Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 1990, teknologi satelit dipandang sebagai salah satu teknologi yang sesuai untuk menyediakan solusi yang memadai dibeberapa negara. Salah satu aplikasi dari teknologi komunikasi satelit adalah jaringan komunikasi VSAT (Very Small Aperture Terminal). Jaringan komunikasi VSAT terdiri dari sebuah stasiun induk dan sejumlah stasiun pelanggan yang letaknya secara geografis berjauhan, sehingga timbul banyak permasalahan. Dalam hal ini proses transmisi, metode point to point, dan perangkat yang digunakan pada jaringan komunikasi VSAT sangat menentukan untuk memenuhi layanan telekomunikasi.Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan penerapan teknologi VSAT yang menggunakan metode point to point atau yang sering disebut dengan SCPC (Single Channel per Carrier). VSAT metode ini umumnya bekerja pada C-Band yaitu pada frekuensi 3 ? 6 GHz. Untuk sisi downlink pada frekuensi 3 ? 4 GHz dan uplink pada frekuensi 5 ? 6 GHz. Dimana terminal VSAT pada dasarnya terdiri dari antena parabola, amplifier, converter dan modem.VSAT dikatakan bekerja secara optimal jika parameter kinerjanya sesuai dengan standart. Unjuk kerja link VSAT metode ini ditentukan oleh parameter Energy Isotropic Radiated Power (EIRP), Carier to Noise Density Ratio Total (C/No)_Total serta Energi Bit Noise to Ratio (Eb/No). Redaman propagasi serta Carier to Interference Ratio Total (C/I)_Total baik pada saat uplink maupun downlink. Dari hasil penelitian network VSAT point to point ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan availability akan layanan telekomunikasi khususnya didaerah pedesaan yang kondisi geografisnya tidak dimungkinkan menggunakan sistem komunikasi terestrial.

---

Since year 1990, satellite technology viewed as one of appropriate technology to provide solution in some state. One of application from satellite communications technology is communications network of VSAT (Very Small Aperture Terminal). Network Communications of VSAT consist of a mains station and a number of customer station at far geographical position, so that arise many problems. In this case process transmission, method of point to point, and peripheral used at hub station and remote station in communications network of VSAT, very determining to fulfill telecommunications service.To overcome problems above hence conducted by adjusment of technology of VSAT using method of point point to or which often referred as with SCPC (Single Carrier Per Channel). this VSAT Method generally put hand to C-Band in frequency 3-6 GHZ, with downlink frequency 3-4 GHZ and of uplink at frequency 5-6 GHZ. Where terminal of VSAT basically represent corps of parabola antenna, amplifier, and converter of modem.VSAT told work in an optimal if its performance parameter as according to standart. Performance of this link VSAT method is determined by parameter of Energy Isotropic Radiated Power (EIRP), Total Carier To Noise Density Ratio (C/No)_Total and also Energi Beet of Noise Ratio to (Eb/No). damping of propagasi and also Total Carier Interference Ratio to (C/I)_Total, at the time of and also uplink of downlink. From result of research of this VSAT point to point network is expected can fulfill requirement of telecommunications service availability will specially rural area which is geographical condition of him do not be enabled to use communications system of terestrial."

"PT Onarnba Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kabel (electric wire) untuk industri elektonik. Harga sebuah produk merupakan Faktor utama dalam suatu persaingan. Untuk itu perusahaan harus mampu menekan biaya-biaya yang dikeluarkan, terutama dalam sistem produksinya, Salah sam biaya tersebut adalah biaya persediaan bahan baku yang terdiri dan biaya pemesanan dan biaya kepemilikan.Dalam melakukan proses produksinya, PT Onamba Indonesia sering mengalami kekurangan dan penumpukan bahan baku yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan biaya persediaan yang sangat tinggi.Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan alternatif bagi sistem pengendalian yang sudah ada dengan meminimalkan tingkat persediaan bahan baku di gudang agar biaya persediaan yang dikeluarkan sekecil mungkin.Metode yang digunakan unmk menganalisis biaya persediaan bahan baku ini adalah metode MRP (Material Requirement Plamring) dengan teknik lol sizing Lot For Lot (LFL) dengan tetap memperhatikan persediaan pengaman (safety stock). Teknik ini digunakan karena proses produksi PT Onamba Indonesia dilakukan berdasarkan sistem job order, sehingga dapat dicegah penumpukan jumlah bahan baku yang tersedia di gudang.Hasil akhir dari skripsi ini adalah berupa perencanaan jadwal pemesanan untuk tiap jenis bahan baku untuk tahun 2000 dengan biaya persediaan bahan baku minimum."

