Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur semula karena adanya perjanjian kredit dimana terjadinya pinjam meminjam oleh debitur kepada kreditur. Pada tahun 2020, usaha yang sedang dijalankan oleh debitur bankrut dan debitur juga telah meninggal dunia. Kreditur mengumumkan kepada ahli waris atas objek jaminan yang telah jatuh tempo agar segera melunasi pinjaman. Namun, ahli waris tidak sanggup melunasi utang-utangnya. Tindakan kreditur dalam menangani hal ini adalah dengan cara mendaftarkan objek jaminan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penjualan dibawah tangan atas objek jaminan yang telah masuk tahap pengumuman lelang berdasarkan UUHT? dan bagaimana prosedur pembatalan lelang yang telah memasuki tahapan pengumuman lelang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, dimana mengacu pada doktrin sebagai aturan, asas, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai yang berlaku dengan dihubungkan dalam kasus posisi ini. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Selain itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian eksplanatoris. Objek jaminan dalam penyelesaian kredit macet dapat dijual sendiri oleh debitur sepanjang disetujui oleh kreditur. Pengumuman lelang yang menganut asas transparansi telah memberikan peluang kepada debitur untuk mengajukan dengan cara lain (menjual sendiri) kepada kreditur sebagai penyelesaian kredit macet. Upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh debitur yang telah masuk dalam prosedur lelang kepada kreditur. Setelah ada persetujuan oleh kreditur, maka kreditur melakukan permohonan pembatalan lelang. Pengumuman lelang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang berkepentingan dengan tahapan penjualan dibawah tangan melalui Notaris bersama dengan calon pembeli, terlebih dahulu pembuatan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) secara bertahap sebagai pelunasan utang debitur kepada kreditur.......Settlement of bad credit carried out by the creditor to the debtor was originally due to a credit agreement where borrowing and borrowing occurred by the debtor to the creditor. In 2020, the business being run by the debtor went bankrupt and the debtor also died. The creditor announces to the heirs that the collateral object has matured so that they can immediately pay off the loan. However, the heirs were unable to pay off the debt. The creditor's action in handling this is by registering the collateral object at the State Property and Auction Services Office (KPKNL). This research questions in this study is how to sell under hand collateral objects that have entered the auction announcement stage based on the UUHT? And what is the procedure for canceling auctions that have entered the auction announcement stage? This research uses a doctrinal research method, which refers to doctrine as rules, principles, norms, or interpretive guidelines, and the values ​​that apply in relation to the case of this position. The type of research used is analytical descriptive research. Apart from that, this research can be categorized as explanatory research. The collateral object in resolving bad credit can be sold by the debtor himself as long as it is approved by the creditor. The announcement of an auction that adheres to the principle of transparency has provided an opportunity for debtors to propose other methods (selling themselves) to creditors as a solution to bad credit. Efforts that can be made are by submitting an application by the debtor who has entered the auction procedure to the creditor. After there is approval by the creditor, the creditor permits the cancellation of the auction. Auction announcements can provide legal protection to interested parties in the private sale stages through a Notary together with prospective buyers, first making a sales and purchase binding agreement (PPJB) in stages as repayment of the debtor’s debt to the creditor."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis perdebatan kebijakan sensor internet di Australia dalam proses pembahasan RUU Broadcasting Services Act 1992. Proses perdebatan yang dianalisa terjadi di tingkat masyarakat sipil dan lembaga Senate serta House of Representatives Australia pada tahun 1999. Perdebatan yang terjadi didominasi oleh isu tanggung jawab negara dalam sensor internet dan kebebasan pengguna akhir. Beberapa kelompok melihat bahwa negara juga bertanggung jawab menyensor konten internet, baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Sedangkan kelompok lainnya melihat bahwa negara tidak tepat melakukan tindakan tersebut karena pengguna akhir memiliki hak dan kebebasan untuk mengakses konten yang diinginkannya. Menurut mereka, individu dewasa dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan anak-anak menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua mereka. Dari latar belakang tersebut, penulis berargumen bahwa sikap pro kontra aktor-aktor yang antara lain meliputi senator dari Liberal Party, National Party, Country Liberal Party, Australia Labor Party, Australian Democrat Party, Australian Green Party, Senator Brian Harradine, Senator Peter James Andren, lembaga riset CSIRO, serta LSM EFA dipengaruhi oleh ideologi yang dianut.Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori sistem politik David Easton yang membantu menjelaskan bahwa kebijakan RUU BSA 1992 merupakan hasil dari input sistem politik maupun non sistem politik berupa tuntutan dan dukungan untuk menangani konten negatif internet. Penulis juga menggunakan konsep penyensoran yang menjelaskan bahwa perdebatan dalam konteks sensor tidak pernah terlepas dari pertentangan aliran pemikiran liberal Mills melawan pemikiran konservatif Burke. Perbedaan zaman dan media yang disensor membuat konsep ini tidak menjelaskan bahwa efektivitas serta batas waktu pemberlakuan sistem sensor juga menjadi perdebatan besar dalam proses pembahasan RUU BSA 1992. Penulis juga menggunakan teori ideologi yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo dan Deliar Noer bahwa himpunan nilai akan menentukan sikap terhadap problema politik yang dihadapi. Hasil analisa menunjukkan bahwa sikap pro dan kontra yang ditunjukkan para aktor sebagian besar memang dipengaruhi oleh ideologi liberal dan konservatif yang mereka anut. Namun, ideologi tidak menjadi satu-satunya penyebab sikap pro kontra tersebut. Adanya unsur lain seperti upaya mempertahankan koalisi, hubungan kepentingan dengan pelaku industri, serta penilaian atas efektivitas sistem turut berperan besar menentukan sikap pro konta atas RUU BSA 1992.

