Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era reformasi, demokrasi, transparansi, dan globalisasi serta untuk mendukung amanat undang-undang perpajakan dengan sistem pemungutan pajak berdasarkan sistem self assessment. Organisasi Kantor Pelayanan Pajak dituntut efektif yang responsif terhadap lingkungan, akuntabel, dapat merefleksikan dan mentransformasikan amanat undang-undang, azas-azas perpajakan dan tuntutan reformasi_ demokrasi, transparansi dan globalisasi tersebut. Untuk memenuhi tuntutan ini, organisasi Kantor Petayanan Pajak pada posisi yang sangat sulit, dilematis, dan paradoks kompleks, di satu pihak hams melakukan intesitikasi di pihak Iain tidak boleh menggangu kegiatan usaha, investasi dan perekonomian, di satu pihak harus melakukan ekstensitikasi di lain pihak pegawai pajak harus menghindarkan kontak Iangsung dengan wajib pajak dikawatirkan penyalahgunaan wewenang, di satu pihak kantor pajak tidak boleh menekankan kepada pemerikasaan di pihak lain masih banyak wajib pajak yang melakukan penyelundupan pajak.Dari hasil analisis dan kajian, KPP Jakarta Cengkareng dalam melaksanakan tugasnya kurang efektif, hal ini teriihat masih banyak jumlah wajib pajak yang tidak melapor, terlambat dalam menyampaikan SPT, menunggak pembayaran, tidak mencapai target, wajib pajak kurang puas terhadap pelayanan sehingga mengajukan keberatan yang hasil keputusannya sebagain besar dikabulkan, wajib pajak kurang mendapatkan penyuluhan dan kesutitan dalam mendapatkan informasi perpajakan.Untuk menganalisis efektivitas organaisasi KPP Jakarta Cengkareng. Penelitian menggunakan kerangka kerja 7'S yang dirumuskan oleh McKinsey, yang mencakup structure, strategy, systems, stafli skilfs, style, dan shared values.Untuk meningkatkan efektivitas organaisasi KPP Jakarta Cengkareng, ada beberapa faktor yang harus segera dibenahi dan perlu ditingkatkan terutama adalah sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitasnya, harus ada seorang administrator untuk membantu mengkoordinasikan dan menggerakan serta mengerahkan semua elemen-elemen, harus ada seorang profesional dalam pengelolaan dokumentasi, harus segera membuat sisdur dan urjab sebagai pedoman kena para pegawai, serta melaksanakan tertib administrasi dan dokumentasi, strategi penyuluhan perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, meningkatkan sistem pelayanan terpadu dengan membuat prosedur yang jelas, sederhana dan cepat sehingga wajib pajak puas. Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka akan menimbulkan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat banwa pajak bukan Iagi merupakan beban, tetapi merupakan kewajiban, sehingga penerimaan pajak akan meningkat tanpa membuat resah tetapi masyarakat puas."

"Sektor industri peralatan dan mesin-mesin saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat sehingga mutlak diperlukan bahan-bahan dengan, sifat mekanis yang tepat antara lain, nilai kekerasan. Kekerasan, dapat ditentukan dengan melakukan, pengujian, di laboratorium. Sebelum, dilakukan. pengujian maka mesin uji harus dikalibrasi terlebih dahulu supaya mesin uji dalam keadaan, standar sehingga dapat diperoleh hasil pengujian kekerasan dengan ketelitian yang tinggi. Hardness Block dapat digunakan sebagai kalibrasi terhadap mesin, uji kekerasan dengan cara verifikasi tak langsung. Hardness Block yang sekarang banyak digunakan di Indonesia masih diimpor dari luar negeri sehingga perlu dilakukan peaelitian pembuatan Hardness Block supaya dapat diproduksi di dalam, negeri. Baja perkakas DF-2 (EQ. AISI 01) dengan perlakuan sub-zero yang dilanjutkan dengan proses temper untuk mendapatkan, kestabilan. kekerasan dan dimensi dengan, kekerasan tententu dapat digunakan, sebagai material untuk pembuatan Hardness Block. Supaya Hardness Block yang dibuat dapat digunakan secara luas serta dalam kaitannya dengan proses pengendalian mutu material dan produk, maka harus ada akreditasi dari laboratorium kalibrasi dan laboratorium penguji yang tergabung dalam Jaringan Nasional Laboratoriam Penguji. Cara untuk mendapatkan, akreditasi tersebut adalah, dengan melakukan pengujian kekerasan dengan, metode uji profisiensi."

