Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Arab Spring yang terjadi di Suriah menimbulkan krisis kemanusiaan yang sangat besar. Peristiwa ini mengundang dunia internasional baik negara ataupun non-negara untuk terlibat dalam distribusi bantuan kemanusiaan untuk korban konflik Suriah. Penelitian ini membahas tentang peran NGO Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan penerapan prinsip humanitarian action dalam kegiatan kemanusiaan ACT terhadap korban konflik Suriah. Sejak 2012, ACT ikut terlibat dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Suriah dan Turki, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan NGO kemanusiaan lainnya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode analisis deskriptif. Data dikumpulkan dari sumber primer, berupa wawancara mendalam dan sekunder, yaitu data pustaka. Data-data tersebut akan dianalisa menggunakan teori Peran, konsep organisasi non-pemerintah dan konsep Humanitarian Action Principle. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sebagai NGO, ACT telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik Suriah melalui peran strukturalnya dalam bentuk bantuan darurat, pemberdayaan sosial dan relief. Namun, fokus terbesar ACT adalah untuk program bantuan darurat. Kerja sama yang baik juga terjalin antara ACT, Turki, dan AFAD, IHH dan lembaga kemanusiaan dunia lainnya, dimana hal ini memberikan dampak positif terhadap keberhasilan distribusi bantuan kemanusiaan. Program bantuan kemanusiaan ACT terhadap korban konflik Suriah juga sesuai dengan prinsip humanitarian action yang tercantum dalam statuta ICRC, yaitu kemanusiaan, independen, imparsial dan netral.

 

---

The Arab Spring that occurred in Syria caused a huge humanitarian crisis. This event invited the international world, both state and non-state to be involved in humanitarian aid actions for victims of the Syrian conflict. This research discusses the involvement of Indonesian non-governmental organisations (NGO) in the Syrian civil war via a case study. Specifically, it looks into the humanitarian aid strategy implemented by Aksi Cepat Tanggap (ACT) in assisting victims of the Syrian conflict from 2012 to 2018. This study uses a qualitative research and utilised the descriptive analysis method. Data were collected from in depth interview with relevant authorities and literatures. This topic was viewed through the Role theory and both the non-governmental organisation and humanitarian action principles concept. The study discovers that as an NGO, ACT has delivered humanitarian aid to the victims of the Syrian civil war through its structural roles in the form of charity programs and social empowerment. However, the largest focus was given to charity programs. A good framework of cooperation was also established among ACT, Turkish Government and another humanitarian NGO’s which contributed positively to successful distribution of humanitarian assistance towards the conflict victims

 

 

"

"Pada tahun 1972 Dr. Mohammad Hatta berkenalan dengan Sawito dalam suatu program kesehatan semacam yoga yang dikenal dengan nama ORHIBA (Olah Raga Hidup Baru). Selanjutnya Hatta tertarik dengan dengan tulisan-tulisannya yang dimuat di majalah Mawas Diri, terutama yang berjudul Kaum Agama dan Kebatinan Bersatulah Dalam artikel tersebut Sawito mengusulkan penghapusan rintangan keagamaan, dengan menciptakan Le desir d'entre ensamble (Keinginan akan Persatuan) dalam perjuangan melawan pemerintah yang tidak adil dan tidak jujur. Hal ini dianggap sejalan dengan visi Hatta. Selanjutnya diadakan pertemuan-pertemnuan antara kelompok Sawito dengan Hatta pada awal Desember 1972. Dalam pertemuan tersebut mereka membicarakan timbulnya keresahan-keresahan sosial di masyarakat akibat tidak dilaksanakannya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara baik dan sempurna. Selain itu mereka juga membicarakan kebobrokan yang terjadi dalam Pemerintah RI. Hal yang paling disorot dalam pertemuan tersebut adalah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Negara dan hal ini tidak layak dijadikan contoh tauladan bagi rakyatnya. Semua masalah ini dapat diselesaikan apabila Hatta sebagai Proklamator mau menjadi Presiden RI dan menggantikan Presiden saat itu yaitu Suharto. Setelah berbagai pertemuan yang dilakukan oleh Hatta dengan Sawito dan kelompoknya sampai dengan tahun 1976, maka diputuskan bahwa mereka akan mengajukan Hatta untuk menjadi Calon Presiden yang layak untuk menggantikan Suharto. Untuk mendukung rencana tersebut, Sawito dan kelompoknya menyiapkan beberapa dokumen, Salah satunya adalah dokumen Menuju Keselamatan. Dokumen ini nantinya akan ditandatangani oleh beberapa tokoh agam terkemuka di masyarakat. Setelah itu dokumen tersebut akan diserahkan kepada Presiden Suharto di Istana Negara. Kelompok Sawito mengutus Kardinal Darmoyuwono dan Drs. Singgih untuk mengantar dokumen tersebut ke Istana Negara. Mereka mengharapkan agar Presiden Suharto menyetujui dokurnen tersebut dan mengundurkan dirinya sebagai presiden RI dan nantinya digantikan oleh Hatta."

