguji pengaruh faktor-faktor industry terhadap penyesuaian kearah struktur modal yang optimal, serta 4 menguji pengaruh struktur modal terhadap faktor-faktor industri. Kontribusi utama penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh faktor-faktor industry menggunakan perspektif Organisasi Industri serta memetakan teori dan bukti empiris yang ada berdasarkan pendekatan Structure-Conduct ndash;Performance SCP . Selanjutnya, penelitian ini menguji secara empiris pengaruh imbal balik faktor-faktor industry dan struktur modal. Faktor-faktor industri yang dipilih terdiri dari 3, yaitu: struktur pasar dan persaingan dalam industri; pekerja, dan diversifikasi produk. Ketiga faktorter sebut selanjutnya dikembangkan menjadi 7 variabel. Analisis dilakukan dengan menggunakan Multitrait, Multimethod ndash; MTMM approach. Sampel yang digunakan terdiridari 83 perusahaan yang terdapat dalam 13 sub sektor industri manufaktur di Indonesia. Pada tujuan penelitian yang pertama ditemukan bahwa : 1 jumlah perusahaan dalam industry memiliki pengaruh negative terhadap struktur modal, dan dampaknya berbentuk U terbalik; 2 semakin tinggi dinamika persaingan dalam industry semakin rendah hutang yang dimiliki perusahaan; 3 hipotesis tentang pengaruh negative dari kemampuan perusahaan dalam merespon persaingan dalam industry terhadap struktur modal tidak terbukti; 4 jumlah pekerja dalam industry memiliki pengaruh positif; 5 Employees rsquo; Share of firm Quasi Rents ESQ berpengaruh positif; 6 kategori diversifikasi produk memiliki pengaruh negatif; dan 7 tingkat diversifikasi produk juga berpengaruh negatif. Berkaitan dengan tujuan kedua penelitian ini, ditemukan bahwa median industry bukanlah proxy terbaik dari struktur modal yang optimal, dan dengan memasukkan faktor-faktor industry pada variable independen dengan menggunakan metode cross-section mampu memperbaiki proxy struktur modal yang optimal. Temuan untuk tujuan ketiga penelitian ini adalah dengan memasukkan faktor-faktor industri pada model struktur modal optimal, waktu untuk penyesuaian struktur modal menuju struktur modal optimal lebih pendek disbanding dengan model sebelumnya. Berkaitan dengan tujuan keempat, pengaruh struktur modal terhadap : a struktur pasar dan persaingan mendukung predatory theory; b faktorpekerja, menyatakan bahwa struktur modal memberikan signal dan peringatan kepada pasar tentang pendapatan perusahaan dimasa yang akan datang; c produk diversifikasi, mendukung teori agensi.

---

ABSTRACTThe Industrial factors have not received much attention yet in study of capital structure, and they are still under explore. This research has four purposes, i.e. 1 to examine the influences of industrial factors on the capital structure 2 to examine the role ofthe industrial factors on optimal capital structure 3 to examine the influences of industrial factors on the capital structure adjustment , and 4 to examine the influences of the capital structure on the industrial factors. The main contribution of this research is to explain the influences of the industrial factors on the capital structure by Industrial Organization perspective. I discuss about the influence of the industrial factors on the capital structure by using this perspective and mapping theories and empirical evidences of the previous researchers using the Structure Conduct ndash Performance SCP approach. Moreover, I do the empirical research on the reciprocal influences of the industrial factors and the capital structure, and choose three factors of industrial, namely market structure and industrial competition, employees and labour union, and product diversification. Those tree factors then are developed into seven variables. To analiyzed, this research use Multi trait, Multi method ndash MTMM approach. Sample used are 83 firms of 13 sub sector manufacturing industry in Indonesia.As to the first purpose, I find that 1 Number of Firms in Industry NFI has negative influences on the firm leverage and has an inverse U impact to the leverage 2 the more Industry Competitive Dynamics ICD , the lower the firm debt 3 the hypothesis of negative influences of Firm Responses to Industrial competition FRI on the firm leverage has not been proven 4 the Number of Employees in Industry NEI has positif influences toward the leverage 5 the Employees rsquo Share of firm Quasi Rents ESQ has positif influences on the capital structure 6 the Category of Product Diversification CPD has negative influences on the capital structure and 7 the Degree of Relatedness of Diversification DRD has negative influences on the capital structure. The finding in the second purpose isthat median is not the best proxy and the industrial factors improve the optimal capital structure proxy. In regards with the third purpose, I find that by including the industrial factors to estimate the target leverage, the adjustment speed time to the leverage target is not as long as the adjustment speed time of the previous model. The last purpose, in terms the influences of the capital structure on a market structure and industrial competition support the predatory theory b employees and labour union approve that the capital structure gives information signs and alerts market perception about future returns c product diversification supports the agency theory that managers are contractually bound to repay the interest payments, the creation of debt reduce the amount of available cash for managers to spend on wasteful expenditures."

