Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : NazmiProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri Alat KesehatanDalam NegeriTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengembangan industrialat kesehatan dalam negeri dimana saat ini Pemerintah menetapkan industri alatkesehatan sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkan. Penelitian inidilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana informasi didapatkandengan cara wawancara mendalam dan pengumpulan data. Implementasikebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri ini sudah berjalancukup baik, antara lain dalam hal komunikasi dan koordinasi serta komitmenpemerintah. Akan tetapi, implementasi ini juga belum optimal karena masihbanyak kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya antara lain kurangnyaSDM teknis dan kepercayaan masyarakat terhadap produk alat kesehatan dalamnegeri.Kata kunci:Implementasi kebijakan, alat kesehatan

---

ABSTRACTName NazmiStudy Program Public Health ScienceTitle Policy Implementation of Local Medical Device IndustryThe focus of this study is about policy implementation of local medical devicesbecause Government stated that medical device industry is one of priority industryto be developed. The design of this study is using qualitative method, whereinformation gathered by in depth interview and data collecting. The policyimplementation of local medical devices has gone quite well in terms ofcommunication, coordination and Government commitment. But it rsquo s also had notbeen optimal due to lack of technical human resources and public belief in localmedical device.Keywords Policy implementation, medical device"

"Penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tertunggak, sangat serius ditangani pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbagai upaya terus dilakukan dan dikembangkan, baik secara sistem, pola, maupun peraturan. Tujuannya agar proses penyelesaiannya dapat dipercepat tanpa menimbulkan masalah. DJP menerbitkan dua ketentuan baru terkait proses penyelesaian restitusi. Pertama, PER-122/PJ/2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPnBM. Kedua, PER-124/PJ/2006 tentang Pelaksanaan Analisis Risiko dalam Rangka Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Lebih Bayar. Hal menarik dalam aturan baru ini adalah ditetapkannya analisis risiko untuk setiap permohonan restitusi PPN. Output dari proses ini akan berakibat pada ruang lingkup maupun jangka waktu pemeriksaan yang akan dilakukan. Kenyataannya tidak semua Pemeriksa memanfaatkan analisis risiko tersebut. Adapun masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana latar belakang dikeluarkannya kebijakan analisis risiko Pengusaha Kena Pajak dalam proses pemeriksaan restitusi PPN yang berlaku saat ini? Bagaimana pemanfaatan analisis risiko Pengusaha Kena Pajak oleh pemeriksa pajak dalam proses penyelesaian restitusi PPN?, dan bagaimana pengaruh analisis risiko Pengusaha Kena Pajak terhadap waktu penyelesaian pemeriksaan restitusi PPN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan latar belakang dikeluarkannya PER-124/PJ/2006 pada dasarnya untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Permasalahan seputar tertundanya proses penyelesaian restitusi PPN mendorong DJP untuk menetapkan suatu prosedur yang mampu mendeteksi ketidakbenaran pelaporan Wajib Pajak sekaligus menentukan tingkat prioritas penyelesaian restitusi. Kebijakan analisis risiko Pengusaha Kena Pajak diharapkan mampu mengakomodir kedua hal tersebut. Pemeriksa Pajak umumnya tidak menggunakan analisis risiko yang diatur dalam PER-124/PJ/2006 sebagai alat yang membantu pemeriksaan restitusi PPN, karena analisis risiko PKP terlalu bersifat umum dan sederhana serta tidak dapat menunjukkan indikasi pelanggaran Wajib Pajak. PER-124/PJ./2006 tidak memiliki pengaruh terhadap waktu penyelesaian restitusi PPN di KPP PMA Empat. Hal itu terbukti dari tidak adanya percepatan waktu penyelesaian restitusi antara sebelum dengan setelah diberlakukannya ketentuan tersebut. Saran yang disampaikan adalah ketentuan PER-124/PJ/2006 tidak diberlakukan lagi. Untuk mempercepat proses penyelesaian restitusi, ketentuan yang mengatur prosedur pemeriksaan restitusi dan ketentuan yang mengatur dokumen-dokumen pendukung restitusi harus segera diperbaharui. Ketentuan analisis risiko harus dapat mengukur tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh, bukan berdasarkan salah satu jenis pajak seperti yang dianut saat ini. Penentuan risiko seharusnya tidak hanya mengandalkan data hasil pemeriksaan, akan tetapi melibatkan juga data eksternal yang disusun dalam bentuk database, dikelola secara professional dan selalu diperbaharui. Hasil pengolahan database dapat dimanfaatkan guna menentukan tingkat pelayanan yang seharusnya diberikan kepada Wajib Pajak.

