Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang: COVID-19 telah ditetapkan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia dengan case fatality rate (CFR) di Indonesia mencapai 8,7% pada April 2020. Sampai saat ini belum ada biomarker prognosis untuk membedakan pasien yang membutuhkan perhatian segera dan menjadi prediktor mortalitas COVID-19 di ICU. Skor Simplified Acute Physiology Score 3 (SAPS 3) menilai kondisi pasien sejak pertama kali datang ke rumah sakit dan mengevaluasi data yang diperoleh saat masuk ICU dalam menentukan prediktor mortalitas 28 hari. Tujuan: Studi ini menganalisis hubungan skor SAPS 3 dengan mortalitas 28 hari pada pasien COVID-19 yang dirawat di ICU RSCM dan RSUI. Metode: Penelitian ini merupakan studi kohort retrospektif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo selama bulan Maret-Agustus 2020. Sebanyak 208 subjek yang sesuai kriteria inklusi dianalisis dari data rekam medis. Data demografis dan penilaian skor SAPS 3 dicatat sesuai data rekam medis. Variabel SAPS 3 yang berpengaruh terhadap mortalitas 28 hari dilakukan analisis bivariat dan regresi logistik multivariat. Kesahihan dinilai menggunakan uji diskriminasi dengan melihat Area Under Curve (AUC) dan uji kalibrasi Hosmer Lemeshow. Titik potong optimal ditentukan secara statistik. Hasil: Angka mortalitas 28 hari akibat COVID-19 periode Maret-Agustus sebesar 43.8%. Variabel SAPS 3 yang secara statistik berpengaruh signifikan (p<0.05) terhadap mortalitas 28 hari pasien COVID-19 di ICU adalah usia, riwayat penggunaan obat vasoaktif sebelum masuk ICU, penyebab masuk ICU (defisit neurologis fokal dan gagal napas), kadar kreatinin dan trombosit. Skor SAPS 3 menunjukkan nilai diskriminasi yang baik (AUC 80.5% Interval Kepercayaan 95% 0.747-0.862) dan kalibrasi yang baik (Hosmer-Lemeshow p=0.395). Titik potong optimal skor SAPS 3 adalah 39 dengan sensitivitas 70.3% dan spesifisitas 74.4%. Kesimpulan: Skor SAPS 3 memiliki hubungan dengan mortalitas 28 hari pada pasien COVID-19 yang dirawat di ICU. ......Background: COVID-19 has been declared as a Public Health Emergency of International Concern by WHO with case fatality rate (CFR) of 8,7% in April 2020 in Indonesia. Until now, there is no prognostic biomarker to differentiate patients who require immediate attention and be a mortality predictor for COVID-19 patients in ICU. Simplified Acute Physiology Score 3 (SAPS 3) score assessed the patient’s condition since the first time he came to the hospital and evaluated the data obtained in the first hour of admission to the ICU in predicting 28-days mortality. Goals: This study aims to analyze the correlation between SAPS 3 score and 28-days mortality caused by COVID-19 in the ICU RSCM and RSUI. Methods: This retrospective cohort study was conducted in Cipto Mangunkusumo Hospital from March to August 2020 on 208 subjects who met the inclusion criteria. Demographic data and SAPS 3 score were recorded, the data was taken from medical records. Bivariate and multivariate logistic regression was used to investigate the relationship between SAPS 3 variables and 28-days mortality. The validity of SAPS 3 score was assessed by measurement of the Area Under Curve (AUC) and Hosmer- Lemeshow calibration test. The optimal cut-off point was determined statistically. Results: The mortality rate of COVID-19 in our study from March to August 2020 is 43.8%. Five SAPS 3 variables were found to be significantly associated with 28-days mortality of COVID-19 patients in the ICU (p<0.05) are age, use of vasoactive drugs before ICU admission, reason for ICU admission (focal neurologic defisit and respiratory failure), creatinine, and thrombocyte level. SAPS 3 showed a good discrimination ability (AUC 80.5% Confidence Interval 95% 0.747-0.862) and calibration ability (Hosmer-Lemeshow p=0.395). The optimal cut off point of SAPS 3 score was 39 with sensitivity 70.3% and specificity 74.4%. Conclusion: SAPS 3 score have a correlation with 28-days mortality caused by COVID-19 in the ICU.

