Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pendahuluan: Penyakit hepatitis B merupakan masalah kesehatan utama, baik di dunia maupun di Indonesia. Secara global, pada tahun 2015, diperkirakan 257 juta orang hidup dengan infeksi HBV kronis (WHO, 2015). Dan selanjutnya menyebabkan (720.000 kematian karena sirosis) dan kanker hati primer (470.000 kematian karena karsinoma hepatoseluler) ( WHO, 2015). Prevalensi Hepatitis B wilayah Asia Tenggara adalah 2,0%. Untuk prevalensi Hepatitis B pada ibu hamil di Indonesia tahun 2017 adalah sebesar 2,7% (Berita Subdit HISP 2017). Hal ini didapatkan dari kegiatan program deteksi dini Hepatitis B yang dilakukan sejak tahun 2016 yang baru dilaksanakan di beberapa propinsi (Berita Subdit HISP, 2017). Metode: Penelitian ini adalah analitik observasional yang menggunakan rancangan penelitian cross-sectional. Sampel untuk penelitian ini sebanyak 12.475 ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas-puskesmas di wilayah Jakarta Utara. Data diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan dianalisis menggunakan Uji Regresi Logistik. Hasil: Prevalensi Hepatitis B pada ibu hamil pada penelitian ini sebesar 2,3%, Risiko ibu hamil yang serumah dengan penderita Hepatitis B 6,46 kali (95% CI 3,68-11,35) untuk terinfeksi Hepatitis B dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak pernah serumah dengan penderita Hepatitis B setelah dikontrol dengan status pekerjaan, umur kehamilan, riwayat transfusi, riwayat penasun. Kesimpulan: Serumah dengan penderita Hepatitis B merupakan faktor risiko terhadap penularan Hepatitis pada Ibu Hamil. Sehingga kegiatan Deteksi Dini Hepatitis Ibu Hamil tetap dilanjutkan dengan diintegrasikan dengan program vaksinasi Hepatitis B pada ibu hamil hepatitis B negatif dan program pengobatan Hepatitis B bagi yang sudah terinfeksi. ......Introduction: Hepatitis B is a major health problem, both in the world and in Indonesia. Globally, in 2015, an estimated 257 million people live with chronic HBV infection (WHO, 2015). And subsequently caused (720,000 deaths due to cirrhosis) and primary liver cancer (470,000 deaths due to hepatocellular carcinoma) (WHO, 2015). The prevalence of Hepatitis B in the Southeast Asia region is 2.0%. The prevalence of Hepatitis B in pregnant women in Indonesia in 2017 is 2.7% (News Sub-Directorate of HISP 2017). This was obtained from the activities of the Hepatitis B early detection program carried out since 2016 which was only implemented in several provinces (News Subdit HISP, 2017). Method: This study was an observational analytic study using a cross-sectional study design. The sample for this study was 12,475 pregnant women who carried out antenatal care at health centers in the North Jakarta area. Data was obtained from the DKI Jakarta Provincial Health Office, and analyzed using the Logistic Regression Test. Results: Prevalence of Hepatitis B in pregnant women in this study was 2.3%, the risk of pregnant women at home with Hepatitis B sufferers was 6.46 times (95% CI 3.68- 11.35) to be infected with Hepatitis B compared to pregnant women who have never been at home with Hepatitis B patients after being controlled by work status, gestational age, transfusion history, IDU history. Conclusion: Houses with Hepatitis B patients are risk factors for transmission of Hepatitis in Pregnant Women. So that the activities of Early Detection of Hepatitis B Pregnant women continue to be integrated with the Hepatitis B vaccination program in negative hepatitis B pregnant women and Hepatitis B treatment programs for those who have been infected.

Abstrak :
Salah satu kewenangan khusus notaris yaitu membuat akta di bidang pertanahan berupa akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Dalam pembuatan akta PPJB pada transaksi jual beli tanah, para pihak pembeli dan penjual pada saat penandatangan akta harus hadir di hadapan notaris dan bukan pihak perantara yang mengurus proses jual beli bertindak sebagai pembeli. Namun hal ini terjadi dalam perkara Putusan Nomor 35/Pid/B/2022/PN.Tpg, pihak perantara bertindak sebagai pembeli yang turut melibatkan notaris sehingga akta PPJB yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga timbul pertanyaan yang menjadi inti permasalahan yakni terkait bagaimana kekuatan hukum akta pengikatan jual beli terhadap akta nomor 6, 7, 8 dan 9 apabila ditinjau dari Pasal 48 UUJN dan Pasal 1320 KUHPer dan bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris RAG atas kesalahannya dalam membuat akta pengikatan jual beli tersebut. Bentuk penelitiannya adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif dengan mengadopsi pendekatan kualitatif yang selanjutnnya dapat ditarik sebuah kesimpulan kekuatan akta yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka akta terdegradasi dan menjadi akta dibawahtangan atau akta tersebut berakibat menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan dan pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan. Bentuk pertanggungjawabannya, notaris dapat diberhentikan sementara dan jika telah diputus dalam perkara pidana pemberhentiannya mengikuti lamanya putusan pidana. ......One of the special powers of a notary is to make a deed in the land sector in the form of a deed of sale and purchase agreement (PPJB). In making the PPJB deed for the land sale and purchase transaction, the buyer and seller at the time of signing the deed must be present before the notary and not the intermediary party who takes care of the buying and selling process acting as the buyer. However, this happened in the case of Decision Number 35/Pid/B/2022/PN.Tpg, an intermediary party acting as a buyer involved a notary so that the PPJB deed made was not in accordance with statutory provisions. So that the question arises which is the core of the problem, namely related to how the legal force of the deed of sale and purchase binding on deed number 6, 7, 8 and 9 when viewed from Article 48 UUJN and Article 1320 of the Criminal Code and what is the legal responsibility of the notary RAG for his mistakes in making the deed of binding sale and purchase the. The form of research is a normative juridical method with a prescriptive research typology by adopting a qualitative approach which can then be drawn a conclusion that the strength of a deed that is made is not in accordance with statutory regulations, then the deed is degraded and becomes a private deed or the deed results in being null and void or can be canceled and the aggrieved party can file a claim for compensation to the court. The form of accountability, the notary can be temporarily dismissed and if it has been decided in a criminal case the dismissal follows the duration of the criminal decision.

Abstrak :
Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, diharapkan adanya peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam hal ini akan ditingkatkan pula usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat lahir dan batin, mendorong pembagian pendapatan yang makin merata dan lebih memperluas kesempatan kerja. Untuk itu perlu ada peningkatan disektor-sektor lain diluar pertanian sehingga laju penumbuhannya lebih cepat dibanding sektor pertanian itu sendiri, seperti peningkatan sektor pertambangan misalnya. Salah satu arah pembangunan pertambangan adalah untuk memperluas kesempatan kerja dan mengembangkan penyediaan bahan baku di Indonesia. Usaha untuk mengolah sebanyak-banyaknya kekayaan alam di dalam negeri merupakan kebijaksanaan yang akan terus dilanjutkan dan diperluas, karena menurut pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasir sebagai salah satu endapan atau kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, juga merupakan salah satu bahan baku yang banyak dibutuhkan dalam pembangunan dewasa ini. Pesatnya pembangunan fisik di daerah Jakarta dan Tangerang yaitu dengan dibangunnya sarana dan prasarana berupa bangunan-bangunan bertingkat, tempat rekreasi, pembangunan jalan dan perumahan penduduk mengakibatkan kebutuhan akan pasir dan karang meningkat?