Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan tanggungung jawab sosial perusahaan (CSR dislosure) pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2006. Variabel dependen penelitian ini adalah CSDI dengan menggunakan indikator GRI. Selanjutnya, variabel independen terdiri dari struktur kepemilikan asing dan kepemilikan institusi pada perusahaan. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dengan proksi asset yang di-Log, tipe industri, serta kategori BUMN dan Non BUMN. Unit analisa dalam penelitian ini adalah perusahaan publik di BEJ, sedangl-can data yang digunakan adalah Iaporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2006. Sampel yang digunalcan adalah sebanyak 107 perusahaan.Kepemilikan asing dapat menjadi faktor yang mendorong pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, karena jika perusahaan memiliki kontrak dengan foreign stakeholders baik dalam ownership dan trade, maka perusahaan akan lebih didukung dalam rnelakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Sehingga hipotesis yang digunakan adalah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam Iaporan tahunan 2006.Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat rnenghalangi perilaku opportunistic manager. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang rnemonitor perusahaan. Sehingga hipotesis yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan 2006.Teori yang mendasari dalam menguji pengaruh struktur kepernilikan dengan luas pengungkapan CSR perusahaan yaitu Organizational Legitimacy Theory, terutama untuk struktur kepemilikan asing. Seperti kita ketahui, bahwa negara-negara asing memiliki perhatian yang lebih terhadap isu sosial dan lingkungan, sehingga kepemilikan asing dalam perusahaan Indonesia akan lebih concern terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal yang sama juga mendasari pentingnya CSR bagi institusi, dimana jika mereka mempertimbangkan kriteria sosial dan lingkungan dalam investasi, maka institusi juga akan memerlukan pengungkapan tanggung jawab sosial.Hasil pengujian statistik dengan regresi menunjukkan hasil bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Marwata (2006). Pengujian statistik juga mernperlihatkan kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Mani (2004) serta penelitian Barnae dan Rubin (2005).Selanjutnya untuk variabel kontrol, ukuran perusahaan signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil ini mendukung penelitian penelitian-penelitian terdahulu bahwa semakin besar perusahaan maka inisiatif dalam melakukan serta mengungkapkan CSR akan semakin tinggi yaitu penelitian Chow dan Wong-Boren (1987) serta Tanimoto dan Suzuki (2005). Variabel kontrol tipe industri juga menunjukkan signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Hackstone dan Milne (1996) dan penelitian Kasmadi dan Susanto (2006). Kategori BUMN dan Non BUMN sebagai variabel kontrol menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan.

---

The objectives of this research observed the ownership structure that are considered by corporate to disclose social responsibility at annual report 2006. Dependent variable at this research used CSDI that observed six indicators in GRI for corporate social responsibility disclosure. Then I examined the factors that are considered by corporate to disclose social responsibility disclosure. I identified ownership structures that may be considered.Ownership structure at this study use foreign shareholder (ownership) and institutional ownership. The study hypothesizes that the foreign shareholder and institutional ownership have positive affects to the extent of Corporate Social Responsibility disclosure. This hyphotestees presumes that foreign shareholder more awareness than others ownership Structure abaout CSR disclosure, because foreign country like European Union and United Stated more concern with social and environment issues.In this research also used three control variable. These are company size that proxy with total assets, type of industry, and categories BUMN or Not. The data used in this research were pooling data for 107 firms.This study based on Organizational Legitimacy Theory to see impact ownership structure to corporate social responsibility, especially for the structure of foreign to ownership. As we know, that foreign nations have more attention to environmental and social issue, so that foreign ownership in company of Indonesia will be more wide of concern to social responsibility. Same thing also constitute importantly of CSR to institution, where if them consider environmental and social criterion in invesrnent, hence institution also will need social responsibility disclosure.The test result for the first hyphotesis indicated that the impact of foreign ownership to CSR disclosure was not significant. The test result for the second hyphotesis indicated that the impact of institution ownership to CSR disclosure was not significant too. These means the both of structure ownership in this study haven't concern with CSR disclosure to make investment decision. Thus, all of the test result consistent with the research of Marwata (2006), Mani (2004) and Bamae & Rubin (2005).While for the variable of control, size that proxy with total assets have significant to CSR disclosure social. This result support research of Chow and Wong-Boren (1987) and also Tanimoto and Suzuki ( 2005) that is ever greater of company hence initiative in doing/ conducting and also lay open CSR disclosure. Variable control industrial type also show significant to CSR disclosure of company in annual report. This result consistence with research of Hackstone and Milne (1996) and research of Kasmadi and Susanto (2006). Category BUMN and Non BUMN as control variable show result not signifikan to social responsibility expression of company in annual report."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor finansial yang mempengaruhi praktik perataan laba. Penelitian ini melibatkan 80 perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dengan mengambil 3 tahun penelitian mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2007."