Abstrak :
Selarna masa kehamilan, ibu akan mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya, baik perubahan fisik maupun perubahan psikologis. Tidak semua ibu dapat menerima berbagai perubahan yang terjadi. Masalah yang mungkin dialami adalah gangguan gambaran diri dan ideal diri. Jika masalah ini tidak segera diatasi, kemungkinana dapat berpengaruh terhadap perilaku ibu baik selama kehamilan maupun sesudah melahirkan. Penelitian ini mengunakan desain descriptive correlational dengan pendekatan cross sectional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan gambaran diri dan ideal diri ibu primigravida dengan pemberian ASI 10 jam setelah melahirkan. Sampel penelitian adalah ibu primigravida yang berjumiah 104 orang yang diambil secara purposive sampling. Untuk menguji hubungan antara gambaran diri dan ideal diri dengan perilaku pemberian ASI 10 jam setelah melahirkan mengunakan uji statistik chi-square, kemudian dilakukan uji regresi logistik ganda model faktor risiko untuk mengetahui variabel yang paiing dominan berhubungan dengan perilaku pemberian ASI 10 jam setelah melahirkan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa setelah dikontrol variabel sikap, gambaran diri merupakan variabel yang paling dominan dan berhubungan secara bermakna dengan perilaku pemberian ASI 10 jam setelah melahirkan dengan nilai OR = 1,054. Saran: tenaga kesehatan khususnya perawat maternitas perlu memberikan dan meningkatkan pendidikan kesehatan dan konseling kepada ibu dan suami pada saat antenatal care (ANC) mengenai perubahan fisik dan psikologis yang terjadi selama kehamilan agar ibu dapat beradaptasi dan bersikap positifterhadap perubahan yang terjadi.

---

During a period of pregnancy mother will have experience of the change in her self, physical and psychological changes. Not all of mother has been accepted this condition. The problem is body image and self image disturbances. If this problem not immediately overcome by hence it would be have an effect to mother's behavior during pregnancy and also delivery like breastfeeding behavior during I0 hour after delivery. This study was a co relational descriptive design with cross sectional approach. One hundred four primigravida mothers were recruited by using purposive sampling involved in this study. Chi-square test was performance to analyze the correlation of body image and self image with breastfeeding behavior during 10 hour after bearing, and use regression logistic risk factor model test to know the most dominant variable related to breastfeeding behavior during 10 hour after delivery after control confounder variable. This research relevance that, after control by attitude, body image primigravida's was the most dominant variable and only significant with breastfeeding behavior during 10 hour after delivery with OR value = 1,054. It would be recommended for health service specially maternity nursing to provide and improve health education for mother and her husband during antenatal care (ANC) about physical and psychological changes during pregnancy so that mother can adapt and have positive attitude to face these changes.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akibat hukum yang timbul ketika klien menandatangani akta tanah, seperti akta jual beli tanah, dalam bentuk blangko yang kosong. Dengan membaca artikel ini, maka masyarakat Indonesia tidak akan menjadi korban penipuan PPAT dan akan menolak bila ditawari untuk menandatangani akta tanah berupa blangko yang kosong. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada PPAT mengenai akibat hukum apa yang akan timbul dan apa tanggung jawab mereka apabila PPAT membuat akta tanah yang ditandatangani dalam bentuk blangko kosong. Jika akta tanah yang ditandatangani berupa blangko kosong, berarti PPAT tidak membacanya terlebih dahulu sebelum para pihak menandatangani akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Merupakan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah norma hukum yang relevan. Hasil penelitian ini adalah bahwa akta tanah berupa blangko yang dibuat oleh PPAT menjadi batal demi hukum, dan PPAT akan diberhentikan dengan tidak hormat dan wajib mengganti kerugian atas perbuatan melawan hukum PPAT. ......This study aims to identify the legal consequences that arise when a client signs a land deed, such as a sale and purchase land deed, in the form of an empty blank. By reading this article, the Indonesian people will not become victims of any fraud of PPAT and will refuse when being offered to sign a land deed in the form of an empty blank. This study also aims to provide information to PPAT regarding what legal consequences will arise and what their responsibilities will be when a PPAT produces a signed land deed in the form of an empty blank. If a signed land deed is in the form of an empty blank, it means that PPAT does not read it first before the parties sign the deed. The research method used in this research is a normative juridical method. It is research conducted by analyzing and examining relevant legal norms. The results of this study are that the land deed in the form of an empty blank made by PPAT will be null and void, and PPAT will be dishonorably dismissed and obliged to compensate for PPAT's illegal actions.

