Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keprihatinan para ahli bahwa masyarakat industri kini dipimpin para manajer tanpa kepemimpinan menjadi topik menarik untuk diperlajari para teoritisi dan praktisi perusahaan (Bennis & Nanus, 1985). Dari sudut pandang teoritik sudah tentu mereka akan berurusan dengan upaya menjelaskan secara ilmiah mengenai gejala-gejala seperti pemogokan, tingginya tingkat absensi, turn over, ketiadaan gagasan yang inovatif dan kreatif dan lainnya. Sedangkan dari sudut praktisi perusahaan tentu mereka pun berurusan dengan upaya-upaya praktis untuk memecahkan masalah-masalah akibat perubahan yang bersifat global.Manusia, yang pada dasarnya berada dalam dunia nyata dan abstrak, tidak bisa tidak dan hanya dapat memecahkan masalahnya dengan memadukan kedua wilayah pandang di atas. Maka salah satu usaha adalah mencari ciri manajer yang pemimpin. Ia adalah manajer yang bervisi dan mampu mengkomunikasikannya, tahu membaca perubahan, berani melakukan perubahan dan melembagakannya. Ia pun mampu menginspirasi dan memimpin organisasi mewujudkan visinya menuju arah baru. Pribadi pemimpin yang demikian tepatnya berfigur transformational leader.Kajian ini menggambarkan kepemimpinan atasan "sekarang" dan "seharusnya" menurut persepsi karyawan bank pemerintah (BUMN) dan bank swasta nasional. Proses penelitiannya melibatkan 570 responden berasal dari 4 bank pemerintah dan 6 bank swasta nasional. Kesepuluh bank tersebut meliputi tiga kategori; peringkat atas, menengah, dan bawah. Data diperoleh dengan menggunakan multifactor leadership questionnaire (MLQ) 5 X- R karya Bass dan Avalio (1991).Hasil kajian menunjukkan hirarki kepemimpinan atasan "sekarang" dan "seharusnya" sebagai trans-formational, transactional, dan laissez-faire. Sedangkan profil kepemimpinan atasan "sekarang" dan "seharusnya" umumnya dipersepsi karyawan sebagai extra effort, attributed charisma, inspirational motivation, dan management by exception passive. Menarik untuk disimak khusus profil contingent reward dan management by exception passive. Mean score contingent reward untuk "seharusnya" lebih rendah dari yang "sekarang", walaupun keduanya berada pada kategori sedang. Sedangkan kepemimpinan management by exception passive berada pada kategori tinggi untuk "seharusnya" dan sedang untuk "sekarang". Lagipula mean score untuk profit tersebut tinggi dibanding profit tipe transactional lainnya. Demilaan pula dengan tipe laissez-faire.Analisis interkorelasi antar subfaktor transformational menunjukkan indeks koretasi amat kecil, akibatnya perbedaan antar subfaktor tersebut sangat tipis. hipotesis mengenai kepemimpinan atasan "sekarang" dan "seharusnya" antara karyawan manajerial dan operasional, antara karyawan bank pemerintah dan bank swasta nasional menemukan hasil tidak berbeda secara signifikan. Hal ini menggambarkan perilaku bisnis perbankan tidak dipengaruhi oleh status kepemilikan. Juga mengindikasikan perhatian dan pertakuan pemerintah relatif tidak membedakan antar keduanya. Berkaitan dengan perbedaan hirarkhis, menggambarkan kondisi kepemimpinan dipengaruhi budaya paternalistik yang berorientasi vertikal. Akibatnya, kepemimpinan atasan menjadi model yang dipolakan.Dalam kaitan dengan kepemimpinan contingent reward, menggambarkan perilaku bertransaksi kurang diberi prioritas. Banyak transaksi terjadi secara konvensional. Dasarnya saling percaya diantara mereka. Ini menunjukkan pertimbangan relasi sosial lebih penting daripada relasi bisnis. Hubungan insani lebih penting daripada hubungan tugas. Kondisi ini juga menjelaskan bahwa produk politik menempatkan atas hak kerja dan pemerataan kesempatan bekerja bagi warga negara menjadi pertimbangan penting dalam seleksi. Karenanya pengambilan keputusan dalam seleksi cenderung mendahulukan pertimbangan dimensi ekonomi, politik, stabilitas, dan kemudian baru diikuti pertimbangan kualitas calon karyawan.Hasil lain, juga mengisyaratkan perbaikan kualitas alat pengukuran agar lebih mampu membedakan domain setiap subfaktor kepemimpinan transformational. Selain itu, perlu ada studi lanjutan mengenai pengaruh misi politik terhadap perilaku kepemimpinan organisasi baik perusahaan pemerintah maupun swasta nasional."