"ABSTRAK

Besi tuang grafit nodular ( Spheroidal Graphite Cast Iron ) secara struktur mempunyai morfologi grafit berbentuk bulat dengan tingkat nodularitas lebih dari 80% dan bentuk grafit termasuk dalam kelas VI (nodular grafit) serta  matrik terdiri dari fasa ferrite-pearlite. Secara umum cast iron mempunyai  paduan utama terdiri dari karbon dan silikon dimana kedua unsur tersebut mempunyai pengaruh dalam potensial grafitiasi dan mampu cor. Morfologi karbon sebagai paduan utamanya dalam proses peleburan akan mempunyai bentuk  bervariasi yang dipengaruhi oleh komposisi paduan dan laju proses solidifikasi logam tersebut. Pada penelitian ini dipelajari pengaruh logam paduan Strontium (Sr) 99%  serpihan ditambahkan pada molten cast iron dengan komposisi kandungan 0% hingga 0.5% dituang secara bersamaan pada sampel berbentuk chill block test dengan estimasi berat sampel untuk masing-masing komposisi adalah rata-rata 1.5 kg. Dari komposisi yang berbeda tersebut dipelajari pengaruhnya terhadap morfologi pembentukan grafit yaitu tingkat nodularitas dan kelompok kelas bentuk dari grafit . Sampel yang diperoleh akan dilakukan proses karakterisasi dengan melakukan pengamatan struktur makro dan mikro menggunakan   optikal mikroskop yang dilengkapi software pengolah data gambar yang menampilkan fraksi grafit, ukuran grafit, bentuk grafit dan nodularitas grafit , serta penggunaan SEM untuk melakukan pengamatan secara mikro terhadap morfologi karbon dan residu strontium pada matrik logam, serta dialkukan pengamatan terhadap proses solidifikasi menggunakan PICO termal analisis.

 

Kata kunci : Besi tuang grafit nodular, Strontium, Morfologi grafit

---

ABSTRACT

---

Spheroidal Graphite Cast Iron structurally has a spheroidal graphite morphology with nodularity levels of more than 80% and graphite forms are included in class VI (nodular graphite) and the matrix consists of ferrite-pearlite phase. In general, cast iron has a main alloy consisting of carbon and silicon in which both elements have an influence on graphite potential and are capable of casting. The morphology of carbon as its main alloy in the smelting process will have varied shapes which are affected by the composition of the alloy and the rate of the metal's solidification process. In this study the effect of Strontium (Sr) 99% flakes added to molten cast iron with a composition of 0% to 0.5% was poured together in a chill block test sample with an estimated sample weight for each composition an average of 1.5 kg. From these different compositions the effect of morphology on graphite formation is studied, namely the degree of nodularity and the class of shape groups of graphite. Samples obtained will be carried out characterization process by observing macro and micro structures using optical microscopes which are equipped with image data processing software that displays graphite fraction, graphite size, graphite form and graphite nodularity, as well as the use of SEM to conduct micro observations of carbon morphology and residues strontium on the metal matrix, and observations of the solidification process were carried out using PICO thermal analysis.

 

Keywords: nodular graphite cast iron, strontium, graphite morphology

"