Abstrak :
Ibu remaja berkontribusi terhadap rendahnya praktik menyusui di Indonesia. Dukungan keluarga diperlukan agar ibu remaja berhasil menyusui dini, menyusui eksklusif dan mempertahankan durasi menyusui. Sayangnya, instrumen baku untuk mengukur bagaimana bentuk dukungan keluarga yang diberikan belum ada sampai saat ini, mengingatkan keunikan dari ibu menyusui berusia remaja yang berbeda dibandingkan dengan ibu yang sudah berusia matang. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan instrumen dukungan keluarga yang valid pada praktik menyusui ibu berusia remaja. Desain penelitian berupa pengembangan instrumen dan validasi cross-sectional. Terdapat tiga tahap penelitian yaitu tahap pertama, menyusun draf instrumen dukungan keluarga dengan studi literatur bentuk dukungan keluarga pada remaja masa reproduksi, studi kualitatif melibatkan 17 partisipan, uji validitas isi melibatkan tiga orang pakar dan uji keterbacaan pada sepuluh responden ibu berusia remaja menyusui. Tahap kedua, melakukan uji validitas konstruk instrumen dukungan keluarga hasil pengembangan kepada 209 ibu berusia remaja menyusui dan tahap ketiga, membuktikan bahwa instrumen dukungan keluarga mampu mengukur praktik menyusui pada ibu berusia remaja. Hasil penelitian tahap satu terdapat penambahan tiga indikator dukungan keluarga yaitu tanggung jawab, kohesif dan evaluasi diri yang sesuai dengan kebutuhan spesifik remaja yaitu otonomi, pencapaian kompetensi dan keterhubungan serta penambahan item pernyataan dengan total 64 item dan nilai Content Validity Index (CVI) =1., Penelitian tahap dua menghasilkan 58 item pernyataan yang valid dan fit secara unidimensional mengukur dukungan keluarga berdasarkan uji Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan tahap ketiga instrumen dukungan keluarga terbukti dapat mengukur praktik menyusui pada ibu berusia remaja mengunakan Structural Equation Model (SEM) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara status menjadi ibu terhadap keluarga pendukung, antara keluarga pendukung terhadap dukungan keluarga, antara dukungan keluarga terhadap perilaku menyusui dini dan dukungan keluarga terhadap perilaku menyusui eksklusif. Instrumen dukungan keluarga pada praktik menyusui ibu berusia remaja yang telah valid versi long form (58 item) dapat digunakan pada lingkungan akademis dan versi short form (10 item) oleh seluruh tenaga kesehatan termasuk perawat untuk mengkaji kebutuhan ibu menyusui berusia remaja terutama dalam hal dukungan keluarga sehingga dapat mengambil keputusan klinis yang tepat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. ......Adolescent mothers contribute to the low level of breastfeeding practices in Indonesia. Family support is needed for adolescent mothers to breastfeed early, breastfeed exclusively, and successfully maintain the duration of breastfeeding. Unfortunately, there is no standard instrument to measure the form of family support provided to date, reminding us that the uniqueness of teenage breastfeeding mothers is different compared to mature mothers. The research aims to develop a valid family support instrument for the breastfeeding practices of adolescent mothers. The research design consisted of instrument development and cross-sectional validation. There were three research stages, namely the first stage, drafting a family support instrument with a literature study on forms of family support for adolescents during the reproductive period, a qualitative study involving 17 participants, a content validity test involving three experts, and a readability test on ten respondents who were breastfeeding teenage mothers. The second stage tested the construct validity of the family support instrument developed on 209 breastfeeding adolescent mothers, and the third stage proved that the family support instrument could measure breastfeeding practices in teenage mothers. The results of the first phase of research included the addition of three indicators of family support, namely responsibility, cohesiveness and self-evaluation which are in accordance with the specific needs of adolescents, namely autonomy, achievement of competence and connectedness as well as the addition of statement items with a total of 64 items and a Content Validity Index (CVI) value = 1., The second stage of research produced 58 valid and unidimensionally fit statement items measuring family support based on the Confirmatory Factor Analysis (CFA) test and the third stage of the family support instrument was proven to be able to measure breastfeeding practices in teenage mothers using the Structural Equation Model (SEM), namely that there was an influence significant relationship between motherhood status and supporting family, between supporting family and family support, between family support for early breastfeeding behavior and family support for exclusive breastfeeding behavior. The valid long-form version (58 items) of the family support instrument for breastfeeding practices of teenage mothers can be used in academic settings, and the short-form version (10 items) by all health workers, including nurses, to assess the needs of teenage breastfeeding mothers, especially in terms of family support. So that they can make appropriate clinical decisions in implementing nursing care.

