Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas pemakaman mewah di Kabupaten Karawang. Krisis lahan pemakaman di Jakarta membuat para pengusaha membuat bisnis pemakaman mewah pinggiran kota Jakarta, khususnya di Kabupaten Karawang. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang, kuburan tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, pemakaman mewah di Kabupaten Karawang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga terjadi ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas pemakaman mewah di Kabupaten Karawang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menggambarkan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas pemakaman mewah di Kabupaten Karawang tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas pemakaman mewah di Kabupaten Karawang selama ini hanya berdasarkan penafsiran pemerintah. ......This thesis discusses collecting property tax on luxurious funeral in Karawang regency. Graveyard crisis in Jakarta making business entrepreneurs create luxurious funeral outskirts of Jakarta, particularly in Karawang district. Based on property tax act, act local taxes and levies, and Karawang Regency regulation, graveyard is not subject to tax. However, luxury funeral in Karawang regency taxed on property tax. So there is a discrepancy between the rules and their implementation. The purpose of this study is to analyze the collection of property taxes on luxury funeral in Karawang regency. The approach used in this study is descriptive qualitative method of data collection study of literature and field studies conducted by in-depth interviews. Results of this study illustrate the imposition of property tax on luxury funeral in Karawang not have a strong legal foundation. So far, the collection of property taxes on luxury funeral in Karawang regency based solely on the interpretation of the government.

Abstrak :
Tesis ini membahas evaluasi kebijakan Pajak Rokok terutama mengenai alokasi penerimaan Pajak Rokok. Pajak Rokok merupakan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Alokasi Pajak Rokok terhadap masing-masing Pemerintah Provinsi merupakan hal yang krusial. Alokasi Pajak Rokok sangat bergantung kepada formula perhitungan bagi hasil penerimaan Pajak Rokok. Semakin besar jumlah Pajak Rokok yang dibagikan ke daerah, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah Provinsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pajak Rokok dari tahun 2014 hingga 2017 dinilai telah berjalan cukup baik. Terdapat hambatan pada alokasi penerimaan Pajak Rokok yang diakibatkan oleh keterlambatan pelaporan bagi hasil Pajak Rokok oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Formula yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam menghitung pembagian Pajak Rokok belum sesuai dengan basis Pajak Rokok yaitu atas dasar konsumsi, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Dalam kebijakan Pajak Rokok daerah tidak memiliki kewenangan karena pengelolaan berada di Pemerintah Pusat, sehingga perlu dilakukan pemindahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. ...... This thesis discusses the evaluation of Cigarette Tax policy especially regarding the allocation of Cigarette Tax revenue. Cigarette Tax is a regional tax administered by the Central Government. Cigarette Tax Allocation to each Provincial Government is crucial. Cigarette Tax Allocation is highly dependent on the formula for calculating the revenue share of the Cigarette Tax. The greater the number of Cigarette Taxes distributed to the regions, the greater the impact on the fiscal capacity of the Provincial Government. This research was conducted by using post positivism approach with qualitative research method through in depth interview and literature study. The results of this study illustrate that the implementation of the policy of Cigarettes Tax from 2014 to 2017 is considered to have been implemented quite well. There is an obstacle to the allocation of Cigarette Tax revenue due to the delay in reporting the profit sharing of the Cigarette Tax by the Provincial Government. The formula used by the Central Government in calculating the allocation of Cigarette Tax has not been in accordance with the Cigarette Tax base that is based on consumption, thus causing injustice. In the Local Tax Policy, the regional government does not have the authority because the management is in the central government, so it is necessary to transfer the authority to the regional government.