Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas tentang masalah yang berkaitan dengan peran stakeholder dalam manajemen pelestarian pada Cagar budaya di Provensi Lampung. Masalah tersebut hadir dikarenakana sering terjadinya tumpang tindih kebijakan dalam proses pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran stakeholder dalam melaksanakan pelestarian pada kedua objek yang memiliki perbedaan status Cagar Budaya dan setelahnya dapat membantu manajemen pengelolaan yang tepat untuk kedua objek di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada para stakeholder. Hasil dari penelitian pada kedua objek Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya di Provinsi Lampung yaitu stakeholder sekunder menjadi pengelola dikedua situs. Stakeholder kunci dan stakeholder primer seharusnya turut dalam melakukan pelestarian, namun pada Situs Cagar Budaya hal ini tidak diterapkan. Sedangkan pada objek yang diduga Cagar Budaya, stakeholder kunci dan stakeholder primer telah melakukan perannya.......This article discusses issues related to the role of stakeholders in conservation management in Cultural Heritage in Lampung Province. This problem is present because of the frequent overlapping of policies in the process of implementing the management and proservation of Cultural Conservation in Lampung Province. For this reason, the purpose of this study is to determine the role of stakeholders in carrying out the preservation of the two objects that have different Cultural Conservation statues and after that can assist the proper management of the two objects in Lampung Province. The method used is qualitative data collection techniques by conducting in-depth interviews with stakeholders. The results of the research on the two objects of Cultural Conservation and the suspected Cultural Conservation in Lampung Province are secondary stakeholders who become managers of both sites. Key stakeholders and primary stakeholders should participate in carrying out conservation, but in Cultural Heritage Sites this is not applied. Meanwhile, in the object that is suspected of being a Cultural Conservation, key stakeholders and primary stakeholders have played their roles."

"ABSTRAKPrasasti Ambětra ialah prasasti yang berasal dari masa Majapahit, tepatnya masa pemerintahan Hayam Wuruk. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana isi Prasasti Ambětra dan bagaimana menempatkan prasasti ini di dalam kronologi Pemerintahan Hayam Wuruk. Metode yang digunakan yaitu tiga tahapan dalam arkeologi, diantaranya pengumpulan data, pengolahan data, dan penafsiran data. Prasasti Ambětra hanya memiliki satu unsur pertanggalan, yaitu penyebutan angka tahun 1295 Śaka. Prasasti Ambětra merupakan jenis prasasti keputusan hukum dengan bentuk pendek yang disebut rajāmudra. Hal ini terlihat dari struktur yang lebih singkat jika dibandingkan dengan prasasti Śima pada umumnya dan bahasa yang digunakan pada prasasti adalah bahasa Jawa Pertengahan yang umum digunakan pada masa kejayaan Majapahit. Prasasti Ambětra berisi mengenai pembebasan pajak papasaran dan harik puriḥ kepada desa Ambětra oleh Saŋ  ryya Mahāsenapati dan Saŋ  ryya Satya Witaŗmma. Perintah tersebut merupakan titah dari Paduka Bhaţāra riŋ Wĕńkĕr. Dengan demikian, prasasti Ambětra merupakan prasasti keputusan bebas pajak pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk.

---

ABSTRACTAmbětra inscription is an inscription coming from the Majapahit era, precisely during the reign of Hayam Wuruk. This research discusses how the contents of the Ambětra Inscription and how to place it in the chronology of the Hayam Wuruk Government. Three methods that used in this research that are collection, processing, and interpretation data. It has only one dating element, namely the mention of the year 1295 Śaka. Type of this incription is about decision of law with a short form called rajāmudra. This can be seen from the structure that is shorter when compared to the Śima inscription in general and the language used on the inscription is the Middle Javanese language that was commonly used during the heyday of Majapahit. Ambětra inscription contains about free-tax of papasaran and harik puriḥ to Ambětra village by San Aryya Mahasenapati and San Aryya Satya Witarmma. The order is the decree of His Majesty Paduka Bhaţāra riŋ Wĕńkĕr. Thus, the Ambětra inscription is an inscription of tax-free decisions during the reign of king Hayam Wuruk."