Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang berdiri kurang lebih satu tahun terhitung sejak April 2000, sampai saat sekarang belum memperlihatkan kinerja yang optimal. Selama April-Juli 2000 permasalahan yang dihadapi adalah keterlambatan dalam hal pengolahan laporan dari puskesmas dan pengiriman ke propinsi. Untuk mengetahui gambaran kinerja perlu dilakukan suatu analisa pada sumber daya manusia dalam rangka pengembangan produktifitas kerja menuju era desentralisasi pada tahun 2001. Analisa ini dilakukan melalui penelitian kualitatif terbadap 19 orang pejabat struktural. Kinerja lima orang kepala seksi ditelaah melalui wawancara mendalam. Kepada 14 orang kepala sub seksi dilakukan fokus grup diskusi. Self assesment tentang penilaian prestasi kerja dan penilaian kehadiran dilakukan terhadap 19 orang pejabat struktural. Secara faktual kepemimpinan kepala seksi sudah cukup baik, tapi belum diikuti dengan ketegasan khususnya kedisiplinan. Kemampuan dan keterampilan kepala seksi dan kepala sub seksi masih kurang. Seluruh kepala seksi dan kepala sub seksi baru satu tahun bekerja di jabatan yang diembannya sekarang. Sarana dan prasarana yang sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas masih sangat kurang. Sedangkan motivasi kerja baik kepala seksi maupun kepala sub seksi masih cukup tinggi. Selanjutnya pengawasan dalam bentuk absensi kehadiran masih sangat lemah. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan gambaran rendahnya kinerja karena kurangnya kemampuan dan pengalaman kerja kepala seksi dan kepala sub seksi, serta kurangnya fasilitas sarana prasarana ditambah lagi lemahnya pengawasan pengendalian pimpinan. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dalam menyongsong otonomi daerah pada tahun 2001. Karena itu disarankan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan baik melalui on the job training, pelatihan, kursus dan tugas belajar. Jabatan rangkap sebaiknya dihilangkan dengan mengisi formasi struktural yang kosong. Pengadaan sarana seperti komputer, mesin ketik, kendaraan roda dua, ruangan yang cukup baik dan representatif untuk jangka panjang penyediaan perumahan untuk pegawai.

---

Staffs Performance Analysis of Bengkayang Health District Office in the Year 2000 Bengkayang Health District office was founded in April 2000, and has not carried out its optimal performance. As a new founded health service, during April - July 2000, Bengkayang Health District Office faced unpunctuality in the report processing from the Community Health Center and the delivery of the report to provincial level. Identification of the performance portrayal required the analysis of human resources in relation with the work productivity development towards the decentralization period in 2001. The analysis was conducted by qualitative research to 19 structural officials; where five section heads were analyzed by in-depth interview, and 14 sub-section heads were analyzed by focused urn up discussion. Self-assessment was also performed to the 19 structural officials. The leadership of the section heads was good enough, but it hadn't accompanied by showing their determination and discipline. The ability and skill of the section heads and sub section heads were still not favorable. They had held their duties for only a year. Although all the officials were high motivated enough, the facilities were still inadequate to support their tasks. In other side, the absence was also not controlled well enough, The result of this research illustrated low performances, which had been produced by the lack of ability and work experiences of the section heads and sub section heads, inadequate facilities, and inadequate control of the principal. This condition would have great impact to the readiness of Bengkayang Health District Office to encounter the district autonomy in the year 2001. I would like to suggest the 13engkayang Health District Office to enhance the ability and skill of its staffs by providing job training, courses, and study opportunity. Double job responsibility should be eliminated by fulfilling the other vacant position in the organization structure. There are also requirements to provide facilities such as computers, typewriters, motorcycles, representative and comfortable rooms, and for long term, to provide housing facilities for the staffs."

"Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N). Di sisi lain notaris juga mempunyai kewajiban untuk hadir apabila notaris dipanggil menjadi saksi di muka pengadilan. Seorang notaris yang dipanggil menjadi saksi dapat menggunakan hak ingkar atau hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Hak ingkar (notaris) yang diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan ini menemui banyak kendala dalam pelaksanaannya ketika notaris diminta menjadi saksi. Seringkali ketika diminta menjadi saksi, seorang notaris yang, juga mungkin karena ketidaktahuannya akan adanya hak ingkar ini ataupun ketakutannnya atas suatu sengketa, langsung serta merta bersedia menjadi saksi, walaupun itu adalah atas akta yang dibuatnya. Padahal hak ingkar ini adalah hak yang diberikan khusus kepada notaris dan dilindungi dengan undang-undang. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai penggunaan hak ingkar dalam pemberian kesaksian dengan membatasi hanya pada permasalahan pada bidang perdata, terutama pada adanya gugatan atas akta yang dibuat oleh notaris tersebut.Penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan yang bersifat Yuridis Normatif. Pada dasarnya hak ingkar adalah hak untuk mengundurkan diri dari memberikan kesaksian dimuka Pengadilan dalam masalah Perdata maupun Pidana. Dalam perkara perdata notaris lebih leluasa untuk menggunakan hak ingkar yang diberikan undang-undang kepadanya. Akan tetapi, terlepas dari itu semua haruslah digarisbawahi hak ingkar adalah "hak" bukan kewajiban. Notaris tetaplah dihadapkan pada akibat hukum tertentu apabila menggunakan atau tidak hak yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut. Untuk itulah notaris diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memutuskan apakah akan menggunakan hak ingkar dalam pemberian suatu kesaksian atau tidak."

"Kebijakan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas gratis di Kota Medan telah memasuki tahun kelima. Dalam masa tahun lima tahun pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis tentunya perlu dikaji keberhasilan kebijakan ini dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu bagi penduduk Kota Medan. Pelayanan kesehatan yang bermutu harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau pasien antara lain pelayanan dilaksanakan dengan sopan santun, tepat waktu, sesuai dengan budaya setempat dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi masyarakat serta efektif menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Apabila kebutuhan terhadap pelayanan bermutu ini terpenuhi maka pasien atau masyarakat akan merasa puas dan pada akhirnya meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pengunjung Puskesmas Glugur Darat dan Darussalam dalam pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas Tahun 2005. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara terhadap responden pengunjung puskesmas dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam terhadap informan kepala Puskesmas dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Variabel terikat adalah kepuasan pengunjung yang meliputi dimensi reliability, responsiveness, empathy, assurance dan tangible, sedangkan variabel babas adalah karakteristik pengunjung dan frekuensi kunjungan. Karakteristik pengunjung meliputi pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Analisis dilakukan dengan chi square dan regresi logistik gander. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pengunjung di Puskesmas Darussalam adalah 37% sedangkan tingkat kepuasan pengunjung di Puskesmas Glugur Darat adalah 32%. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan, pekerjaan dan penghasilan serta frekuensi kunjungan ke puskesmas dengan kepuasan pengunjung.Hasil analisis multivariat menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan frekuensi kunjungan ke Puskesmas dengan kepuasan pengunjung di Puskesmas Glugur Darat dan Darussalam. Diperlukan upaya antisipasi sedini mungkin dalam meningkatkan kepuasan pengunjung Puskesmas melalui upaya peningkatan kinerja seluruh staf dan pimpinan Puskesmas dengan dukungan dana, sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan puskesmas dari Pemerintah Kota Medan sehingga Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas Kota Medan dapat tercapai secara optimal.