---

The government, especially the Directorate General of Tax is seriously handling the settlement of arrears of VAT restitution. Numerous attempts are done and improved concerning the system, the model as well as the regulation. The purpose is to settle the process as quickly as possible without creating any problem. Directorate General of Tax issued two regulations which concern with the restitution settlement process. The first regulation, PER-122/PJ/2006, deals with the settlement timing and the system of VAT/ luxurious goods tax. The second regulation, PER-124/PJ./2006, deals with Risk Analysis implementation in Audit Framework towards Notification Letter regarding the SPT masa on VAT overpayment. The interesting part found about the regulations is the conduct of risk analysis for each restitution request. The output of the analysis will affect the audit scope as well as the timing. Unfortunately, not all auditors make good use of the risk analysis. The main problems discussed in this research are: What is the background of issuing the policy of risk analysis on Taxable Entrepreneurs in the process of VAT restitution, which is effective now? How do tax auditors make good use of risk analysis on Taxable Entrepreneurs in the process of VAT restitution settlement? And How does risk analysis on Taxable Entrepreneurs affect the time needed for examination of VAT restitution settlement? The research methodology applied is descriptive methodology with qualitative approach.

The research finding shows that the background of issuing the Directorate General of Tax regulation number PER-124/PJ./2006 is to implement what is stated in article 17B in Edict number 6 year 1983 begarding the General Rules and Conduct of Tax which has been amended several times. The last amendment is as in Edict number 16 year 2000. Issues concerning the delayed of restitution settlement process pushed Directorate General of Tax to implement a procedure to be able to detect dishonesty report of tax payers along with deciding priority level in settling the restitution. Policy of risk analysis on Taxable Entrepreneurs (PKP) in auditing hoped accommodate both condition. Auditor used to be not using analysis risk which has been arranged in PER-124/PJ/2006 as a tool to help the audit restitution on VAT, since analysis risk on Taxable Entrepreneurs (PKP) is too general and simple also can not show the failure of taxpayers. PER-124 does not affect the length of time needed for VAT settlement process at Tax Service Office for Foreign Capital Investment Four. It is proven by the absence of time acceleration regarding restitution settlement compared to the previous condition in which PER-124 was not implemented. Suggestion is the regulation of PER-124/PJ/2006 should not be implemented anymore. To speed up the restitution process, the regulation which set up the procedure of restitution process and the regulation which set up additional documents for restitution should be renewed. Criteria of risk analysis should be formulated to measure disobedience of taxpayers overall, not based on one kind of tax which is currently used. Decision on risk should not depend on record on tax audit results, however it should also consider the external records from data base which is professionally managed and up to date. Results of processed data base should be able to access and give benefits to the service quality given to the taxpayers."