"ABSTRAKPermintaan untuk transfer data seluler telah mendorong pengembangan teknologi, termasuk komunikasi nirkabel optik, seperti komunikasi cahaya tampak atau visible light communication (VLC). Kondisi tersebut turut memberikan kontribusi konsumsi daya yang jauh lebih tinggi, yang berarti peningkatan emisi karbon. VLC adalah solusi alternatif untuk komunikasi hijau karena aplikasi potensial untuk penerangan dan transfer data secara bersamaan. Dalam penelitian ini, penulis mempelajari sistem VLC sederhana, yang terdiri dari dua sisi, untuk memahami kinerjanya untuk transmisi data digital. Bagian pertama dari ujung transmisi terdiri dari mikrokontroler dan LED. Bagian kedua dari ujung penerima terdiri dari tiga jenis fotodioda (fotodioda, PIN, dan Avalanche photodiode) dan mikrokontroler. Penelitian ini mempertimbangkan modulasi OOK, ruang gelap untuk menghindari kebisingan dari sumber cahaya lainnya, dan tiga variabel spektrum panjang gelombang, clock rate, dan jarak. Pengamatan parameter bit-error-rate atau BER dan daya menunjukkan bahwa BER rata-rata LED dalam warna putih memiliki BER lebih kecil daripada LED merah, hijau, dan biru, yang masing-masing 0,377, 0,412, 0,387, dan 0,387. Daya yang diterima oleh masing-masing jenis fotodioda menunjukkan LED dalam warna putih memiliki daya lebih besar dibandingkan LED merah, hijau, dan biru.

---

ABSTRACT

Demand for mobile data transfer has driven developing technologies, including optical wireless communications, such as visible light communication (VLC). The high demand has contributed much higher power consumption, which means an increase in carbon emission as well. VLC is an alternative solution for green communication because of its potential applications for both lighting and data transfer simultaneously. In this study, the authors study a simple VLC system, which consists of two sides, to understand its performance for digital data transmission. The first part of the transmitting end consists of a microcontroller and an LED. The second part of the receiving end consists of three types of photodiodes (photodiodes, PINs, and Avalanche photodiodes) and microcontrollers. This research considers OOK modulation, a darkroom to avoid noise from other light sources, and three variables of wavelength spectrums, clock rates, and distances. Parameter observation of bit-error-rate or BER and power shows that the average BER of LED in white color has smaller BER than red, green, and blue LED, which 0.377, 0.412, 0.387, and 0.387, respectively. The power received by each type of photodiode shows LED in white has more power than the red, green, and blue LED."

"Dengan dibubarkannya Departemen Penerangan, Televisi Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan TVRI berubah fungsinya dari TV pemerintah yang lebih banyak menyuarakan program dan propaganda politik pemerintah menjadi TV publik yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Perubahan status TVRI menjadi PERJAN memerlukan perhatian dan upaya dari berbagai pihak, baik dari dalam sendiri yang harus menghadapi audit, maupun situasi eksternal yang belum memperoleh kepastian.