---

Free Puskesmas basic health service in Medan City after fifth year. In five year of free basic health services policy execution, perhaps the success of this policy in improving health service that achievable and certifiable for Medan City society need to studied. Certifiable health service has to fulfill public needs and patient, for example service done with well mannered, time precise, appropriate with local culture, achievable for public economies and effective in curing diseases. If needs for this certifiable service fulfilled, the patient and public will satisfy and finally improving health service exploiting.This research aim is to analyze visitor satisfaction rate of Puskesmas Glugur Darat and Darussalam in free basic health service in Puskesmas year 2005. Data gathering do by interview and observation. Interview to Puskesmas visitor as the respondent is using questioner and circumstantial interview to Puskesmas chief informant is using interview manual. Bonded variable is visitor satisfaction that included reliability, responsiveness, empathy assurance and tangible, while free variable is visitor characteristic and visit frequency. Visitor characteristic is education, job and earnings. Analysis does by chi-square and double logistic regression.Research result shows visitor satisfaction rate in Puskesmas Darussalam is 37% while visitor satisfaction in Puskesmas Glugur Darat is 32%. Bivariate analysis shows connection between education, job and earnings and visit frequency to puskesmas with visitor satisfaction. Multivariate analysis result shows connection between education level and visit frequency to Puskesmas with visitor satisfaction in Puskesmas Glugur Darat and Darussalam. Need effort to anticipate earlier in improving Puskesmas visitor satisfaction through performance improving from entire Puskesmas staff and chief with financial support, medium and pre-medium suited with Puskesmas needs from Medan City Government so that Free Basic Health Service in Puskesmas Medan City can achieved optimally."

"Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalaudulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kinitidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Indonesia yang bebas daripenyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Dalam perkembangannyapengaturan tentang narkotika di Indonesia telah melalui beberapa tahap yaitu,Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diganti dengan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada wilayah Indonesia bagian timur khususnya Provinsi Maluku mulai menjadi perhatian dan status waspada terkaitperedaran Narkoba, ditunjang wilayah Provinsi Maluku yang berbentuk kepulauandan banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak terdapat aparat pemerintah, BNNRI menilai Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah di tanah air yang sangatrawan akan peredaran Narkoba.Ditunjang dengan hasil survey yang dilakukan BNN RI, Posisi Maluku sendiri saat ini menempati posisi ke-tujuh dengan jumlahpenyalahgunaan sebanyak 27.940 jiwa dari jumlah populasi Maluku sebanyak1.169.800 jiwa. Kemudian salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku yaitu SeramBagian Timur yang pada awalnya bebas Narkoba kini pada tahun 2014 mulaimasuk peredaran narkoba, hal tersebut berdasarkan data Polres Seram BagianTimur. Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kabupaten yang masih tumbuhdikarenakan baru mekar pada tahun 2005 serta merupakan kabupaten miskin danterisolir dengan jumlah penduduk kurang lebih 124 ribu jiwa. Hal tersebutmenjadikan fenomena unik dalam peredaran Narkoba pada saat ini. Upaya Represif Penindakan telah dilakukan terhadap orang yang diduga menyalahgunakannarkotika untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Kabupaten SeramBagian Timur. Dalam upaya tersebut terdapat kendala-kendala yakni sarananprasarana penegak hukum, masyarakat, penegak hukum serta geografis.

---

The Development of drug abuse already highly concern. Formerly, distribution anddrug addicts was only in urban areas, but nowdays there is no sub districts orvillages which released from distribution and drug abuse. On its progress theregulation of narcotics in Indonesia has passed through several phases, that isUndang undang No 9 Tahun 1976, was replaced to Undang undang No 22 tahun1977, was replaced to Undang undang No 35 tahun 2009. In the areas of easternIndonesia, especially Provinsi Maluku, began to attract attention and alert status ofdrug trafficking, because Maluku is an archipelago and there are no governmentofficer in small ports.According to BNN RI, Maluku is one of the area in Indonesiawhich vulrerable to drug distribution. BNN RI survey shows that Maluku currentlyoccupies the seventh position with 27.940 drug addict of the 1.169800 inhabitants.Based on data from Polres Seram Bagian Timur, there is no narcotics distributionbefore 2014 in district of Seram Bagian Timur, but recently has spread, where asthis district newly formed on 2005, also poor and isolated with populationapproximately 124.000 inhabitants. It has become a unique phenomenom onnarcotics distribution. Repressive effort action towart people suspected abusingnarcotics have been made to eradicate drug abuse in district of Seram BagianTimur. Contraints in these effort include facilities and infrastructures lawenforcement, society and geography."