"Didalam penyusunan tugas penulisan ini, penulis memilih judul “Tinjauan terhadap Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan dalam Usaha Mewujudkan Good Corporate Govemance”. Sebagai lembaga intermediasi, sektor perbankan mempunyai ciri khusus bila dibandingkan dengan sektor lain. Kondisi suatu bank dapat beipengaruh tidak hanya terhadap sektor finansial tetapi juga terhadap sektor-sektor lain serta kondisi ekonomi secara makro. Oleh karena itu bank harus dikelola secara hati-hati oleh manajemen yang profesional, berdedikasi tinggi dan jujur. Di samping itu bagi sektor perbankan berlaku berbagai aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank dan kebiasaan-kebiasaan yang lazim dilakukan oleh dunia perbankan sendiri. Salah satu aturan yang berlaku dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Januari 2005 oleh Bank Indonesia adalah mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Transparansi Informasi produk Bank, hal ini dirasakan perlu karena perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi dengan bank sebelumnya belum mendapat tempat yang memadai. Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memungkinkan terjadinya penyimpanganpenyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya transparansi informasi mengenai produk bank untuk meningkatkan good govemance di sektor perbankan. Penulis membatasi masalah pada hal yang berhubungan dengan kegiatan mengenai usaha perlindungan hukum bagi nasabah perbankan dalam usaha mewujudkan good corporate govemance . Dengan perumusan masalah sejauhmana Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk bank dapat mewujudkan GCG dalam industri perbankan, sejauhmana implementasi prinsip-prinsip GCG oleh bank di Indonesia, sejaumana peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk bank dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah perbankan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang nantinya akan menjelaskan prinsip-prinsip GCG dan konsep perlindungan hukum terhadap konsumen, yang diperoleh dari sumber data primer, yaitu peraturan-peraturan di bidang perbankan dan perlindungan konsumen dan data-data dari YLKI dan juga dari sumber data sekunder, yaitu literature-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data-data tersebut dikumpulkan melalui observasi lapangan dan dengan membaca literature-literatur. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa seorang individu bersedia berkorban dan bertahan dalam situasi perkawinan yang mengalami konflik berkepanjangan. Hal ini menarik untuk diketahui karena kasus ini merupakan hal yang unik ditengah tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun-tahun terakhir, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan untuk konseling perkawinan.Penelitian yang dilakukan terhadap dua orang partisipan ini menggunakan metode penelitian kualitatif (studi kasus). Data yang telah berhasil dikumpulkan melalui wawancara mendalam (Jn-depth interview) akan dianalisis dengan menggunakan berbagai teori tentang pengorbanan (khususnya dalam perkawinan), karakteristik orang dewasa dalam menghadapi masalah, perkawinan, dan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesediaan untuk berkorban dan bertahan dalam perkawinan yang mengalami konflik berkepanjangan disebabkan oleh tingginya komitmen yang dimiliki kedua partisipan terhadap perkawinannya. Komitmen tersebut didasari oleh orientasi mereka yang bersifat komunal dan jangka panjang, yang merupakan manifestasi dari besamya dominansi superego dan kematangan kepribadian mereka sebagai orang dewasa.Untuk dapat memperkaya penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan menggunakan pendekatan teoretis lain/ sudut pandang yang berbeda untuk memahami kasus yang sama, sehingga pemahaman kita terhadap kasus tersebut menjadi lebih luas, Selain itu, akan lebih baik jika peneliti juga mewawancarai pasangan partisipan untuk mendapatkan data yang lebih kaya tentang konflik perkawinan yang dialami partisipan, memperhitungkan aspek-aspek budaya yang berperan dalam pembentukan nilai-nilai dalam diri partisipan sebagai pribadi, nilai-nilai yang dimiliki kedua partisipan tentang perceraian, cara kedua partisipan dan pasangarmya dibesarkan oleh kedua orang tuanya, bagaimana kehidupan perkawinan orang tua kedua partisipan dan pasangarmya, latar belakang pendidikan kedua partisipan dan pasangannya, serta pengaruh perbedaan usia dan suku antara kedua partisipan dan pasangannya. Semua hal ini mungkin mempengaruhi gaya konflik kedua partisipan dalam menghadapi konflik perkawinan dan keputusannya untuk mempertahankan perkawinan."