---

ABSTRACT

This thesis analyzes the debate of internet censorship policy in Australia in the process of discussing the Broadcasting Services Act Act 1992. The process of debate analyzed took place at the level of civil society and Senate institutions and the House of Representatives Australia in 1999. The debate was dominated by issues of state responsibility in censorship internet and end user freedom. Some groups see that the state is also responsible for censoring Internet content, both to children and adults. Other groups see that the state is not appropriate to perform such actions because the end user has the right and freedom to access the content he wants. According to them, the adult individual can be responsible for himself and the children become part of the responsibilities of their parents. From this background, the authors argue that the pro contra attitude of the actors, among others, includes the senators from the Liberal Party, National Party, Country Liberal Party, Australian Labor Party, Australian Democrat Party, Australian Green Party, Senator Brian Harradine, Senator Peter James Andren , CSIRO research institutes, and EFA NGOs are influenced by the ideology adopted.The theory used by the author to answer the problem is David Easton 39 s political system theory which helps explain that the BSA 1992 BSA policy is the result of the input of political system and non political system in the form of demands and support to handle negative internet content. The author also uses the concept of censorship that explains that the debate within the context of censorship is never independent of the contradiction of Mills 39 liberal school of thought against Burke 39 s conservative thinking. The difference of the epoch and the censored media made this concept does not explain that the effectiveness of the sensor system and the time limit of the application of the sensor system also became a major debate in the process of discussing the 1992 BSA Bill. The author also uses the theory of ideology to analyze the attitude of each actor in the issue of the BSA 1992 BSA debate. analysis shows that the pro and contra attitudes shown by actors are largely influenced by their liberal and conservative ideology. However, ideology is not the only cause of the pro contra 39 s attitude. The existence of other elements such as efforts to maintain the coalition, the relationship of interests with industry players, as well as the assessment of the effectiveness of the system played a major role in determining the pro contra attitude of the BSA 1992 bill."