Dengan membatasi obyek penelitian pada salah satu kasus yang terjadi di TVRI khususnya di lingkungan Divisi VII Pengembangan Organisasi Perusahaan dan Diklat mengenai persepsi para pelaksana penyelenggara dan tenaga administrasi yang bekerja sebagai pegawai tetap lembaga tersebut. Divisi VII Pengembangan Organisasi Perusahaan dan Diklat merupakan bagian dari TVRI yang kegiatannya melakukan pengembangan, pendidikan dan pelatihan bagi seluruh karyawan TVRI yang memerlukan biaya operasional sangat tinggi, guna memenuhi kebutuhan siaran TVRI yang memerlukan peningkatan manajemen sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan stasiun TV lainnya. Dengan kondisi yang demikian, sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dan untuk melihat pengaruh iklim komunikasi (kepercayaan, keterbukaan, dukungan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, tujuan kinerja tinggi) yang merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan.

Yang menjadi pertanyaan adalah : Apakah iklim komunikasi mempengaruhi motivasi kerja karyawan di lingkungan Divisi VII Pengembangan Organisasi Perusahaan dan Diklat TVRI Jakarta?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian terhadap -32 responden yang terdiri atas bagian penyelenggara siaran dan bagian administrasi umum. Pemilihan alat Bantu statistik yang dilengkapi dengan regresi linear berganda metode stepwise untuk mengukur ada tidaknya dan kuat lemahnya hubungan kedua variabel yaitu variabel komunikasi dan variabel motivasi kerja. Teknik ini dapat memberikan gambaran tentang suatu pembuktian apakah memang benar bahwa iklim komunikasi itu berpengaruh terhadap motivasi kerja, dan variabel mana yang paling besar pengaruhnya.

Dan pada kenyataannya variabel yang benar-benar mempengaruhi motivasi kerja secara signifikan yaitu variabel dukungan dan variabel partisipasi. Walaupun masih ada variabel lain diluar dari variabel iklim komunikasi yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan di lingkungan Divisi VII Pengembangan Organisasi Perusahaan dan Diklat."

"ABSTRAKKawasan di sepanjang Jalan Raya Bogor meliputi, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Cimanggis, dan Kecamatan Sukmajaya merupakan wilayah lokasi industri yang tumbuh dan berkembang secara alamiah (artinya pada awalnya tidak ada campur tangan pemerintah) dan merupakan limpahan dari ketidaksiapan infrastruktur pada kawasan industri Pulogadung. Pesatnya pembangunan industri di daerah sepanjang Jalan Raya Bogor akhirnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam hal ini kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dan Jawa Barat. Penataan ruang di koridor Jalan Raya Bogor tersebut hingga tahun 2005 (pada wilayah penelitian) diperuntukkan sebagai kawasan industri yang tidak mencemari lingkungan hidup.Lingkungan industri di koridor Jalan Raya Bogor dibatasi salah satunya oleh tenaga kerja industri. Keberadaan tenaga kerja pada industri menentukan pola persebaran keruangan (spasial), yang tercermin pada pengelompokan industrinya. Tipologi lingkungan industri skala sedang adalah pengelompokan lingkungan industri berdasarkan tenaga kerja dalam industri yang jumlahnya antara 20-300 orang. Tipologi industri ini yang jumlahnya 100 atau 56,5 % dari total industri yang ada dan tersebar di sepanjang koridor Jalan Raya Bogor (Kecamatan Ciracas, Pasar Rebo, Cimanggis dan Sukmajaya).Tujuan dari penelitian ini yaitu, (1) untuk mengetahui pola keruangan (spasial) persebaran industri sedang; (2) untuk mengetahui tenaga kerja industri sedang pada masyarakat menetap; dan (3) untuk mengetahui hubungan industri sedang dengan lingkungan sosial-ekonomi masyarakat pekerja industri yang menetap di wilayah penelitian;Adapun hipotesis kerja penelitian, adalah:a. pola persebaran industri sedang mengikuti pola tata ruang.b. terdapat hubungan antara industri sedang dengan lingkungan sosialekonomi masyarakat pekerja industri yang menetap di sepanjang Jalan Raya Bogor.Pada penelitian ini dilakukan penghitungan skala T (indeks tetangga terdekat), prosentasi penyerapan tenaga kerja lokal untuk industri, dan derajat kekuatan hubungan antara variabel bebas (lingkungan sosial masyarakat pekerja pabrik) dan variabel terikat (industri sedang). Pengujian dilakukan dengan metode statistik koefisien korelasi kontigensi menggunakan software SPSS versi +98 for windows, yang dilanjutkan dengan pembobotan skoring dari masing-masing variabel lingkungan sosial (tingkat pendidikan, pendapatan/salary dan kualitas permukiman) terhadap industri sedangnya.

