Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mempunyai tujuan untuk memiliki pemahaman tentang bagaimana kontribusi bank dengan menerapkan prinsip Customer Due Diligence dalam sektor uang elektronik dalam menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital yang mengeluarkan uang elektronik dalam pencegahan praktek pembiayaan terorisme di Indonesia sesuai dengan Hukum dan Regulasi yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menganalisis salah satu bank di Indonesia dalam pelaksanaan Customer Due Diligence dalam penyelenggaraan uang elektronik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku mengenai Customer Due Diligence untuk sektor perbankan di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian dilakukan melalui pemeriksaan materi hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan latar belakang tentang bagaimana prinsip Customer Due Dilligence bagi pengguna Uang Elektronik untuk mencegah pendanaan terorisme dilaksanakan oleh salah satu bank di Indonesia dimana apakah bank itu sudah mengikuti peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis tesis, tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan kepada pengaturan Customer due Diligence pada penyelenggaraan Uang Elektronik dan ketaatan bank X sebagai penyelenggara layanan keuangan digital terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan Customer Due Diligence. Dengan menganalisis isu-isu tersebut, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan penerapan Customer Due Diligence di sektor uang elektronik oleh bank sebagai langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas pendanaan terorisme di Indonesia dan langkah Bank X selanjutnya dalam implementasi kebijakan dan prosedur Tuntas Pelanggan dalam mengeluarkan Uang Elektronik.

---

This thesis aspires to have the understanding on how bank rsquo s contribution by implementing customer due diligence principle within electronic money sectors in organizing Digital Financial Service that issues electronic money in combating the practice of terrorism financing in Indonesia pursuant to Prevailing Laws and Regulation in Indonesia. This thesis will analyze one of the bank in Indonesia in its implementation of customer due diligence in conducting electronic money pursuant to prevailing laws and regulation on customer due diligence for banking sector in Indonesia. The research method is conducted through examining the existing legal material. Therefore, descriptive research is conducted to give a background on how Customer Due Diligence principle for Electronic Money users to prevent the terrorism financing carried out by one of the banks in Indonesia where the bank has followed the enacted regulation or not. Based on the thesis analysis result, the objective is to draw a conclusion on the regulation of Customer Due Diligence for electronic money and Bank X in organizing Digital Financial Service obedience to the prevailing laws and regulation in implementing customer due diligence in electronic money sector. By analyzing those issues, the author expect that this thesis could provide any recommendation for the development on the implementation of customer due diligence in electronic money sectors by banks as measures to prevent and combat terrorism financing in Indonesia and Bank X further step in the implementation of Customer Due Diligence policy and procedures in issuing Electronic Money."

"Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka, yang mengimplementasikan sistem kuasa elektronik (e-Proxy) bertujuan agar pemegang saham lebih mudah berpartisipasi dalam penyelenggaraan RUPS. Namun, dengan adanya kemudahan pemberian kuasa secara elektronik harus terjamin perlindungan hukum bagi pemegang saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy serta pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab notaris terkait RUPS yang menggunakan e-Proxy Penelitian yang dilakukan adalah (1) Perlindungan hukum terhadap pemberi kuasa pada e-Proxy eASY KSEI, dan (2) peran dan tanggung jawab Notaris terhadap Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan e-Proxy dalam pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian adalah (1) Perlindungan hukum bagi pemberi kuasa e-Proxy eASY KSEI adalah Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta jaminan sistem keamanan pada eASY KSEI oleh penyedia e-RUPS yaitu PT KSEI yang meliputi verikasi user identification dan keberadaan kartu AKSes KSEI yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Peran notaris dalam penyelenggaraan RUPS yang menggunakan e-Proxy adalah perhitungan suara kuorum fisik dan data suara dari e-Proxy, pemeriksaan panggilan RUPS yang harus memuat kuasa e-Proxy, dan mengidentifikasikan yang menggunakan kuasa e-Proxy yang hadir dalam RUPS serta pemeriksaan jenis kuasa e-Proxy. Tanggung jawab terhadap keabsahan e-Proxy berada di tangan KSEI sebagai penyedia eASY KSEI dan Biro Administrasi Efek yang menyiapkan daftar kehadiran dan daftar pemegang saham RUPS. Adapun saran untuk yang dikemukakan adalah pencantuman hak dan kewajiban pemberi kuasa dan penerima kuasa e-Proxy dalam panduan eASY KSEI serta Biro Administrasi Efek memberikan juga surat pernyataan bahwa Notaris terlepas dari tanggung jawab keabsahan e-Proxy.

---

The issuance of the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 15/ POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a public company, which implements an electronic power of attorney system (e-Proxy) with the aim of making it easier for shareholders to participate in the holding of the GMS. However, with the ease of granting power of attorney electronically, legal protection must be guaranteed for shareholders who grant power of attorney through an e-Proxy as well as an understanding of the roles and responsibilities of a notary related to the GMS using an e-Proxy. The research conducted in this thesis is to analyze (1) legal protection for the principal of the e-Proxy eASY KSEI and (2) the role and responsibilities of a Notary in the General Meeting of Shareholders that uses e-Proxy in creating the minutes of the General Meeting of Shareholders. To answer this problem, a normative juridical legal research method is used, with a research typology of explanatory research. The results of the research are (1) the legal protection for the principal of the e-Proxy eASY KSEI that the authorized person is is responsible for the power of attorney received from the shareholders and must exercise such power of attorney in good faith and not violate the provisions of laws and regulations as well as security system guarantees on eASY KSEI by the e-RUPS provider namely PT KSEI which includes verification of user identification and the existence of the KSEI AKSes card which is integrated with the Directorate General of Population and Civil Registration. (2) The role of a notary in holding a GMS using an e-Proxy is the calculation of the physical quorum votes and vote data from the e-Proxy, examining the GMS summons which must contain the e-Proxy power of attorney, and identifying those using the e-Proxy who are present at the GMS as well as examining the type of the e-Proxy. The responsibility for the validity of the e-Proxy rests with KSEI as the provider eASY KSEI and the Securities Administration Bureau which prepares the attendance list and the list of shareholders of the GMS. The suggestions that have been put forward are the inclusion of the rights and obligations of the e-Proxy's in the KSEI eASY guide and the Securities Administration Bureau also provides a statement that the Notary is free from the responsibility for the validity of the e-Proxy. "