Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sarekat Islam mulai tumbuh di Priangan pada tahun 1913 Kehadiran Sarekat Islam di tanah Priangan disambut gembira oleh kalangan kelas menengah, selain itu berkembangnya Sarekat Islam di Priangan menjadi begitu fenomenal dikarenakan Sarekat Islam pada awalnya merupakan suatu gerakan reaktif terhadap situasi kolonial, namun gerakan itu tetap bersumber pada ideologi Islam yang mampu memobilisasi massa secara besar-besaran serta meningkatkan intensitas tindakan-tindakannya. Tesis ini membahas tentang Dinamika Politik Sarekat Islam di Karesidenan Priangan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, menurut Louis Gottschalk tahapan metode sejarah yakni; (1) Heuristik; (2) Kritik; (3) Interpretasi; dan (4) Historiografi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peranan Priyayi dalam Sarekat Islam lokal di Karesidenan Priangan, bertindak membela hak rakyat pribumi, dikarenakan kondisi sosial ekonomi rakyat Priangan pada waktu itu sangat mengkhawatirkan jika penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terus terjadi, dan kesengsaraan rakyat pribumi tidak akan pernah hilang. Maka dari itu mereka terus berinisiatif dalam pergerakannya mencari berbagai cara, dan memanfaatkan berbagai celah untuk membuat rakyat pribumi merdeka secara total dari cengkraman penjajahan Belanda. Studi tentang Sarekat Islam di daerah Priangan kebanyakan hanya membahas tentang peranan salah satu tokohnya, dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di daerah Priangan, Penelitian Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika politik dalam Sarekat Islam lokal di Priangan, dengan melihat pola kepemimpinan para Priyayi dan relasi kuasa yang dibangun untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Berangkat dari tujuan tersebut akan ditemukan sebuah fakta tentang kontribusi dari golongan Priyayi dalam Sarekat Islam lokal di Priangan, Kontribusi kaum Priyayi dalam Sarekat Islam lokal di Priangan sangat berperan sebagai tokoh sentral dan mempunyai daya tarik tersendiri dalam kepemimpinannya. Langkah yang ditempuh para priyayi dalam Sarekat Islam di Karesidenan Priangan ini bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk penindasan dan memerdekakan rakyat pribumi, selain itu tujuan dari Sarekat Islam ini untuk mewujudkan Zelfbestuur atau mendirikan pemerintahan sendiri dimana rakyat pribumi bertindak sebagai pemerintahnya dan dikelola untuk mensejahterakan rakyat pribumi ......Sarekat Islam began to grow in Priangan in 1913, the presence of Sarekat Islam in Priangan land is welcomed by the middle class, in addition to the development of Sarekat Islam in Priangan become so phenomenal because Sarekat Islam was originally a reactive movement of the colonial situation, but the movement is still sourced to Islamic ideology that able to mobilize mass massively and increase the intensity of his actions. This thesis discusses the political dynamics of Sarekat Islam in the Priangan. The study used the historical method, according to Louis Gottschalk stages of historical method is; (1) Heuristics; (2) criticism; (3) Interpretation; and (4) historiography. The results of this study showed that the role of Priyayi in the local Islamic Sarekat in Priangan, acts defending the rights of indigenous peoples because the social-economic conditions of the Priangan people at the time were very worrying if the suppression committed by the Dutch East Indies colonial government continued to occur, and the misery of the indigenous people will never disappear. Thus they continued to take the initiative in the movement looking for various ways and took advantage of various gaps to make the indigenous people free in total from the Dutch colonization. The study of Sarekat Islam in Priangan area mostly only discusses the role of one of its characters, and the major events that occur in the area of Priangan, this research aims to explain the dynamics of the political in the local Islamic Sarekat in Priangan, by looking at the pattern of the leadership of the Priyayi and power relationships built to gain the trust of the community. Departing from this objective will be found a fact about contributions from the Priyayi group in the Sarekat Islam local in Priangan, the contribution of the Priyayi in the Sarekat Islam local in Priangan is very central to the role and has its attraction in its leadership. The steps taken by the Priyayi in the Sarekat Islam local in Priangan are aimed to eliminate all forms of oppression and liberalize the indigenous peoples, in addition to the purpose of this Sarekat Islam to realize Zelfbestuur or establish self-government where the Indigenous Peoples act like Governments and managed to enrich the indigenous peoples.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai peranan global governance (EITI) dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sektor industri ekstraktif terkait dengan fenomena resource curse baik itu pada tatanan global maupun di Indonesia melalui mekanisme asistensi dan substitusi. Peran tersebut dijalankan oleh World Bank melalui pencangkokan norma EITI kepada stakeholders industri ekstraktif di Indonesia. Terkait dengan agenda perbaikan reputasi publik, World Bank berperan aktif pada fase pembingkaian, institusionalisasi dan titik lebur dalam proses pengimplementasian EITI di sektor industri ekstraktif Indonesia 2006-2010. Adapun kepentingan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan EITI antara lain untuk meningkatkan foreign direct investment (FDI) pada sektor industri ekstraktif di Indonesia dan untuk meningkatkan profil internasionalnya. Salah satu tonggak penting dalam pengimplementasian EITI di Indonesia ialah dikukuhkannya Indonesia sebagai EITI Candidate Country pada 21 Oktober 2010.