"ABSTRAK Kasus gizi salah terbanyak terdapat di kelurahan Banten diantara wilayah lain di kota Serang Penelitian ini membahas tentang  faktor-faktor yang menyebabkan gizi salah pada anak balita di keluarga nelayan, dimana mayoritas mereka adalah buruh nelayan yang hidup dalam kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penenlitiannya menunjukan bahwa mayoritas pendidikan dan pemahaman keluarga nelayan tentang gizi rendah, pendapatan keluarga rendah sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi dengan baik. Mayoritas nelayan tidak memiliki alternatif pekerjaan lain disaat tidak bisa melaut karena cuaca ekstrim. faktor budaya dan kebiasaan setempat yang masih sangat kuat terkait pantangan makanan tertentu bagi anak balita terutama ikan dan telur yang akan merdampak buruk pada kesehatan dan kulit balita. Selain itu masih ada pemahaman bahwa ayah harus diutamakan dalam hal apapun termasuk dalam hal makan dibandingkan anggota keluarga lainnya, juga lingkungan tempat tinggal yang cukup kumuh dan kotor dengan sanitasi yang buruk serta sumber air bersih yang cukup sulit. Hambatan yang dihadapi yang paling mencolok adalah faktor ekonomi, aksesibilitas dan pengetahuan yang rendah serta kurangnya kesadaran pribadi dari keluarga dalam mengatasi masalah gizi salah pada anak balita dalam keluarga nelayan.

---

ABSTRACT

The most malnutrition cases were found in Banten villages among other regions in Serang. This study discusses the factors that cause malnutrition in children under five in fishing families, where the majority of them are fishermen who live in poverty. This study uses a qualitative approach with descriptive types. Data collection uses in-depth interviews, observation and documentation studies. The results of his research show that the majority of education and understanding of fishermen families about nutrition is low, family income is low so they are not able to meet nutritional needs properly. The majority of fishermen do not have other alternative jobs when they cannot go to sea due to extreme weather. local cultural and habits factors that are still very strong related to the restrictions on certain foods for toddlers, especially fish and eggs, which will affect the health and skin of toddlers. In addition, there is still an understanding that fathers must be prioritized in any case, including in terms of eating compared to other family members, as well as a fairly shabby and dirty living environment with poor sanitation and difficult water sources. The most striking obstacles faced are economic factors, low accessibility and knowledge, and a lack of personal awareness from the family in overcoming the problem of malnutrition in children under five in the family of fishermen

"