"ABSTRAKHubungan seksual pranikah merupakan salah satu permasalahan kesehatan reproduksiremaja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Analisis data sekunder menggunakanhasil Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NarkobaPada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 16 Provinsi di Indonesia Tahun 2011.Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan denganhubungan seksual pranikah pada pelajar dan mahasiswa di 16 provinsi di Indonesiaadalah umur, jenis kelamin, perilaku merokok, konsumsi alkohol, penggunaannarkoba, ketaatan beribadah dan kegiatan prososial.Untuk menghindarkan pelajar dan mahasiswa dari hubungan seksual pranikahdiharapkan terdapat mata pelajaran kesehatan reproduksi terintegrasi, penyuluhanyang inovatif dan pelayanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses.

---

ABSTRACTPre-marital intercourse is one of the reproduction problems among adolescencesaffected by many factors. Secondary data analysis using national survey result of thedevelopment of drugs misuse and trafficking among high school and college studentswithin 16 provinces in Indonesia in 2011.Bivariate analysis result shows that the affecting factor of premarital course amonghigh school and college students are age, sex, smoking habit, alcohol consumtion,drugs use, obedience towards religion values, and prosocial activities.To avoid premarital intercourse behavior among high school and college students, wesuggest there be a reproduction health school subject, innovative counseling, andeasily accessible reproduction health service"

"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyebab dan konsekuensi perilaku herding oleh investor asing dan domestik di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor penyebab perilaku herding difokuskan pada karakteristik saham, meliputi ukuran perusahaan, tingkat likuiditas, imbal hasil masa lalu, dan volatilitas imbal hasil. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data panel, yaitu model fixed effect dan model random effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik investor asing maupun investor domestik berperilaku herding, tetapi tingkat herding investor asing lebih tinggi dibandingkan investor domestik. Selain itu, tingkat sell-herding oleh investor asing dan domestik lebih tinggi dibandingkan tingkat buy-herding. Penelitian ini menemukan bukti signifikan bahwa perilaku herding oleh investor asing dan domestik sama-sama termasuk dalam kategori unintentional herding. Investor asing merupakan momentum trader, sedangkan investor domestik merupakan contrarian trader. Portofolio saham yang di-herd buy dan di-herd sell oleh investor asing menghasilkan imbal hasil positif di masa depan, menunjukkan bahwa buy-herding dan sell-herding oleh investor asing, secara terpisah, menguntungkan dan merugikan investor. Di lain pihak, buy-herding dan sell-herding oleh investor domestik merugikan investor. Hal ini ditunjukkan oleh imbal hasil negatif di masa depan untuk portofolio saham yang di-herd buy oleh investor domestik, sedangkan portofolio saham yang di-herd sell mempunyai imbal positif di masa depan. Terakhir, perilaku buy-herding investor asing tidak mendestabilisasi harga saham, tetapi tidak demikian dengan perilaku sell-herding investor asing. Baik perilaku buy-herding maupun sell-herding oleh investor domestik mendestabilisasi harga saham.

