Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerempuan usia subur dengan histerektomi memiliki kebutuhan secara fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural yang berdasarkan hal-hal yang dirasakan setelah mengalami histerektomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan secara holistic pada perempuan usia subur dengan histerektomi. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif grounded theory. Dalam penelitian ini  terdapat 6 partisipan perempuan usia subur post histerektomi, enam orang suami partisipan, anggota keluarga, dan tiga orang tenaga kesehatan. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dengan kebudayaan minang yang menganut matrilineal. Didapatkan tujuh tema hasil penelitian yang membentuk konsep kebutuhan holistik pada perempuan usia subur dengan histerektomi. Adapun kebutuhan pada perempuan usia subur dengan histerektomi yang ditemukan yaitu  kebutuhan mengatasi masalah seksual dan nyeri, kebutuhan diperhatikan orang terdekat, kebutuhan untuk beraktivitas dan mendapat dukungan dari lingkungan, kebutuhan untuk meningkatkan hubungan dengan tuhan dan penerimaan diri, kebutuhan kepercayaan dari lingkungan dan nilai-nilai masyarakat untuk menerima dirinya. Disimpulkan bahwa kebutuhan pada perempuan usia subur dengan histerektomi tidak hanya secara fisik dan psikologis tetapi juga kebutuhan sosial, spiritual, dan kultural. Maka tenaga kesehatan perlu mengetahui pengkajian dalam memahami kebutuhan holistic pada perempuan usia subur dengan histerektomi.

---

Women of childbearing age with hysterectomy have physical, psychological, social, spiritual, and cultural needs based on things that are felt after experiencing a hysterectomy. This study aims to determine the needs holistically for women of childbearing age with hysterectomy. This research uses qualitative grounded theory. In this study there were 6 female participants of childbearing age post hysterectomy, six participants' husbands, family members, and three health workers. This research was conducted in West Sumatra Province with a Minang culture that embraced matrilineal. There are seven themes of research results that form the concept of holistic needs for women of childbearing age with hysterectomy. The needs of women of childbearing age with hysterectomy are found, namely the need to deal with sexual and pain problems, the need to pay attention to the closest person, the need to move and get support from the environment, the need to improve relationships with God and self-acceptance, the need for trust in the environment and values community to accept him. It was concluded that the needs of women of childbearing age with hysterectomy were not only physically and psychologically but also social, spiritual, and cultural needs. So health workers need to know the assessment in understanding holistic needs for women of childbearing age with hysterectomy.

"

"Perkembangan inovasi di bidang teknologi menyebabkan beragamnya model dan variasi teknologi finansial. Sebagai langkah untuk memastikan optimalisasi teknologi finansial bagi pertumbuhan ekonomi dan pencegahan adanya potensi gangguan stabilitas sistem keuangan, regulatory sandbox digunakan untuk menguji inovasi, layanan, model bisnis, dan mekanisme layanan teknologi finansial. Penggunaan regulatory sandbox kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana model pengaturan serupa diterapkan diberbagai negara dan bagaimana kerangka hukum di Indonesia mengatur mengenai regulatory sandbox. Selanjutnya dibahas peranan regulatory sandbox dalam menjamin akuntabilitas dan keamanan penyelenggaraan teknologi finansial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berbagai negara menerapkan regulatory sandbox dengan tahapan Application, Selection, Regulatory Sandbox dan Exit. Perbedaan pengaturan regulatory sandbox yang diterapkan dapat dilihat dari tiga indikator: peserta, manfaat, dan perlindungan konsumen. Regulatory sandbox di Indonesia diakomodir oleh dua lembaga, yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dari segi teknis, lembaga pemerintahan yang berwenang mengatur serta mengawasi penyelenggaraan fintech ialah Kemenkominfo dan BSSN. Fintech tergolong sebagai sistem elektronik pelayanan publik harus melakukan pendaftaran ke Kemenkominfo dan penyelenggaraannya diawasi oleh BSSN. Tetapi, belum ada koordinasi yang tegas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah pelaksana teknis dan bisnis (BI dan OJK) dalam kaitannya dengan regulatory sandbox di bidang fintech. Regulatory sandbox dapat dikategorikan sebagai langkah preventif penyelenggaraan fintech bagi perlindungan masyarakat. Tetapi langkah represif yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan OJK selama ini sudah sering dilakukan terkait dengan penyalahgunaan data maupun penipuan yang diselenggarakan oleh fintech.

