Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang wali hakim bagi calon mempelai yang berpindah agama (masuk Islam). Bagi pasangan berbeda agama sulit melaksanakan perkawinan. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan berpindah agama. Pasangan non muslim biasanya berpindah masuk agama Islam. Akibatnya ia tunduk pada rukun nikah. Wali nikah adalah salah satu rukun terpenting dan harus dipenuhi. Permasalahan terjadi ketika calon mempelai wanita tidak memiliki wali nikah karena wali tidak memenuhi syarat atau enggan menikahkan (adhol). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan 1)bagi Calon pengantin yang tidak memiliki wali nikah akibat berpindah agama dapat mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama, dan 2) meminta penetapan Pengadilan Agama untuk menunjuk wali hakim untuk menikahkan mereka.

---

This thesis discuss about judge guardian (wali hakim) for bridegroom who convert their religion (into Islam). For some interfaith couple find it difficult to get married. One of the ways that they usually did is religion convert. One of Non muslim couple generally convert their religion into Islam. In the aftermath, he/she must bent down to marriage pillar(rukun nikah). Marriage of guardian (wali nikah) is important of requisition to fulfield to be performe is valid. The problem comes up when bride doesn’t has wali because wali not qualified to performed the marriage contract or wali reject the consent of marriage (adhol). Method which used in this research is descriptive analysis research method and juridical normative. Data source used is secondary data and be analyzed qualitatively. The result of the research showed 1) For the bridegroom who has no wali because their convert religion into Islam allowed to request guardian judge (wali hakim ) to religion court and 2) plead for the religion court to ordered appointed judge guardian as substitute wali to performed their marriage contract."

"Tesis ini membahas tentang pembatalan penolakan warisan berdasarkan teori hukum waris dan KUHPerdata terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Jambi No.31/Pdt.G/2016/PN.SPN. yang berimplikasi pembatalan Keterangan Waris yang dibuat Notaris dikarenakan penipuan dan keterangan palsu yang diberikan Tergugat pernyataan penolakan seluruh ahli waris yang sebenarnya tidak ada, mengakibatkan ahli waris selain Tergugat tidak mendapatkan haknya, serta pertanggung jawaban Notaris terhadap batalnya keterangan waris. Permasalahan penelitian ini adalah mengenai pembatalan penolakan waris yang berimplikasi terhadap pembatalan keterangan waris yang dibuat Notaris serta tanggung jawab Notaris atas pembatalan keterangan waris tersebut. Penelitian ini dilakukan secara normatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa keputusan Majelis Hakim mengabulkan gugatan pembatalan penolakan waris tersebut sudah sesuai dengan KUHPerdata dan UUJN dan Notaris bertanggung jawab atas pembatalan akta sebab Notaris telah bersikap tidak seksama dalam membuat surat keterangan waris akibat melanggar peraturan sehingga Notaris dapat dimintai ganti rugi.

---

This thesis discusses about declining of refusal inheritance based on theory and by Civil Code then applied on Sungai Penuh Court Decision No.31 Pdt.G 2016 PN.SPN which is implied to declining of Certificate of Heir because fraud and false explanation that given by defendant about all heirs was refusing inheritance which is actually never existed and make all heirs except the defendant herself can rsquo t have their inheritance rights, also about responsibility from Notary whom made Certificate of Heir which is declined based by Notary Act. The problems in this research is about declining of refusal inheritance caused annulment of Notary Certificate of Heir, also, Notary responsibility for that annulment. This research was conducted normatively, using secondary data obtained from literature study which was analyzed qualitatively. From the research we can conclude that The Panel of Judges decision to grant the lawsuit and declare null and void the certificate of inheritance was concord by Civil Code and Notary act, and Notary must be responsible on Annulment Certificate of Heir because that Notary do not act accurate when made Certificate of Heir and breaking the law which result that Notary can be ask for compensation."