---

"

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan investigasi terhadap tiga elemen modal intelektual, yaitu: modal manusia, modal struktural dan modal pelanggan, serta hubungannya dengan kinerja bisnis pada sektor industri jasa dan non jasa di Jakarta. Survei dilakukan kepada 64 orang manajer atau setingkat manajer dengan menggunakan instrumen kuesioner skala Likert dengan tujuh pilihan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis korelasi dan pengaruh (analisis jalur).Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik untuk sampel sektor industri jasa dan non jasa: (1) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara modal manusia dengan modal pelanggan, (2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara modal manusia dengan modal struktural, (3) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara modal pelanggan dengan modal struktural, (4) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara modal struktural dengan kinerja bisnis.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari: (1) modal manusia terhadap modal pelanggan, (2) modal manusia dan modal pelanggan terhadap modal struktural, (3) modal struktural terhadap kinerja bisnis, baik untuk sektor industri jasa dan non jasa. Hasil lain yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa: (1) terdapat pengaruh tidak langsung modal manusia terhadap modal struktural untuk sektor industri jasa dan non jasa, (2) terdapat pengaruh tidak langsung yang positif dan signifikan dari modal manusia terhadap kinerja bisnis untuk sektor industri jasa dan non jasa, (3) terdapat pengaruh tidak langsung yang positif dan signifikan dari modal pelanggan ke kinerja bisnis untuk sektor industri jasa dan non jasa.Penelitian ini menegaskan adanya hubungan yang positif antar elemen-elemen modal intelektual, dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Modal intelektual yang dikelola dengan baik akan membawa dampak yang besar bagi kinerja bisnis. Sebaliknya dampak modal intelektual yang buruk akan menyulitkan perusahaan untuk mempunyai keunggulan bersaing. Ke depan peran SDM perusahaan adalah membangun praktek-praktek manajemen SDM yang sebangun dengan strategi pengetahuan perusahaan, misalnya dengan cara membantu pengembangan atau memperkuat peran perilaku (karyawan) yang membantu dalam menurunkan biaya-biaya atau memperkuat diferensiasi produk."