"Secara umum macam jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum (jaminan yang lahir karena undang-undang) dan jaminan khusus (jaminan yang lahir karena perjanjian), jaminan yang lahir karena perjanjian dibedakan lagi menjadi jaminan yang bersifat perorangan (seperti perjanjian penanggungan (borgtocht), perjanjian garansi dan perjanjian tanggung menanggung) dan jaminan yang bersifat kebendaan (seperti gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan). Dalam pemberian jaminan kebendaan yang berupa hak tanggungan oleh seorang pihak ketiga/Penjamin, tesis ini akan mencoba mengungkapkan bahwa tidak ada perlindungan kepada pihak ketiga/Penjamin tersebut apabila debitur wanprestasi kecuali apabila sebelum penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut diatur kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu antara pihak ketiga/Penjamin dan Debitur dalam sebuah perjanjian tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, dan perlindungan itu akan lebih baik lagi apabila pihak ketiga/Penjamin juga ikut masuk ke dalam usaha debitur sebagai pihak yang turut terlibat dalam kegiatan usaha debitur. ......In general, kinds of guarantees can be divided into 2 (two) kinds, the general guarantees (guarantees born since the law) and specific guarantees (guarantees born because of the making of an agreement), the guarantees arising from an agreements differentiated into a guarantee that is individual (such as undrwriting agreements (borgtocht), the warranty agreement and the agreement of bearing responsibility) and a guarantee that is material (such as pledge, fiduciary, mortgage and mortgage right). In the provision of giving collateral given by a third party / Guarantor, this thesis will try to reveal that there is no protection to the third party / Guarantor that if the debtor defaults, unless, prior to the signing of the Deed of Granting Mortgage right, is regulated agreements in advance between the third party / Guarantor and debtor in a separate agreement in front of the Notary, and the protection would be better if the third party / Guarantor also entered into the debtor's business as the parties involved in the business activities of the debtor."

"ABSTRAKSistem pembayaran saat ini berkembang dengan cepat, mulai dari alat pembayaran konvensional seperti transfer tunai dan kartu kredit sampai kepada metode pembayaran baru yang berbasiskan internet, seperti bitcoin dan virtual currency lainnya. Bitcoin adalah serangkaian kode pemograman yang kemudian diamankan menggunakan kriptografi yang oleh komunitas tertentu digunakan sebagai alat pembayaran. Akan tetapi, sampai saat ini Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran belum bertindak tegas dalam mengatur bitcoin dan virtual currency lainnya. Walaupun sudah ada PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, namun masih tetap dalam posisi grey area. Bank Indonesia saat ini masih mempelajari perkembangan dari bitcoin wait and see . Bitcoin dan virtual currency lainnya dapat diatur sebagai alat pembayaraan, sehingga PJSP termasuk bitcoin exchange diperbolehkan untuk memproses semua transaksi bitcoin dan virtual currency lainnya. Tujuan dari pengaturan tersebut, yaitu untuk mencegah bitcoin dan virtual currency lainnya digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh karena transaksinya yang bersifat pseudonymous. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana mengatur bitcoin dan virtual currency lainnya dengan memperbandingkan pada aturan yang berlaku di negara Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan comparative. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kata Kunci: Bitcoin, virtual currency, peraturan

---

ABSTRACTCurrently, a payment method develops significantly, from conventional such as cash transfer and credit card to new technological innovations internet based payments, such as bitcoin and other virtual currencies. Bitcoin is a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community as a payment. Bank Indonesia issued statement related to bitcoin and other virtual currency on 6 February 2014. In view of the Act No. 7 Year 2012 concerning Currency and Act No. 23 Year 1999 which has been amended several times, the latest with Act No. 6 Year 2009, Bank Indonesia stated that bitcoin and other virtual currency are not currency or legal payment instrument in Indonesia. Any risk associated with utilization of virtual currency shall be borne solely by the user. On 19 November 2016, Bank Indonesia issued PBI Number 18 40 PBI 2016 on the Implementation of Payment Transaction Processing ldquo Regulation rdquo . The regulation prohibits Payment System Service Providers to use virtual currency as a payment tool, and does not regulate activities such as bitcoin mining and trading. Those using bitcoin as a payment method become user rsquo s own risk. However, Bank Indonesia remains in grey area position. Bitcoin and other virtual currencies are potentially abused for terrorism financing and money laundering. Therefore, they need to be regulated comprehensively, bitcoin and other virtual currencies companies shall report to Bank Indonesia. The research will discuss how to regulate bitcoin and other virtual currencies compared to regulation in the United States, China, and Japan. Descriptive comparative studies and normative legal research will be used to construct a legal framework with a qualitative approach. Key Words Bitcoin, Virtual Currency, Regulation."