"Latarbelakang: Jumlah kasus kecurangan akademik seperti plagiarisme di bidang pendidikian kian meningkat secara signifikan. Hal ini dapat dicegah dengan meningkatkan pengetahuan mengenai plagiarisme dan bagaimana cara menyikapi masalah kecurangan akademik tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan sikap terhadap plagiarisme beserta korelasinya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya tingkat pengetahuan dan sikap terhadap plagiarisme juga di analisa dalam penelitian ini. Metoda: Penelitian ini dilakukan diantara mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Indonesia yang sedang belajar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sebanyak 105 dari 1996 mahasiswa PPDS dipilih secara purposive sampling untuk menjadi responden. Responden mengisi sendiri kuesioner yang sudah diuji validitas dan realibilitasnya dan didistribusikan. Hasil: Sebanyak 50% dan 91.4% mahasiswa PPDS mempunyai tingkat pengetahuan baik terhadap plagiarisme dan kecurangan akademik non-plagiarisme. Sedangkan, 54.8% mahasiswa PPDS mempunyai sikap buruk terhadap plagiarisme dan 73.3% mempunyai sikap baik terhadap kecurangan akademik non-plagiarisme. Terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan sikap (p<0.05) dan juga hubungan yang bermakna antara tenggat waktu untuk menyelesaikan tugas dan sikap terhadap plagiarisme (p<0,05). Kesimpulan: pengetahuan mahasiswa PPDS baik namun sikap terhadap plagiarisme masih tidak baik dan dipengaruhi oleh tenggat waktu penyelesaian tugas. ......Background: The number of academic fraud cases such as plagiarism has been significant increasing recently. Plagiarism can be prevented by increasing the knowledge and how to address it. The purpose of this study was to identify the correlation between knowledge and attitudes toward plagiarism, and factors that can influence it, as well as identify the prevalence of plagiarism had done. Method: The study was conducted among students of Residents of University of Indonesia at Cipto Mangunkusumo Hospital. Out of 1996 residents, 105 was chosen using purposive sampling method. Self-administered of prepared valid & realiable tested questionnaires had done. Results: 50% and 91.4% of respondents have good knowledge towards plagiarism and non-plagiarism academic dishonesty respectively. There were 54.8% of respondents had bad attitude towards plagiarism and 73.3% of them had good attitude towards non-plagiarism academic dishonesty. There was significant correlation between the level of knowledge and attitude (p <0.05) and also a significant correlation between the deadline for assignment submission and attitudes toward plagiarism (p <0.05). Conclusion: residents had good knowledge but bad attitudes toward plagiarism, which influenced by time constrain on assignment submissio."

"Mengukur bagaimana merek menambah nilai produk dapat diukur melalui Customer-Based Destination Brand Equity CBDBE. Penelitian ini betujuan untuk melihat Value-Creation untuk wisatawan dalam keseluruhan pengalaman mereka dari suatu destinasi wisata sebelum, selama, dan setelah mereka tinggal, yang ditangkap oleh Value-Creation of Tourist Experience in the Destination VCETD adalah variabel pendahulu CBDBE untuk meningkatkan Destination Brand Equity. Konsep ini diuji di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk turis Magelang yang berada di akhir masa kunjungan mereka. Pengumpulan data dilakukan di Bandara Adi Sutjipto dan Candi Borobudur dengan distribusi kuesioner langsung. Dengan analisa Structural Equation Modelling menunjukkan hasil bahwa ada lima dimensi dari Destination Brand Equity dan tiga dimensi Value Creation. Kesimpulannya, Value-Creation terbukti secara signifikan mempengaruhi Destination Brand Equity.......Measuring how destination brand adds value can be captured by Customers Based Destination Brand Equity CBDBE. This research propose Value Creation among tourists during their entire experience of a destination before, during, and after their stay , which captured by Value Creation of Tourist Experience in the Destination VCETD is the antecedence variable of CBDBE to improve it. This concept was tested on Daerah Istimewa Yogyakarta including Magelang tourists who were in the end of their visit duration. The data collection was conducted in Departure Terminal in Adi Sutjipto Airport and Borobudur temple with direct questionnaire distribution. With Structural Equation Modelling shows result that there are five dimensions of Destination Brand Equity and three dimensions of Value Creation. Moreover, Value Creation is proven significantly have influence on Destination Brand Equity. "

"Pengenaan denda merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Tujuan dari denda adalah untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Indonesia sedang melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang salah satu poin yang menjadi fokus amandemen adalah mengenai ketentuan denda. Perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli menimbulkan banyak pro dan kontra. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif mengenai pengaturan pengenaan denda di Kanada, Inggris, dan Korea Selatan. Pengaturan pengenaan denda pada ketiga negara tersebut dijadikan sebagai bahan rujukan terhadap pengaturan ketentuan denda di Indonesia dan sekiranya dapat menjadi masukan untuk perubahan ketentuan denda di Indonesia. Analisis dari skripsi ini mencapai kesimpulan bahwa perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli masih belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan ketentuan denda dalam ketiga negara pembanding. Dengan demikian, Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu mengkaji kembali perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli agar dapat memberi efek jera, serta disaat yang sama tetap menjamin terlangsungnya iklim persaingan usaha yang sehat oleh para pelaku usaha.......The imposition of fines is one of the method in enforcing Competition Law. The purpose of the fine is to deter business actors to not take similar conducts or to be followed by another potential violator. Indonesia is currently amending Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, in which one of the point that serves as the focus of the amendment is regarding provision of fines. The changes within the provisions of fines under the Bill concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition raise several pros and cons. This research is a normative legal research by using qualitative analysis concerning the regulation of imposition of fines in Canada, United Kingdom, and South Korea. The regulations on the imposition of fines in these three countries serve as materials for references towards the regulation on the imposition of fines in Indonesia and hopefully may also serve as recommendations to the amendment of the provision of fines in Indonesia. The analysis of this thesis resulted in the conclusion that the Bill of the fine provisions on the Prohibition of Monopolistic Practices is still inadequate in comparison to the fines regulations in the three compared countries. Thus, the Government and the Business Competition Supervisory Commission KPPU need to review the Bill of the fine provisions on Prohibition of Monopolistic Practices in order to give a deterrent effect and at the same time ensuring a healthy business competition by business entrepreneurs."