---

This study investigates causes and consequences of foreign and domestic investor herding in Indonesia Stock Exchange. Causes of herding are focused on stock characteristics, such as size, stock liquidity, past returns, and volatility. The analysis technique used in this study is fixed effect and random effect panel regression model. Results show that both foreign and domestic herd, but foreign investors herding level is higher than domestic’s. Furthermore, sell-herding level of both foreign and domestic investors is higher than buy-herding level. This study find significant evidence of foreign and domestic investor herding is driven by past returns. Domestic investors tend to herd more on firms with bigger capitalization. Foreign investors are momentum traders, while domestic investors are contrarian trader. The portfolio that foreign investors herd buy and herd sell produce positive returns in the future, suggest buy-herding and sell-herding by foreign investors have a desirable and adverse effect on investors, respectively. By contrast, buy-herding and sell-herding by domestic investors incur losses. This is indicated by negative returns in the future for the portfolios that domestic investors herd buy, while the portfolios that domestic investors herd sell generate positive returns in the future. Lastly, foreign investors buy-herding behavior does not have potential to destabilize stock prices, but not so with foreign sell-herding behavior. Either domestic buy-herding or sell-herding destabilizes the stock prices."

"Kulit batang Ketapang dari tanaman Terminalia catappa L. secara tradisional sering digunakan sebagai obat disentri, bisul bernanah, sariawan dan secara eksternal digunakan untuk beberapa penyakit kulit. Namun data ilmiah mengenai kegunaannya belum banyak diketahui. Telah dilakukan pemeriksaan daya antimikroba ekstrak n-heksana dan ekstrak metanol dari kulit batang Ketapang terhadap Microsporum gypseuml Candida albicansi Shigella dysenteriae 1, Staphylococcus aureus ATCC 259231 Pseudomonas aeruginosa ATCC 278531 Escherichia coli ATCC 259221 dan Salmonella typhosa ATCC 14028 menggunakan metode difusi untuk menentukan zona hambatan terhadap pertumbuhan organisme uji dan metode dilusi untuk menentukan Kadar Hambat Minimal. Ekstrak n-heksana kulit batang Ketapang tidak mempunyai daya antimikroba terhadap organisme uji, sedangkan ekstrak metanol mempunyai daya antimikroba terhadap Microsporum gypseum, Shigella dysenteriae 1, Staphylococcus aureus ATCC 259231 Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 25922 dan Salmonella typhosa ATCC 14028. Dari penapisan fitokimia diketahui bahwa ekstrak n-heksana mengandung steroid/triterpenoid dan lemak, sedangkan ekstrak metanol mengandung senyawa fenol, tanin, saponin dan gula."

"ABSTRAK

Tujuan dari tesis ini adalah untuk menguji faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi intention to book,attitude dan trust konsumen dalam melakukan pemesanan hotel. Berdasarkan bantuan studi peneltian sebelumnya, secara khusus penelitian ini akan menyelidiki pengaruh EWOM, classes hotel, dan discount strategy terhadap intention to book,attitude dan trust konsumen untuk melakukan pemesanan hotel. Dengan menggunakan desain eksperimental, tesis ini mencoba mengungkapkan efek utama dari EWOM, classes hotel, dan discount strategy pada intention to book,attitude dan trust konsumen. Agar penelitian ini lebih menarik, penelitian ini juga mengungkapkan pengaruh interaksi antar variabel independen tersebut terhadap intention to book,attitude dan trust konsumen. Total partisipan pada penelitian ini 240 respondent yang disebar dan diminta untuk mengisi pertanyaan dari salah satu sel yang dimana skenario setiap sel akan berbeda-beda. Hasil penelitian ini menunjukkan efek utama yang signifikan adalah dari EWOM terhadap intention to book,attitude dan trust konsumen. Penelitian ini juga menunjukkan pengaruh ke 3 interaksi antara EWOM, classes hotel, dan discount strategy terhadap intention to book,attitude dan trust konsumen dengan hasil yang signifikan juga. Hasil dari penelitian ini member arahan kepada pemasar hotel tentang cara mempromosikan hotel mereka dan meningkatkan keuntungan hotel tersebut. 

---

ABSTRACT

---

The objective of this study was to examine factors affecting hotel booking intention,attitude and trust. Based on previous studies, this research specifically investigated the effect of e-wom, discount strategies and hotel classes on consumer intention to book, attitude and trust hotel. By using experimental design, this research tried to uncover the main effects of e-wom, discount strategies, as well as hotel classes on intention to book, attitude and trust hotel. Further, this research also tried to reveal the interaction effect among above independent variables on intention to book, attitude and trust hotel. The sample of this research was 240 students of Universitas Indonesia who were then randomly assigned to each of treatment conditons. The results of this research showed significant main effects of e-wom, discount strategies, and hotel classes on intention to book, attitude and trust hotel. This research also showed a significant interaction effect of e-wom, discount strategies, as well as hotel classes on intention to book, attitude and trust hotel. The research results gave directions to hotel marketers on how to promote their hotels and increase their hotels occupancy rates.