"Krisis moneter terjadi pada pertengahan tahun 1997, mengakibatkan kesulitan secara khusus di bidang perekonomian, sehingga banyak pengusaha yang harus mendapatkan tambahan dana untuk membiayai usahanya melalui kredit perbankan (perjanjian utang-piutang), dengan jaminan berupa tanah dan bangunan. Terhadap jaminan tersebut, harus dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996, dengan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pembebanan barang jaminan utang dengan hak tanggungan dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian utang-piutang, serta menjamin kepastian pengembalian utang, karena undangundang memberikan hak kepada kreditur untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, jika terjadi debitur cidera janji (wanprestasi).Tujuan penjualan obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum, karena akan diperoleh penyelesaian utang-piutang yang dianggap dapat memenuhi rasa keadilan. Dianggap adil, karena penjualan barang agunan dilaksanakan dengan cara terbuka, efisien (tidak berbelit-belit dan cepat) dengan harga yang wajar. Akan tetapi, didalam praktek sehari-hari masih ada debitur yang telah cidera janji dan tidak dapat membayar utangnya, menggugat PUPN/KP2LN melalui Pengadilan Negeri, dengan dasar lelang barang jaminan utang tidak sah dan debitur juga tidak bersedia mengosongkan barang jaminan yang sudah dilelang. Sebagai contoh konkrit adalah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 99/PDT.G/2003/PN. TNG. tanggal 13 Januari 2004, padahal pelaksanaan lelang barang jaminan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seharusnya debitur menyadari, bahwa perjanjian utang piutang yang diikuti dengan penyerahan barang berupa tanah dan bangunan sebagai jaminan utang, yang dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996, mempunyai konsekuensi. Karena kreditur pemegang Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri mempunyai hak untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, melalui pelelangan umum untuk melunasi utang debitur jika debitur cidera janji (wanprestasi). Pelaksanaan lelang yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, adalah sah. Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 99/PDT.G/2003/PN. TNG. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan lapangan."

"Penerapan VE pada tahap desain bangunan gedung di Indonesia yang belum optimal tidak akan memberikan banyak manfaat bagi proyek konstruksi bangunan gedung. Penelitian dimaksudkan untuk menyediakan saran bagi pengoptimalan penerapan VE. Penelitian dilaksanakan melalui survey kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa penerapan VE belum optimal. VE belum dipahami dengan benar, diterapkan belum sesuai standar internasional, kurangnya pengalaman penerapan VE, serta adanya permasalahan kurangnya pemahaman pengetahuan dan praktek tentang VE, adanya konflik dan tidak adanya panduan VE. Penerapan VE dapat dioptimalkan melalui penyediaan panduan, sosialisasi/ seminar, workshop dan sertifikasi, memasukan kedalam kurikulum universitas, perkuatan HAVEI, dan pengaturan VE dengan undang-undang.

---

VE implementation in building design stage in Indonesia that isn?t optimal yet will not give a lot of benefit for building construction project. Research is meant to provide recommendations for optimize VE implementation. Research was carry out via questionnair survey and interview. Research findings that VE implementation isn?t optimal yet. VE isn?t understand aright, VE implementation isn?t appropriate with standard international, lack of experience in VE implementation, and there are problems in VE implementation, namely lack of understanding VE knowledge dan VE practice, there is conflict, and there is no guidance VE. VE implementation can be optimized via providing guidance, socialization/seminary, workshop and certification, insert into university curriculum, strengthening Indonesia Value Engineering Expert Association (IVEEA), and establishing VE implementation based on law."