"ABSTRAKStudi ini dilakukan untuk menelaah hubungan antara kepemimpinan transformasional dan transaksional dengan struktur keorganisasian, tata nilai keorganisasian, dan praktik-praktik keorganisasian pada sejumlah organisasi di Jakarta dan Surabaya. Sampel berasal dari 22 organisasi yang terdiri dari 7 organisasi di Jakarta dan 15 di Surabaya. Responden berjumlah 557 orang manajer madia. Mereka diminta untuk menilai kepemimpinan bermodalitas ganda tersebut.Penilaian mereka terhadap kapemimpinan yang bermodalitas ganda tersebut didasarkan pada struktur keorganisasian, tata nilai keorganisasian, dan praktik-praktik keorganisasian. Penilaian para responden terhadap kepemimpinan yang berkualitas ganda merujuk pada MLQ 5X-R dari Bass dan Avolio (1994). Penilaian terhadap struktur keorganisasian merujuk pada KSO dan Paramita (1985). Sedangkan terhadap tata nilai keorganisasian dan praktik-praktik keorganisasian, penilaian mereka merujuk pada VSM?94 dan WIWQ dari Hofstede (1994;1998).Data dikumpulkan dengan kuesioner. Setelah terkumpul, data tersebut dianalisis secara statistika dengan teknik analisis persamaan struktural dengan menggunakan program LISREL versi 8.50 dari Joreskog dan Sorbom (2001).Hasil yang diperoleh dari analisispersamaan struktural sebagai berikut:Nllai chi-square (X2) sebesar 175.34; db 147; p. 0.055. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa besaran nilai X2 =175.34 dan harga p yang diperoleh (p = 0.055) lebih besar dari batas penerimaan (p = 0.05). Hasil tersebut mengndikasikan bahwa ada perbedaan yang signitikan antara matriks kovarian yang diharapkan oleh model teoretik dengan matriks kovarian data. Dengan demikian, modalnya ftt dengan data.Ada kontribusi yang signifikan dari struktur keorganisasian terhadap kualitas kepemimpinan transaksional (Y11= 0.42, t= 3.9O,) dan transformasional (y21 = -0.39, t = -2.90). Nlial tldak berkontrtbusl sacara signifikan terhadap kepemimpinan transformasional (y22 = 0.14, t = 1.87) dan transaksional (Y12 = -0.15, t = -1.89. 'Ada kontribusi yang tidak signitikan dari praktik-praktik keorganisasian terhadap kepemimpinan transformasional (Y23 =-0.02, t= -0.29). Besaran nilai sumbangan praktik-praktik keorganisasian terhadap _kualitas kepemimpinan transformasional = -0.02, t= -0.29 kecil dan negatif. Dan signifikan untuk transaksional (Y13 = 0.45, t =8.12).Korelasi antara struktur keorganisasian dan tara nilai sebesar 0.43, t= 2.28.Hasil ini menunjukkan bahwa struktur keorganisasian berkorelasi secara signifkan dengan tata nilai.Korelasi antara struktur keorganisasian dan praktik-praktik keorganisasian sebesar 0.28, t = 6.04. dan korelasl antara tata nilai dengan praktik-praktik keorganisasian sebesar 0.27, t = 2.13. Hasil ini menyatakan bahwa struktur keorganisasian berkorelasl secara signifikan dengan tata nilai dan demikian pula antara tata nilai dengan praktik-praktik keorganisasian.Kontribusi kepemimpinan transaksional terhadap kualitas kepemimpinan transfonnasional sebesar1.15; t= 8.32. Hasil ini mengindikasikan signifikansi kontribusi kualitas transaksional terhadap kepemimpinan berkualitas transformasional.Hasil studi tersebut menjelaskan bahwa kualitas transaksional dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kepamimpinan berkualiias transformasional.Signifikansi hasil pangujian dampak tidak langsung terhadap kepemimpinan transformasional yang telah dihipotesiskan berhasil didukung. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional secara tidak Iangsung dapat dijelaskan oleh struktur keorganisasian, tala nilai, praktik-praktik keorganisasian melalui kualitas kepemimpinan transaksional. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional bisa Iebih berhasil diterapkan jika pemimpin mempraktikkan juga kepemimpinan berkualitas transaksional.Muatan faktor untuk dimensi formalisasi (1.05) dan kompleksitas (0.83) tinggi.Besaran muatan faktor tersebut mengindikasikan organisasi yang mekanistik. Hal itu mencerminkan hierarkhi dalam organisasi dan tugas-tugas yang rutin dan terinci dalam batas tanggung jawab yang ketat (Mead, 1994). Konfigurasi ini disebut autoritas hierarkhi 'mekanistik" atau orientasi vertikal (Koentjaraningrat, 2000; Munandar, 2001).Muatan faktor ntuk dimensi orientasi proses (0.81), tugas (078), parokial (0.72), dan sistem tertutup (0.71) dari variabel praktik-praktik keorganisasian, tinggi.Keempat dimensi tersebut menyatakan struktur aktivitas keorganisasian bersifat rutin, selanjutnya dilabel sebagai konsentrasi tugas.Autoritas hierarkhi dan konsentrasi tugas dapat membangun satu konfigurasi karena keduanya mencerminkan organisasi mekanistik. Autoritas hierarkhi dan tugas dapat diasosiasikan dengan kebutuhan individu akan security. Kebutuhan individu akan security didasari oleh nilai uncertainly avoidance (Hofstede, 1997).Dimensi LTO, IDV, MAS, mencerminkan mental orang-orang di dalam organisasi (Hofstede, 2002). Hasll pengujian menunjukkan bahwa muatan faktor untuk LTO (0.69), IDV (0.61), dan MAS (059), tinggi. Dimonsi nilai-nilai tersebut mengindikasikan collective mental programming of the mind dan anggota organisasi. Konfigurasi dimensi-dimensi nilai tersebut dilabel sebagai mentalitas egosentris. Mentalitas orang-orang yang dikuasai pemikiran akan imbalan masa depan, individu listik, dan maskulin. Mentalitas mereka dikuasai oleh kebutuhan akan ?kepemilikkan? untuk diri sendiri dalam menghadapi situasi masa depan yang sarat dengan ketidakpastian. Kontigurasi mentalitas egosentris, autoritas hierarkhi, dan autoritas tugas mempengaruhi persepsi mereka terhadap kepemimplnan yang lebih berkualitas transaksional daripada transformasional. Untuk itu perlu dilakukan perubahan pengelolaan organisasi dari mekanistik ke arah organik, dari aktivitas yang berorientasitugas ke arah pemberdayaan (manusia) untuk mencapai tujuan dan hasil bersama.Perubahan kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap persepsi mereka dan mentalitas egosentris ke arah mentalitas altruistik yakni ?orientasi ke-kita-an'. Dengan demikian persepsi subyektivitas mereka terhadap kualitas kepemimpinan yang transaksional akan bergeser ke arah yang Iebih transformasional. Dengan cara demikian, mereka akan mempersepsi pola pengelolaan dan kepemimpinan organisasi yang Iebih transformasional daripada pola transaksional."