"Konsensus nasional Political Will dari DPR untuk penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, telah diundangkan melalui TAP XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 dan diatur lebih lanjut dengan UU No. 28/1999 tanggal 19 Mei 1999 dan UU No. 31/1999 tanggal 16 Agustus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggantikan UU No. 3/1971 yang lama. Hal ini merupakan babak baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memanfaatkan momentum era reformasi.Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) secara sistematis di Indonesia_ telah sejak lama dilakukan, karena dirasakan korupsi sudah sangat membahayakan pembangunan. yaitu sejak tahun 1957 mulai dengan peraturan penguasa militer, penguasa perang pusat, TPK, Komisi 4, Opstib, sampai era reformasi dengan dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) pada tanggal 13 Oktober 1999 dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada tanggal 23 Mei 2000.Kejaksaan Agung sebagai lembaga penuntutan satu-satunya di Indonesia (legal monopoly) mempunyai tanggung-jawab moral dan hukum untuk berjuang memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum yang responsif dengan rasa keadilan masyarakat. Tuntutan dan harapan masyarakat sangat besar diletakkan di pundak Kejaksaan Agung, untuk mengusut tuntas dugaan adanya korupsi yang merugikan keuangan negara, dan mulai mengadili kasus-kasus korupsi besar, dan yang menarik perhatian masyarakat (catchs some big fishes) seperti Kasus Soeharto mantan Presiden RI berkuasa 32 tahun, yang mulai disidangkan tanggal 31-8-2000.Kinerja Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi selama 5 tahun (1993/1994 s/d 1997/1998) pada tahap penyelidikan penyelesaiannya hanya 40% (34 kasus) dan sisa tunggakan 60% (50 kasus), tahap penyidikan penyelesaiannya hanya 38% (9 kasus) dan sisa tunggakan 62% (15 kasus), dan tahap penuntutan untuk seluruh Indonesia tingkat penyelesaiannya hanya 19% (115 kasus) dan sisa tunggakan 81% (479 kasus). Rata-rata sisa tunggakan kasus sekitar 60%-81%.Pendapat para ahli tentang sebab-sebab terjadinya korupsi dan hambatan pemberantasan korupsi, dijadikan sasaran analisis yang mendasari perumusan strategi pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) selanjutnya. Strategi secara sistematis itu diharapkan dapat mengendalikan faktor-faktor penyebab korupsi tersebut.Bertolak dari kenyataan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung, sejauh mana tingkat efektifitas Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, (apakah telah memberikan hasil/akibat yang maksimal, taxis dari pertimbangan efisiensi) dan berupaya untuk dapat memberikan strategi alternatif/prioritas yang dapat meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi (anti corruption strategy).Hasil penelitian penulis ini menunjukkan, bahwa Kejaksaan Agung berada pada kondisi di dua lingkungan yaitu lingkungan internal dan eksternal. Hal mana telah memberikan pengaruh terhadap kinerjanya. Pengaruh sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat bisa berasal dari internal maupun eksternal. Yang berasal dari faktor internal berupa faktor kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), dan yang berasal dari faktor eksternal berupa faktor peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Pendekatan analisis SWOT berupaya untuk merumuskan strategi yang sesuai (best solution) untuk diterapkan dalam upaya mencapai sasaran dan goal yang diinginkan. Ada beberapa strategi alternatif yang dirumuskan, namun berdasarkan urgensi penanganannyalskala prioritas kepentingannya, maka direkomendasikan untuk memakai strategi WO untuk strategi jangka pendek dan strategi SO untuk strategi jangka panjang.Dari hasil perumusan alternatif strategi SWOT tersebut dengan pendekatan ternyata untuk sasaran strategi kebijakan prioritas jangka pendek adalah memanfaatkan TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) (0.408), memperbaiki sarana prasarana/penggajian/fas. kesejahteraan SDM kejaksaan (0,239), melakukan pengawasan intensif terhadap moralitas, etika profesi/sikap perilaku terhadap SDM kejaksaan (0,130), mengusulkan independensi kejaksaan/ (Independent Prosecution System) (0,116), dan memperbaiki/reorientasi sistem manajemen pembinaan (rekrutmen, promosi dan penempatan) SDM kejaksaan yang profesional dan rasional (0,106). Untuk sasaran strategi kebijakan prioritas jangka panjang adalah memanfaatkan lembaga ICAC (Independent Commission Anti Corruption)/ Komisi Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KGPTPK) (0,415), menetapkan target penyidikan dan penuntutan (0,366) dan mengusulkan independensi kejaksaan/(Independent Prosecution System) (0,219).Dalam penelitian ini, ternyata dalam strategi jangka pendek maupun strategi jangka panjang memiliki sensitifitas yang sangat kecil. Artinya, walaupun terjadi perubahan dalam urutan prioritas, temyata urutan prioritas faktor endogen (strategi kebijakan) tidak mengalami perubahan, hanya perubahan dalam bobot prioritasnya.Strategi Kebijakan periode jangka pendek dan jangka panjang yang dominan adalah dengan memanfaatkan keberadaan TGPTPK dan lembaga baru ICAC (Independent Commission Anti Corruption)IKGPTPK, sehingga diharapkan tercapainya peningkatan efektifitas strategi pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) di Indonesia. Untuk ICAC, disarankan agar konsistensi terhadap sifat komisi yang harus independenlmandiri kepas dari carnpur tangan pemerintah, melibatkan peranan LSM/masyarakat dalam penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia. Disarankan, ICAC mempunyai kewenangan terbatas hanya pada tahap penyelidikan dan penyidikan korupsi saja, sedangkan tahap penuntutan tetap sebagai wewenang Kejaksaan Agung. Perlu dirumuskan sinkronisasi susunan perundang-undangannya, agar tidak tumpang-tindih atau menabrak tata tertib hukum positif yang sudah ada."

