Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam mengelola Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang. Penelitian ini penting mengingat masih belum tercapainya hasil yang memuaskan dari berbagai upaya terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah guna menunjang kelancaran pengelolaan kawasan sabang. Padahal keberadaan sabang sebagai kota dengan status Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas dapat dijadikan sebagai sentral dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat.Penelitian ini difokuskan di Kota Sabang sebagai kota yang ditetapkan menjadi Kawasan Sabang melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan bebas Sabang.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dan observasi ke lapangan. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik snowball. Dimana jumlah informan tidak ditentukan terlebih dahulu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam pengelolaan Kawasan Sabang yaitu Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Pembangunan Sarana Fisik dan Penyelenggaraan Pameran Akbar Sabang Fear sebagai sarana promosi. Namun karena masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan telah menyebabkan hasil yang ingin dicapai belum begitu memuaskan.Faktor-faktor pendukung bagi Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam melaksanakan upaya pengelolaan kawasan sabang meliputi : Letak Kota Sabang yang sangat strategis dan Sejarah Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas Sabang. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kelancaran pengelolaan kawasan sabang yaitu kondisi keamanan yang tidak kondusif, terbatasnya komoditi lokal, minimnya tenaga kerja potensial dan keterbatasan dana.Merujuk pada kondisi tersebut, dituntut keuletan dari Pemerintah Daerah Kota Sabang sebagai pengambil segala bentuk kebijakan didaerah untuk lebih meningkat peran dan kinerjanya dalam melahirkan berbagai langkah terobosan yang dapat menunjang kelancaran pengelolaan Kawasan Sabang sehingga keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat."

"ABSTRAKDalam naskah penelitian ini, penulis akan mengelaborasi Silk Road sebagai media penjualan narkoba secara illegal di jejaring internet gelap secara illegal. Lebih dari itu, Silk Road merevolusi system penjualan narkoba tradisional menjadi modern. Penelitian ini juga akan menjelaskan mengapa Silk Road adalah sebuah konsep yang terhitung sukses dengan cara mereka menginporasikan teknik penjualan komersial yang terstruktur dan terorganisir menyentuh prinsip ndash; prinsip marketing dan bisnis retail modern.

---

ABSTRACTIn this research paper, author will elaborate on the illegal online drug transaction platform within the dark web called Silk Road. Silk Road has ever since revolutionized the drug transaction industry from what was a traditional process onto a more modern one. Furthermore, this research paper will also try to explain why Silk Road was such a successful story from how they incorporated an online commercial marketing technique adding structure and organization to how they display their content and satisfying the users."

"Tesis ini membahas tentang liberalisasi jasa konstruksi di indonesia dan kesesuaian dengan komitmen dalam General Agreement on Trade in Services (GATS-WTO) di bidang jasa konstruksi.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa konstruksi untuk asing. Pembukaan jasa konstruksi asing hanya untuk bidang usaha jasa konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa konstruksi merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

Main purpose of this study is the construction services liberalization in Indonesia and conformity with commitment in General Agreement on Trade in Services (GATS-WTO) in construction services sector.

This research is juridical-normative, because this research emphasized on library research, which researched law principles, law systematic, and law synchronization by analyzing them. The data obtained are analyzed using qualitative descriptive method.

Based on the analysis conclusion of this study shows that the present Indonesia has opened the market for construction services. Market for foreign supplier only for construction services sector which are high risk and/or high technology and/or high capital. National Regulation on construction sector is main principal in the Indonesia schedule of commitments."

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis proses ekualisasi PPN Keluaran yang dilakukan oleh PT. JSO. Metode analisis didasarkan pada hasil observasi langsung selama pelaksanaan program magang. Hasil analisis atas ekualisasi PPN Keluaran di PT. JSO ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab selisih nominal pengakuan penjualan antara yang tercatatat di General Ledger (GL) PT. JSO dengan nominal yang dilaporkan di dalam SPT Masa PPN yaitu perbedaan metode pengakuan penjualan antara PT. JSO dengan DJP, adanya tanggal cutoff didalam siklus akuntansi bulanan PT. JSO, adanya permintaan penggunaan packing khusus oleh salah satu pelanggan PT. JSO, adanya shipping variant, adanya pengiriman atas produk-produk sampel, dan perbedaan kurs yang digunakan antara PT. JSO dengan DJP.