"ABSTRAKPengadaan buku kurikulum nasional 2013 dilaksanakan mengikuti adanya kebijakan pergantian kurikulum pendidikan dari yang sebelumnya menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diubah menjadi Kurikulum Nasional 2013. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan, tantangan, dan manfaat konsolidasi pengadaan buku kurikulum nasional 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa konsolidasi pengadaan buku kurikulum nasional 2013 dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu; tahap perencanaan, tahap pemilihan penyedia, dan tahap pelaksanaan kontrak. Kemudian, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain: adanya kekhawatiran gagal lelang, HPS yang ditetapkan dinilai terlalu kecil oleh para penyedia, penyedia yang terpusat di Pulau Jawa, dan lain-lain. Meskipun demikian, terdapat manfaat yang diperoleh dari adanya pelaksanaan konsolidasi pengadaan buku kurikulum nasional 2013 ini, yaitu: mengurangi biaya pembelian, mengurangi biaya manajemen pengadaan dan penawaran, dan mengurangi ketidakpatuhan para pemangku kepentingan.

---

ABSTRACT

Procurement of 2013 National Curriculum Book was carried out due to the change of policy of Education Unit Level Curriculum (KTSP) into the 2013 National Curriculum. Therefore, this research aims to describe the implementation process, challenges, and benefits from consolidating procurement of 2013 national curriculum book. The research is classified as descriptive research with utilizing qualitative methods. Based on research that has been done, it can be seen that the consolidation procurement of 2013 national curriculum book is carried out through three stages: planning stage, suppliers selection stage, and contract implementation stage. Then, there are various challenges the consolidating procurement faced, these include: fears of auction failure, the determined HPS is considered too be to small by the suppliers, suppliers that are centered on Java, and others. Nevertheless, there are benefits to be gained from the implementation consolidation procurement of 2013 national curriculum book, namely: reducing purchasing costs, reducing procurement and management costs, and reducing non-compliance of stakeholders."

"[ABSTRAK

Deregulasi dalam bidang energi minyak melalui UU No. 22 tahun 2001

Tentang Minyak dan Gas Bumi mengakibatkan dicabutnya subsidi BBM bagi industri dan beberapa BBM jenis tertentu untuk utnum serta kebijakan konversi energi lainnya. Regulasi itu sekaligus menghilangkan eksklusifitas Pertamina sebagai satu-satunya riteler bahan bakar minyak SPBU di Indonesia. Munculnya SPBU-SPBU swasta di kota-kota besar di Indonesia mengindikasikan mulai tnunculnya persaingan bebas di sektor niaga dan ritel BBM yang memberikan ancaman perpindahan dari SPBU Pertamina. "Loyalitas pelanggan" yang dahulu didapatkan melalui monopoli hanya tinggal sejarah dan Pertamina melakukan banyak marketing strategi untuk dapat mempertahankan loyalitas konsumennya.

---

ABSTRACT

Deregulation in energy from oil and gas through UU No. 22 tahun 2001

Tentang Minyak dan. Gas Bumi resulted in re1noval of fuel subsidies for industry and some specific types of fuel from public and energy conversion policy. The new regulation also eliminates the exclusivity of Pertamina as the sole retailer of fuel filling station (SPBU) in Indonesia. The emergence of private fuel station retail outlets in addition to Pertamina owned in nzajor cities of Indonesia indicates the beginning of free competition in fuel/gas conzmercial sector and exposes threat to switch jro1n Perta1nina 's .fuel station. "Customer Loyalty" which was obtained because of the monopoly of sale and distribution fuel by Pertamina is now histo1y. Pertamina now is doing a lot of marketing strategy to maintain the loyalty of consumers.