"Sugar Sweetened Beverages (SSBs) merupakan cairan yang dimaniskan dengan berbagai bentuk gula tambahan seperti corn syrup, dekstrosa, fruktosa, glukosa, sukrosa, madu dan gula yang secara alami terdapat di dalam bahan pangan namun telah dipekatkan, jika dikonsumsi secara berlebihan maka akan menyebabkan kejadian obesitas dan mengakibatkan faktor risiko lain seperti penyakit tidak menular yaitu diabetes dan penyakit kardiovaskular. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan proporsi konsumsi Sugar Sweetened Beverages (SSBs) berdasarkan konsumsi fast food, screen time, karakteristik individu, karakteristik lingkungan pada mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan jumlah sampel 185 orang. Data diambil melalui pengisian kuesioner online secara mandiri oleh responden. Data akan dianalisis secara univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 61,6% mahasiswa Universitas Indonesia mengonsumsi SSB dalam tingkat tingi (≥ 200 kkal). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan proporsi yang signifikan antara ketersediaan SSBs p-value 0,045 dan odds ratio OR 2,057 (1,068-3,963), pengaruh media sosial p-value 0,025 dan odds ratio OR 2,273 (1,159-4,457), konsumsi fast food p-value 0,049 dan odds ratio OR 0,514 (0,277-0,954), dan screen time p-value 0,044 dan odds ratio OR 1,986 (1,066-3,699) terhadap konsumsi SSBs. Peneliti menyarankan konsumen untuk memperhatikan konsumsi SSBs dan memilih alternatif lain agar tidak mengonsumsi SSBs berlebihan saat melakukan kegiatan luar bersama dengan teman maupun keluarga. Produsen SSBs disarankan untuk mencantumkan label gizi pangan terkait jumlah gula yang ada di produk SSBs terutama SSBs yang berbentuk warlaba. Peneliti juga menyarankan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat mencantumkan infromasi nilai gizi dalam bentuk traffic light atau penggunaan warna yang berbeda untuk membedakan kandungan zat gizi yang rendah, sedang dan juga tinggi seperti warna hijau untuk kandungan zat gizi yang rendah, warna kuning untuk kandungan zat gizi yang sedang dan warna hijau untuk kandungan zat gizi yang tinggi.......Sugar Sweetened Beverages (SSBs) are liquids that are sweetened with various forms of added sugar such as corn syrup, dextrose, fructose, glucose, sucrose, honey, and sugar which are naturally found in foodstuffs but have been concentrated, if it consumes in excess, it will cause an obesity and lead to other risk factors such as infectious diseases diabetes and cardiovascular disease. The purpose of this study is to determine the differences in the proportion of consumption of Sugar Sweetened Beverages (SSBs) based on consumption of fast food, screen time, individual characteristics, environmental characteristics among the students at University of Indonesia in 2023. This study used a cross-sectional study design with a sample size of 185 respondents. Data was collected by filling online questionnaires independently by respondents. Data will be analyzed univariately and bivariate. The results showed that 61.6% of University of Indonesia students consumed high levels of SSB (≥ 200 kcal). The results of the bivariate analysis showed that there was a significant proportion difference between the availability of SSBs p-value 0.045 and odds ratio OR 2.057 (1.068-3.963), social media influence p-value 0.025 and odds ratio OR 2.273 (1.159-4.457), consumption of fast-food p -value 0.049 and odds ratio OR 0.514 (0.277-0.954), and screen time p-value 0.044 and odds ratio OR 1.986 (1.066-3.699) for consumption of SSBs. Researchers suggest consumers to pay attention to consumption of SSBs and choose other alternatives to avoid heavy consumption of SSBs when doing outdoor activities with friends or family. SSBs producers are advised to put food nutrition labels related to the amount of sugar in SSBs products, especially SSBs in the form of franchises. Researchers also suggest that the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) can put nutritional value information in the form of traffic lights or the use of different colors to distinguish low, medium, and high nutrient content such as green for low nutrient content, yellow for medium nutrient content and green for high nutrient content."

"Pendidikan literasi penting untuk diterapkan demi majunya pendidikan, terutama pada masa pembelajaran daring saat ini, pendidikan literasi tidak mudah dilakukan, khususnya bagi para guru Sekolah Dasar (SD) kelas rendah. Kesiapan pun diperlukan untuk membantu para guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran teacher efficacy dan fleksibilitas berpikir terhadap kesiapan pembelajaran literasi secara daring pada guru kelas rendah SD di Indonesia dengan jumlah subjek (N= 136). Alat pengumpulan data berupa kuesioner mengenai teacher efficacy menggunakan Teacher’s Self-Efficacy Scale (TSES) dari Tschannen-Moran dan Hoy (2001), fleksibilitas berpikir menggunakan Cognitive Flexibility Inventory (CFI) dari Dennis dan Vander Wal (2010) dan kuesioner kesiapan pembelajaran daring menggunakan Readiness for Online Learning Questionnaire (ROLQ) dari McVay (2000). Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dan diperoleh hasil bahwa secara simultan terdapat peran yang signifikan antara teacher efficacy dan fleksibilitas berpikir terhadap kesiapan guru dalam pembelajaran literasi secara daring dengan sebesar 0,37, yang artinya 37% varians teacher efficacy dan fleksibilitas berpikir keduanya mampu memprediksi kesiapan pembelajaran literasi secara daring. Sedangkan secara parsial, hasil menunjukkan bahwa fleksibilitas berpikir tidak mampu memprediksi kesiapan guru dalam pembelajaran literasi secara daring.......Literacy education is important to apply for the advancement of education, especially during the current era of online learning, literacy education is not easy to do, especially for low grade elementary school teachers. Readiness is also needed to assist teachers in carrying out learning well. This study aims to examine the role of teacher efficacy and cognitive flexibility on online literacy learning readiness for elementary school teachers in Indonesia with a number of subjects (N = 136). Data collection tools in the form of a questionnaire on teacher efficacy using the Teacher's Self-Efficacy Scale (TSES) from Tschannen-Moran and Hoy (2001), cognitive flexibility using the Cognitive Flexibility Inventory (CFI) from Dennis and Vander Wal (2010) and online learning readiness questionnaire using Readiness for Online Learning Questionnaire (ROLQ) from McVay (2000). The data analysis technique used multiple linear regression and it was found that simultaneously there is a significant role between teacher efficacy and flexibility of thinking on teacher readiness in online literacy learning with a of 0.37, which means 37% of the variance of teacher efficacy and cognitive flexibility are both able to predict readiness for online literacy learning. While partially, the results show that cognitive flexibility is not able to predict teacher readiness in online literacy learning."

