Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan dalam lingkungan oleh aktivitas manusia dapat berasosiasi dengan akumulasi logam berat dan berpotensi meninggalkan jejak antropogenik dalam rekaman sedimen laut. Penelitian akan kondisi kemostratigrafi dilakukan untuk menentukan pengaruh aktivitas antropogenik di Perairan Banggai, yang dinilai tinggi karena fungsinya sebagai wilayah penangkapan ikan dan berdekatan dengan Pulau Taliabu, kepulauan agrikultural dengan potensi tambang yang tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penanggalan umur (dating) dengan isotop 210Pb, analisis logam berat, distribusi ukuran butir, dan kandungan TOC untuk menganalisis dan merekonstruksi perubahan lingkungan. Penanggalan menggunakan isotop 210Pb dilakukan menggunakan spektrometer alfa (AAS), logam berat dianalisis menggunakan spektrometri emisi optikal (ICP-OES), distribusi ukuran butir dianalisis menggunakan difraksi laser (LDS), dan kandungan TOC dianalisis menggunakan LOI. Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi konsentrasi logam berat dalam sedimen core BC-06 menghasilkan nilai geo-accumulation index dan enrichment factor yang rendah, dan menunjukkan bahwa sumber logam berat yang ditemukan merupakan campuran alamiah dan antropogenik. Jejak logam berat dengan pengaruh antropogenik dalam sedimen core BC-06 dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu: (I) 1831-1927 AD, (II) 1927-1994 AD, dan (III) 1994-2022 AD, yang diinterpretasi berhubungan dengan ekspansi militer pada zaman pemerintahan Hindia-Belanda dan perkembangan berbagai sektor perekonomian Indonesia modern.

---

Changes in the environment by human activities is associated with heavy metal accumulation and can potentially leave anthropogenic traces in marine sediment records. Research focusing on the chemostratigraphic condition was done to determine the impacts made by anthropogenic activities in Banggai Waters, that are considered high because of its function as fishing grounds and is located near Taliabu Islands, which are agricultural lands with high mining potential. This research was done by Pb-210 dating, heavy metal, grain size distribution, dan TOC content analyses, to analyse and reconstruct environmental changes. Pb-210 dating was conducted by alpha spectrometer (AAS), heavy metal analysis was conducted by optical emission spectrometry (ICP-OES), grain size distribution analysis was conducted by laser diffraction (LDS), and TOC content analysis was conducted by the LOI method. Results show that heavy metal concentration distribution in sediment core BC-06 yield low values for geo-accumulation index (Igeo) and enrichment factor (EF), and showed that the metals found has a mixed source of natural and anthropogenic. Heavy metal traces with anthropogenic influence can be divided into three periods, such as: (I) 1831-1927 AD, (II) 1927-1994 AD, dan (III) 1994-2022 AD, which are interpreted as related to the military expansion during The Dutch’s colonialism, alongside the development of various economic sectors in modern Indonesia."

"The debtor must be insolvent merupakan asas hukum kepailitan yang menekankan kepailitan hanya dapat dijatuhkan kepada debitur insolven. Tidak diaturnya asas tersebut secara tekstual dalam UUKPKPU nomor 37 tahun 2004 mendorong hakim untuk tidak mempertimbangkannya dalam membuat suatu putusan. Hal ini memberikan peluang dipailitkannya debitur yang solven. Secara khusus, permasalahan yang dibahas adalah ketaatan hakim terhadap asas tersebut dalam membuat putusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif legal research dan perbandingan hukum comparative law . Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan pendekatan hukum dan pendekatan ekonomi untuk mengukur kesehatan keuangan debitur dengan Altman Z-score sebagai model insolvency test. Berdasarkan hasil analisis terhadap 4 putusan pengadilan niaga, 2 putusan kepailitan tidak mempertimbangkan adanya asas ini, yaitu dengan dipailitkannya Telkomsel yang kondisi keuangannya masih solven serta tidak dipertimbangkannya status insolvensinya Garuda. Analisis ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam menerapkan asas the debtor must be insolvent dalam putusan hakim niaga. Inkonsistensi penerapan terjadi karena asas tersebut tidak dijadikan sebagai syarat pengajuan proses kepailitan dan PKPU dalam undang-undang. Selain itu, asas juga masih sulit diterapkan oleh hakim karena belum diaturnya instrumen insolvency test yang dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan debitur. Untuk itu, asas tersebut harus diformulasikan secara tekstual dalam undang-undang sebagai sebuah syarat pengajuan permohonan agar hakim lebih terikat terhadap asas tersebut untuk dipertimbangkan dalam membuat putusan. Perubahan ketentuan dalam undang-undang ini harus dilakukan agar tercipta keadilan yang seimbang bagi kreditur dan debitur.

---

The debtor must be insolvent is the principle of bankruptcy law that emphasizes bankruptcy is only able to be imposed to the insolvent debtor. The non regulation of the principle textually in UUKPKPU number 37 of 2004 encourages the judge not to consider it in making decision. This provides an opportunity for solvent debtor to be bankrupted. In particular, the issue discussed is the adherence of judges to the principle in making decisions. This method of research conducted was based on legal research and comparative law approach. Data were collected through the study of documents and conducting series of interviews, which were then qualitatively analyzed. The analysis was conducted by legal approach and economic approach to measure the financial health of the debtor with Altman Z score as the insolvency test instrument. Based on the analysis of four commercial court decisions, two bankruptcy decisions do not consider the existence of this principle that is with the bankrputcy status of Telkomsel with the solvent condition and not considered of Garuda insolvency status. This analysis shows the inconsistency in applying lsquo the debtor must be insolvent principle rsquo in the decision of commercial judges. The inconsistency of implementation occurs because the principle is not used as requirement for filing bankruptcy proceedings and moratorium in the law. In addition, the principle is also still difficult to apply by the judge because the insolvency test instrument that could be used to assess the financial condition of the debtor has not been regulated. For that reason, the principle should be formulated in a textual manner as a requirement for filing an application for judges to be more attached to the principle to be considered in making a decision. The changes to the provisions of this law should be taken to create fair equity for creditors and debtors."