"Quantitative Feedback Theory (QFT) atau Teori Umpan-Balik Kuantitatif (TUF) yang dikembangkan oleh Dr. Isaac Horowitz pada tahun 1979 merupakan metode yang mengutamakan penggunaan umpan-balik untuk perolehan performansi sistem yang diinginkan seperti rise rime, settling time, peak time, percent overshoot, gain margin dan phase margin. Sistem kendali yang disintesis mempunyai plant dengan variasi parameter. Sejumlah plant terbentuk dari variasi parameter plant. Plant-plant ini jugs akan membentuk sejumlah rasio kendali baik terhadap masukan acuan maupun gangguan. Oleh karena itu, dalam metode ini dinyatakan dua bentuk himpunan, yaitu himpunan rasio kendali dan himpunan plant. Dalam proses perancangan, setiap rasio kendali dihitung secara terpisah terhadap masing-masing masukan (acuan dan gangguan), dan setelah seluruh proses dilakukan, respon frekuensi model basil perancangan harus memenuhi spesifikasi performansi yang diinginkan. Dalam tugas akhir ini dibuat program sintesis TUF dalam perangkat lunak MATLAB for Windows versi 4.0. Program sintesis TUF dilakukan pada sistem kendali linier analog yang mempunyai plant fasa minimum. Selain itu, program analisis dibuat yang meliputi analisis respon waktu dan respon frekuensi sistem yang diinginkan, sebelum perancangan dan setelah perancangan, baik berupa tabel atau grafik. Blok diagram sistem kendali dibuat dengan fasilitas SIMULINK yang telah tersedia dalam MATLAB. Tampilan program dibuat menarik dan mudah dioperasikan. Uji coba perangkat lunak dilakukan pada beberapa perancangan, yaitu perancangan TUF pada kasus sistem kendali dengan dua masukan (acuan dan gangguan) dan pada manipulator derajat kebebasan robot. Uji coba ini juga dibuat ke dalam program demonstrasi dan menjadi contoh implementasi metode umpan-balik kuantitatif serta sekaligus menjadi petunjuk cara-cara penggunaan program ini. Hasil uji coba berupa respon waktu dan respon frekuensi sistem yang diinginkan, sistem sebelum perancangan dan setelah. perancangan, baik berupa tabel maupun grafik. Hasil simulasi menunjukkan bahwa respon sistem setelah menggunakan metode ini berada di antara respon sistem yang diinginkan (rise time dan settling time). Respon waktu dan respon frekuensi yang dihasilkan dapat dicetak ke printer. "

"Penggunaan Teknologi Informasi (TI) sangat penting pada era informasi. Berdasarkan Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) tahun 2011, telah dilakukan survei di 21 negara. Hasil survei menunjukkan bahwa 94% responden menyatakan teknologi informasi sangat penting atau penting bagi organisasinya. Pentingnya penerapan TI ini harus didukung dengan tata kelola TI yang baik pula. Penerapan tata kelola TI mempunyai pendekatan (model dan framework) beragam sehingga dalam penerapannya terdapat beragam variasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa berbagai penerapan tata kelola TI di 29 instansi pemerintah dan 19 swasta di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan melakukan pemetaan menggunakan model Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 dan framework COBIT. Berdasarkan pemetaan tersebut dilakukan perancangan dan perbandingan terhadap perbedaan dan persamaan untuk mendapatkan karakteristik masing-masing instansi.Hasil penelitian ini adalah adanya karakteristik yang berbeda pada instansi pemerintah dan swasta. Karakteristik tata kelola TI pada instansi pemerintah antara lain adanya regulasi pemerintah sebagai stakeholder value driver , yaitu Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional. Selain itu Stakeholder value driver diarahkan oleh Tupoksi, informasi cepat & akurat, keterbukaan informasi, pelayanan prima, administrasi yang bersih dan cepat, dan kinerja TI yang optimal. Sedangkan pada instasnsi swasta, karateristik yang berbeda adalah regulasi pemerintah sesuai sektor perusahaan seperti perbankan, telekomunikasi, asuransi, dan lain-lain yang merupakan stakeholder value driver / bussiness pressure. Stakeholder value driver lainnya yaitu pertumbuhan bisnis, persaingan bisnis, perkembangan teknologi, perkembangan pasar, peningkatan layanan dan Return of Investment. Hasil kajian terhadap kesesuaian antara model dan framework dari teori dengan penerapannya, 24 instansi pemerintah dan 14 instansi swasta yang sudah 100% memenuhi (comply) terhadap komponen tata kelola TI yang digunakan.

---

The use of Information Technology (IT) in the era of information is very essential. Based on the Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) in 2011, a survey has been conducted in 21 countries. The survey results showed that 94% of respondents confirmed that information technology is important or very important to their organization. The importance of IT application must be supported by good governance as well. The implementation of IT governance has various method (model and framework) so there are also several types in its impelentation.

The purpose of this research was to analyze the implementation of IT governance in 29 government agencies and 19 private sectors in Indonesia. The research was conducted by maping and used Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 models and also COBIT framework. Based on the mapping, in order to obtain the characteristics of each agency, the design and comparison of differences and similarities was done.