"Latar Belakang: Kegagalan ekstubasi akibat pneumonia berat meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Imunitas adaptif sistemik berupa fraksi dan rasio sel T limfosit CD4/CD8 darah memiliki peranan penting sebagai prediktor lemah mortalitas. Dibutuhkan studi lanjutan untuk mengetahui imunitas adaptif lokal melalui Bronchoalveolar Lavage (BAL) pada kedua paru.Tujuan: Mengetahui perbedaan kadar dan rasio sel T limfosit CD4/CD8 Bronchoalveolar Lavage sesuai status ekstubasi dan status mortalitas pada pneumonia berat.Metode: Penelitian ini menggunakan desain kohort prospektif pada 40 pasien pneumonia berat. Data primer diambil dari pasien yang terintubasi dan menjalani tindakan bronkoskopi di perawatan IGD dan ruang intensif RSCM sejak November 2020 hingga Januari 2021. Analisa univariat dan bivariat dengan uji beda rerata digunakan pada data skala numerik dengan sebaran normal dan uji Mann Whitney dengan sebaran tidak normal. Hasil: Proporsi gagal ekstubasi sebesar 80% dan proporsi mortalitas sebesar 75%. Terdapat perbedaan bermakna pada fraksi sel T limfosit CD4 BAL pada paru cidera berat kelompok berhasil ekstubasi dan gagal ekstubasi (p=0,006); kelompok pasien hidup dan meninggal (p=0,002). Fraksi CD4 darah dan rasio CD4/CD8 darah ditemukan lebih tinggi secara bermakna pada kelompok berhasil ekstubasi dibandingkan dengan gagal ekstubasi; juga ditemukan lebih tinggi pada kelompok yang hidup dibandingkan yang meninggal.Kesimpulan: Fraksi CD4 BAL pada paru cidera berat berbeda secara statistik bermakna lebih tinggi pada kelompok pasien berhasil ekstubasi dibandingkan dengan kelompok pasien gagal ekstubasi dan kelompok pasien hidup dibandingkan dengan kelompok pasien meninggal.......Background: Extubation failure due to severe pneumonia increases morbidity and mortality. Systemic adaptive immunity, T lymphocyte cells CD4/CD8 in blood, has special role as a mortality predictor in severe pneumonia. Further study still needed to evaluate local adaptive immunity through bronchoalveolar lavage celluler examination in both lung.Objective: The aim of this study was to find out the differences between T lymphocytes CD4/CD8 in both lung based on extubation status and mortality status.Methods: We performed a cohort prospective study of 40 patients with severe pneumonia whom underwent endotracheal intubation and bronchoscopy hospitalized in intensive care unit between November 2020 to January 2021 in Dr. Cipto Mangunkusumo National General Hospital. Primary data was taken and analyzed using univariat and bivariat to investigate mean or median differences with unpaired t-test for normal numeric distribution data and Mann-Whitney test for abnormal distribution numeric data.Result: The proportion of extubation failure was 80% and mortality rate was 75%. There were significantly different results of BALF CD4 T cells lymphocyte fraction in severe pneumonia group of patients based on extubation status (p=0,006) and mortality status (p=0,002). Blood CD4 T cells lymphocyte fraction and blood CD4/CD8 T cells lymphocyte ratio were found significantly higher in the successfully extubation group of patients compared to extubation failure group of patients; and also significantly higher in survived group of patients compared to mortality group of patients with pneumonia severe.Conclusion: Fraction of CD4 BALF in severely injured pneumonia lungs group of patients who had succesful intubation processes were statistically different compared to the group of patients with unsuccesful extubation. Fraction of CD4 BALF were also found statistically different in the group of patients who were survived compared to the group of patients who were passed away."