Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hak Uji Materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang hampir tidak pernah ada/jarang dilakukan sampai tahun 1992 karena hukum acara untuk melakukan hak uji materiil belum ada. Baru pada tahun 1993 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.1/1993 tentang Hak Uji Materiil. Dengan keluarnya Perma tersebut tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak perkara yang masuk ke Mahkamah Agung untuk diadakan pengujian. Masalah dalam pelaksanaan Hak Uji Materiil adanya klausula dalam Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung "... Pencabutan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan". Ini mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan, yang setelah diadakan pengujian oleh Mahkamah Agung, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, harus menunggu pencabutan oleh instansi yang bersangkutan. Padahal, batas waktu pencabutan tidak ditentukan berapa lama sehingga menimbulkan masalah. Juga peraturan Mahkamah Agung bukanlah peraturan perundang-undangan karena Mahkamah Agung tidak berhak mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung hanya dapat mengeluarkan peraturan yang bersifat mengatur acara/prosedur pengajuan hak uji materiil. Perma No. 1/1993 bukan mengatur proses acara peradilannya saja, melainkan Mahkamah Agung juga memperluas pengajuan hak uji materiil yang diatur undang-undang hanya melalui kasasi saja. Dengan adanya Perma No.1/1993 pengajuan hak uji materiil dapat langsung ke Mahkamah Agung tanpa melalui kasasi. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah melampaui batas kewenangan yang dimilikinya. Perkara yang masuk ke Mahkamah Agung setelah keluarnya Perma No. 1/1993 sebanyak 10 perkara. Dari 10 perkara yang masuk hanya 3 perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung. Dari 3 perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung, 2 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan 1, perkara ditolak. Da1am memutus perkara hak uji materiil Mahkamah Agung belum melaksanakan fungsinya sesuai dengan tugasnya, yaitu memutus perkara yang seadil-adilnya dan bebas dari pengaruh lain. Hal itu terlihat dari putusan hak uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Abstrak :
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Potensi Bandara Internasional Silangit dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di Kawasan Danau Toba. Penelitian ini dibatasi tentang unsur aksesibilitas pariwisata internasional yaitu sejak dibukanya penerbangan internasional Bandara Silangit yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kawasan Danau Toba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan kuesioner dan daftar wawancara. Teknik pengambilan informasi yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dengan mengambil subjek penelitian yang memenuhi kriteria. Sumber data adalah pihak Bandara Silangit, pihak imigrasi, transportasi, hotel, restauran dan wisatawan mancanegara. Analisis data dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskripsi frekuensi dan interpretasi hasil wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa ada potensi yang besar bandara Silangit dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kawasan Danau Toba. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengolahan data yang mengatakan bahwa seluruh responden menyatakan ada peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke bandara Silangit untuk melakukan kunjungan wisata dan kunjungan bisnis ke Kawasan Danau Toba.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh inflasi, harga emas dan minyak dunia, kurs Dolar Amerika terhadap composite index Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina pada periode Juli 2007 sampai Juni 2012. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode statistik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi harga minyak dan emas dunia, composite index, inflasi, dan kurs Dolar Amerika dari Indonesia Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Metode estimasi yang digunakan adalah estimasi OLS dan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan pada composite index Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sedangkan pada composite index Filipina, pengaruh inflasi tidak signifikan. Di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina, inflasi berbanding terbalik terhadap perubahan composite index. Harga emas dunia memiliki pengaruh yang signifikan pada composite index kelima negara yang diamati. Di Indonesia, Thailand, dan Filipina, harga emas berbanding terbalik dengan perubahan composite index masing-masing negara. Harga minyak dunia dan kurs terhadap Dollar Amerika tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap composite index kelima negara yang diamati. Harga minyak dunia berbanding lurus dengan composite index kelima negara yang diamati, sedangkan kurs Dollar Amerika berbanding terbalik. ...... The focus of this study is analyzing influences of inflation, world oil and gold price, US Dollar exchange rate to composite index Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Philippine (Period July 2007 – June 2012). This is a quantitative study that used statistical methods. Sample used in this study consist of world oil and gold price, composite index, inflation, and US Dollar exchange rate of Indonesia Malaysia, Singapore, Thailand, and Philippine. Estimation method used are OLS estimation and multiple regression method. There are several results of this study. Inflation has significant influence in composite index Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand. On the other hand, inflation do not influence Philippine composite index significantly. In Indonesia, Malaysia, Singapore and Philippine, inflation have negative relationship to composite index. World gold price has significant influence to composite index five countries. In Indonesia, Thailand, and Philippine, gold price has negative relationship with composite index each country. World oil price and US Dollar exchange rate do not have significant influence to composite index five countries. World oil price has positive relationship to composite index five countries, while US Dollar has negative relationship to composite index each countries.

