Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif Yang menjadi permasalahan adalah apa dasar dan manfaat resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan di Indonesia? Bagi masyarakat, kejahatan merupakan tindakan yang secara moral tak dapat dibenarkan, sehingga setiap anggota masyarakat harus bertindak sebagaimana agen moral yang bertindak dalam koridor norma-norma moral yang berlaku. Pemerintah sebagai pemegang peran utama dalam usaha penanggulangan kejahatan tidak boleh tidak sesuai dengan tujuan Negara Indonesia, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penanggulangan kejahatan dengan ditetapkan dan diberlakukannya sistem pemidanaan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia. Dilain pihak, pelaku kejahatan juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia sehingga dia juga memiliki hak untuk dilindungi oleh Negara. Dengan demikian Pemidanaan harus diatur dan dijalankan sedemikian rupa tanpa mengurangi tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Sistem Pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai upaya dalam melindungi masyarakat umumnya dan pelaku kejahatan khususnya. Dalam praktek selama ini, Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem Lembaga Pemasyarakatan yang pada intinya sebagai suatu proses rehabilitasi dan resosialisasi pelaku kejahatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu konsep yang dirumuskan sebagai suatu metode untuk mengubah narapidana menjadi orang yang dapat berguna dalam masyarakat dengan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Masyarakat dilibatkan dalam pembinaan ini, sehingga masyarakat mau menerima narapidana ini kedalam lingkungan sosialnya. Seorang narapidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menunjukan prilaku yang berdasarkan moral dianggap baik sehingga dia dapat diterima kembali dan hidup normal ditengah- tengah masyarakat, dengan demikian kebahagiaan sosial dapat diwujudkan. Sistem Pemidanaan sebagai suatu Kebijakan haruslah bertujuan sebagai proses resosialisasi pelaku kejahatan. Dasar Resosialisasi adalah moral, yakni apa yang baik bagi masyarakat, karena bermanfaat untuk semakin meningkatnya kebahagiaan sosial.

---

The method used in this research is normative law research method. The question here is what are the reasons and the benefits of resocialisation (training to be social or to be fit member of society) as the goal of sentencing in Indonesia? For people, crime is a morally unjustified action. Thus, each member of the society should act as a moral agent who behaves in the corridor of effective norms. As the institution which has the key role in fighting crimes, the govemment must work in line with the aim of the State that is the realization of a just and prosperous society based on Pancasila. To fight the crimes, the govemment has stipulated and imposed the sentencing system which aims to protect Indonesian people. In other sides, the criminals, who also part of Indonesian society, have the rights to have state’s protection. The sentencing, therefore, must be formulated and implemented without reducing the goal of the criminal law. The sentencing system is a part of the policy to combat crimes in order to protect the society, especially the criminals. So far, Indonesian govemment has carried out a correctional institution system which is basically serves as a rehabilitation or resocialisation process for the criminals. Correctional system is a concept formulated as a method to change, correct or modify the potencies of a prisoner to be useful for the society. Because the society is involving in that guidance, the prisoner could come back and live normally in the society. The society welcome them well due to good morals a former prisoner reflects in social life. As a policy, the sentencing system should resocialize the criminals. To improve social happiness, resocialisation must base on morals or what is good for the society."

"Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan AI oleh individu dan masyarakat telah membawa dampak ambivalensi dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya manfaat positif melainkan juga dampak viktimisasi terkait AI yang terus meningkat. Namun fenomena Viktimisasi AI (VAI) belum diteliti lebih dalam di luar cybercrime terkait AI. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dinamika interaksi antara pengguna dan struktur AI dalam praktik kehidupan sehari-hari, terutama implikasi VAI dalam praktik sosial, bisnis dan politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan korban dan pakar terkait, serta analisis berbagai artikel terkait. Hasil analisis mengungkapkan bahwa VAI merupakan produk dari pola hubungan pengguna dan struktur AI yang dinamis dalam praktik kehidupan sehari-hari. Adanya faktor endogen dan faktor eksogen yang mempengaruhi antara lain meliputi ketergantungan terhadap teknologi AI, kerentanan data dan karakter personal, keterpaksaan situasional akibat kebijakan terkait AI, dan kewajiban sistem dalam berbagai model AI. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan hukum baru yang mendalam dalam hal pengembangan, implementasi dan penggunaan AI, serta kolaborasi lintas disiplin untuk mengatasi kompleksitas dan risiko yang terkait dengan pemanfaatan AI. Penelitian yang berkelanjutan di bidang viktimologi terkait VAI diharapkan dapat memberikan landasan etis dalam perlindungan dan pelayanan korban di era digital yang semakin maju.

---

The Industrial Revolution 4.0 which is marked using AI by individuals and society has brings ambivalence to everyday life, not only positive benefits but also the impact of victimization related to AI which continues to increase. However, the phenomenon of AI Victimization (VAI) has not been researched more deeply outside of AI- related cybercrime. This research aims to investigate the dynamics of interaction between users and AI structures in daily life practices, especially the implications of VAI in social, business, and political practices. Using a qualitative approach through interviews with victims and related experts, as well as analysis of various related articles. The analysis results reveal that VAI is a product of user relationship patterns and dynamic AI structures in daily life practices. The presence of endogenous and exogenous factors that influence include, among others, dependence on AI technology, vulnerability of data and personal characteristics, situational compulsions due to AI-related policies, and system obligations in various AI models. The implication of this research is the need for new, in-depth legal policies regarding the development, implementation, and use of AI, as well as cross-disciplinary collaboration to overcome the complexity and risks associated with the use of AI. It is hoped that ongoing research in the field of victimology related to VAI can provide an ethical basis for protecting and serving victims in the increasingly advanced digital era."