Abstrak :
ABSTRACT
Anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan akan membawa konsekuensi bagi anak tersebut, yaitu menjadi seorang anak luar kawin. Akibat dari kedudukan seorang anak sebagai anak luar kawin adalah tidak adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi solusi dari permasalahan kedudukan anak luar kawin. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditentukan bahwa anak luar kawin dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai kedudukan yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan melihat penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Penetapan Nomor 126/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM dan juga Penetapan Nomor 229/PDT.P/2015/PN.KDL. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan mengidentifikasi norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan juga dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Selain itu, berdasarkan dua penetapan yang dianalisis dalam penelitian ini, dapat dilihat adanya perbedaan fokus dalam pertimbangan hakim dalam menentukan kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu peraturan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 untuk menghindari ketidakpastian dan permasalahan dalam penerapannya.

---

ABSTRACT
Children born in marriages of parents who are not registered will have consequences for the child, namely being a child out of wedlock. The result of the position of a child as a child out of wedlock is the absence of civil relations between children outside of marriage with their biological father. The decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 is the solution to the problem of the position of the child outside of marriage. In the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 it is determined that out-of-wedlock children can have civil relations with their father if it can be proven to have blood relations based on science and technology and/or other evidence according to the law. In this study, we will examine the position of being born in a parent's marriage which is not listed after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 by observing the application of the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 in the Determination of  Number 126/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM and also Determination Number 229/PDT.P/2015/PN.KDL. The research method used in this study is normative juridical research that aims to identify written legal norms and the results of the study are presented descriptively. The results of this study concluded that after the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 children born in marriages of unregistered parents can also have civil relations with their biological fathers and not only have civil relations with their mothers and families. In addition, based on the two determinations analyzed in this study, it can be seen that there is a difference in focus in judges judgment in determining the position of children born in the marriage of parents who are not registered. Therefore, it is necessary to have an implementing regulation from the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 to avoid uncertainty and problems in its implementation.