Abstrak :
Standar Pelayanan Minimal Kemenkes No 129 Tahun 2008 yaitu respon time dankepuasan pelanggan. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja denganmenerapkan metode Lean. Penelitian ini menggunakan operasional researchdengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk melihat kinerja pelayanan IGDRumah Sakit Umum Daerah Cilincing sebelum dan sesudah penerapan metodeLean. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar waktu pelayanan merupakannon value added waste sebesar 65.39 sedangkan kegiatan value added sebesar34,61. Setelah penerapan metode Lean di IGD menghasilkan perbaikan kinerjapelayanan IGD dengan menurunkan kegiatan non value added menjadi 38,6 danmeningkatkan kegiatan value added menjadi 61,4 . Perbaikan respon time dari30,37 menjadi 10,4 menit dan kepuasan pelanggan dari 60,28 menjadi 77,78 .Keynote :Metode Lean, Value Added, Non Value Added, Kinerja, Respon Time, KepuasanPelanggan

---

Name Netty SiahaanStudy Program Hospital Administration StudyJudul Application of Lean Method on Improving Service Performanceof IGD at Cilincing Hospital 2017The performance of service at IGD Cilincing Hospital still under MinimumService Standard Kemenkes No 129 2008 that is the response time and customersatisfaction. One way to improve performance by applying the Lean method. Thisresearch uses operational research with qualitative approach aims to see serviceperformance of IGD Cilincing Hospital Area before and after application of Leanmethod. The result of research shows that most of service time is non value added waste equal to 65.39 while value added activity is 34,61. After theapplication of Lean method in IGD resulted in improved performance of IGDservices by decreasing non value added activities to 38.6 and increasing valueadded activities to 61.4. Improved response time from 30.37 to 10.4 minutes andcustomer satisfaction from 60.28 to 77.78 .Keywords Lean Method, Value Added, Non Value Added, Performance, Response Time,Customer Satisfaction.

Abstrak :
Pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk melindungi pihak konsumen yang biasanya berada dalam posisi lemah dengan menetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan ditetapkannya UUPK maka perbankan sebagai pelaku usaha harus mematuhi ketentuan UUPK dalam memberikan produk dan jasa kepada nasabahnya khususnya berkaitan dengan pembuatan perjanjian kredit. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang dapat dianalisis secara kualitatif sehingga hasilnya bersifat deskriptif kualitatif. Beberapa pokok permasalahan yang dibahas adalah membahas mengenai pengaturan perlindungan konsumen (nasabah) dalam UU Perbankan, analisis yuridis perlindungan konsumen (nasabah) terhadap ketentuan klausula baku dalam perjanjian kredit pada PT. Bank UFJ Indonesia yang mana terdapat klausula baku yang tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK antara lain mengenai penarikan fasilitas kredit, bunga, perubahan hukum. Membahas upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur manakala Bank masih tetap menggunakan klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK dalam pembuatan perjanjian kreditnya. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa penerapan perlindungan nasabah telah diatur dalam undang-undang yang bersifat sektoral yaitu UU No. 10 Th. 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 Tentang Perbankan, serta PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Masih adanya penggunaan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (g) dan Pasal 18 ayat (1) huruf (f) UUPK dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank UFJ Indonesia. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur manakala Bank masih menggunakan ketentuan yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK adalah melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Abstrak :
The continuous supervision and observation to banks' performance and soundness arc essential actions to promote a safe, sound and stable banking system. Supervision of bank is the responsibility of the government which is conceded to the Central Bank. Bank Indonesia (BI) as the central bank in Indonesia has the authority to generate bank regulations in order to conduct and monitor all banking practices in Indonesia.

