Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPersatuan dan kesatuan tekad rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa revolusi fisik, adalah hal yang sangat penting. Bangsa Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus 1945 baru memerdekakan dirinya dari penjajahan Jepang, harus mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaannya. Di seluruh pelosok Indonesia rakyat bersama TNI bahu-membahu untuk nelawan kembalinya pemerintah Belanda yang akan kembali menguasai Indonesia. Perlawanan-perlawanan dan semangat mempertahan kemerdekaan juga terdapat di Karesidenan Malang, Jawa Ti_mur. Rakyat daerah ini yang pada waktu Perjanjian Renville merupakan ajang pertempuran yang paling keras akhirnya harus memberikan sebagian wilayahnya kepada pihak Belanda. Wilayah yang tinggal sebagian ini yaitu Malang Selatan, akhirnya harus menampung beribu-ribu pengungsi dan merupakan basis gerilya bagi pejuang--pejuang Indonesia. Dan daerah-daerah ini pulalah mereka bertahan den berjuang untuk merebut kembeli wilavah Karesidenan Milona. Perjuangan-perjuangan serta hambatan-hambatan yang dialami oleh rakyat dan TNI di daerah Malang Selatan inilah merupakan inti dari skripsi ini.

---

"

"Di dalam proses peralihan hak atas tanah melalui Jual Beli, Akta Jual Beli merupakan salah satu bagian yang penting. PP No 24 Tahun 1997 menentukan, jual beli tanah dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat Akta Jual Belinya. Pasal 38 ayat (1) PP n0 24 tahun 1997 jo. PMNA no 3 tahun 1998 tentang pelaksana PP no 24 tahun 1997 mengatakan bahwa pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis. Di dalam Perkara NO 84/PDT.G/2006/PN Jakarta Timur, terdapat suatu jual beli yang dilakukan antar anggota keluarga, dan penandatanganan Akta Jual Beli yang berdasarkan Surat Kuasa untuk menadatangani Akta Jual Beli yang telah berakhir. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini membahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai keabsahan jual beli tanah menurut Hukum di Indonesia. Kedua, mengenai ketentuan jual beli tanah antar anggota keluarga di Indonesia. Dan ketiga, mengenai akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang dibuat dengan surat kuasa untuk melakukan Akta Jual Beli yang telah berakhir.Hasil penelitian ini melihat bahwa keabsahan Jual Beli Tanah menurut hukum di Indonesia adalah berdasarkan dipenuhinya syarat materiil dari perbuatan Jual Beli tersebut. Karena itu, Jual Beli Hak atas Tanah di dalam Perkara NO 84/PDT.G/2006/PN Jakarta Timur adalah sah menurut hukum di Indonesia. Di dalam hukum Indonesia, Jual Beli di dalam keluarga tidak dilarang, kecuali dalam hal jual beli antara suami istri. Selain itu, jual beli antara anak dan orang tua harus memerhatikan apakah anak telah melewati usia 21 tahun dan tidak berada dalam pengampuan. Akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang dibuat dengan surat kuasa untuk melakukan Akta Jual Beli yang telah berakhir seperti di dalam kasus adalah Akta Jual Beli tersebut mengandung cacat hukum dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.In the procedure of land rights transition through sale and purchase, the deeds of sale and purchase have one of the most important apects. According to Government Regulation Number 24 /1997, the sale and purchase of a land, must be done by each party in front of PPAT who have the duty to make the deeds of sale and purchase. According to Article 38 Government Regulation Number 24/1997 juncto Ministry of Agrarian Regulation number 3 /1998, each party who are subject to the Sale and Purchase of a Land or their delegates with power of attorney, must be present in the making of the PPAT deeds. In the verdict number 84/pdt.g/2006/Pn Jakarta Timur, there is a sale and purchase which are done between family members and the deeds of sale and purchase are signed with a terminated Power of Attorney to sign the deeds of sale and purchase. Based on these problems, this thesis will mainly focus on three subjects. First, it is about the land sale and purchase validity according to Indonesian Law. Secondly, it is about the validity and regulation of Sale and Purchase between family members in Indonesia. Third, it is about the emerging result from the signing of Deeds of Sale and Purchase with a terminated Power of Attorney to sign the Deeds of Sale and Purchase.

The result of this research shows that the validity of sale and purchase of land, depends on whether or not, the material conditions of sale and purchase itself are fulfilled. Therefore, the sale and purchase of land in the verdict number 84/PDT.G/2006/PN Jakarta Timur is valid. According to Indonesian Law, Sale and Purchase which done between family members are not prohibited, as long as it is not done between a husband and wife. Sale and purchase between parents and their children are not prohibited as long as the children are over the mature age of 21 years old. Deeds of sale and purchase which are signed with a terminated Power of Attorney to sign the deed, have its results in the legal defects of the deeds of sale and purchase. Another result is the deeds of sale and purchase will only have a corroboration power as an underhand deed."

"Skripsi ini membahas proses sekuritisasi terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat pasca tragedi 9/11 tahun 2001-2003. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis peran Pemerintah Amerika Serikat dalam melakukan langkah-langkah sekuritisasi terhadap terorisme pascatragedi 9/11 sehingga mendorong munculnya isu terorisme di Amerika Serikat. Dengan menggunakan teori sekuritisasi, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pascatragedi 9/11, Pemerintahan Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Presiden George Walker Bush melakukan berbagai langkah penting yang merupakan bentuk sekuritisasi terhadap terorisme. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam menyikapi Tragedi 9/11 merupakan hal yang bersifat politis yang kemudian mendorong terorisme sebagai permasalahan penting di Amerika Serikat.

---

This undergraduate thesis discusses the process of the securitization of terrorism in United States of America which is performed by the US Government a fter The 9/11 Tragedy in 2001-2003. This study uses qualitative method and a nalyzes how US Government did the securitization process in response to terrorism after the 9/11 Tragedy so that, terrorism emerged as a big issue in United States. Using the securitization theory, this research shows that after the 9/11 Tragedy, US Government led by President George W. Bush has indeed done se veral steps which can be categorized as a securitization of terrorism. By then, the steps taken by US Government to respond the 9/11 can be categorized as a poli tical action that gradually emerged terrorism as a big issue in US."