Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini menyoroti permasalahan mengenai implikasi yuridis terhadap akuisisi perseroan terbatas tertutup yang tidak mengumumkan rencana akuisisi dan hasil akuisisi dalam minimal satu surat kabar harian nasional. Mengumumkan rencana akuisisi merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbats, namun terdapat perseroan yang meniadakan kewajiban ini karena undang-undang diam terhadap sanksinya. Metode penelitian yang digunakan adalah preskriptif yuridis analitis yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian yaitu perseroan terbatas yang tidak mengumumkan rencana akuisisi harus melakukan ratifikasi hasil akuisisi dengan mengumumkannya di surat kabar harian nasional walaupun akuisisi telah terjadi.

---

ABSTRACT
This thesis highlighted an issue regarding legal implications of acquisition of an unlisted limited liability company, which did not publish its acquisition plan and the result of its acquisition in at least one daily national newspaper. Publishing those matters are the company obligations as stipulated in Law Number 40 year 2007 regarding Limited Liability Company, yet there are companies which negate this obligation because the law silence to its sanction. The method used in this thesis is legal prescriptive analytics, which based on relevance regulations. This thesis results is the company, which did not publish its acquisition plan, shall rectifying its acquisition result in at least one daily national newspaper although the acquisition had occurred., This thesis highlighted an issue regarding legal implications of acquisition of an unlisted limited liability company, which did not publish its acquisition plan and the result of its acquisition in at least one daily national newspaper. Publishing those matters are the company obligations as stipulated in Law Number 40 year 2007 regarding Limited Liability Company, yet there are companies which negate this obligation because the law silence to its sanction. The method used in this thesis is legal prescriptive analytics, which based on relevance regulations. This thesis results is the company, which did not publish its acquisition plan, shall rectifying its acquisition result in at least one daily national newspaper although the acquisition had occurred.]

Abstrak :
Masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat adat yang memiliki kepercayaan asli dari nenek moyang. Hingga dewasa ini, masih banyak masyarakat yang tetap memegang teguh kepercayaan asli tersebut dan mereka disebut Penghayat Kepercayaan. Namun, kepercayaan yang mereka yakini masih dipandang sebelah mata karena dianggap bukanlah suatu agama. Oleh karena itu, banyak kendala yang dihadapi oleh para Penghayat Kepercayaan terkait kedudukan status hukum mereka di mata negara, terutama mengenai masalah pencatatan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan Penghayat Kepercayaan. Akibatnya, pada saat itu para Penghayat Kepercayaan kerap mendapatkan penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor Catatan Sipil setempat. Demi memenuhi rasa keadilan dan hak asasi setiap manusia, pemerintah Negara Republik Indonesia pada tahun 2006 kemudian memberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut yang kemudian dapat dijadikan landasan hukum mengenai pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Penghayat Kepercayaan kini telah dapat mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil. Adapun metodologi yang digunakan dalam melakukan penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif melalui bahan-bahan kepustakaan, dokumen dan literatur. ......Indonesian society comprises of a traditional society (with adat cultures and values) who preserves their ancestors? beliefs. Until recently, few people still maintain to deem these traditional beliefs and classified as 'Penghayat Kepercayaan'. Their beliefs, however, are still underestimated since these beliefs are not classified as religions. Obstacles are familiar to the people of "Penghayat Kepercayaan", in regards to the legal status according to Indonesian Law, especially relating to issues of marriage's registration. Indonesian Law No. 1 Year 1974 regarding Marriage does not regulate the marriage of "Penghayat Kepercayaan" people. As a result, people of "Penghayat Kepercayaan" received several rejections of marriage records from the local Civil Registry Office. In order to fulfill values of justice and human rights of the people, Government of Republic of Indonesia enacted Law No. 23 Year 2006 regarding Population Administration. That law could be used as the legal basis in regards to the marriage records for the 'Penghayat Kepercayaan 'people where they are able to file their marriage in the Civil Registry Office. As for the methodology used in conducting this study is a normative juridical research through literature materials, documents and literature.