"ABSTRAKProyekxi stereagrajs merupalrarz metode pengganzbaran yang dapat merepresentasllfan sebuafz krlstal dari benruk tiga dimens! merzjadf tampllan dalam dua dtmensi. Perzggambafan proyeks! pada sebuafz Irristal slstem bcc akan menghasilkafz tangpilarz dua dimensf pada bidang ekuatorfal yang memperlfhatkan posts! senfap resultan arah muka krisral dan zona sumbu. Proses penggambaran secara manual membumhkarz waktu yang Iama, makrz berdasarkan pada alasan rersebutpada penelitian in! akan diusahakan menemukarz cara perzggambaran yang Iebih cepat derzgan memarzfaarkan kompurer.Karya tulis ini akarz membahas pembuarafz program korrgrurer yang dqpar melakukan penggarnbamn proyeksi .s'tereo_gra_;?s rerhadap kristal bcc, sekirzgga dihasilkarz rampiian pada bidang ekuarorial. Program diharapifan jizga dapar melafeuifan perhimngan marematisyarzg menenrulran rzilaf koordinat setlap resulran arab muka krisral, sudut yang diberzruk terhadap zona sumbu serta posis-inya ferhadappusat bfdafzg elruatorial."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya yang ada dalam masyarakat Aceh berimplikasi terhadap pemenuhan hak ndash; hak pengungsi anak etnis Rohingya di Aceh ndash; Indonesia. Masyarakat Aceh memiliki budaya yang biasa dikenal dengan budaya peumulia jamee atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai budaya memuliakan tamu. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk normatif. Bahan yang akan digunakan adalah bahan primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara dengan informan di lokasi penelitian, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini akan menjelaskan bagaimana budaya peumulia jamee yang sudah terbentuk sejak lama dalam masyarakat dapat memenuhi hak - hak pengungsi anak. Dengan melihat teori norma tingkah laku conflict of conduct norm dari Sellin, penelitian ini akan menejelaskan bagaimana perbedaan budaya antara penggungsi etnis rohingya dengan budaya penduduk lokal berdampak pada pemenuhan hak anak pengungsi. Pemenuhan hak pengungsi anak etnis rohingnya seperti pemenuhan hak untuk keberlangsungan hidup survival right , pemehuhan hak perlindungan protection right , dan pemenuhan hak tumbuh kembang development right terpenuhi dengan adanya budaya peumulia jamee yang dipraktekkan oleh penduduk Desa Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur.

---

This research aims to describe how Acehnese local culture implicate to the fulfillment of child refugee`s rights in Aceh Indonesia. The people of Aceh have a local culture commonly referred as peumulia jamee, which means a form of honor in Indonesian language. This normative research puts emphasis on fulfillment of child refugee`s rights for Rohingya child refugees in shelter camps. The study collected primary, secondary, and tertiary data from literature review. Results of this research explain how the ancient local culture can provide protection for refugee children and help fulfill their basic human rights. Looking at Sellin 39 s conflict of conduct norm theory, this study will explain how cultural differences between Rohingya refugee`s culture and local cultures influence the fulfillment of the rights of child refugee. The fulfillment of Rohingya child refugee`s right such the survival right, protection right, and development rights fulfilled by the peumulia jamee culture which is practiced by the villagers of Desa Bayeun, Kecamatan Rantau, East Aceh."

"Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) menguji reaksi harga saham terhadap pengumuman dividen, (2) menguji pengaruh perubahan dividen, kondisi pasar, hari perdagangan dilakukannya pengumuman dividen terhadap kumulatif abnormal return pada beberapa saham di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah emiten di Bursa Efek Jakarta yang masuk dalam daftar LQ 45 dan melakukan pengumuman pembagian dividen kas pada periode I Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2005. Metode penelitian yang digunakan adalah metode event study yang kemudian dilanjutkan analisa cross-sectional dengan metode regresi linier berganda untuk menguji pengaruh perubahan dividen, kondisi pasar, dan hari pengumuman terhadap kumulatif abnormal return.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengumuman pembagian dividen naik di hari Senin, Selasa, dan Rabu, terdapat adanya reaksi harga saham yang signifikan terhadap even tersebut. Sedangkan pada pengumuman hari Kamis dan Jumat, tidak terdapat reaksi harga yang signifikan. Sedangkan pola kumulatif abnormal return yang terjadi selama periode even, pada even hari Senin menunjukkan pola yang sesuai dengan information content of dividends hypothesis theory. Pada even hari Rabu polanya cenderung datar, sedang pada even hari Kamis polanya cenderung positif baik untuk pengumuman dividen yang naik maupun yang turun.Dari hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa kumulatif abnormal return yang terjadi selama periode even dipengaruhi secara negatif oleh return IHSG dan return kurs. Sedangkan perubahan dividen tidak berpengaruh terhadap kumulatif abnormal return yang terjadi selama periode even. Secara rata-rata, kumulatif abnormal return yang terjadi pada pengumuman yang dilakukan hari Kamis lebih tinggi 8,2 % dibandingkan dengan kumulatif abnormal return pada pengumuman yang dilakukan pada hari Rabu.