---

This internship report discusses about analysis of VAT Out (PPN Keluaran) Equalization process implemented in PT. JSO. Analysis method was based on the observation during the period of internship program. The analysis shows that the difference of sales recognition amount recorded in PT. JSOs General Ledger (GL) and the one listed in the periodic tax return (SPT Masa PPN) is caused by sales recognition method used by PT. JSO and Direktorat Jenderal Pajak, cutoff period implemented in PT. JSOs monthly accounting cycle, customer request of special packing for the product shipment, shipping variant, sample products sent to customer, and the exchange rate base difference between PT. JSO and Direktorat Jenderal Pajak."

"Keputusan India untuk mengundurkan diri dari rangkaian perundingan (atau negosiasi) perjanjian perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menjadi salah satu kebijakan yang mengejutkan dalam perkembangan perdagangan internasional. Selain menghambat pelbagai agenda regionalisme antara India dengan kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan, keputusan tersebut juga dapat dianggap bertentangan dengan upaya-upaya India untuk mengarahkan kebijakan luar negerinya menuju kawasan timur terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara (terutama dengan tersusunnya pelbagai free trade agreement FTA yang dilaksanakan oleh India). Tulisan ini mencoba untuk mencari penyebab mundurnya India dari meja perundingan pembahasan RCEP, dengan menunjukkan bahwa tekanan domestik memberi dorongan bagi India untuk menarik diri dari negosiasi RCEP dibandingkan melalui faktor eksternal (baik melalui tekanan aktor negara lain maupun dari institusi internasional).Pada penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konsep yang disusun oleh Thomas Risse Kappen mengenai penggolongan aktor-aktor domestik penentu pada kebijakan luar negeri suatu negara melalui sistem politik (dan birokrasi) serta kelompok masyarakat dalam memahami aktor-aktor domestik yang memberikan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengambilan keputusan pada kebijakan luar negeri India. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa selain kepentingan ekonomi India yang dianggap tidak menguntungkan jika bergabung dalam RCEP, tekanan kuat serta demonstrasi terutama dari aktor aktor kelompok nasionalis Hindu (terutama melalui Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS) sebagai induk pendukung utama dari partai pemerintah yang dipimpin oleh perdana menteri Narendra Modi (Partai Bharatiya Janata BJP) menjadi pendorong dalam negeri utama untuk memahami akar mundurnya India dari perundingan RCEP."

"Tesis ini membahas tentang Keanggotaan DPD terkait Larangan dari Partai Politik, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keanggotaan DPD terkait larangan dari partai politik, problematika yang timbul dari keanggotaan DPD dari partai politik dan mengetahui keanggotaan DPD yang ideal untuk mewujudkan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dengan tipologi penelitian preskriptif yaitu melakukan pendekatan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam mengenai masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan DPD dari partai politik terkait larangan diatur pertama kali oleh Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bahwa calon anggota DPD tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon. Kemudian syarat tersebut dihilangkan pada undang-undang selanjutnya. Kemudian diatur kembali dalam Putusan MK No. 30/PUU/XVI/2018. MK menafsirkan makna “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum termasuk sebagai pengurus Partai Politik mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan. Problematika yang timbul dari keanggotaan DPD dari partai politik ini adalah dapat menimbulkan konflik kepentingan antara DPD dengan partai politik dan merubah original intent DPD sebagai pembawa aspirasi daerah dan kekuatan penyeimbang antara politik dan daerah.

---

This thesis discusses about DPD membership related to the Prohibition of Political Parties, with the aim to find out how the DPD membership is related to the prohibition of political parties, problems arising from the DPD membership of political parties and to find out the ideal DPD membership to realize checks and balances in the Indonesian constitutional system. This research was conducted using normative legal research methods, through library research, with prescriptive research typologies that are conducting intensive, profound, detailed and comprehensive to explore deeply about research issues. The results showed that the membership of the DPD from political parties related to the ban was first regulated by Article 63 of Law No. 12 of 2003 concerning the General Election of Members of the DPR, DPD, and DPRD that the DPD candidate members do not become administrators of political parties for at least 4 (four) years as of the nomination date. Then these conditions are removed in the next law. Then rearranged in the Constitutional Court Decision No. 30 / PUU / XVI / 2018. The Constitutional Court interprets the meaning of 'other work' in Article 182 letter l of Law No. 7/2017 regarding General Elections including being an administrator of a Political Party starting from the central level to the lowest level in accordance with the organizational structure of the political party concerned. The problems that arise from the DPD membership of political parties are that it can lead to conflicts of interest between the DPD and political parties and change the DPD's original intent as a carrier of regional aspirations and a balancing force between politics and the region."

