Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tidak cepatnya pemulihan keadaan ekonomi Indonesia membuat lambannya peningkatan laju pertumbuhan perekonomian. Walaupun demikian, ada beberapa jenis usaha yang mampu bertahan dan bahkan berkembang pesat pada masa, sulit tersebut, salah satunya adalah usaha waralaba. Waralaba merupakan bentuk usaha yang telah lama dikenal di Indonesia dan diakui berdasarkan asas kebebasan berkontrak serta sistem terbuka buku III KUHPerdata dan pengaturannya.pada Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1997 tentang Waralaba. Usaha waralaba dilakukan dengan dasar Perjanjian Waralaba. Pada umumnya Perjanjian Waralaba menggunakan perjanjian baku, telah mengurangi kemampuan negosiasi Calon Franchisee dan adanya Tie-in clause di dalam perjanjian yang membatasi Franchisee. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kejujuran dan itikad baik dari Franchisor. Dalam perjanjian tersebut diatur mengenai Hak dan Kewajiban Franchisor (Pemberi Warlaba) dan franchise (Penerima Waralaba) yang merupakan hal penting dalam kegiatan usaha Waralaba. Hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian memperlihatkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak terutama hak franchisor untuk memutuskan perjanjian sepihak. Oleh karena objek dari Perjanjian Waralaba adalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual maka Perjanjian Waralaba itu sendiri berkaitan dengan Undang-undang No.15/2001 tentang Merek, Undang-undang No.19/2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang No.14/2001 tentang Paten, Undang-undang No.30/2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-undang No.31/2000 tentang Desain Industri.

Abstrak :
Krisis ekonomi yang dialami Indonesia telah membuat bidang ekonomi terpuruk. Tidak cepatnya pemulihan keadaan ekonomi membuat lambannya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian, ada beberapa jenis usaha yang mampu bertahan dan bahkan berkembang pesat pada masa sulit tersebut yaitu waralaba. Waralaba merupakan bentuk usaha yang telah lama dikenal di Indonesia dan diakui berdasarkan asas kebebasan berkontrak serta system terbuka buku III KUHPerdata serta PP No. 16 tahun 1997. Perjanjian Waralaba antara PT. X dengan PT. Y merupakan perjanjian yang dibuat pada tahun 2002 dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam perjanjian tersebut para pihak melakukan pilihan hukum dengan memberlakukan hukum Republik Indonesia dan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain pilihan hukum tersebut para pihak juga melakukan pilihan forum yaitu melalui. Badan Arbitrase nasional. Hak dan kewajiban merupakan hak penting dalam kegiatan ekonomi dan terutama dalam suatu Perjanjian. Waralaba Perjanjian antara PT. X dengan PT. Y telah mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban yang di atur dalam perjanjian tersebut memperlihatkan ketidak seimbangan kedudukan para pihak, dan dalam hal ini pihak penerima . waralab banyak diberatkan/dirugikan, terutama Karena besarnya imbalan Waralaba, biaya-biaya lain yang harus dibayar oleh Penerima Waralaba kepada Pemberi wairalaba. Selain itu Pihak Pemberi Waralaba juga dapat melakukan pemutusan/pengakhiran perjanjian, yang dilakukan dengan segera karena adanya klausula dalam Perjanjian bahwa para pihak mengenyampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata. Hak dan Kewajiban yang diatur dalam perjanjian pada umumnya menyesuaikan dengan ketentuan Pihak Pertama No. 16 tahun 1997. Dengan berlakunya PP No. 16 tahun 1997 tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terutama bagi pihak penerima Waralaba.

