Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) tanpa surat kuasa yang sah (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 472/PK/PDT/2019) diangkat karena banyak PPAT yang terjerat di Pengadilan baik perkara perdata maupun pidana, salah satunya karena terjadinya perbuatan melawan hukum.  Dalam putusan Mahkamah Agung No. 472/PK/PDT/2019, Notaris yang juga menjabat sebagai PPAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu karena telah membuat akta jual beli yang dalam pembuatannya dilakukan dengan blangko kosong yang diberikan oleh PPAT, kemudian pembuatan akta jual beli dilakukan tanpa adanya surat kuasa yang sah, dan dilakukannya jual beli tanah tersebut pada saat status tanah masih dalam penyitaan pengadilan.  Permasalahan dalam tesis ini adalah implikasi keabsahan surat kuasa terhadap keabsahan akta jual beli dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli yang dibuat dengan tanpa surat kuasa yang sah dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 472/PK/PDT/2019.  Bentuk penelitian yang akan digunakan, yaitu yuridis normatif, dengan menganalisis Putusan Peninjauan Kembali No. 472 PK/PDT/2019.  Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implikasi terhadap keabsahan surat kuasa yang tidak sah terhadap keabsahan akta jual beli mengandung suatu kecacatan hukum dan mengakibatkan akta jual beli tanah tersebut batal demi hukum.  Berdasarkan surat kuasa membeli yang tidak sah maka telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka PPAT dapat dikenakan sanksi dalam jenis pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban yaitu akan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan Ikatan Pejabat Pebuat Akta Tanah (“IPPAT”).  ......The preparation of sale and purchase deed made before the land deed official (PPAT) without valid power of attorney (case study supreme court decision number 472 PK/PDT/2019).  This is because many PPATs have been entangled in courts in both civil and criminal cases, one of which is because of unlawful acts.  In the decision of the supreme court No. 472/PK/PDT/2019, the notary who also served as PPAT was declared to have committed an unlawful act, namely because had made a deed of sale and purchase which was made in a blank form provided by PPAT, then made a deed of sale and purchases without valid power of attorney, and the sale and purchase of land is carried out while the land status still in court confiscation.  The problem in this thesis is how is the validity of the sale and purchases deed made without a valid power of attorney and how is the responsibility of the PPAT in making the sale and purchase deed made without a valid power of attorney in the supreme court decision number 472/PK/PDT/2019.  The results of this study state that the implications of the validity of an invalid power of attorney on the validity of the sale and purcahse deed contain a legal defect and cause the land sale and purchase deed to be null and void.  Based on an unauthorized purchase power of attorney, it is deemed to have committed and unlawful act, then PPAT may e subject to sanctions in the type of serius violation of the porhibition or obligation, namely being dishonorably dismissed from the position and dishonorably dismissed from membership of the Ikatan Pejabat Pebuat Akta Tanah (“IPPAT”).

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis pemberian dan promosi susu formula pada bayi baru lahir di rumah sakit. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan informed consent dalam hal pemberian susu formula pada bayi baru lahir oleh dokter dan perawat di rumah sakit dan bagaimana tanggung jawab dokter dan perawat dalam promosi susu formula dilihat dari segi etik dan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipe penelitian bersifat deskriptif. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah bahwa setiap tindakan medis khususnya pemberian susu formula harus menggunakan informed consent dan adanya tanggung jawab dokter dan perawat dari segi etik dan hukum atas promosi susu formula pada bayi baru lahir di rumah sakit. Sehingga perlunya penegakan oleh pemerintah khususnya kementerian kesehatan untuk memberikan sanksi pada dokter dan perawat yang terbukti melakukan promosi susu formula pada bayi baru lahir di rumah sakit. Kementerian kesehatan perlu menegakan dan mengefisienkan waktu dalam proses pemberian sanksi terhadap dokter dan perawat dari teguran lisan hingga pencabutan izin praktik perawat.

---

ABSTRACT
This article discusses the juridical analysis of the provision and promotion of infant formula on new born baby in hospital. The problem examined in this article is about how the informed consent, in the case of formula feeding in new born by doctor and nurse in the hospital, is implemented, and how the doctor?s and nurse?s responsibility in promoting infant formula is conducted in terms of ethics and law. In this study, the author uses juridical-normative library research methods and descriptive type of research. The conclusion on the matter is that every medical act, particularly formula feeding, must use informed consent, and the presence of doctor?s and nurse?s responsibility in terms of ethics and law on infant formula promotion on new born in the hospital. Thus, there is the need for law enforcement by government, especially the Ministry of Health, to give sanction on doctors and nurses who are convicted in doing infant formula promotion on new born in hospital. The Ministry of Health needs to enforce and optimize the time in the process of giving sanction towards doctors and nurses from verbal warning to practice license revocation.