Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Identitas kolektif, atau perasaan ‘sama rasa’ dalam kaitan atau perbedaannya dengan satu sama lain, adalah fitur yang krusial dalam aktivisme sosial. Mengingat maraknya gerakan interseksional dewasa ini banyak mengandalkan media sosial, penelisikan peran identitas kolektif dalam memprakarsai gerakan daring pun menjadi penting. Artikel ini mengulas hubungan identitas kolektif dalam aktivisme Twitter #PapuanLivesMatter yang muncul di tengah kemelekan masyarakat terhadap #BlackLivesMatter. Sebanyak tiga belas twit dengan tagar #PapuanLivesMatter dan #BlackLivesMatter, baik secara terpisah maupun tergabung dalam satu rangkaian twit, telah dianalisis. Teori Appraisal dari Martin dan White diaplikasikan untuk mengidentifikasi bagaimana twit-twit tersebut mendemonstrasikan relasi identitas kolektif dengan melihat makna implisit dan eksplisit dari teks yang bertumpu pada evaluasi positif atau negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan identitas kolektif dalam #PapuanLivesMatter yang muncul dalam periode #BlackLivesMatter bersifat kongruen di ranah yang luas dan divergen dan di ranah kelompok. Dalam tingkatan yang luas, #PapuanLivesMatter dan #BlackLivesMatter membahas masalah yang identik dan secara kolektif berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan diskriminasi terhadap kulit hitam. Dalam tingkatan kelompok, meskipun #PapuanLivesMatter masih mempertahankan representasi mengenai diskriminasi, ideologi dan objektif yang disebarkan khusus ditunjukan untuk kepentingan Papua Barat, yaitu terkait dengan diskriminasi etnis dan separatisme politis

---

Collective identity, or a sense of ‘we-ness’ in relation or contrast with one another, is a crucial feature of social activism. Especially, considering the rise of intersectional movements in today’s era, it is important to look into the role of collective identity in shaping online movements. This article intends to unravel the relations of collective identity in the Twitter activism #PapuanLivesMatter that emerged in the wake of #BlackLivesMatter. A number of thirteen tweets that carry the hashtags #PapuanLivesMatter and #BlackLivesMatter, either separately or altogether, was analyzed. The theory of appraisal from Martin and White was applied to identify how the tweets enact relations of collective identity by looking into the implicit and explicit evaluation of the text that relies on positive and negative classifications. The results show that the relations of collective identity in #PapuanLivesMatter during the rise of #BlackLivesMatter are congruent at the broad-level and divergent at the group-level. At the broad-level, #PapuanLivesMatter and #BlackLivesMatter address the same issues and collectively work toward raising awareness for discrimination against black lives. At the group-level, although #PapuanLivesMatter still maintains its representation of discrimination, it propagates ideologies and objectives that are exclusively directed for West Papuan causes, namely ethnic discrimination and political self-determination"

"Tata kelola informasi (information governance) di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dilakukan oleh lintas fungsional untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab LPP TVRI sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran serta visi LPP TVRI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana lintas fungsional melakukan koordinasi bersama sehingga diketahui model tata kelola informasi di LPP TVRI dalam menciptakan informasi (materi siaran) menggunakan enterprise content management system. Lebih jauh penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat matrik model kematangan tata kelola informasi menggunakan Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) yang sudah diterapkan di LPP TVRI. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus eksploratoris guna melihat lebih jauh bagaimana praktik tata kelola informasi yang sudah dilakukan di LPP TVRI. Menggunakan Information Governance Reference Model (IGRM) diketahui model tata kelola informasi dilakukan oleh lintas fungsional untuk berkoordinasi dalam menciptakan materi siaran dalam tahapan daur hidup informasi. Masing-masing tahapan dianalisis menggunakan elemen bisnis, elemen hukum dan elemen pribadi dan keamanan, elemen teknologi informasi, serta elemen manajemen informasi dan rekod. Elemen-elemen tersebut dilakukan oleh masing-masing fungsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Daur hidup informasi yang dilakukan oleh masing-masing elemen saling terintegrasi dalam Enterprise Content Management System (ECMS) pada aplikasi etere. Model tata kelola informasi yang telah diterapkan di lingkungan LPP TVRI berada pada tingkat 2 matrik model kematangan tata kelola informasi yang berarti model tata kelola informasi telah memberikan dampak di LPP TVRI namun belum memiliki kekuatan hukum atau standar baku dari organisasi.

---

Information governance in the Indonesian Television Public Broadcasting Institute (LPP TVRI) is carried out cross-functional to carry out the duties and responsibilities of LPP TVRI in accordance on Law number 32 of 2002 about broadcasting and LPP TVRI vision. This research was conducted to find out how crossfunctional coordination together so that the information management model in LPP TVRI is known in creating information (broadcast material) using an Enterprise Content Management System (ECMS). Furthermore, this study also aims to determine the matrix level model for information governance maturity using Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) which have been implemented in LPP TVRI. Thisresearch approach is qualitative with an exploratory case study method in order to see further how information governance practices have been carried out at LPP TVRI. Using the Information Governance Reference Model (IGRM), it is known that the information governance model is carried out by cross-functional to coordinate in creating broadcast material in the stages of the information life cycle. Each stage is analyzed using business elements, legal elements and personal and security elements,

information technology elements, records and information management elements. These elements are carried out by each function in accordance with their duties and responsibilities. The information lifecycle carried out by each element is integrated with each other in the Enterprise Content Management System (ECMS) in etere application. The information governance model that has been implemented in the LPP TVRI environment is at level 2 of the information management maturity model matrix, which means that the information governance model has had an impact on LPP TVRI but does not yet have legal force or standard from the organization."