"Kawasan di sepanjang Jalan Raya Bogor meliputi, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Cimanggis, dan Kecamatan Sukmajaya yang merupakan wilayah lokasi industri yang bertumbuh dan berkembang secara alami (artinya pada awalnya tidak ada campur tangan pemerintah) yang merupakan limpahan dan ketidaksiapan infrastruktur pada kawasan industri Pulogadung. Tujuan dari penelitian, yaitu: (1) Untuk mengetahui pola keruangan (spasial) persebaran industri sedang; (2) Untuk mengetahui tenaga kerja industri sedang pada masyarakat menetap; Pertanyaan penelitian yang dapat dikedapankan adalah: (1) Di mana terdapat lokasi industri sedang dan bagaimana pola keruangan (spasial) persebaran industrinya di sepanjang Jalan Raya Bogor? dan (2) Berapa banyak tenaga lokal terserap pada kegiatan industri sedang? Metode penelitian berupa ex post facto, dan survai lapangan. Metode yang dipergunakan untuk memilih sampel pekerja industri sedang dan tipologi lingkungan industrinya ialah dengan kombinasi purposive sampling dan simple random sampling. Analisisnya berupa overlay peta dan analisis tetangga terdekat. Kesimpulan (1) Lokasi industri skala sedang di wilayah penelitian, terdapat di wilayah Kelurahan Susukan, Ciracas, Pekayon, Tugu, Mekarsari, Cisalak Pasar, Curug, Sukamaju Baru, Jatijajar, Cilangkap, Cisalak, dan Sukamaju dengan pola keruangan/spasial persebaran industrinya di sepanjang Jalan Raya Bogor mengikuti pola penataan ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kodya Jakarta Timur dan Kota Depok. Pola keruangan persebaran industrinya yang mengelompok (cluster pattern) dengan nilai indeks skala T (0 - 0,7), terdapat di wilayah Kelurahan Cisalak Pasar, Cilangkap, dan Cisalak; Pola keruangan persebaran industrinya yang tidak merata/acak (random pattern) dengan nilai indeks skala T (0,7 - 1,4), terdapat di wilayah Kelurahan Tugu, Mekarsari, Sukamaju Baru, dan Jatijajar; Pola keruangan persebaran industrinya yang merata (dispersed pattern/uniform) dengan nilai indeks skala T (1,4 - 2,1491), terdapat di wilayah Kelurahan Susukan, Ciracas, Pekayon, Curug, dan Sukamaju. (2) Tenaga kerja lokal yang terserap pada kegiatan industri berdasarkan pada tingkat pendidikan, adalah sebagai berikut: pada tingkat pendidikan menengah (SLTP/Sederajat dan SMU/Sederajat) 62,04%, kemudian tingkat pendidikan rendah (SD/Sederajat) dan tinggi (D3 dan S1), sedangkan tingkat pendidikan sangat rendah atau tidak sekolah mempunyai jumlah yang relatif sedikit 2,81% dari jumlah total respoden pekerja industri."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui kelompok dalam Program Kredit Taskin Inkra. Juga dibahas tentang faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan. Program Kredit Taskin Inkra untuk mengatasi kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga-keluarga yang tergabung dalam kelompok Taskin lndustri Kecil dan kerajinan rakyat guna meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Peraksanaan Program Kredit Taskin Inkra di Kecamatan Porsea merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir dengan PT. Bank Sumatera Utara dengan memberikan kredit modal usaha kepada kelompok taskin berdasarkan tanggung jawab bersama (tanggung renteng).Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dan snowball sampling terhadap aparat pemerintah daerah, tim teknis, petugas pendamping, kepala desa, tokoh masyarakat dan Kelompok Tenun Siragi dengan jumlah 20 orang. Hasil penelitian dianalisa dengan mengaitkan kebijakan program dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pembangunan daerah, industri kecil, pemberdayaan masyarakat serta partisipasi.Dalam tahap sosialisasi, peserta tidak hanya mendengar namun diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada hal yang kurang dimengerti. Selanjutnya peserta sosialisasi ikut berpartisipasi untuk mensosialisasikan program di desa masing-masing, membantu tugas dari tim teknis, sehingga tujuan sosialisasi dapat tercapai. Dalam tahap pelaksanaan, peran petugas pendamping memberdayakan kelompok terlihat pada kegiatan pembinaan tehnis dan manajemen usaha, khususnya pengajuan usulan kredit dan pelaporan.Pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat terlihat sejak awal, pembentukan kelompok merupakan syarat utama untuk memperoleh kredit taskin inkra, diserahkan sepenuhnya kepada para pengusaha industri kecil dan pengrajin tanpa campur tangan dari pihak manapun. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembinaan tehnis dan manajemen usaha dilakukan petugas pendamping dengan cara diskusi kelompok, anggota kelompok memperoleh penambahan pengetahuan dan keterampilan tentang ragam ulos untuk souvenir dan pemasaran ulos secara bersama-sama. Variasi ulos untuk meningkatkan pendapatan mereka dan pemasaran bersama dapat mengurangi waktu pemasaran yang dapat dipergunakan untuk mempercepat pembuatan ulos. Dalam kegiatan penyusunan usulan kredit dan pelaporan, petugas pendamping turut membantu diminta oleh anggota kelompok, namun pada dasarnya, sepenuhnya diserahkan kepada kelompok.Dalam pelaksanaan Program Kredit Taskin Inkra masih terdapat faktor penghambat baik dari anggota kelompok maupun dari petugas pendamping. Faktor penghambat dari anggota kelompok adalah rendahnya tingkat pendidikan yang didominasi tamatan SD dan SLTP, usia diatas 40-an juga berpengaruh terhadap rendahnya motivasi belajar bidang admisnistrasi serta pembuatan laporan. Untuk mengatasinya petugas mengadakan kunjungan rumah dan mengingatkan pentingnya laporan untuk perbaikan kebijakan atau pengembangan program. Faktor penghambat yang lain adalah kurangnya koordinasi petugas pendamping dalam pembagian tugas serta proses administrasi (pengisian formulir) yang cenderung menyulitkan anggota kelompok.Disamping faktor penghambat juga terdapat faktor pendukung seperti prilaku masyarakat yang terbuka, ikatan kekeluargaan antara anggota kelompok serta lokasi yang strategis. Merujuk kepada faktor penghambat di atas, dikemukakan saran yang sekiranya dapat diterapkan pada program yang akan datang yakni ; kepada pemerintah daerah, diperhatikan peran masing-masing petugas pendamping serta dilakukan pemantauan dan pembinaan oleh tim teknis, di masa mendatang para suami hendaknya ikut diberdayakan dengan memantapkan peran pendamping dari BKKBN, sekiranya memungkinkan dibentuk lebih dari satu kelompok pada program yang akan datang karena tampaknya dana dapat dikembangkan; kepada anggota kelompok, direncanakan pengembangan usaha; kepada petugas pendamping, secara berkata mengawasi pembuatan ulos agar kualitas dan motif ulos tetap terjaga, pendamping dari Kantor Koperasi berperan dalam pemasaran dan pembentukan Koperasi.ix + 6 bab + 134 halaman + 3 lampiran + Bibliograf 48 buku + 8 Peraturan Perundang-undangan dan lain-lain (1977 s/d 2002)"