---

This thesis focused on the role of Global Governance (EITI) in dealing with issues surrounding the management of extractive industry associated with "resource curse" at the global level as well as in Indonesia through technical assistance and substitution mechanism. Such role exercised by the World Bank through advocating EITI norms towards the Indonesian extractive industry stakeholders. With respect to its reputational agenda, the Bank played a proactive role in particularly within the framing, institutionalization and tipping point phases of EITI implementation in Indonesia 2006-2010. The interest of the Indonesian Government in regards to the EITI implementation is to increase its extractive industry Foreign Direct Investment (FDI) as well as to enhance its international profile. Moreover, one of the important milestones of Indonesia EITI implementation is when the country accepted as an EITI Candidate Country on October 21st 2010.

Abstrak :
Peraturan Menteri Keuangan nomor:149/PMK.03/2011 dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat beserta instansi vertikalnya dilatarbelakangi oleh jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih dianggap kurang banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Menyadari masih sedikitnya jumlah masyarakat yang mempunyai NPWP dan kurangnya kesadaran untuk menyampaikan SPT dengan benar, maka DJP melaksanakan suatu kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional (SPN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan SPN sudah memadai, mengetahui penerapan, mengetahui kendala yang dihadapi, dan merekomendasikan cara untuk mengatasi kendala tersebut, mengetahui hasil dari SPN terhadap pertumbuhan NPWP pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, serta mengetahui hasil dari SPN terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa landasan hukum yang digunakan kurang memadai, masih perlunya penyempurnaan pada program SPN, dan program SPN dapat mempengaruhi tingkat petumbuhan NPWP serta kenaikan penerimaan pajak, namun diperlukan tolok ukur dalam menentukan keberhasilan dalam program ini. ...... The implementation of Regulation of the Minister of Finance number: 149/PMK.03/2011 in Central Jakarta Regional Office and its agencies is motivated by the amount of Taxpayer Identification Number (NPWP) that is registered with the Directorate General of Taxation (DJP) is still considered to be much less when compared to population in Indonesia. Aware of the small number of people who still have a NPWP and a lack of awareness for SPT correctly, then the DJP perform an activity called National Tax Census (SPN). This study aims to find out that the legal basis is used as the basis for the implementation of SPN is adequate, determine the application, knowing the obstacles encountered, and recommend ways to overcome these obstacles, knowing the results of the SPN to the growth of NPWP on DJP Regional Office in Central Jakarta, as well as knowing the results tax revenue from the SPN. From this study it can be seen that the legal basis used inadequate, still need for improvement in the program SPN, and SPN program can affect the level of NPWP growth and increase tax revenue, but the benchmarks required in determining the success of this program.