"Penelitian ini membahas tentang dua indikator pengukur pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Kesejahteraan Ekonomi Berkelanjutan (IKEB) serta hubungannya dengan konsumsi energi menggunakan metode estimasi seemingly unrelated regression dan three-stage least square. Penelitian ini menggunakan kerangka model persamaan fungsi produksi Cobb-Douglass sebagai dasar pembentukan model. Penelitian ini menggunakan data dari Benua Asia yang diwakilkan oleh 46 negara dan 2 zona ekonomi independen dengan jangka waktu dari 1970 hingga 2019. Hasil dari penelitian ini menemukan hubungan dua arah yang positif antara konsumsi energi dan pertumbuhan produk domestik bruto dalam kedua metode estimasi (feedback hypothesis). Selain itu, penelitian ini juga menemukan hasil yang berbeda dalam estimasi hubungan antara IKEB dan konsumsi energi, dimana dengan metode estimasi seemingly unrelated regression, ditemukan hubungan dua arah yang negatif (negative feedback hypothesis), namun dengan metode estimasi three stage least square, ditemukan hubungan satu arah dari konsumsi energi yang mempengaruhi IKEB (negative growth hypothesis). Kesimpulan dari penelitian ini adalah PDB memiliki hubungan positif yang kuat dengan konsumsi energi, dan IKEB dapat mendorong konservasi energi.

---

This research discusses about two indicators for measuring economic growth which is the Gross Domestic Product (GDP) and The Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), and their relationship with energy consumption using the seemingly unrelated regression and the three-stage least square estimation method. This research uses The Cobb Douglas Production Function as the base for the regression model. The data used is gathered from Asia which is represented by 46 Countries and 2 Economically Independent Zones from 1970 until 2019. This research found a positive multi-directional relationship between GDP growth and energy consumption (Feedback Hypothesis). Also, this research found two findings from different estimation method for the ISEW, which is by using the seemingly unrelated regression, there is a negative multi-directional relationship between the ISEW growth and energy consumption (Negative Feedback Hypothesis). But when using the three-stage least square estimation method, this research found that there is a unidirectional relationship between the ISEW and energy consumption (Negative Growth Hypothesis). The conclusion of this research is that the GDP has a strong positive relationship with energy consumption, and The ISEW could help boost energy conservation."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur audit atas akun kas dan setara kas pada PT JWY. PT JWY menjual produk herbal dan kesehatan baik kepada konsumen tingkat akhir maupun kepada bisnis untuk dijual kembali. Prosedur audit telah dilakukan oleh KAP XXX untuk tahun 2019. Laporan magang ini lebih dalam menjelaskan mengenai prosedur audit yang dilakukan KAP XXX khususnya pada tahap pengujian dan bukti audit. Refleksi diri terhadap kegiatan magang yang dilakukan pada prosedur audit juga dipaparkan. Secara keseluruhan, prosedur audit yang telah dilakukan oleh KAP XXX terhadap akun kas dan setara kas pada PT JWY tidak memiliki perbedaan signifikan terhadap teori yang telah dipelajari.

---

This internship report discusses about the evaluation of audit procedures on cash and cash equivalent of PT JWY. PT JWY sells herbal and health related products to final level consumers and to businesses. The audit procedure had been done for the year 2019. This internship report further explains about the audit procedures that had been done by KAP XXX, specifically on the audit phase of testing and audit evidence. Self-reflection that was carried out during the audit procedures is also explained. Overall, KAP XXX`s audit procedure toward the cash and cash equivalent account of PT JWY does not have any significant differences to theories studied."