---

The objectives of this study are: (1) examines stock price reactions to dividend announcements, (2) to test the effect of dividend changes, market conditions, and days of the week on cumulative abnormal return of some Indonesians common stock dividend announcements. A sample of dividend is partitioned by dividend changes and days of announcement. The methodology of this study using event study to examines stock price reactions and cross-sectional regressions are estimated using dummy dividend changes, market index, foreign exchange, and dummy days of announcement to explain cumulative abnormal return.

The results indicate that there are stock price reactions to dividend increases announcements on Monday, Tuesday, and Wednesday, but no stock price reactions to dividend increases announcements on Thursday and Friday. The cumulative abnormal return trend of dividend announcements on Monday supporting "the information content of dividend hypothesis", but on Wednesday the trend is relatively flat, and on Thursday is relatively positive, whether on dividend increases or dividend decreases.

The results of cross-sectional regressions indicate that cumulative abnormal return is negatively related to market index and foreign exchange along the event periods. The dividend changes are not related to cumulative abnormal return. On average, cumulative abnormal return of dividend announcements on Thursday have 8, 2% higher than cumulative abnormal return of dividend announcements on Wednesday."

"The enforcement of Law No. 22 Year 1999 on the Regional Autonomy Administration, which later was substituted by Law No. 32 Year 2004 regarding regional Administration , that had brought about different new paradigm in establishing the autonomy, has basically changed the practices of running the local government. One of them concerns the positions, duties, function and the authority of Sub-district Head. The change will both directly and indirectly change the structure of organization, its funding, staffing, meeting its logistic requirements and accountability.The change began with its definition about the "Sub-district" itself. In Law No. 5 Year 1974 about Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Governance Principles), Sub-district is an administrative Territory in the cause of de-concentration, namely within the circle of the. government bureaucracy locally executing public service_ While in Law No. 32 Year 2004 regarding Regional Government, Sub-district is an operational territory as a part of the municipality. This corresponds to what mentioned in Chapter 120, Article (2) regarding as follows: The municipality level consists of the local secretariat, regional agency, local technical bodies, sub-district and village. On its position, it is indirectly obliged to execute the authority of the municipal. This is found in chapter 126 article (2) Law No. 32 year 2004 regarding Regional administration, declaring that : The head of the sub-district in carrying out his/her duty receives the authority delegation from the mayor to handle the locallautonomy matters.Specifically for Tangerang municipality government, the decree of the mayor No. 02 year 2003 regarding the delegation of done of the municipality administration to the head sub-district across Tangerang territory was issued. There are some sectors out of 10 areas of authority that have been delegated to the sub-district head, among others : Transportation, general works, land matters, population affairs, trading, industry and cooperation, social matters, peace and order, licensing, tax and retribution, and secretarial matters. Two years' time has lapsed since its issuance, but the implementation of this authority delegation to the sub-district has not been optimally exercised.Starting from the curiosity for the actual reasons for the situation, a study has been made. The study used the qualitative method by accumulating the data through direct interview to relevant official, literature study and secondary data.The result shows that the delayed implementation of this authority delegation from the municipality administration to the head sub-district is caused by technical matters as to how it should be carried out. This is due to the decree of the mayor of Tangerang regarding the authority delegation has not been followed with required direction for its implementation and method which in the field has caused uncertainly as to how to do it. Besides, there are still other factors that also has caused the Tangerang mayor decree has not been implemented optimally, among others : human resources problem, financing aspects, requisite needs which have not been fully provided by the city administration. This means no other that the decree issues, has not been sufficiently supported by the above mentioned three factors. Coordination aspect has also become an additional cause for the delay of such implementation. The sub-district administration and Agency could not easily construct the required coordination, there's no coordination mechanism: The Tangerang Mayor's Decree No. 2 year 2003, could not sufficiently be made basic of coordination between the district held and the related body. The organization structure aspect has made it difficult to implement the authority. The existing structure within the sub-district administration is not compatible with the amount of sectors delegated, and the delegation aspect itself has caused the delay of the implementation. This due to existing doubt or reluctance of the related agency to voluntarily delegate some of the authority as have been regulated in Tangerang Mayor decree No. 2 year 2003.Some implication of this study is that it is necessary to create operational and technical directions for the Tangerang Mayor's decree No. 2 year 2003, that in the field, practice can be made easier if the sub-district be provided with the actual authority, like certain permits, that the sub-district administration service may become miniature of in its territory. This is all mainly done in the framework of providing better public service. It's undoubtedly, support of human resources, sufficient financial back up, requisite/perquisite availability is indispensable to help implement the message contained in the city major mentioned above. It's also of necessity to reconstruct the sub-district organization to make it more optimal in its status, especially in existing its main obligation and function."

"Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notaris. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama mereka semua harus dimasukkan ke dalam SABH. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah cara penyelesaian pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang jangka waktunya selama 14 hari telah berakhir dikarenakan SABH tidak dapat diakses dan akibat hukum terhadap Para Pendiri atau Pemegang Saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris jika Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat diakses dalam SABH. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, dapat disimpulkan Notaris harus langsung mengajukan permohonan untuk memperoleh status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah akta pendirian ditandatangani oleh para pihak namun dikarenakan SABH tidak dapat diakses secara Online maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pengecualian kepada Notaris mengenai jangka waktu pengesahan Perseroan sebagai badan hukum dan akibat hukum terhadap para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yaitu selama Perseroan tersebut belum memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PT maka para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan sampai status badan hukum Perseroan tersebut diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

The alleged legal case inside the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has impact to access toward a non-active Legal Entity Administration System (LEAS) so that all parties without exception the Notary Public. If a Company makes legalization as a legal entity but period of 60 days as specified in Law on Limited Liability Company (UU PT) has been exceeded then the said Company’s Deed of Establishment shall become invalid and its Company is dissolved by law. In addition to inaccessible LEAS also has impact to the prospect founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners because their names must be included into LEAS. Whereas the problem adapted in writing this thesis is method of resolving legalization of Establishment of Limited Liability Company as a legal entity whose duration has expired because LEAS cannot be accessed and legal consequences against the Founders or Shareholders, members of Board of Directors and Board of Commissioners if the said Limited Liability Company inaccessible in LEAS. This research is carried out based on explanatory bibliographical research, namely to give full and clear description on subject matter, so that with data obtained through primary, secondary and tertiary legal materials, can be concluded that Notary Public must directly file an application to obtain a legal entity status to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia after Deed of Establishment was signed by the parties but since LEAS cannot be accessed online beyond the mistake of Notary Public then the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia grants exception to Notary Public concerning period of the Company’s legalization as a legal entity and legal consequence against the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board Commissioners, namely during the said Company hasn’t obtained a legal entity status from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as mandated by Law on Limited Liability Company then the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners shall be responsible jointly and severally over legal acts carried out on behalf of the Company until legal status of the said Company is obtained from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia."

"Bahan obat herbal "X" merupakan hasil fraksinasi dari daun sukun (Artocarpus altilis) yang digunakan sebagai obat maka harus disertai dasar ilmiah yang jelas yaitu salah satunya melalui uji keamanan (uji toksisitas subkronik) yang bertujuan untuk mengamati pengaruh pemberian bahan obat herbal "X" secara oral terhadap fungsi hati tikus putih ditinjau dari aktivitas enzim alanin amino transferase (ALT) dan alkali fosfatase (ALP) plasma. Uji ini menggunakan 80 ekor tikus jantan dan betina yang dibagi secara acak kedalam empat kelompok perlakuan. Kelompok I, II dan III adalah kelompok uji yang diberi suspensi bahan obat herbal "X" dengan dosis 83,3, 166,7, dan 333,3 mg bahan obat herbal "X"/kg bb tikus, sedangkan kelompok IV adalah kelompok kontrol yang diberi larutan CMC 1%. Pengukuran aktivitas ALT dan ALP plasma tikus putih dilakukan setelah 90 hari pemberian suspensi bahan obat herbal "X" dengan metode spektrokolorimetri. Berdasarkan uji ANAVA terhadap hasil pengukuran menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna antara aktivitas enzim pada kelompok uji (kelompok I, II, dan III) dengan aktivitas enzim pada kelompok kontrol (kelompok IV) yang mengindikasikan bahwa pemberian suspensi obat herbal "X" secara oral tidak mempengaruhi fungsi hati tikus putih.