"Perubahan besar hasil reformasi belum diimbangi dengan perubahan dalam birokrasi. Birokrasi masih berpola seperti sebelum reformasi.Perkembangan cepat di luar birokrasi mencemaskan birokrasi, karena akan terjadi kooptasi birokrasi oleh politik untuk kepentingan jangka pendeknya, sementara birokrasi hanya dapat menunggu dan tidak dapat berbuat apa-apa, dan sebaliknya.Topik ini menjadi penting untuk dijadikan fokus penelitian disertasi karena meritokrasi sebagai alternatif pemecahan masalah, setelah rekonseptualisasinya dalam penempatan pejabat di NKRI, dapat befugsi sebagai katalisator bagi interaksi demokrasi dan birokrasi.Masalah penelitian level makro adalah bagaimana menghasilkan rekonsptualisasi regulasi meritokrasi dalam penempatan pejabat; level meso-1 mengenai tata kelola hubungan kerja antar Paguyuban PAN dan antara Paguyuban PAN dengan Kemendagri dan kementerian teknis lainnya; level meso-2 tentang rekonsptualisasi sistem diklat berbasis kompetenensi; dan level mikro mengenai rekonsptualisasi peran lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan pencarian, penemuan dan penempatan pejabat yang kompeten dalam penyelengaraan pemerintahan.Disertasi ini menggunakan Soft Systems Methodology (SSM)-Based Action Research untuk memperbaiki permasalahan di atas, menyempurnakan dan meningkatkannya sehingga rekonseptualisasi meritokrasi dalam penempatan pejabat untuk birokrasi yang lebih baik dapat dilakukan dengan efektif, efisien, dan sistemik. Tujuh tahap SSM adalah sebuah keniscayaan. SSM dipilih karena memenuhi kriteria yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam dunia nyata birokrasi.Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pada level makro, meritokrasi bertumpu pada keberadaan undang-undang mengenai kepegawaian. Pada level meso-1, kordinasi belum diperankan secara stratejik dan pada level meso-2 sistem pendidikan dan pelatihan aparatur berbasis kompetensi belum dapat diwujudkan. Pada level mikro, proses pencarian, penemuan dan penempatan pejabat dalam dilakukan Baperjakat. Namun peran kepala daerah lebih menentukan. Rekomendasi level makro adalah pengesahan segera RUU ASN, meso-1 kordinasi intensif, meso-2 perubahan orientasi diklat berbasis kompetensi, level mikro adalah bahwa pencarian, penemuan, dan penempatan pejabat di daerah tidak dilakukan oleh Baperjakat melainkan oleh lembaga independen dan profesional.

---

Great change took place in several walk of lives as consequences of reforms in 1998 unfortunately were not followed by the bureaucracy. Changes that created new environment in politics, government, policy making, institutions, service delivery and others, in contrast, within bureaucracy are still absent. It still operates in an oldfashioned version as it used to be. The rapid development of its environment made it needs to reforms itself to anticipate the consequences of the growing democracy in the country.This background revealed the research question in the field of regulation in macro level, coordination in meso level as well as competency-based training, and in the micro level is the possibility of utilising independent body in placing officers, the activity used to be done by Baperjakat.This dissertation uses SSM-Based Action Research in order to improve, fix, and perfect the situation considered problematic in the real world. For that purpose, 7 standard steps of SSM used and followed. The research category chosen is following McKay and Marshal, that is research interest as well as problem solving interest.Conceptualisation of meritocracy in each institutional level shows that potentiality of its application is relatively high, opposite with basic regulation in place, the law on personnel management. Such development accommodated already in the draft new law on State Civil Apparatus.The conclusion of the research shows that at the macro level, the application of the meritocracy in the placement of the officers relay heavily on the availability of the regulations on personnel. In the meso-1 level, coordination is not yet played in a strategic manner among the Menpan office and its affiliation institution, with ministry oh Home Affairs as well as technical ministries. In the meso-2 level, competency-based training is not in place yet. At the micro level, the process of recruitment, finding, and placement indeed done by Baperjakat. However, the head of the region plays more important decision than the functional body. This dissertation recommends at the macro level that the enaction of the law on State Civil Apparatus is a must and need to be perpetuated, at the meso-1 level intensive coordination is the key to develop meritocracy principles, meso-2 level the changing in the training orientation fo the competency-based is a must, and at the micro level the role Baperjakat should be replaced by the independent and professional body. Another important recommendation is that affirmative meritocracy as a derivation from affirmative actions relay heavily on the availability of affirmative policy in the form of law on State Civil Apparatus."

"ABSTRAKIkan tongkol lisong (Auxis rochei, Risso 1810) dari penelitian ini adalahsalah satu ikan pelagis suku Scombridae. Penelitian dilakukan terhadap ikan iniyang tertangkap di wilayah perairan neritik Teluk Palabuhanratu. Kisaran panjangtotal ikan tongkol lisong antara 12,3 cm sampai dengan 28,5 cm dan cenderungmenyebar normal dengan modus panjang pada ukuran antara 13,5; 19,5; 21,5; dan23,5 cm. Hubungan panjang-berat ikan tongkol lisong bersifat isometric dengankoefisien determinasi sebesar 0,880. Tongkol lisong memiliki panjang infiniti29,93 cm, koefisien pertumbuhan 0,69 per tahun, dan umur teoritis -0,23381. Nilailaju mortalitas total 3,08 per tahun, mortalitas alami 1,12 per tahun, mortalitaspenangkapan 1,68 per tahun dan laju eksploitasi 0,64 per tahun.

---

ABSTRACTBullet tuna (Auxis rochei, Risso 1810) is one of the pelagic fish ofScombridae. The study is on this scienc of fish tribe in the neritic territorial watersof the Gulf of Palabuhanratu. The range of total length of bullet tuna are between12.3 cm to 28.5 cm and tend to spread to normal with long mode in size between13.5; 19.5; 21.5; and 23.5 cm. Length-weight relationship this bullet tuna anddetermination coefficient is 0.880. This bullet tuna has infinity length of 29,93cm, coefficient of 0.69 per year growth, and theoretical age -0.23381. The valueof the total mortality rate is 3.08 per year, the natural mortality is 1.12 per year,the fishing mortality of 1.68 per year and the rate of exploitation of 0.64 per year."

"Tulisan ini membahas titik-titik liminalitas yang dialami pengungsi dalam masa tinggal sementaranya di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para pengungsi di Cisarua yang sebagian besar berasal dari negara-negara di Timur Tengah terpaksa meninggalkan negara asalnya karena persekusi yang dialami terkait suku, agama, ras dan pandangan politik mereka. Persekusi ini mengancam nyawa mereka sehingga secara mendadak dan terpaksa para pengungsi harus mencari tempat yang lebih aman. Selama masa tinggal di Indonesia ini, pengungsi bersinggungan dengan orang-orang yang berperan sebagai tuan rumah. Pengungsi internasional memiliki keunikan sebab mereka sebenarnya berdaya. Namun, aturan-aturan legal membuat mereka tidak bisa bekerja dan berpenghasilan. Pertalian sosial yang terbentuk menjadi salah satu daya hidup yang membuat mereka bertahan di Indonesia sebagai wilayah transit. Pendekatan konsep tuan rumah dan tamu menawarkan analisis terhadap relasi mikro yang terbentuk meskipun persoalan pengungsi kerap kali dipandang dalam sudut pandang permasalahan migrasi internasional. Karenanya, tulisan ini memberikan perspektif mikro yang kerapkali luput didiskusikan dalam masalah kepengungsian. Tulisan ini berargumentasi bahwa ketakutan-ketakutan yang muncul dalam penolakan anti-imigran, terbukti tidak bisa menjadi sebuah generalisasi. Di Cisarua, terjalin hubungan-hubungan unik bahkan berlanjut antara tuan rumah dan pengungsi sebagai tamu. Dari sisi pengungsi, pertalian sosial yang terbentuk dengan tuan rumah malah menjadi salah satu daya hidup di tengah ketidakpastian masa depan mereka untuk mendapatkan negara tujuan yang bisa memberikan suaka.

---

This paper discusses the points of liminality experienced by refugees during their temporary stay in Cisarua, Bogor Regency, West Java. The refugees in Cisarua, mostly from countries in the Middle East, are forced to leave their home countries due to persecution based on their ethnicity, religion, race, and political beliefs. This persecution threatens their lives, leading refugees to suddenly and involuntarily seek safer places. During their stay in Indonesia, refugees interact with people who act as hosts. International refugees have a unique status because they are actually capable individuals. However, legal regulations prevent them from working and earning income. The social ties formed become a lifeline that helps them survive in Indonesia as a transit area. The approach using concept of host and guest offers an analysis of the micro-level relationships formed, although refugee issues are often viewed from the perspective of international migration problems. Therefore, this paper provides a micro perspective that is often overlooked in refugee discussions. It argues that fears arising from anti-immigrant rejection cannot be generalized. In Cisarua, unique relationships develop even continue among hosts and refugees as guests. From the refugees' perspective, the social ties formed with hosts become a lifeline amid the uncertainty of their future to reach a destination country that are able to offer asylum."