, Deregulation in energy from oil and gas through UU No. 22 tahun 2001

Tentang Minyak dan. Gas Bumi resulted in re1noval of fuel subsidies for industry and some specific types of fuel from public and energy conversion policy. The new regulation also eliminates the exclusivity of Pertamina as the sole retailer of fuel filling station (SPBU) in Indonesia. The emergence of private fuel station retail outlets in addition to Pertamina owned in nzajor cities of Indonesia indicates the beginning of free competition in fuel/gas conzmercial sector and exposes threat to switch jro1n Perta1nina 's .fuel station. "Customer Loyalty" which was obtained because of the monopoly of sale and distribution fuel by Pertamina is now histo1y. Pertamina now is doing a lot of marketing strategy to maintain the loyalty of consumers.

]"

"The National Health Insurance (NHI) Program was implemented in Indonesia on January 1st 2014. This program definitely brings some changes into managerialaspect in public health center (PHC). This study aimed to determine an impact of NHI policy in the implementation of health promotion programs at PHCin South Tangerang City, Indonesia. This study was conducted using qualitative method during February and March 2016. The impact of NHI is seen on policy,budget, equipment, human resource and implementation of health promotion program. With purposive sampling method, six policy makers, eight serviceproviders and eight service users were selected for in-depth interview. 17 documents were analyzed. Observation was conducted at four selected PHC’s.Data analysis used thematic content analysis. There was no difference of PHC’s functions before and after NHI period. Budget expended for health promotionprograms increased after NHI was implemented which could represent an opportunity for PHC to innovate, procure materials and implement better healthpromotion programs. Capitation budget which could be used for executing health promotion program and some recently implemented health promotion programsin the NHI era evidences that NHI policy has a positive impact on the implementation of health promotion programs at PHC.Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diimplementasikan di Indonesia pada 1 Januari 2014. Hal tersebut membawa beberapa perubahan pada aspekmanajerial pada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari kebijakan JKN terhadap implementasiprogram promosi kesehatan di puskesmas di Kota Tangerang Selatan, Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan padaFebruari – Maret 2016. Dampak program dilihat dalam hal kebijakan, pendanaan, fasilitas, sumber daya manusia dan pelaksanaan program promosi kesehatan.Dengan menggunakan metode purposive sampling, enam pengambil kebijakan, delapan pemberi layanan dan delapan penerima layanan diambil sebagaiinforman dalam penelitian ini. Pada analisis dokumen, 17 dokumen telah dianalisis. Observasi dilakukan dengan melihat kegiatan yang dilakukan diempat puskesmas. Analisis data menggunakan analisis konten tematik. Tidak terdapat perbedaan dari fungsi puskesmas sebelum dan setelah adanya JKN.Dana yang digunakan untuk kegiatan promosi kesehatan telah mengalami peningkatan setelah implementasi kebijakan JKN dimana dana tersebut dapat digunakanuntuk berinovasi, memberi peralatan dan melakukan promosi kesehatan dengan lebih baik. Dana kapitasi yang dapat digunakan untuk melaksanakanprogram promosi kesehatan dan beberapa kegiatan promosi kesehatan yang baru dilaksanakan pada saat era JKN menjadi bukti bahwa kebijakan JKN memilikidampak positif terhadap pelaksanaan program promosi kesehatan di puskesmas"

"Skistosomiasis merupakan penyakit parasit akut dan kronik yang disebabkan oleh infeksi cacing yang tergolong dalam genus schistosoma yang hidup dalam pembuluh darah usus dan kandung kemih. Di Indonesia, Schistosoma japonicum hanya ditemukan di Sulawesi Tengah. Wilayah kecamatan Lore Timur merupakan daerah endemik dengan prevalensi tertinggi tahun 2015 yaitu 67 kasus dari 148 kasus di Sulawesi tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit skistosomiasis di Wilayah Lore Timur. Desain penelitian ini adalah case control yang melibatkan 52 responden. Hasil Penelitian menunjukan faktor yang berhubungan dengan kejadian skistosomiasis adalah perilaku pemanfaatan alat pelindung diri p = 0.008 dan perilaku pemanfaatan sumber air p = 0.004 . Faktor yang paling mempengaruhi kejadian skistosomiasis adalah perilaku pemanfaatan sumber air dengan nilai OR = 9.483 . Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi bagi pelayanan keperawatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta perencanaan strategi bagi pemerintah daerah untuk mencegah masyarakat terinfeksi skistosomiasis.