---

Herbal medicine "X" material which fractionationed from sukun (Artocarpus altilis)"s leaves that used as medicine must be followed by scientific base which one is through safety test (subchronic toxicity test) that have a purpose to monitor the effect of herbal medicine "X" material orally giving, toward white rats hepatic function which observed from activity of alanine amino transferase (ALT) enzyme and alkaline phosphatase (ALP) enzyme in plasma. This test use 80 male and female white rats that divided in random manner in to four treatment groups. Group I, II and III are treatment groups which given herbal medicine "X" material suspension with 83,3, 166,7, and 333,3 mg herbal medicine "X" material/mass body kg in dose, while group IV is control group which given CMC 1% solution. Measuring activity of ALT and ALP white rats plasma done, after 90 days treatment of herbal medicine "X" material suspension giving with spectrocolorimetry method. Based on ANAVA test toward measuring result show that there isn`t difference between enzyme activity of experiment groups (group I, II and III) with enzyme activity of control groups (group IV) that indicate herbal medicine "X" material suspension giving, not effecting hepatic function of white rats."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kecerdasan adversity dan motivasi hidup Jemat Ahmadiyah di tengah arus informasi hoax, karena diasumsikan bahwa adanya kesenjangan antara fenomena kecerdasan adversity dan motivasi hidup Jemaat Ahmadiyah dengan Teori Adversity Quotient Paul G. Stoldz dan Teori Motivasi Abraham A. Maslow. Metode Penelitian adalah metode fenomenologi kualitatif di mana data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi non partisipatif. Lokasi penelitian berada di dua wilayah yaitu wilayah diskriminatif dan wilayah kondusif. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi psikologi yang dilakukan untuk sepuluh orang seagai perwakilan dari lima kelompok informan penelitian, yaitu Atfal, Nasirat, Ghudam, Lajna Imailah, Anshar, kemudian data sekunder berasal dari buku / jurnal. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa Jemaat Ahmadiyah Manislor memiliki kecerdasan adversity yang kurang baik sebab adanya trauma yang timbul karena diskriminasi, dan memiliki motivasi yang melompati hirarki motivasi seharusnya, sedangkan Jemaat Ahmadiyah Lenteng Agung memiliki kecerdasan adversity yang kurang baik sebab lingkungan yang terlalu kondusif serta berada pada hirarki motivasi yang sesuai teori. Kesimpulan ini dapat ditarik sebab pada Atfal dan Nasirat Jemaat Ahmadiyah Manislor yang belum mengalami diskriminasi terdapat kecerdasan adversity yang tidak terganggu oleh trauma dan memiliki gejala psikologi yang serupa dengan Jemaat Ahmadiyah dalam lingkungan kondusf seperti di Lenteng Agung. Lompatan hirarki dalam motivasi konatif pada Jemaat Ahmadiyah Manislor timbul sebab dalam tradisi Jemaat Ahmadiyah penanaman nilai being tidak harus melewati hierarki motivasi sebelumnya.

---

ABSTRACTThis study aims to get an overview of the adversity quotient and life motivation of Ahmadiyya Jama'at in the middle of hoax information flow, because it is assumed that there is a gap between the phenomenon of adversity quotient and the life motivation of the Ahmadiyya Jema’at with Paul G. Stoldz's Adversity Quotient Theory and Abraham A. Maslow's Motivation Theory. The research method is a qualitative phenomenology method, where primary data is obtained from the results of in-depth interviews and non-participatory observation. The research locations are in two regions, namely discriminatory regions and conducive regions. Primary data were obtained from interviews and psychological observations conducted for ten people as representatives of five research subject groups, namely Atfal, Nasirat, Ghudam, Lajna Imailah, Ansar, then secondary data came from books / journals. The results of the study describe that the Ahmadiyya Jamaat Manislor has poor adversity quotient because of the trauma that arises due to discrimination, and has the motivation to leapfrog the motivational hierarchy should, while the Lenteng Agung Ahmadiyya Jama'at has less adversity quotient because the environment in too conducive while the Lenteng Agung Ahmadiyah Community is at the hierarchy stage of motivation that fits the theory. This conclusion can be drawn because the Atfal and Nasirat of the Ahmadiyya Jamaat that have not experienced discrimination have adversity quotient that is not disturbed by trauma and has psychological symptoms similar to the Ahmadiyya Jema’at in a conducive environment such as in Lenteng Agung. The leap of hierarchy in the conative motivation of the Ahmadiyah adherents arises because in the tradition of the Ahmadiyya Jama'at, planting the value of being done does not have to go past the previous hierarchy of motivation."