"Perubahan iklim yang terjadi dewasa ini disebabkan karena banyaknya kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Untuk menghadapi masalah tersebut, diperlukan adanya peran aktif dalam mencegah dan/atau menghadapi terjadinya perubahan iklim, seperti menggunakan sumber energi alternatif dan kegiatan yang ramah lingkungan. Responsible investment dapat menjadi penunjang dalam menghadapi perubahan iklim. Sukuk sebagai instrumen pembiayaan dalam ekonomi Islam menjadi salah satu instrumen yang mendukung hal tersebut melalui green sukuk untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi intensi untuk berinvestasi pada green sukuk dengan menggunakan theory of planned behavior. Responden pada penelitian ini adalah 377 Warga Negara Indonesia berusia minimal 18 tahun dan berdomisili di wilayah Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa religious values, issuers’ reputation, dan knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude, serta attitude, subjective norms, dan perceived behavioural control berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to invest in green sukuk.

---

Climate change is happening today due to the many activities of exploitation of natural resources carried out by humans in order to meet their needs. To deal with these problems, it is necessary to have an active role in preventing and/or dealing with climate change, such as using alternative energy sources and environmentally friendly activities. Responsible investment can be a support in dealing with climate change. Sukuk as an instrument of financing in the Islamic economy is one of the instruments that support this through green sukuk to finance environmental-friendly projects. This study aims to find out the factors that affect the intention to invest in green sukuk by using the theory of planned behavior. Respondents in this study were 377 Indonesian citizens aged at least 18 years and lived in the territory of Indonesia. This study found that religious values, issuers' reputation, and knowledge have a positive and significant effect on attitude, attitude, subjective norms, and perceived behavioral control have a positive and significant effect on intention to invest in green sukuk."

"Tesis ini membahas teror peledakan bom di Indonesia wilayah barat, tengah dan timur pada periode tahun 2000-20I0. Teror bom menimbulkan dampak berupa gangguan stabilitas politik dan keamanan nasional Stabilitas tersebut sangat diperlukan dalam upaya meraih cita cita yaitu tujuan kesejahteraan dan kecerdasan bengsa dan negara, yang hanya dapat dicapai melalui pembangunan. Oleh karena itu, teror peledakan born perlu dicegah. Salah satu upaya awal dalam pencegahan, yaitu melalui identifikasi komprehensif atas peristiwa teror bom menggunakan tools timeline analysis. Tools ini bermanfaat dalam melakukan pemolaan dan visualisasi, baik menyangkut waktu dominan, pelaku, motif, lokasif wilayah, jenis bahan peledak, sasaran/holspot dan keterkaitan antar peristiwa teror bom. Jenis penelitian ini termasuk deskriptif-analitik, yaitu menuturkan., menganalisa, menafsirkan dan mengklasiftkasikan data-data teror bom, guna memperoleh gambaran menyeluruh peristiwa bom di Indonesia. Adapun gambaran peristiwa teror bom di Indonesia, antara lain: jumlah terbanyak signifikan terjadi di Indonesia wilayah barat khususnya Jakarta, terdapat tren menurun dari tahun ke tahun, hotspot area yaitu sarana publik, jenis baban peledak menggunakan low explosive, sasaran terbanyak yaitu gereja, serta waktu dominan signiftkan peledakan bom di bulan-bulan Oktober dan Desemher. Hasil dalam penelitian ini menyarankan penggunaan timeline analysis dalam melakukan analisis komprehensif, perlu diwaspadai waktu tertentu peledakan bom terutama di bulan tertentu Desember, penggunaan CCTV sebagai faktor deterent, serta penggunaan data primer dalam mendukung validitas data.

---

This thesis describes the terror bombing in the western; central and east Indonesia in the period 2000-20!0. Terror bomb impacts of disruption of political stability and national security. Stability is needed in order to achieve the ideals of independence set forth in the Preamble of the 1945 Constitution, one of them is the purpose of prosperity and intelligence of the nation and state which can only achieved through development. Therefore, the terror bombings should be prevented. One of tbe early prevention is using .comprehensive identification of the bomb incident by the timeline analysis tools. This tool is used in conducting design and general visualization, either in relation to the dominant time, the perpetrator, motive, location/region, type of explosives, targets I hotspot and the linkages between the bomb incident. The study is a descriptive-analytic, which describing, explaining, analyzing, interpreting and classifying the data of terror bombing, in order to obtain a comprehensive picture of bombings in Indonesia. The big picture of Indonesian terror bombings are: the number of the most significant occurred in western Indonesia, especially in Jakarta, show a downward trend from year to year, public utilities as the hotspot area, the using of low explosive type, most of the target is church, and the dominant time bombing is in October to December. The results of this study suggest the use of the timeline analysis in conducting?"