---

Schistosomiasis is an acute and chronic paracitic disease caused by infection of worm genus Schistosoma that lives in intestine vessel and uterus. In Indonesia, Schistosoma Japonicum is only found in Central Sulawesi. East Lore is an endemic area with the highest prevalence in 2015 which was estimated by 67 of 148 cases in Central Sulawesi. This study was aimed to identify factors that can cause Schistosomiasis in East Lore region. A case control study was conducted which was participated by 52 respondents.

The results show that factors that influence Schistosomiasis were behavior of using self protection tools p 0,008 and water source p 0,004. The most influenced factor of Schistosomiasis was using of water source OR 9,483. Result of this study can be used as an evaluation tools for nursing service, It is useful to increase people awareness and strategic planning of government especially in reducing the prevalence of Schitosomiasis."

"Sebagai sebuah proses yang masih berlangsung hingga kini, di samping mendatangkan berbagai dampak positif globalisasi juga mendatangkan berbagai dampak negatif. Beberapa yang sangat dirasakan adalah arus keterbukaan informasi yang kuat dan masuknya budaya kosmopolitan. Kedua dampak negatif tersebut, tidak terkecuali juga menyasar pemuda di Indonesia dan membuat gerakan dan organisasi kepemudaan mengalami kemandekan. Melalui penelitian ini akan coba ditunjukkan bagaimana PMII, salah satu organisasi kepemudaan pertama di Indonesia, berupaya menghadapi dampak negatif globalisasi dalam kaitannya dengan ketahanan nasional bangsa ini. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, dilakukan wawancara mendalam terhadap lima orang unsur ketua PB PMII dari dua periode kepemimpinan yang berbeda 2011-2014 dan 2014-2017 sebagai pembanding.

---

As an ongoing process, besides all the positive impacts globalization also brings the negative impacts. Some of the most perceived is the strong current of information disclosure and the adoption of cosmopolitan culture. Both of these negative impacts are, not elast affect youth in Indonesia and making youth movements and organizations stagnate. This research attempts to show how PMII, as one of the first youth organizations in Indonesia, seeks to face the negative impact of globalization in relation to Indonesia 39 s national defense. In order to achieve these objectives, an in depth interview was conducted on five members of the PMII PB chairman from two different leadership periods 2011 2014 and 2014 2017 as a comparison"

"Studi ini membahas perlindungan hukum yang diberikan pada ekspresi budaya tradisional, baik secara internasional maupun nasional, terutama terhadap penggunaan dan klaim komersial oleh pihak asing. Studi kasus tentang klaim dan penggunaan komersial oleh pihak asing pada ekspresi budaya tradisional ditinjau dari perspektif internasional hukum perdata untuk mengetahui hukum yang akan diterapkan jika peristiwa serupa terjadi di masa depan. Penelitian ini adalah studi literatur-normatif menggunakan data sekunder, dan dibantu dari wawancara dengan pihak terkait sebagai data pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ekspresi budaya tradisional di tingkat nasional dan ruang lingkup internasional sudah ada, tetapi belum dapat melindunginya sepenuhnya. Studi ini juga menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan di tingkat nasional dan nasional tingkat internasional belum efisien hukum perdata internasional dapat digunakan dalam menentukan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan.

---

This study discusses the legal protection given to traditional cultural expressions, both internationally and nationally, especially against commercial uses and claims by foreign parties. Case studies of claims and commercial use by foreign parties on traditional cultural expressions are reviewed from an international perspective on civil law to find out which laws will be applied if similar events occur in the future. This research is a literature-normative study using secondary data, and is assisted from interviews with related parties as supplementary data. The results showed that regulation of traditional cultural expression at the national level and international scope already existed, but could not protect it fully. This study also shows that legal protection provided at the national level and at the national level has not been efficient. International civil law can be used in determining the law used in resolving disputes."