Abstrak :
Antena mikrostrip segitiga sama sisi dengan metode trim dirancang untuk bekerja pada frekuensi wireless LAN 2,4 GHz karena frekuensi ini masih menjadi pilihan utama dibandingkan dengan frekuensi wireles LAN 5,2 GHz. Antena dirancang agar memiliki VSWR < 2 dan return loss < 2. Sedangkan pencatuan I elektro magnetically coupled dipilih untuk memperlebar bandwidth. Pengubahan frekuensi dapat dilakukan dengan metode menghitung ulang panjang sisi patch atau dengan metode trim. Metode trim dipilih karena cara ini terbukti lebih efisien baik pada saat simulasi ataupun pada saat fabrikasi. Dengan metode ini (selain juga karena penggunaan bahan substrat) dimensi patch yang diperoleh bisa diperkecil. Sedangkan saluran pencatu diatur sedemikian rupa sehingga kondisi matching pada frekuensi kerja dapat terjadi. Dari hasil pengukuran antena fabrikasi didapat bandwidth antena dari 2,3993 GHz-2,48368 GHz atau sebesar 84,38 MHz (3,456 %). VSWR terendah adalah 1,0845 dan return loss terendah adalah -27,046 dB keduanya terjadi pada frekuensi resonansi 2,444 GHz. Berkas utama pola radiasi antena ini adalah pada sudut 0 derajat. Sedangkan gain yang diperoleh sebesar 4,644 dB pada frekuensi 2,44 GHz

Abstrak :
Sekolah dengan kapasitasnya sebagai sebuah institusi sosial berfungsi sebagai agen sosialisasi dan sekaligus agen kontrol sosial. Dalam fungsinya tersebut misalnya membentuk perilaku seseorang, tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan pelajaran-pelajaran formal saja, diperlukan adanya perbuatan nyata, yang jika dalam lingkup sekolah bisa dicontoh melalui segala bentuk interaksi antara aktor-aktor di sekolah. Hal inilah yang dinamakan dengan kurikulum terselubung (hidden curriculum) yang sudah barang tentu terdapat di setiap sekolah. Seperti yang dilakukan oleh SMA Negeri "X" Jakarta yang mana salah satu visi-misi-tujuannya adalah ingin mewujudkan sikap/perilaku siswanya menjadi demokratis. Penelitian ini ingin mencoba melihat hubungan antara kurikulum terselubung terhadap pembentukan perilaku demokratis siswa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan kurikulum terselubung memiliki peranan/pengaruh dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi pada siswa. Terdapat hubungan yang cukup/sedang dan arah yang positif antara variabel kurikulum terselubung dengan variabel perilaku demokratis siswa. Lebih jauh lagi, telah dibuktikan dalam penelitian ini tentang pentingnya penanaman nilai-nilai demokrasi melalui penerapan kurikulum terselubung yang cukup efektif.

---

School with it's capacity as a social institution has a function to become an agents of socialization and social control. Its function for example to form a person's behavior, not enough just to rely on any formal lessons, concrete action is needed, that if within the scope of the school can be emulated by all forms of interaction among actors in the school. This is called the hidden curriculum (hidden curriculum), which of course contained in each school. As performed by SMA Negeri "X" Jakarta where one of the vision-mission-goal is to establish the democratic attitude/behavior of students. This study try to see the relationship between the hidden curriculum to formation of student democratic behavior. The results of this study empirically indicate that application of the hidden curriculum has a role/influence in internalize democratic values in students. There is a moderate relationship and positive direction between hidden curriculum variable with student's democratic behavior variable. Furthermore, it has been proved in this study on the importance of cultivation of democratic values through the application of the hidden curriculum is quite effective.

Abstrak :
Hasil penelitian ini membenarkan sejumlah kelemahan media dalam menempatkan dirinya sebagai ruang publik. Melalui wacana Fairclough dengan metode analisis isi kualitatif dan pembingkaian (framing) Gamson dan Modigliani didapatkan temuan sebagai berikut. Pertama, Media Indonedia kental memperlihatkan ideolgi pemilik - Surya paloh - dalam konstruksi teks. Penerjemahan ideologi dilakukan dengan 'patuh' dalam aktivitas rutinitas media (media routine) dan menjadi panduan dalam memandang referendum Aceh. Kepentingan terhadap aspirasi ini dominan ditampilkan dalam pelbagai jenis teks mulai editorial sebagai ruang pribadi (priovate spsce) berita, komentar pembaca dan artikel opini sebagai ruang publik. Eksekusi teks yang demikian memperlihatkan indikasi rendahnya peran media sebagai ruang publik seperti akses publik nonelit yang minim, ketimnpangan kedudukan publik dalam diskusi isu, stretegi pemberitaan dengan pendekatan talking news, rendahnya keberlakuan obyektivitas pemebritaan, konstelasi sikap publik yang tidak berimbang, serta tendensi sikap media yang misleading. Semua rangkaian eksekusi teks tersebut memiliki motif baik ekonomi maupun khususnya yang terlihat jelas: kepentingan ideologis.