Abstrak :
Perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang semakin marak beberapa tahun belakangan, baik secara langsung maupun melalui dunia maya. Kenyataan bahwa banyak dari praktik perdagangan tersebut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan penegakan hukum dalam perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia. Perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia harus diatur dengan jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat mendorong penegakan hukum yang tepat dan sesuai. Oleh karena itu, penulis memandang perlu meninjau kembali pengaturan, penerapan dan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dan penegakan hukum dalam perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia sampai saat ini tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhir penelitian, penulis memberi saran kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia serta mempertimbangkan insentif, disinsentif, maupun sanksi administratif dan pidana sebagai bentuk- bentuk pilihan penegakan hukum dalam pengaturan perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia. ......The unprotected wildlife trade in Indonesia has shown an increasing trend in recent years, both directly and through cyberspace. The fact that many of these trading practices are not in accordance with the prevailing laws and regulations shows that there is a lack of clarity in the law enforcement of the unprotected wildlife trade in Indonesia. The unprotected wildlife trade in Indonesia must be regulated clearly and in detail in the laws and regulations so as to stimulate accurate and appropriate law enforcement. Therefore, the author consider it is necessary to review the regulation, implementation, and the law enforcement of the unprotected wildlife trade in Indonesia. This research was conducted using legal-normative method through literature study and interviews with several experts. The result of this study indicate that the implementation and the law enforcement in the unprotected wildlife trade in Indonesia has not been conducted according to the prevailing laws and regulations. At the end of the thesis, the author recommend the government to increase the supervision of the unprotected wildlife trade in Indonesia and to consider incentive, disincentive, as well as administrative and criminal sanctions as the forms of law enforcement options in the unprotected wildlife trade regulation in Indonesia

Abstrak :
Jamu merupakan obat tradisional berbahan alami dan telah didayagunakan oleh bangsa Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah kesehatan yang dihadapinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi populasi mikroba dan menganalisis kemungkinan kontaminasi mikroba Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., dan Staphylococcus aureus yang terdapat pada sediaan jamu di Indonesia menggunakan teknik real-time PCR dan membandingkannya dengan metode konvensional yaitu Angka Lempeng Total (ALT) dan uji bakteri patogen. Berdasarkan hasil yang diperoleh, metode konvensional belum dapat digunakan sebagai pengujian utama karena masih memberikan hasil positif palsu dan dengan metode real-time PCR dapat dideteksi adanya cemaran Pseudomonas aeruginosa pada sampel jamu yang tidak dapat terdeteksi dengan metode konvensional

---

Herbal medicine is a traditional medicine made from natural materials that have been used by Indonesian people to solve health problems. This study aims to identify the microbial population and analyze microbial contamination of mikroba Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., dan Staphylococcus aureus were found in herbal medicine in Indonesia using real-time PCR technique and compared with conventional methods such as Total Viable Count (TVC) and identification of bacterial pathogens. The result has shown that conventional methods can not be used as the main test because of false positive results. Realtime PCR method can detects the presence of contaminant bacteria Pseudomonas aeruginosa and in herbal medicine sample that can not be detected with conventional method.

Abstrak :
On September 2013, The Government of Indonesia (represented by The Ministry of State-Owned Enterprise) as the Controlling Shareholder of 4 (four) Indonesian State-Owned Banks, which are; PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, and PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk had formed a Holding Function named KKB-BUMN (State-Owned Banks Policy Committee) to comply with Bank Indonesia Regulation No. 14/24/PBI/2012 concerning The Single Presence Policy in Indonesian Banks (The 2012 Single Presence Policy), nonetheless, in 2014, the Financial Services Authority and The Government suddenly had a change of plan and direction to Consolidate the 4 (four) State-Owned Banks under their control instead. Based on the aforementioned occurrence, this research is going to analyse the on-going discussion of State-Owned Banks Consolidation option proposed by The Financial Services Authority (OJK) and The Ministry of State-Owned Enterprise based on the perspective of The 2012 Single Presence Policy. Firstly, this research will compare and contrast the substantial legal aspects of the option of Consolidation and Holding Function in its applicability to Indonesian State-Owned Banks by evaluating the result of legal status and legal procedure required by each option, the legal implications and consequences generated by the option of Consolidation as opposed to Holding Function, the scale of synergy produced by the option of Consolidation as opposed to Holding Function, as well as the provision of incentives provided for the option of Consolidation. In addition to that, this research will also analyse and evaluate the applicability of Single Presence Policy towards the Government of Indonesia throughout the course of Indonesian Banking history, from firstly enacted 2006 SPP, The 2012 SPP, as well as the treatment given to State-Owned Banks in The Bank Mandiri Merger Case back in 1999. This research will draw a conclusion on how the option of Consolidation weigh with the option of Holding Function as ownership structure adjustments offered by The 2012 Single Presence Policy by listing down the benefits and disadvantages generated by each option along with several findings on the applicability of The Single Presence Policy to Indonesian State-Owned Banks throughout the course of history in Indonesia?s Banking Industry; by doing so, this research aims to obtain insights on how the Single Presence Policy affect the Government of Indonesia as the Controlling Shareholders of more than one Indonesian State-Owned Banks, to obtain a profound legal study regarding the ownership structure adjustments of Consolidation as opposed to Holding Function, and to raise legal awareness on how complying with the Single Presence Policy through both Consolidation and Holding Function may set aside other rights and obligations determined by law.