"Penyanderaan (Gijzeling) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu, dimana berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Kehakiman dan HAM RI, Tersandera dititipkan di Rumah Tahanan negara sebelum adanya tempat penyanderaan khusus yang dibentuk oleh Departemen Keuangan. Penyanderaan merupakan upaya pemerintah (fiskus) untuk melakukan penahanan (sandera) karena penanggung pajak tidak membayar hutang pajaknya. Jadi, penyanderaan di bidang hukum perpajakan adalah salah satu Law Enforcement pemerintah untuk menagih pajak. Syarat-syarat penyanderaan adalah Penanggung Pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya, telah lewat jangka waktu 14 hari sejak pemberitahuan surat paksa kepada Penanggung Pajak, dan telah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Tindakan penyanderaan tidak melalui proses pengadilan, mengenai itikad tidak baik yang dilakukan oleh Penanggung Pajak hanya berdasarkan laporan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, kemudian berdasarkan laporan tersebut dan setelah melalui 12 tahapan izin dari Pejabat yang berwenang, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Izin Penyanderaan. Padahal penyanderaan (Gijzeling) merupakan bagian dari kriminalisasi terbatas karena sifatnya merampas kemerdekaan seseorang, dimana tidak boleh diingkari dengan semena-mena, sehingga apabila tidak dilaksanakan dengan putusan pengadilan maka penyanderaan (Gijzeling) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan menyalahi aturan hukum di Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perceived social support dan psychological distress pada mahasiswa asing di Universitas Indonesia. Peneliti ingin melihat apakah terdapat hubungan pada kedua variabel tersebut dalam suatu populasi khusus, dimana mahasiswa asing tidak berada dekat dengan sumber dukungan sosialnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif pada 121 mahasiswa asing UI melalui teknik non-random sampling dengan alat ukur HSCL-25 untuk mengukur tingkat psychological distress dan alat ukur MSPSS (Zimet, 1988) untuk mengukur perceived social support partisipan. Dari penelitian ini, ditemukan korelasi signifikan (LOS 0.05, r=-.199, N=102, p<0.05, 2-tailed) antara tingkat psychological distress dan perceived social support pada mahasiswa asing di Universitas Indonesia dengan nilai. ......The main intention of this study was to find out about the relationship between psychological distress and perceived social support among foreign students in Universitas Indonesia. Researcher wanted to know about any relationship that might happen between those two variables on one special population as foreign student, whose sources of social support were separated in a far distance. This study used a quantitative approach on 121 foreign students in Universitas Indonesia using non-random sampling technique. HSCL- 25 was used to measure psychological distress and MSPSS (Zimet, 1988) to measure perceived social support. Based on the result, this study found that there was a significant correlation (LOS 0.05, r=-.199, N=102, p<0.05, 2-tailed) between psychological distress and perceived social support among foreign students at Universitas Indonesia."