---

The development of innovation in the technology sector has led to a variety of models and variations in financial technology. As a measure to ensure the optimization of financial technology for economic growth and a decrease in the level of financial potential, a sandbox system is used to obtain innovation, services, business models, and financial technology services. Regulatory sandbox then began to questioned about how the rules apply in various countries and how Indonesia regulate about regulatory sandbox. Then discussed how regulatory sandbox ensuring accountability and security in the implementation of financial technology. This research is conducted by normative juridical approach.

The conclusions generated from this study are countries that apply regulatory sandbox have general arrangement: Application, Selection, Regulatory Sandbox and Exit. The difference in the regulatory sandbox regulations can be seen from three indicators: participants, benefits, and consumer protection. Regulatory sandbox in Indonesia accommodated by two institutions, Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan. From a technical aspects, regulatory sandbox regulated and supervised by Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara. Fintech is classified as an electronic public service system which must register with the Kemenkominfo and its implementation is supervised by the BSSN. However, there has been no firm coordination by technical and business government institution (BI and OJK) regarding implementation of regulatory sandbox. Regulatory sandbox can be categorized as a preventive measure of consumer protection. But the repressive steps coordinate by Kemenkominfo and OJK often been done related to data security and fraud."

"Plasenta akreta, yaitu salah satu kelainan plasenta yang merupakan salah satu penyebab perdarahan pada masa intrapartum. Salah satu faktor risiko dari plasenta akreta adalah riwayat persalinan sesar sehingga insiden dari plasenta akreta berbanding lurus dengan angka persalinan sesar, Histerektomi merupakan salah satu tindakan lifesaving yang dilakukan untuk ibu dengan plasenta akreta. Kehilangan rahim bagi ibu merupakan kondisi yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan psikologis yang berdampak pada kondisi fisik dan psikisnya di masa postpartum sehingga ibu membutuhkan sekali dukungan dari keluarga dan teman terdekat. Tujuan penulisan makalah ini adalah memberikan gambaran tentang pelaksanaan praktik residensi ners spesialis dalam pengelolaan kasus klien dengan histerektomi atas indikasi plasenta akreta pasca pembedahan seksio sesaria dengan pendekatan studi kasus yang menerapkan teori konservasi Levine dan konsep kehilangan-berduka Kubler Ross. Kerangka kerja asuhan keperawatan berbasis Teori Konservasi Levine yang diintergrasikan dengan konsep kehilangan-berduka Kubler Ross dapat mengakomodasi kebutuhan ibu. Masalah laktasi yang dapat terjadi dapat dikelola dengan penggunaan LATCH score sebagai penilaian awal menyusui dan intervensi untuk ibu yang memiliki bayi. Persiapan pulang juga diperlukan dengan memperkuat discharge planning. Intervensi keperawatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga keluarga dengan melakukan kolaborasi bersama keluarga. Diharapkan dengan kolaborasi bersama keluarga, dapat membantu pasien dalam melewati proses berdukanya......Placenta accreta is a placental disorder which is one of the causes of bleeding during the intrapartum period. One of the risk factors of placenta accreta is cesarean delivery history so that the incidence of placenta accreta is directly proportional to the cesarean delivery rate. Hysterectomy is one of the lifesaving actions performed for mothers with placenta accreta. Losing the uterus for a mother is a condition that can cause psychological discomfort which affects her physical and psychological condition in the postpartum period thus the mother really needs support from family and closest friends. The purpose of this paper is to provide an overview for the practice of specialist nurse residency in managing client cases with hysterectomy on placenta accreta indication after cesarean section surgery using a case study approach that applies Levine's conservation theory and Kubler Ross's concept of loss-grief. The nursing care framework based on Levine's Conservation Theory integrated with Kubler Ross's concept of loss-grief can accommodate the needs of mothers. Lactation problems which can happen to the mothers can be managed by using the LATCH score as an initial assessment of breastfeeding and an intervention for mothers with babies. Going home preparation is also needed by strengthening discharge planning. Nursing interventions are not only focused on the patient, but also on the family by collaborating with the family. Hopefully the collaboration with family can help patients through the grieving process."