Abstrak :
Kompleksitas industri manufaktur mesin dan perlengkapan melibatkan beragam jenis proses produksi, salah satunya adalah pekerjaan pengelasan. Proses pekerjaan pengelasan merupakan salah satu proses industri terpenting dalam menggabungkan komponen logam atau baja. Beragam bahaya ditemukan pada proses pengelasan seperti percikan logam las, percikan api las, emisi asap las, dan manual handling selama pekerjaan berlangsung menimbulkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada proses pekerjaan pengelasan di area fabrikasi PT XYZ. Tahap identifikasi bahaya dan risiko dilakukan secara kualitatif melalui observasi, kegiatan brainstorming, wawancara, dan telaah dokumen perusahaan menggunakan metode Hazard and Operability Study (Studi HAZOP). Setelah itu, dilakukan analisis penilaian risiko semi kuantitatif dengan menilai perkalian dari kriteria probability dan severity berdasarkan matriks penilaian risiko PT XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 12 tahapan proses pekerjaan pengelasan. Teridentifikasi 52 bahaya dengan dengan 49 risiko dari proses pekerjaan pengelasan. Tingkat risiko yang didapatkan meliputi 23 risiko dengan kategori sangat tinggi, 9 risiko dengan kategori tinggi, dan 17 risiko dengan kategori sedang. Penilaian risiko melibatkan pengendalian risiko sehingga nilai tingkat risiko dapat diturunkan melalui pengendalian yang telah ada dan rekomendasi pengendalian yang diberikan peneliti. ......The complexity of the machinery and equipment manufacturing industry involves various types of production processes, one of which is welding work. Welding is one of the most important industrial processes in joining metal or steel components. Various hazards found in the welding process such as welding metal sparks, welding sparks, welding fumes emissions, and manual handling during work pose risks to occupational safety and health for workers. This study aims to identify and assess occupational safety and health risks in the welding work process in the PT XYZ fabrication area. The hazard and risk identification stage is carried out qualitatively through observation, brainstorming activities, interviews, and reviewing company documents using the Hazard and Operability Study (HAZOP Study). After that, a semi-quantitative risk assessment analysis was carried out by assessing the multiplication of probability and severity criteria based on PT XYZ's risk assessment matrix. The results showed that there were 12 stages of the welding work process. Identified 52 hazards with 49 risks from the welding work process. The level of risk obtained includes 23 risks with very high categories, 9 risks with high categories, and 17 risks with moderate categories. Risk assessment involves risk control so that the value of the risk level can be reduced through existing controls and control recommendations provided by researcher.

Abstrak :
Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan .....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang posisi partikel ?? /_e/ dan peran peletakan itu pada kalimat sederhana dalam komik Rusia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi partikel ?? /_e/ dan memberikan pemahaman tentang peran partikel ?? /_e/ di dalam kalimat sederhana. Berdasarkan posisinya, partikel ?? /_e/ diletakan setelah kata yang ingin ditekankan dan berdasarkan perannya, partikel ?? /_e/ digunakan sebagai penegas dari kata yang ditekankannya itu. ......This thesis discusses the positions of the particle ?? / ze / and the role of those positions in sentences in Russian comics. This research uses the qualitative descriptive method. This study aims to provide information about the positions of the particle ?? /ze/ and provide insight into the role of the particle ?? / ze /. Based on those positions, the particle ?? / ze / can be placed after the words being emphasized and based on its role, the particle ?? / ze / is used as the emphasis for the words

Abstrak :
Media sosial menjadi salah satu terobosan paling populer di era digital dan telah merevolusi cara manusia berinteraksi. Pengguna media sosial dengan keunggulan kompetitif kemudian meraup sejumlah besar pengikut dan menjadi influencer yang memiliki visibilitas dan jangkauan diseminasi informasi yang tinggi. Sebagian dari para influencer tersebut adalah para ASN yang mencapai popularitas di berbagai platform media sosial. Akibat dari status mereka sebagai ASN yang terikat dengan berbagai nilai, kode etik, dan peraturan, aktivitas daring mereka menjadi lebih terbatas karena jika mereka berbuat salah maka reputasi dari organisasi mereka akan ikut tercoreng. Hal ini menimbulkan perasaan was-was dan kehati-hatian yang merupakan salah satu tanda adanya panoptisisme di dunia digital. Terlebih lagi ketika organisasi dari para influencer tersebut sedang dilanda krisis yang menyebabkan pengawasan lebih ketat dari masyarakat seperti yang dialami oleh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana bentuk panoptisisme digital yang bekerja pada wacana ASN yang ideal di media sosial. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan konsep panoptisisme dengan suplemen konsep terkait media sosial, influencer, dan pekerja sektor publik. Dengan menggunakan paradigma critical constructivism, pendekatan kualitatif, strategi constructivism dan metode wawancara mendalam terhadap sejumlah ASN influencer di Kemenkeu, peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan bentuk panoptisisme yang bekerja di dunia analog dan dunia digital yang menyebabkan wacana ASN ideal yang juga berbeda. Panoptisisme digital bekerja di dalam ekosistem media sosial dengan beberapa prasyarat yaitu kesukarelaan untuk menggunakan media sosial (consent), kemudahan untuk melakukan pengakuan (confession), keberadaan pengawas yang ada dimana-mana dan tidak terlihat, kekuasaan yang asimetris dan tersebar, visibilitas yang konstan, dan adanya sistem hadiah dan hukuman ringan untuk memotivasi tahanan panoptik. Elemen-elemen tersebut membentuk algoritma panoptisisme digital yang membuat influencer selalu merasa waswas, takut, dan berhati-hati ketika mendiseminasikan pikiran mereka di media sosial agar mereka tidak keluar dari dalam lingkup wacana ASN ideal. Wacana ASN yang ideal di media digital adalah mereka yang mampu menjadi agen komunikasi organisasi dalam menyebarluaskan value-value, capaian-capaian, dan program-program institusinya. Namun, wacana ini kemudian dinegosiasikan melalui serangkaian mekanisme panoptisisme digital yang akhirnya menghasilkan tubuh-tubuh disiplin yang tidak sepenuhnya memenuhi wacana ASN ideal yang ada di pikiran mereka, tetapi tetap merupakan bentuk kepatuhan mereka kepada wacana penguasa. Bentuk-bentuk kehatihatian tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kehati-hatian dalam kondisi normal dan kehatihatian akibat pasca adanya krisis.. ...... Social media is one of the most popular breakthroughs in the digital age and has revolutionized the way humans interact. Social media users with a competitive advantage gain a large number of followers and become influencers with high visibility and reach of information dissemination. Some of these influencers are ASNs who have achieved popularity on various social media platforms. As a result of their status as ASNs who are bound by various values, codes of ethics, and regulations, their online activities are more limited because if they do something wrong then the reputation of their organization will be tarnished too. This creates a feeling of anxiety and caution which is a sign of panopticism in the digital world. Even more so when the organization of these influencers is being hit by a crisis that causes stricter supervision from the public as experienced by the Ministry of Finance. Therefore, this research seeks to answer how digital panopticism works in the ideal ASN discourse on social media. To answer this question, the researcher uses the concept of panopticism with additional concepts related to social media, influencers, and public sector workers. By using the critical constructivism paradigm, a qualitative approach, constructivism strategy, and in-depth interview methods with several ASN influencers at the Ministry of Finance, the researcher found that different forms of panopticism work in the analog world and the digital world which causes the ideal ASN discourse to be different. Digital panopticism works within the social media ecosystem with several prerequisites, namely voluntarism to use social media (consent), ease of confession, the presence of omnipresent and invisible supervisors, asymmetrical and dispersed power, constant visibility, and the existence of a system of light rewards and punishments to motivate panoptic prisoners. These elements form a digital panopticism algorithm that makes influencers always feel anxious, afraid, and careful when disseminating their thoughts on social media so that they don't get out of the scope of the ideal ASN discourse. The ideal ASN discourse in digital media is those who can become organizational communication agents in disseminating the values, achievements, and programs of their institutions. However, this discourse was then negotiated through a series of digital panopticism mechanisms which ultimately resulted in disciplinary bodies which did not fully meet the ideal ASN discourse in their minds but remained a form of their obedience to the discourse of the authorities. These forms of caution are divided into two: caution under normal conditions and caution due to the aftermath of a crisis.