"ABSTRAKAkuisisi dengan perusahaan yang masih berada dalam pasar yang sama ataupunrangkaian produksi yang sama dapat mengakibatkan integrasi secara vertikal atauhorizontal. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat ketentuan larangan terhadapintegrasi vertikal dan horizontal, karena dapat berakibat negatif pada persainganusaha, dan/atau merugikan masyarakat. Ketentuan ini diatur secara rule of reason.Skripsi ini menganalisis pelaksanaan akuisisi PT. Indofood Asahi Sukses Beverage(IASB) terhadap PT. Buana Distrindo (Buana) dari sudut pandang Hukum PersainganUsaha, serta kesesuaian Pendapat KPPU No. 20/KPPU/PDPT/VI/2016 dalam menilaiintegrasi vertikal yang dilakukan IASB terhadap Buana melalui akuisisi ini.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan datasekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis berkesimpulan bahwa akuisisi PT.IASB atas PT. Buana tidak melanggar ketentuan Pasal 14 UU HPU dan PendapatKPPU No. 20/KPPU/PDPT/VI/2014 telah sesuai dengan ketentuan UU HPU,Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan Pedoman KPPU tentang LaranganIntegrasi Vertikal.

---

ABSTRACT"The exponential growth of Indonesian beverage market triggers competitors in said""market to act for their expansion. One of the common means of expansion is by""acquiring other businesses. Acquisition of other bussineses within the same market or production chain causes vertical or horizontal integration. Law No. 5 / 1999 on the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competition prohibits certain act of vertical and horizontal integration, because it may negatively impact competition and/or harm the society. This particular regulation uses the rule of reason approach. This Thesis analyzes the acquisition of PT. Buana Distrindo (Buana) by PT. Indofood Asahi Sukses Beverage (IASB) from the Competition Law point of view, and whether the Opinion of The Commission No. 20/KPPU/PDPT/VI/2014 complies with Indonesian Competition Law."