"

"Berangkat dari pengalaman pada masa Orde Baru dimana pihak Eksekutif Iebih dominan dari pihak Legislatif sehingga mekanisme kontrol tidak berperan dengan baik, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Maksud dan tujuan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 adalah agar DPRD/Legislatif setempat sebagai perwakilan dari rakyat dapat mengawasi langsung serta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan secara langsung dan sebaik-baiknya sehingga proses otonomi daerah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mulai Januari 2001 beserta aturan pelaksanaannya, maka pada satu sisi menumbuhkan harapan terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara legislatif dan eksekutif pusat dan daerah. Namun pada sisi lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ternyata muncul berbagai sikap dan perilaku politik berupa kebijakan, aturan main, permainan politik dan tindakan lainnya yang justru menghambat pencapaian kehendak undang-undang tersebut."Good Urban Governance" atau Tata Pemerintahan Kota Yang Baik telah menjadi tema pembangunan di kota-kota seluruh dunia Good Urban Governance meliputi sinergi dari tiga pihak yaitu: state (negara/pemerintah), civil society (masyarakat madani) dan private sector (swasta). Good governance harus berlandaskan partisipasi, transparansi dan akuntable baik secara politis, ekonomi dan sosial dan mengakomodir kepentingan semua pihak. Secara garis besar Good Urban Governance sangat tergantung kepada politik lokal yaitu sistem politik demokratis yang bekerja di tingkat daerah. Ada 5 institusi politik lokal tersebut yaitu; pada lingkungan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD; pada lingkungan kemasyarakatan adalah partai politik dan LSM; serta media massa yang memainkan peran sebagai komunikator untuk kedua tataran institusi politik tersebut sekaligus sebagai alat kontrol atas mereka. Pengorganisasian keberadaan institusi-institusi politik tersebut yang bekerjasama diantara mereka maka kemampuan politik lokal dapat dimengerti sebagai kesanggupan institusi politik itu secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merancang dan melakukan langkah-langkah efektif yang kontinyu demi tercapainya tujuan bersama mereka. Dalam kaitannya dengan hal itu, institusi politik lokal harus melengkapi diri dengan berbagai perangkat kelembagaan agar dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing sebagai prasyarat bagi bekerjanya sistem politik lokal.Berdasarkan versi UNDP maka ciri-ciri Good Urban Governance adalah; adanya unsur partisipasi adanya unsur supremasi hukum ' transparansi,Cepat tanggap/reaktif. Membangun konsensus, Kesetaraan , Efektif dan efesien dan memiliki visi strategis serta memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.Dengan mekanisme "Good Urban Governance" diharapkan seluruh stake-holder pembangunan dapat terlibat dari awal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan hasilnya akan dipaparkan sebagai deskriftif analitis. Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung dari Bulan Agustus 2001 sampai dengan Januari 2002.Dari permasalahan yang ada di wilayah sasaran penelitian, maka diketahui bahwa sebenarnya penerapan Good Governance di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik, sehingga tidak tercipta mekanisme yang sinergis serta hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif. Hal tersebut disebabkan: Tidak adanya sosialisasi, Banyaknya tuntutan dari konstituen, Masih adanya fraksi, Tidak adanya idiologi partai yang jelas, serta Be/um tegaknya the rule of law di Kota Bekasi. Dengan demikian maka banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Di lain pihak eksekutif yang sudah tergolong mapan dalam menjalankan pemerintahan dianggap masih mempertahankan status quonya oleh pihak legislatif. Kalaupun terjadi mekanisme hubungan antara legislatif dan eksekutif, maka mekanisme tersebut hanya sekedar menerapkan mekanisme persaudaraan atau kolusi dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi tidak berlandaskan pada aturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku."