Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gas alam dewasa ini sudah merupakan alternatif sumber energi yang penggunaannya semakin hari semakin meningkat. Hai ini didasarkan bahwa pengunaan gas alam lebih menguntungkan (lebih efisien), disamping bersih dan ramah lingkungan, serta tidak berbau, tidak korosif, tidak berwarna dan tidak beracun. Gas alam dipasarkan dengan model transportasi dalam dua Cara yaitu dengan menggunakan pipa atau dalam bentuk cair atau LNG (liquefied natural gas).Walaupun saat ini Indonesia adalah pengekspor LNG terbesar di dunia, namun dalarn beberapa tender yang diikuti dalam tiga tahun terakhir ini sering mengalami kegagalan. Hal ini sangat merisaukan, mengingat saat ini Indonesia mempunyai beberapa sumber gas alam yang siap untuk dilakukan produksi seperti Tangguh dan Donggi. Sementara itu beberapa kontrak yang lama akan segera berakhir pada tahun 2004 dan 2008. Apalagi persaingan gas alam atau LNG ke depan akan semakin ketat karena selain kebutuhan dunia yang meningkat, pasokan juga akan meningkat dengan jumlah negara pengekspor yang bertambah pula.Dengan kegagalan tersebut Indonesia kehilangan kesempatan untuk segera mendapatkan devisa yang sangat diperlukan untuk pembangunan negara yang sedang dilanda krisis ini. Disamping itu, Indonesia bisa kehilangan pangsa pasar yang sudah kita miliki sekarang ini.Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka tesis ini akan melakukan penelitian untuk dapat menentukan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing gas alam/ LNG Indonesia dalam pemasaran internasional. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang didukung dengan data-data yang bersifat kuantitatif. Adapun analisis-analisis yang dilakukan adalah berupa analisis lingkungan internal berupa analisis sumber daya dan kemampuan dan analisis diamond Porter, analisis lingkungan eksternal berupa lingkungan mikro atau industri dari Porter, analisis daya saing yang didasarkan pada analisis daya dorong (driving forces), analisis positioning berupa analisis kelompok strategis dan analisis matriks growth-share BCG (modifikasi). Selanjutnya berdasarkan analisis-analisis tersebut ditetapkan strategi yang tepat.Ada beberapa pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu bagaimana persaingan bisnis gas alam atau LNG dalam pasar internasional kini maupun di masa datang, bagaimana peta posisi daya saing gas alam atau LNG Indonesia dalam persaingan di pasar internasional dan strategi bisnis apa yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan daya saing gas alam atau LNG Indonesia, sehingga PT. Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai pemasar tunggal LNG Indonesia dapat meningkatkan pemasaran LNG dalam pasar internasional."

"ABSTRAKRencana Kerja dan Anggaran Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RKAT") dalam perseroan terbatas adalah instrumen yang penting sebagai dasar dan arah dalam pengurusan perseroan. Tetapi pengaturan RKAT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak rinci. Pembuatan RKAT juga tidak diwajibkan dalam undang-undang tersebut. Tesis ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan RKAT tersebut: perihal pembuatan RKAT menjadi dokumentasi hukum yang mengikat dan isinya, perihal perubahan RKAT dan syarat-syaratnya. Hal-hal tersebut tidak diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, tetapi telah terdapat beberapa putusan pengadilan antara lain putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2740K/PID/2006 dan penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 169/Pdt.P/2016/PN.BDG yang mewajibkan organ perseroan membuat RKAT secara tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RKAT harus dibuat secara tertulis dan disetujui oleh dewan komisaris ataupun rapat umum pemegang saham, dan karenanya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.

---

ABSTRACTAnnual work plan and budget in a limited liability company is an important instrument as basis and guidance in managing the company. However, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company did not provide detailed regulation on it. Annual work plan and budget is not obliged to be made under the law. This thesis reviews legal issues related to the annual work plan and budget: concerning the inception of annual work plan and budget to become a binding legal document and its content, concerning amendment and terms for amendment of annual work plan and budget. Such matter is not accommodated in laws and regulations, but there were several court decision such as Supreme Court decision No. 2740K/PID/2006 and District Court of Bandung Stipulation No. 169/Pdt.P/2016/PN.BDG that oblige company organs to make annual work plan and budget in written. This research is a normative legal research with qualitative analysis on primary and secondary data. This research shows that annual work plan and budget must be made in written and approved by board of commissioners or the general meeting of shareholders, and therefore it shall be effective and binding."

"ABSTRAKPT.X adalah pabrik Keramik perlengkapan makan dengan sistem produksiterintegrasi yang menghasilkan produk mulu kualitas eksport. Pemakaian bahan baku danmekanisme peralatan kerja di industri keramik pada umunmya menggunakan panas tinggiSerta bahan baku yang dapat menimbulkan pajanan debu di tempat kerja. Dampak daridebu di tempat kerja salah satunya dapat menyebabkan gangguan pada mata berupaKonjungtivitis dengan keluhan mata terasa gatal, pedih, rasa berpasir, silau serta matamerah dan berair.Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi pengamatan, terhadap |96 orangpekerja bagian produksi sebagai responden selama 8 jam. Pengumpulan data dilakukandengan cara pengisian kuesioner , pemeriksaan mata dan hasil pengukuran Tes SchirmerSerta pengukuran lingkungan.Hasil penelitian dari responden pada PT.X didapatkan insidens Konjungtivitissebesar l4,8% dari seluruh populasi. Dari 196 responden , yang terdiri dari Iaki-laki danwanita , didapmkan tiga keluhan terbanyak yaitu mata terasa gatal (35,2%), mam terasapedih (34,7%), dan mata terasa silau (25,5%) clan tanda-tanda pada mata merah padakonjungtiva (35,7%) Serta mata berair (20,4%). Hasil analisa slatistik multivariatdidapatkan responden dengan nilai tes Schirmer yang abnormal (5 10 mm) dan mempunyairiwayat alergi mempunyai risiko yang lebih besar mengalami Konjungtivitis .

---

AbstractThe ?X? Factory manufacturing tablewares ceramic with integrated system production.The Ceramic raw material substances, machinery and the ceramic process exposed airbomedust which hazardous to worker?s health. The employee who suffered by those exposeddust will cause Conjunctivitis.The Research method is Observational Cohort, toward 196 employee as sample in 8 hourstime work. The source data were collected with a self rating questionnaire. The workerswere surveyed and screened with physical examination on eyes, Schrimer?s test andenvironment measurement.The result show the ?X? factory insidens of Conjunctivitis is about l4,8% of totalpopulation. From |96 respondents amongst male and female workers, the most commonaffecting inconvenience are itching eye (35,2%), pain eye (34,7%), and photofobhia (25,5%),Conjunctiva injection or red eye (35,7%) and watering eye (20,4%). Workers who have anabnormal values of Schrimer?s test (5 10mm), working under high temperature andexposure of dust in working area , suffered more risks of Conjunctivitis."

"Waralaba di Indonesia dilangsungkan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Hal ini diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Secara teoritis, perjanjian didasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Tetapi, sudah menjadi hal yang lumrah, bahwa Penerima Waralaba ada di posisi yang lebih lemah dan rawan dirugikan. Salah satunya, adalah keberadaan klausula non-agen yang melepaskan kewajiban Pemberi Waralaba. Berdasarkan Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012, telah diwajibkan beberapa hal untuk dicantumkan di dalam Perjanjian Waralaba. Pemenuhan kewajiban pencantuman tersebut harus dipastikan dalam Perjanjian Waralaba, guna menjamin Perjanjian Waralaba tetap sesuai dengan hukum Indonesia dan memberikan perlindungan bagi Penerima Waralaba. ...... In Indonesia, a franchise is based on a franchise agreement between the franchisor and the franchisee. This is a must, according to Government Regulation No. 42 Year 2007. Theoretically, an agreement is mutually agreed by both side. However, it is well known that in a franchise agreement, the franchisee usually have a weaker position and prone to loss. One of the example is the presence of clausule of non agency, which make the franchisor freed from its liabilities to the franchisee. According to the Minister of Trade Regulations No. 53/M-DAG/PER/8/2012, there is some things required in the franchise agreement, which is obligatory. Fulfilment of this obligation is needed to ensure that the franchise agreement is not violating Indonesian law and giving enough protection to the franchisee."

"Waralaba di Indonesia dilangsungkan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Hal ini diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Secara teoritis, perjanjian didasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Tetapi, sudah menjadi hal yang lumrah, bahwa Penerima Waralaba ada di posisi yang lebih lemah dan rawan dirugikan. Salah satunya, adalah keberadaan klausula non-agen yang melepaskan kewajiban Pemberi Waralaba. Berdasarkan Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012, telah diwajibkan beberapa hal untuk dicantumkan di dalam Perjanjian Waralaba. Pemenuhan kewajiban pencantuman tersebut harus dipastikan dalam Perjanjian Waralaba, guna menjamin Perjanjian Waralaba tetap sesuai dengan hukum Indonesia dan memberikan perlindungan bagi Penerima Waralaba. ...... In Indonesia, a franchise is based on a franchise agreement between the franchisor and the franchisee. This is a must, according to Government Regulation No. 42 Year 2007. Theoretically, an agreement is mutually agreed by both side. However, it is well known that in a franchise agreement, the franchisee usually have a weaker position and prone to loss. One of the example is the presence of clausule of non agency, which make the franchisor freed from its liabilities to the franchisee. According to the Minister of Trade Regulations No. 53/M-DAG/PER/8/2012, there is some things required in the franchise agreement, which is obligatory. Fulfilment of this obligation is needed to ensure that the franchise agreement is not violating Indonesian law and giving enough protection to the franchisee."