---

Pada bulan September 2013, Pemerintah Indonesia (yang diwakili oleh Kementrian Badan Usaha Milik Negara) sebagai Pemegang Saham Pengendali dari 4 (empat) Bank BUMN Indonesia yakni; PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, telah membentuk Fungsi Holding bernama KKBBUMN (Komite Kebijakan Bank BUMN) untuk menaati Peraturan Bank Indonesia No. 14/24/PBI/2012 mengenai Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, namun demikian, di tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementrian Badan Usaha Milik Negara sebaliknya kemudian menginisiasikan pergantian rencana dan arah untuk mengkonsolidasikan keempat Bank BUMN Indonesia tersebut. Berdasarkan kejadian diatas, penelitian ini akan menganalisa rencana Konsolidasi Bank-Bank BUMN Indonesia yang diajukan oleh OJK dan Kementerian BUMN yang melalui perspektif Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia tahun 2012. Pertama-tama, penelitian ini akan membandingkan aspek-aspek hukum substansiil dari pilihan Konsolidasi dan Fungsi Holding dalam penerapannya terhadap Bank-Bank BUMN Indonesia dengan mengevaluasi hasil kedudukan hukum dan prosedur hukum yang dipersyaratkan dalam masing-masing pilihan, implikasi dan konsekuensi hukum yang dihasilkan, skala sinergi yang ditimbulkan, serta insentif yang disediakan untuk masing-masing pilihan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisa dan mengevaluasi penerapan Kepemilikan Tunggal terhadap Pemerintah Indonesia sepanjang jalannya sejarah perbankan Indonesia, dimulai dari pertama kali berlakunya Kepemilikan Tunggal pada tahun 2006, Kepemilikan Tunggal tahun 2012, dan juga perlakuan yang diberikan kepada Bank-Bank BUMN dalam Merger Bank Mandiri di tahun 1999 yang silam. Penelitian ini akan menarik kesimpulan mengenai bagaimana pilihan Konsolidasi ditimbang dengan pilihan Fungsi Holding dengan mengidentifikasikan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh masing-masih pilihan berikut dengan penemuan-penemuan mengenai penerapan Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia terhadap Bank-Bank BUMN Indonesia seiring berjalannya sejarah perbankan Indonesia; dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mengenai dampak Kepemilikan Tunggal terhadap Pemerintah Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali lebih dari satu Bank BUMN Indonesia, mendalami studi hukum mengenai penyesuaian pemenuhan ketentuan kepemilikan tunggal Konsolidasi melalui perbandingannya terhadap Fungsi Holding, serta meningkatkan kesadaran hukum mengenai bagaimana pemenuhan Kepemilikan Tunggal melalui pilihan Konsolidasi dan Fungsi Holding dapat mengesampingkan hak dan kewajiban lain yang telah ditentukan oleh hukum.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kecukupan perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah branchless banking di Indonesia. Dengan keberadaan branchless banking, nasabah bank konvensional dapat mengakses layanan bank melalui agen dalam bentuk kantor pos, minimarket, atau individu yang memiliki badan usaha. Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif telah memberikan landasan untuk operasi branchless banking di Indonesia melalui agen individu. Dengan membandingkan peraturan sekaligus operasi branchless banking di tiga negara lain yakni Kenya, Brazil dan India, telah ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan untuk nasabah branchless banking di Indonesia saat ini kurang harmonis dan bisa lebih spesifik dan terperinci. ......This research aims to assess the adequacy of the legal protection given to customers of branchless banking operation in Indonesia. With the existence of branchless banking operation, customers of conventional banks can access the services of a bank through agents in the form of post offices, minimarkets, or even individuals owning a business entity. Bank Indonesia Regulation No. 16/8/PBI/2014 on Electronic Money and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 19/POJK.03/2014 concerning Financial Service Without Office in the Framework of Financial Inclusion have provided the basis of branchless banking operation through the use of individual agents. With comparison to regulations as well as operations of branchless banking in three other countries including Kenya, Brazil, and India, it is found that the legal protection given to customers of branchless banking in Indonesia currently lacks synchronization and could be more specific and detailed.