From the data analysis, it has been recognized that there are different characteristics in government agencies and private sectors. The characteristics of IT governance in government agencies such as government regulation as stakeholder value driver, which are Presidential Regulation about Procurement and Regulation of Minister of Kominfo on Pedoman Umum Tata Kelola TIK Nasional. Besides, Stakeholder value drivers is directed by Tupoksi, the information is fast and accurate, the information is accessible, the service is excellent, the administration is clean and fast, and maximum IT performance. While the characteristics in the private sectors are government regulation related to the companies sector, such as banking, telecommunication, insurance, etc. Other stakeholder value driver, such as namely business growth, business competition, technological development, market development, service improvement and return on investment. The result of this research on the compatibility between model and framework of the theory to its application, there are 24 government agencies and 14 private sectors that has been 100 % complied upon the component of IT governance applied."

"Kasus positif Covid-19 yang berkembang pesat di Indonesia harus diimbangi dengan kualitas penanganan yang baik, salah satunya dengan menjanjikan peningkatan jumlah pasien sembuh. Favipiravir merupakan obat antivirus yang efektif menghambat infeksi virus Covid-19. Dalam penggunaan dan peresepan favipiravir sebagai obat antivirus, dapat terjadi kesalahan yang akan menyebabkan pengobatan bagi pasien Covid-19 tidak efektif, salah satunya adalah Masalah Terkait Obat (MTO). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis MTO pada pasien Covid-19 dengan terapi favipiravir di Rumah Sakit Universitas Indonesia tahun 2021. Desain penelitian yang digunakan merupakan penelitian cross sectional. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil secara retrospektif dari rekam medis dan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) pasien. Klasifikasi masalah terkait obat yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada klasifikasi Hepler dan Strand. Analisis dilakukan terhadap 131 pasien Covid-19 yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya masalah terkait obat pada pasien Covid-19 dengan terapi favipiravir di RSUI tahun 2021 sebanyak 92 kejadian dengan persentase interaksi obat sebesar 58,69%, Reaksi Obat Tidak Diinginkan (ROTD) sebesar 22,83%, kegagalan dalam penerimaan obat sebesar 10,87%, dosis subterapi sebesar 6,52%, dosis berlebih sebesar 1,09%, kesalahan pemilihan obat sebesar 0,0%, penggunaan obat tanpa indikasi sebesar 0,0%, dan indikasi yang tidak diobati sebesar 0,0%. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan pasien Covid-19 dengan terapi favipiravir di Rumah Sakit Universitas Indonesia berpotensi mengalami masalah terkait obat, yang mana MTO yang paling banyak terjadi adalah interaksi obat.

---

Positive cases of Covid-19 which are increasing rapidly in Indonesia must be improved with good quality of treatment, one of which is by increasing the number of recovered patients. Favipiravir is an antiviral drug that is effective at preventing infection with the Covid-19 virus. In the use and prescribing of favipiravir as an antiviral drug, errors can occur that will cause treatment for Covid-19 patients to be ineffective, one of which is Drug Related Problems (DRP). This study aims to analyze DRP in Covid-19 patients with favipiravir therapy at the University of Indonesia Hospital in 2021. The study design used was a cross-sectional study. The data used in this study are secondary data taken retrospectively from the patient's medical records and Integrated Patient Development Records. The classification of drug-related problems used in this study refers to the Hepler and Strand classification. The analysis was carried out on 131 Covid-19 patients who met the inclusion criteria. The results of the study showed that there were drug-related problems in Covid-19 patients with favipiravir therapy at University of Indonesia Hospital in 2021 as many as 92 incidents with the proportion of events for drug interactions is 58.69%, Adverse Drug Reactions is 22.83%, failure to receive drugs is 10.87%, subtherapeutic dosage is 6.52%, overdosage is 1.09%, improper drug selection is 0,0%, drug use without indication is 0.0%, and untreated indication is 0.0%. Based on the results of this analysis, it is certain that Covid-19 patients with favipiravir therapy at the University of Indonesia Hospital is experiencing drug-related problems, which the most DRP occurs is drug interactions."