Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Potensi ini mendorong pemerintah untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya dan kemudian hasil penerimaannya dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal. Namun dalam praktiknya, ditemukan permasalahan terkait rendahnya kemandirian fiskal daerah akibat ketergantungan atas Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dan juga penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) atas Pajak Bumi dan Bangunan dan sumber daya alam. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) dari pajak pusat menjadi pajak daerah, serta menganalisis strategi-strategi yang perlu disiapkan untuk pengalihan PBB-P3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis SWOT dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan PBB-P3 mempunyai sejumlah kelemahan (weakness) serta ancaman (threat) terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah dan mekanisme pemungutan PBB-P3, serta dampak terhadap eksploitasi sumber daya alam. Namun demikian, kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) yang ada dapat menjadi pertimbangan untuk pendevolusian PBB-P3 pada permukaan bumi dan pengenaan pajak sumber daya alam pada tubuh bumi, ataupun penerapan skema opsen PBB. Strategi strength-opportunity, strength-threat, weakness-opportunity, dan weakness-threat yang dapat dipersiapkan yaitu mempersiapkan SDM Pemerintah Daerah, sarana teknologi untuk administrasi PBB-P3, dan aturan khusus yang mengatur pendaerahan PBB-P3.......Indonesia is a country that has high natural resource potential. This potential encourages the government to collect the tax on land and building plantations, forestry, mining, and other sectors. Then the proceeds are allocated to local governments to overcome vertical fiscal inequality. However, in practice, problems were found related to the low fiscal independence of regions due to dependence on Transfers to Regions (TKD) by the central government and the distribution of Revenue Sharing Funds (DBH) on Land and Building Taxes and natural resources. This paper analyzes the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of Land and Building Tax in the Plantation, Forestry, and Mining sector (PBB-P3) devolution from the central tax to local taxes. Also, analyze the strategies for the transfer of PBB-P3. This study uses a qualitative approach with SWOT analysis and primary data collection techniques through in-depth interview and literature study. The analysis results show that PBB-P3 has several weaknesses and threats related to the readiness of local government human resources (HR), the mechanism for collecting PBB-P3, and the impact on the exploitation of natural resources. However, the strengths and opportunities that exist can be considered for the devolution of PBB-P3 on the earth's surface and the imposition of taxes on natural resources on the earth's body, or the implementation of the PBB opsen scheme. Strength-opportunity, strength-threat, weakness-opportunity, and weakness-threat strategies that can be prepared are preparing local government human resources, technological facilities for PBB-P3 administration, and special rules governing PBB-P3 regionalization."

"ABSTRAKSalah satu permasalahan kependudukan rangkap terjadi apabila seorang Wajib Pajak Luar Negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dalam satu tahun pajak. Mr. X adalah seorang warga negara Malaysia yang memperoleh keuntungan atas penjualan saham PT A yang tidak diperdagangkan di bursa non-listed company sehingga dikenakan pajak penghasilan atas keuntungan tersebut di Indonesia. Namun, pajak penghasilan tersebut dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri sehingga menimbulkan pajak kurang bayar dalam SPT Tahunan Mr. X Tahun Pajak 2010. Atas ketidaksesuaian pengenaan pajak penghasilan yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010, maka perlu dilakukan penelitian untuk menentukan status residensi Mr. X yang sebenarnya agar pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi dirinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Mr. X terbukti sebagai Wajib Pajak Luar Negeri berdasarkan pengujian atas ketentuan tie breaker rule dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P3B antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian, atas keuntungan penjualan saham non bursa efek yang diterima Mr. X dari Indonesia hanya dikenakan pajak penghasilan di Malaysia sesuai dengan hukum domestik perpajakan Malaysia. Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan pemahaman akan P3B atau tax treaty bagi pemeriksa pajak, terutama mengenai kewajiban perpajakan untuk WPLN. Selain itu, Mr. X dapat mengajukan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP agar ia hanya menjadi residen di 1 satu negara saja.

---

ABSTRACTOne of the dual residence problems occurs when a Foreign Tax Payer receives or obtains income from Indonesia within one tax year. Mr. X is a Malaysian citizen who gains a capital gain on the sale of PT A rsquo s non trading shares in stock exchange non listed company so that the income tax is imposed on such profits in Indonesia. However, the income tax is calculated based on the applicable tax law for Domestic Tax Payers, thereby incurring the underpayment tax in Mr. X rsquo s Annual Income Tax Return for Tax Year 2010. On the inconsistency of the imposition of income tax as stated in Tax Assessment Letter Income Tax Year 2010, it is necessary to conduct research to determine the status of residency of Mr. X in order that the taxes imposed in accordance with the provisions that apply to him. This research uses descriptive qualitative method with qualitative data analysis technique. The results of this research are Mr. X is proven as a Foreign Tax Payer based on the test of the provision of tie breaker rule in Tax Treaty between Indonesia and Malaysia. Then, the profit of the sale of non stock exchange shares received by Mr. X from Indonesia is only subject to income tax in Malaysia in accordance with Malaysian domestic tax law. The suggestions to be given are the need of understanding of P3B or tax treaty for tax inspector, especially regarding tax obligation for foreign taxpayer. In addition, Mr. X may apply for deregistration of Taxpayer Identification Number NPWP so that he will only be a resident in 1 one country only. "