Abstrak :
Perlindungan hukum terhadap pencipta masih terlihat sangat lemah. Pencipta, atau secara lebih spesifik di dalam industry music dikenal sebagai Penulis Lagu adalah salah satu pihak yang terlihat sangat dirugikan hak-haknya pada jaman sekarang ini, terutama dengan adanya perkembagan teknologi yang sangat pesat dan semakin memudahkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan-perbuatan illegal atas suatu karya cipta salah staunya melalui aktifitas pembajakan. Perlindungan terhadap hak seorang pencipta, terutama untuk hak ekonominya harus menjadi focus dan dilindungi dengan maksimal agar pencipta dapat menikmati keuntungan dalam bentuk finansial sebagai apresiasi dari karya yang sudah diciptakan. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian penambahan jangka waktu perlindungan atas hak ekonomi seorang cipta yang dilakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang menambahkan jangka waktu perlindungan menjadi hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dari pengaturan sebelumnya yang hanya hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dengan melihat keadaan dan penerapan hak cipta di Indonesia. Setelah melakukan analisis dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Undang-Undang hak cipta kesalahan terletak pada pelaksanaan dan penerapannya. Sebaiknya focus bukan diletakkan pada lamanya jangka waktu perlindungan, melainkan pelaksanaan dan penerapan peraturan yang sudah ada terlebih dahulu dan dipastikan agar berjalan dengan baik. Tidak akan ada gunanya penambahan jangka waktu perlindungan dilakukan jika dari awal tidak ada sinergi yang baik dari pemerintah, pihak dalam industry music, dan para pengguna (user) dalam melaksanakan dan menerapkan hal-hal yang sudah diatur secara sangat jelas di dalam Undang-Undang tersebut secara keseluruhan. ......Legal protection towards author is still weak. Authors, or more specifically in the music industry popularly known as songwriters, are one of the parties that suffered so much loss and their rights are and have been so much and very much violated in so many ways, especially with the existence of the vast development of technology which made irresponsible people have easier access to do illegal activities over a certain creation, including through piracy activities. Protection towards the right of author, especially on the economic right, has to be the main focus and protected to the maximum extent so that the author can enjoy their rightful compensation, which they certainly deserve, in the financial form as a form of appreciation towards the creation. This thesis further analyzes the compatibility of the extension of copyright protection duration in the new Indonesian Copyright Law No.28 Year 2014, that extended the duration to up to 70 (seventy) years after the author passed away from previously 50 (fifty) years, while simultaneously observing the condition and implementation of Indonesian Copyright Law. After having done with the analysis, it can be concluded that in the implementation of Indonesian Copyright Law the error is on the enforcement of the law itself. The focus should not be done on the duration of the protection, but rather on the application and enforcement of the law and make sure that everything can be implemented and enforced properly. The extension of duration will be of no use if from the beginning there is no synergy between the government, parties in the music industry, and public as the user in implementing and enforcing things that are already crystal clearly regulated in the law itself.