For the purpose of monitoring, BI regularly assesses the financial condition of each bank in Indonesia and specific risks faced via on-site examinations and periodic reports on a quarterly basis. BI rates banks according to the Uniform Financial Institutions Rating system, which now encompasses six general categories of performance under the label CAMELS. Each letter refers to a specific category, which denotes Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity and Sensitivity to Market Risk. The CAMELS method has its function as an early warning system to reflect problems faced by bank. The result of the assessment will produce one of the categories of five bank ratings which cover a bank in excellent condition, in sound condition, in Fairly sound condition, in poor condition and in unsound condition.

PT. Bank BNP Paribas Indonesia is one of the joint venture banks in Indonesia and commenced its operation in Indonesia since 1989, with a shareholding of 99% by Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas International and 1% by local company, PT. BNP Paribas Peregrine. Bank BNP Paribas Indonesia operates as a commercial bank which provides limited services and banking facilities only for medium and large domestic companies and multinational companies. As a pail of international bank, Bank BNP Paribas Indonesia holds a big name of BNP Paribas International which is based in Paris, France and operates in more than 85 countries world wide. As a joint venture bank in Indonesia, Bank BNP Paribas Indonesia has the obligation to make the periodical report to its parent company and also to Bl, which stands as the bank supervisory authority in Indonesia. Those reports are used to assess the performance and soundness of the bank periodically. Until this time, Bank BNP Paribas Indonesia still exists in Indonesia with no retained earnings recorded. Retained earning is the bank's cumulative net income retained in the business (also called undivided profits) in order to provide a larger capital base to support the future growth (Rose, 2005, 490).

Although Bank BNP Paribas Indonesia has not been able to make the positive retained earnings to support its future growth, it sustains its existence and maintains its activity in Indonesia successfully, even through the monetary crisis until now. Analyzing the earnings factor is needed to identify profoundly its financial condition and the causes of its incapability to gain the retained earnings. In spite of that, the analysis of the capital factor is also needed to describe the strength of Bank BNP Paribas Indonesia to maintain its daily operations and ensuring its long-run viability.

The capital analysis has been conducted on Bank BNP Paribas Indonesia in four periods during the year 2004. The result obtained from the capital analysis is the sound condition of capita]. It reflects its Capita] Adequacy Ratio by a range from 24.58 to 46.15 percent, which exceeds the minimum Capital Adequacy Ratio at 8 percent. The capability of Bank BNP Paribas Indonesia proved the high composition of core capital in its capital composition to absorb potential loss in the future. To support its business plan, Bank BNP Paribas Indonesia should improve its capital source gradually in the coming year. The increase of capital is conducted in accordance with the increase of risk-weighted assets and the growth of activities in the future while at the same time improving the quality of its assets continually in order to reduce the possibility of losses from the deterioration of productive assets.

The result obtained from earnings analysis is the fairly sound condition of earnings. It is reflected by its Return on Asset Ratio, Return on Equity Ratio and Net Interest Margin Ratio which has exceeded the ratio regulated by BI even though the Return On Asset Ratio and Return on Equity Ratio have the tendency to decrease. On contrary, the Efficiency Ratio and the operational profit growth of Bank BNP Paribas Indonesia were not good enough. Since Bank BNP Paribas Indonesia has not yet capable to improve the amount of the capital from its earnings because of the big loss compensation from the previous year, thus Bank BNP Paribas Indonesia has to prepare and provide the adequate capital source to anticipate the potential loss in the future. Until this time, the provision of capital is highly depends on the fund from its head office.

In the coming year, Bank BNP Paribas Indonesia has to determine its business strategy which consists of short-term and middle-term strategy. Those strategies are applied by enhancing its number of loan portfolio and become more aggressive in offering its products and optimize its fee-based income. In spite of doing that, Bank BNP Paribas Indonesia should also observe the quality of its asset continually and conducts the efficiency of running the business.